penegakan hukum dalam penyidikan terhadap tindak pidana ...

Menurut AIPTU Totok Sudarto 13 selakuPenyidik Satreskrim Polres Beraudiperoleh keterangan bahwapenyelesaian terhadap kasus-kasuspenebangan pohon secara ilegaldilakukan dengan cara diawali denganpenyelidikan kemudian melakukan upayapaksa berupa penangkapan, penahanan,penyitaan serta pemberkasan dandiakhiri dengan melimpahkan tersangkabeserta barang bukti ke Kejaksaan.Sedangkan dasar hukum yangdipergunakan untuk mencegah danmenanggulangi penebangan pohonsecara ilegal, menurut AKP YogiHardiman, SIK 14 selaku KasatreskrimPolres Berau adalah sebagai berikut:a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun1990 tentang KSDA (KonservasiSumber Daya Alam)b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutananc. Undang-Undang Nomor 18 Tahun2004 tentang Perkebunand. Perda Kabupaten Berau No. Tahun2004 tentang PengelolaanLingkungan Hidupe. Undang-Undang Nomor 32 Tahun2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan HidupMenurut AKP Yogi Hardiman, SIK 15selaku Kasatreskrim Polres Beraudiperoleh keterangan bahwa selamatahun 2012 sampai bulan Oktober,jumlah kasus illegal logging yang telahdilimpahkan ke Kejaksaan/Tahap II diPolres Berau adalah sebanyak 11 kasus.Setelah selesainya proses penyidikan(tahap II) selanjutnya adalah kegiatan13 Wawancara dengan AIPTU Totok Sudarto,selaku Penyidik Satreskrim Polres Berau, padatanggal 4 Oktober 201214 Wawancara dengan AKP Yogi Hardiman, SIK,selaku Kasatreskrim Polres Berau, pada tanggal 3Oktober 201215 Wawancara dengan AKP Yogi Hardiman, SIK,selaku Kasatreskrim Polres Berau, pada tanggal 3Oktober 2012penyidik akan langsung melimpahkantahanan beserta barang bukti kepadaKejaksaan.Berbagai permasalahan penegakanhukum kehutanan menjadi semakinrumit lagi ketika adanya euphoriaterhadap pemahaman otonomi daerahyang “kebablasan”, di mana memaknaiotonomi daerah sebagai kedaulatandaerah. Ada beberapa kasus di suatudaerah yang muncul karena kebijakanbupati yang begitu drastis tanpamengindahkan makna otonomi daerahsecara utuh dalam bingkai integrasinasional. Pengelolaan hutan cenderunghanya untuk kepentingan kelompoktertentu karena realitas selama ini harusdiakui juga bahwa pengelolaan hutanhanya “dimaling” dan dikapling olehorang-orang pusat. Inilah sebenarnyasubstansi masalah karena hutan selamaini bukan betul-betul untukkesejahteraan rakyat. Masyarakatsemakin dipinggirkan dan terpinggirkan(marjinal), sehingga akses terhadaphutan sangat dibatasi. Ironis memang,mereka jadi asing denganlingkungannya, bahkan ada ibarat “tikusakan mati di lumbung”.Berdasarkan hasil wawancara penulisdengan AKP Yogi Hardiman, SIK 16 selakuKasatreskrim Polres Berau diperolehketerangan bahwa upaya-upaya yangtelah dilaksanakan untuk mencegah danmenanggulangi penebangan pohonsecara ilegal diantaranya adalah:a. Preemtif1) Dengan mengajak Dinas/Instansiterkait dalam mensosialisasikanUndang-Undang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan kepadamasyarakat2) Menghimbau kepada masyarakatagar tidak melakukan kegiatanpenebangan pohon secara ilegal16 Wawancara dengan AKP Yogi Hardiman, SIK,selaku Kasatreskrim Polres Berau, pada tanggal 3Oktober 201212