penegakan hukum dalam penyidikan terhadap tindak pidana ...

tindak pidana perusakan hutan adalahmerupakan kejahatan. Salah satu bentukperusakan hutan itu adalah illegallogging.Penegakan hukum dan keadilan dinegara kita tampaknya belum maksimal,bahkan menjadi terpuruk. Keterpurukanhukum kita semakin menjadi-jadi.Kepercayaan warga masyarakat terhadaplaw enforcement semakin memburuk,sehingga khawatir masyarakat Indonesiatidak sekedar termasuk bad trust society,tetapi sudah sampai pada klasifikasiworst trust society. 4Keterpurukan hukum jelas berdampakterhadap sektor lain, termasuk sistemperekonomian. Untuk itu, penegakanhukum bidang kehutanan menjadipenting untuk diperhatikan dalammenangani berbagai persoalan yangtidak kunjung selesai, masalahpenebangan liar (illegal logging) danperedaran hasil hutan secara liar (illegaltrade) misalnya. Mengapa penegakanhukum bidang kehutanan masih jauhdari harapan? Hal ini dapat dipahamikarena sektor kehutanan menyangkutkepentingan banyak pihak danpermasalahannya bersifat multidimensi.Berbagai permasalahan penegakanhukum kehutanan menjadi semakinrumit lagi ketika adanya euphoriaterhadap pemahaman otonomi daerahyang “kebablasan”, di mana memaknaiotonomi daerah sebagai kedaulatandaerah. Ada beberapa kasus di suatudaerah yang muncul karena kebijakanbupati yang begitu drastis tanpamengindahkan makna otonomi daerahsecara utuh dalam bingkai integrasinasional. Pengelolaan hutan cenderunghanya untuk kepentingan kelompoktertentu karena realitas selama ini –harus diakui juga – bahwa pengelolaan4 Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia(Penyebab dan Solusinya), Ghalia Indonesia, Jakarta,2002, hlm. 10hutan hanya “dimaling” dan dikaplingoleh orang-orang pusat. Inilahsebenarnya substansi masalah karenahutan selama ini bukan betul-betul untukkesejahteraan rakyat. Masyarakatsemakin dipinggirkan dan terpinggirkan(marjinal), sehingga akses terhadaphutan sangat dibatasi. Ironis memang,mereka jadi asing denganlingkungannya, bahkan ada ibarat “tikusakan mati di lumbung”. 5Untuk itu sangat tepat jika Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999menempatkan kerakyatan dan keadilanmenjadi salah satu asas. Dengan asas inidiharapkan akan mendorong terciptanyapenegakan hukum kehutanan di masamendatang. Bagaimanapun upayapenegakan hukum juga dipengaruhiadanya kesadaran masyarakat untukterwujudnya penegakan hukum itusendiri. Tidak cukup jika hanyaperaturannya saja yang baik dan aparatpenegak hukum berdisiplin, tentu masihmemerlukan peran serta masyarakat.Jadi, peran masyarakat dalam hal inisangat penting untuk mendukungterwujudnya penegakan hukum.Pertanggungjawaban pidana yangtertuang dalam KUHP akan terkaitdengan asas pertanggungjawabanpidana atau asas kesalahan dalamhukum pidana, yang menentukan bahwapada prinsipnya tiada pidana tanpakesalahan. Prinsipnya seseorang sudahdapat dipidana apabila telah terbuktimelakukan tindak pidana dan adakesalahan. Asas kesalahan ini merupakansalah satu asas fundamental dalamhukum pidana dan merupakan pasanganasas legalitas.Bertolak pada prinsip keseimbangan itupertanggung-jawaban pidana didasarkanpada dua asas yang sangat fundamental,5 Abdul Khakim, Pengantar Hukum KehutananIndonesia Dalam Era Otonomi Daerah, Citra AdityaBakti, Bandung, 2005, hlm. 1948