penegakan hukum dalam penyidikan terhadap tindak pidana ...

dipungut dari hutan Negara diatur dalamPeraturan Pemerintah No. 51 tahun 1998tentang Provisi Sumber Daya Hutan danDana Reboisasi (DR) adalah dana untukreboisasi dan rehabilitasi hutan sertakegiatan pendukungnya yang dipungutdari Pemegang Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan dari hutan alam yang berupakayu diatur dalam Peraturan PemerintahNo. 35 tahun 2002 tentang DanaReboisasi.Berdasarkan kondisi wilayah yangmerupakan kawasan berhutan dengantingkat kerentanan lingkungan yangtinggi apabila dieksploitasi dan denganketerbatasan biofisik yang menjadikendala dalam pengembangan wilayahmaka Kabupaten Berau tergolong kedalam Kriteria Land Lock. Oleh karenaitu, untuk membangun Berau dibutuhkansuatu model pembangunan yangmenjamin kelestarian sumberdaya hutanyang ada namun di sisi lainpembangunan tersebut juga mampuuntuk meningkatkan taraf hidup bagimasyarakat dan memberikan kontribusipendapatan kepada pemerintahKabupaten.Oleh Karena itu Kabupaten Berau dalamkegiatan pembangunan juga harusselaras dengan aturan pemerintah untukperlindungan hutan sebagaimanadimaksud dalam Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 2004 tentangPerlindungan Hutan. Sesuai denganPeraruran ini, maka perlindungan hutanbertujuan untuk mencegah danmembatasi kerusakan hutan, kawasanhutan dan hasil hutan, yang disebabkanoleh perbuatan manusia, ternak,kebakaran, daya-daya alam, hama danpenyakit, serta mempertahankan danmenjaga hak-hak negara, masyarakatdan perorangan atas hutan, kawasanhutan, hasil hutan, investasi sertaperangkat yang berhubungan denganpengelolaan hutan.Selain rendahnya keadaan ekonomimasyarakat sekitar hutan, hal lain yangmenyebabkan semakin meningkatnyaillegal logging adalah minimnya jumlahpetugas kemanan hutan dan kurangnyasarana pengamanan hutan yang dimilikioleh pemerintah seperti senjata api yangdigunakan oleh petugas dalam menjagakeamanan hutan dari tindak pidanaillegal logging. Upaya pengamanan hutanpada dasarnya mempunyai tujuan untukmelestarikan sumber daya alam hutandalam rangka usaha menjaga fungsihutan. Oleh karena itu di lingkunganDepartemen Kehutanan dan perkebunandibentuk Polisi Khusus Kehutanan(polhut) atau Jagawana. Minimnyajumlah polhut ini mengakibatkankurangnya pengawasan hutan secaramenyeluruh sehingga hal ini dijadikansebagai peluang oleh oknum-oknumyang tidak bertanggungjawab untukmelakukan tindak pidana pencuriankayu. Bahkan terlibatnya sejumlahoknum aparat yang mencoba bertindaksebagai backing dari kasus illegal loggingyang terjadi. Apabila keadaan seperti initerus berlangsung akan mengakibatkankerugian di berbagai pihak baikmasyarakat sendiri maupun pemerintah.Peredaran kayu tanpa dokumen sah(Illegal Loging) marak terjadi di wilayahPolres Berau karena adanya kerjasamamasyarakat setempat yang berperandilapangan melakukan penebangandengan dalih bahwa mereka menebangkayu di lokasi ladang mereka sendiri.Kemudian mereka jual para pembeli kayulokal selaku penampung kayu.Penampung kayu inilah kemudianmengolah kayu secara moulding. Bisajuga mereka jual langsung kepadakonsumen karena kayu yang dibeli dariwarga masyarakat setempat itu sudahberupa kayu olahan. Lalu dijual kembalikepada konsumen tanpa didasari padadokumen kepemilikan atau keabsahandalam hal si penjual bertindak melanggarhukum.4