penegakan hukum dalam penyidikan terhadap tindak pidana ...

More documents

Recommendations

Info

dipungut dari hutan Negara diatur dalamPeraturan Pemerintah No. 51 tahun 1998tentang Provisi Sumber Daya Hutan danDana Reboisasi (DR) adalah dana untukreboisasi dan rehabilitasi hutan sertakegiatan pendukungnya yang dipungutdari Pemegang Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan dari hutan alam yang berupakayu diatur dalam Peraturan PemerintahNo. 35 tahun 2002 tentang DanaReboisasi.Berdasarkan kondisi wilayah yangmerupakan kawasan berhutan dengantingkat kerentanan lingkungan yangtinggi apabila dieksploitasi dan denganketerbatasan biofisik yang menjadikendala dalam pengembangan wilayahmaka Kabupaten Berau tergolong kedalam Kriteria Land Lock. Oleh karenaitu, untuk membangun Berau dibutuhkansuatu model pembangunan yangmenjamin kelestarian sumberdaya hutanyang ada namun di sisi lainpembangunan tersebut juga mampuuntuk meningkatkan taraf hidup bagimasyarakat dan memberikan kontribusipendapatan kepada pemerintahKabupaten.Oleh Karena itu Kabupaten Berau dalamkegiatan pembangunan juga harusselaras dengan aturan pemerintah untukperlindungan hutan sebagaimanadimaksud dalam Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 2004 tentangPerlindungan Hutan. Sesuai denganPeraruran ini, maka perlindungan hutanbertujuan untuk mencegah danmembatasi kerusakan hutan, kawasanhutan dan hasil hutan, yang disebabkanoleh perbuatan manusia, ternak,kebakaran, daya-daya alam, hama danpenyakit, serta mempertahankan danmenjaga hak-hak negara, masyarakatdan perorangan atas hutan, kawasanhutan, hasil hutan, investasi sertaperangkat yang berhubungan denganpengelolaan hutan.Selain rendahnya keadaan ekonomimasyarakat sekitar hutan, hal lain yangmenyebabkan semakin meningkatnyaillegal logging adalah minimnya jumlahpetugas kemanan hutan dan kurangnyasarana pengamanan hutan yang dimilikioleh pemerintah seperti senjata api yangdigunakan oleh petugas dalam menjagakeamanan hutan dari tindak pidanaillegal logging. Upaya pengamanan hutanpada dasarnya mempunyai tujuan untukmelestarikan sumber daya alam hutandalam rangka usaha menjaga fungsihutan. Oleh karena itu di lingkunganDepartemen Kehutanan dan perkebunandibentuk Polisi Khusus Kehutanan(polhut) atau Jagawana. Minimnyajumlah polhut ini mengakibatkankurangnya pengawasan hutan secaramenyeluruh sehingga hal ini dijadikansebagai peluang oleh oknum-oknumyang tidak bertanggungjawab untukmelakukan tindak pidana pencuriankayu. Bahkan terlibatnya sejumlahoknum aparat yang mencoba bertindaksebagai backing dari kasus illegal loggingyang terjadi. Apabila keadaan seperti initerus berlangsung akan mengakibatkankerugian di berbagai pihak baikmasyarakat sendiri maupun pemerintah.Peredaran kayu tanpa dokumen sah(Illegal Loging) marak terjadi di wilayahPolres Berau karena adanya kerjasamamasyarakat setempat yang berperandilapangan melakukan penebangandengan dalih bahwa mereka menebangkayu di lokasi ladang mereka sendiri.Kemudian mereka jual para pembeli kayulokal selaku penampung kayu.Penampung kayu inilah kemudianmengolah kayu secara moulding. Bisajuga mereka jual langsung kepadakonsumen karena kayu yang dibeli dariwarga masyarakat setempat itu sudahberupa kayu olahan. Lalu dijual kembalikepada konsumen tanpa didasari padadokumen kepemilikan atau keabsahandalam hal si penjual bertindak melanggarhukum.4
