Pusaran Modal dan Ancaman terhadap Perempuan - Elsam

Baru menyusun ulang konsep keperempuanan, organisasi perempuan, Kowani, dan bahkanKartini beserta gagasan-gagasannya. Yang paling penting bagi Orde Baru – lagi dituturkanDjuhartono adalah mencabut inisiatif perempuan untuk bergerak dan memisahkan mereka daribasis massanya.Dan sekarang semua organisasi wanita tentu saja di bawah Golkar. Mereka tidakkeberatan; semuanya mengikuti kegiatan kami. Barangkali, dalam menghadapiorganisasi-organisasi itu, caranya tidak terlalu demokratis. Tapi segala-galanya tokh lebihbaik daripada Gerwani. Saudara tentu tahu apa yang mereka lakukan. Tari-tarian gila,cungkil mata dan sebagainya itu. Dan organisasi-organisasi wanita di luar Golkar,semuanya sama sekali tidak efektif dan lemah. Mereka tidak punya cabang di daerahdaerahsatu pun. Tidak ada yang bisa mereka lakukan 25 .Di saat masyarakat masih terguncang dan hilang akal karena pembantaian dan penangkapan,Soeharto dan AD-nya – dengan menggandeng ekonom-ekonom UI hasil didikan University ofCalifornia, Berkeley – bergerak cepat untuk mengubah arah kebijakan ekonomi-politik negara.Pada 10-20 Januari 1966, dengan fasilitas dari G-V dan G-VII KOTI, serta dibuka oleh Soehartosendiri, KAMI FEUI menyelenggarakan ”Pekan Ceramah dan Seminar Ekonomi Keuangan danMoneter”26 . Bertindak sebagai penasehat panitia dan atau pembicara adalah para ekonomBerkeley, Jenderal Nasution, dan Hamengkubuwono IX. Pekan ceramah diantaranyamerekomendasikan penetapan undang-undang penanaman modal asing dengan alasan modaldalam negeri tidak cukup memenuhi kebutuhan pembangunan nasional (Pasal 62) danpendaftaran kembali Indonesia sebagai anggota IMF dan IBRD (Pasal 65) 27 .Pasca Supersemar, Soeharto mengangkat dirinya menjabat Ketua Presidium Kabinet Ampera danmembentuk Tim Ahli Politik yang diketuai oleh Sarbini Sumawinata dan Tim Ahli Ekonomiyang diketuai oleh Widjojo Nitisastro. Maka pada 8 November 1966 keluarlah UU No. 9 Tahun1966 (kemudian diubah dengan UU No. 2 Tahun 1967) yang menyatakan pulihnya keanggotaanIndonesia dalam IMF dan IBRD dengan konsekuensi mengakui kembali kewajiban pembayaranhutang yang oleh pemerintahan sebelumnya dihapus secara sepihak karena dianggap tidak adil.Namun Rosihan Anwar dalam obituarinya untuk Sarbini Sumawinata mengatakan bahwa sejaksebelumnya IMF sudah terlibat dalam penyusunan arah baru kebijakan ekonomi Indonesia:”Dengan bantuan IMF, mereka menyusun kebijakan ekonomi yang diumumkan tanggal 3Oktober 1966”28 . Dua tahun berikutnya, kerjasama Tim Ahli Ekonomi dengan IMF, WorldBank, IGGI, CGI melahirkan UU No. 1 Tahun 1967 yang memenuhi Pasal 62 resolusi 29 .25 Wieringa, ibid., (1999) h. 212.26 Hasil pekan ceramah dan seminar ini diterbitkan pertama kali dengan judul The Leader, the Man and the Gun(Jakarta: Usaha Penerbit Nasional PT. Matoa, 1966), kemudian dicetak ulang di bawah judul Jalur Baru SesudahReruntuhan Ekonomi Terpimpin (The Leader, the Man and the Gun), Seminar KAMI (Jakarta: Sinar Harapan,1984).27 Pada 23 Agustus 1965, pemerintahan Soekarno menerbitkan UU No. 16 Tahun 1965 yang melikuidasi penanamanmodal asing di Indonesia. Pada 14 Februari 1966, pemerintahan Soekarno menerbitkan UU No. 1 Tahun 1966tentang penarikan keanggotaan Indonesia dari IMF dan IBRD.28Rosihan Anwar, “”In Memoriam” Prof Sarbini”, dalam Kompas, 15/3/2007, diakses darihttp://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/s/sarbini-sumawinata/index.shtml pada 19/8/08.29 Dian Kartika Sari, “Arah Politik Ekonomi Soeharto”, Jurnal INFID, No. 13/06/Juni 2008, h. 7. Dian mendaftarsembilan UU lain produk kerjasama Tim Ahli Ekonomi dengan badan-badan keuangan internasional yang telah7