Sebenarnya penegakan hukum terhadapillegal logging telah dilakukan sejaklahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan,namun ancaman terhadap tindak pidanatersebut seperti menebang, memotong,mengambil dan membawa kayu hasilhutan tanpa ijin dari pejabat yangberwenang dikenakan pasal-pasal dalamKUHP tentang pencurian. Setelahberlakunya Undang-undang Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadapperbuatan memanfaatkan kayu hasilhutan tanpa ijin pihak yang berwenangdikenakan pidana sebagaimanatercantum dalam Pasal 50 jo. Pasal 78Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999tentang Kehutanan yang ancamanpidananya lebih berat dibandingkandengan dikenai Pasal-pasal dalam KUHP.Maraknya pencurian kayu tanpadokumen yang sah (Illegal Loging) diKabupaten Berau sangat sulit diberantas,selain banyaknya masyarakat yangterlibat secara langsung, juga adanyapihak luar seperti pembeli dari Malaysiayang turut bermain untuk mendapatkankayu yang tidak ada izin tersebut.Termasuk keterlibatan aparat penegakhukum tersebut dalam prosesmemperlancar terjadinya jual beli kayutanpa disertai dengan izin yang sah.Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang di atas, makaPenulis fokuskan permasalahan sebagaiberikut :1. Bagaimana bentuk-bentuk ataumodus operandi tindak pidanaperedaran kayu tanpa izin di wilayahhukum Kepolisian Resort Berau?2. Bagaimana penegakan hukum dalamtingkat penyidikan yang dilakukandalam menanggulangi maraknyatindak pidana peredaran kayu tanpaizin di wilayah hukum KepolisianResort Berau?3. Apakah upaya hukum yang dilakukandalam meminimalisir maraknyatindak pidana peredaran kayu tanpaizin di wilayah hukum KepolisianResort Berau?Tujuan PenelitianDalam penelitian ini untuk mencapaihasil yang diinginkan, maka tentu sajapenelitian memiliki tujuan, yaitu :1. Untuk mengetahui dan mengkajibentuk-bentuk atau modus operanditindak pidana peredaran kayu tanpaizin di wilayah hukum KepolisianResort Berau2. Untuk mengetahui dan mengkajipenegakan hukum dalam tingkatpenyidikan yang dilakukan dalammenanggulangi maraknya tindakpidana peredaran kayu tanpa izin diwilayah hukum Kepolisian ResortBerau3. Untuk mengetahui dan mengkajiupaya hukum yang dilakukan dalammeminimalisir maraknya tindakpidana peredaran kayu tanpa izin diwilayah hukum Kepolisian ResortBerau.Metode PenelitianDalam penelitian ini yang digunakanadalah penelitian hukum empiris.Penelitian hukum empiris menurut RonnyHanitidjo Soemitro, adalah penelitiandalam arti meneliti law in book, jugamengutamakan untuk dilakukanpenelitian terhadap data empiris yangada dilapangan khususnya menggali danmeneliti persepsi dari penegak hukumatau merupakan penelitian lapangan,dalam arti law in action 1 . Dalam hal iniberkaitan dengan penanganan terhadapperedaran kayu di Berau yang masihmarak dengan tingkat penegakan hukum1Ronny Hanitidjo Soemitro, 1988,Metode Penelitian Hukum Normatif SuatuTinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali, 1988), hlm34-355
Page 1 and 2: PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYIDIKAN TE
Page 6 and 7: yang lemah, karena adanya beberapaf
Page 8 and 9: tindak pidana perusakan hutan adala
Page 10 and 11: erada di luar dari KUHP merupakanpe
Page 12 and 13: Menurut AIPTU Totok Sudarto 13 sela
Page 14: masyarakat yang ada di KabupatenBer

penegakan hukum dalam penyidikan terhadap tindak pidana ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?