Edisi 27 April 2016

Recommendations

Info

10 Rabu, 27 April 2016 SAMBUNGAN 50 Persen Usulan Rekrutmen PNS tak Memenuhi Syarat Jakarta (Kupas Tuntas) TAHUN ini hampir 600 instansi pusat dan daerah mengajukan kebutuhan pegawai baru. Hanya saja, dari usulan kebutuhan yang diajukan lewat e-formasi, setengahnya tidak memenuhi syarat. "Kami terpaksa menolak usulan tambahan formasi yang disampaikan instansi pusat dan daerah. Sebab, 50? persen usulannya bukan menempati jabatan prioritas (yang mendukung program Nawacita)," kata Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmadja di Jakarta, Selasa (26/4). Dia mengaku heran melihat usulan tambahan formasi yang diajukan didominasi tenaga administrasi. Padahal, KemenPAN-RB sudah melakukan sosialisasi ke daerah-daerah terkait pengadaan CPNS 2016. "Kami sudah menginformasikan, jabatanjabatan mana yang dibuka dalam rekrutmen tahun ini. Tapi kok masih saja mengajukan jabatan di luar program utama," ujarnya. Setiawan menegaskan, bila instansi ingin merekrut pegawai baru, usulan formasinya harus sesuai dengan 108 jabatan yang ditentukan pusat. Yaitu program wajib yang meliputi kesehatan, pendidikan (guru dan dosen), dan penanggulangan kemiskinan. Kedua, program prioritas yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan poros maritim, pembangunan ketahanan energi dan pembangunan ketahanan pangan. Adapun ketiga, tenaga penegak hukum dan terakhir SDM untuk program dukungan reformasi birokrasi. "SDM yang mendukung Nawacita itu paling penting. Konsep SDM mulai sekarang harus diperketat supaya arahnya betul, Bukan berarti kami mengunci formasi jabatan prioritas. Tapi ini yang kami lakukan dalam dua tahun ini,” pungkasnya. (jp) Menteri... Dari Hal 1 “Untuk pembebasan lahan itu sudah lebih cepat dari pada pengerjaan proyeknya. Pembebasan lahan sudah selesai, yang belum kan pembayarannya saja. Dan pembayaran pun bukan di kami. Jadi kalau dibilang pembebasan lahan belum selesai, sebenarnya ya sudah selesai,” ujarnya. Menurut Ferry, mengenai pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol mulai dari Lampung sampai ke Sumatera Selatan, tidak ada permasalahan yang berarti. “Karena kan ditempuh dengan cara persuasif sejak awal. Prosesnya sesuai dengan jadwal,” tuturnya. Apa yang disampaikan Ferry jelas berbeda dengan pernyataan Kepala BPN Lampung Iing Sarkim, beberapa waktu lalu. Menurut Iing, pembebasan lahan baru bisa rampung hingga 100 persen pada Juli 2016. Molornya tahapan Karena ... Dari Hal 1 dan tidak berbasis teknologi informatika (TI) tersebut, menyebabkan ada sekian banyak PNS yang tidak bisa mendaftar PUPNS. Mau tidak mau memang harus dilakukan pendataan secara manual. Karena secara sistem databasenya lemah,” kata Dedi saat dihubungi, Selasa (26/4) Jika sistem data menjadi lemah, kata Dedi, maka pada akhirnya pemerintah harus pro aktif untuk membuat pertemuan khusus yang lintas kabupaten/kota. “Atau BKD provinsi turun langsung ke kabupaten/kota untuk mengecek secara langsung agar bisa diketahui berapa jumlah PNS yang belum terdaftar dalam PU- PNS,” sarannya. Dedi juga meminta adanya penelusuran terkait gaji ratusan PNS tersebut. “Kalau ternyata selama ini gajinya lancar setiap bulan, berarti ada orangnya. Kalaupun ternyata orangnya sudah tidak ada dan ternyata gaji tetap terkirim terus, berarti ada yang menerimanya. Ini yang harus segera ditelusuri,” tukasnya. Sementara itu, Kepala BKD Zaini Nurman menyatakan, masalah PNS misterius yang berada di daerah merupakan kewengan dari pemda setempat. “Karena kan sesuai otonomi itu dikabupaten/kota. Tidak ke kami,” ucap dia. Terpisah, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bandar Lampung menyatakan ada misskomunikasi antara BKD Bandar Lampung dengan BKN terkait adanya delapan (8) Pegawai Negara Sipil (PNS) Bandar Lampung yang tidak terdaftar pada BKN. Kepala BKD Bandar Lampung, M. Umar, menyatakan 8 PNS yang tidak terdaftar di BKN memang sudah tidak terdaftar lagi sebagai PNS di Bandar Lampung. Hanya saja, terjadi miss komunikasi dengan pihak BKN. “Jadi ini hanya terjadi salah paham saja, karena ke-8 PNS yang tidak terdaftar tersebut saat ini sudah ada yang pensiun tapi masih dimasukan datanya oleh B- KN. Tapi ada juga PNS yang sedang dalam proses pengajuan pensiun dini,” kata Umar. Kata Umar, sejak pendataan PUPNS lalu, mengajukan pensiun dini ini memang sudah tidak didata lagi. “Memang sudah nggak kita data lagi, makanya nggak terdaftar di BKN, kalau proses pensiun dininya sedang kita lakukan. Nanti BKD Bandar Lampung langsung ke BKN, dan kebanyakan yang pensiun dini ini dari Dinas Kesehatan yakni dokter dan ada juga yang berprofesi sebagai guru,” ungkapnya. Umar memastikan untuk PNS yang telah pensiun sudah tidak menerima gaji dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung. Sedangkan untuk PNS yang sedang mengajukan proses pensiun dini, transfer gajinya baru akan dihentikan saat menerima SK pensiun dari Walikota. ”Kalau yang pensiun nggak nerima gaji lagi, tapi yang masih proses pensiun dini masih menerima gaji sampai SK Walikota tentang penghentian atau pensiun dini keluar,” katanya. Diketahui, BKD Provinsi Lampung menemukan ada 558 pegawai negeri sipil (PNS) yang berasal dari 12 Kabupaten/kota Provinsi Lampung belum terdaftar pada Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Kepala BKD Lampung, Zaini Nurman mengatakan, data tersebut berdasarkan penelusuran pihaknya ke BKD Kabupaten/Kota. Namun, pihaknya tidak mau mengatakan bahwa PNS tersebut merupakan data fiktif. “Belum berani bilang (fiktif), bisa saja mereka belum daftar ulang (E-PUPNS) isi datanya. Karena pensiun atau dalam proses pindah ke tempat lain misalnya. Jadi dari data 57ribu itu 558 PNS diantaranya dari Lampung. Tapi kami akan minta terus ke BKD kabupaten/kota untuk pembebasan lahan tersebut, dikarenakan masih ada tanah warga yang belum diukur. "Semula kami targetkan selesai Mei. Ternyata ada faktor-faktor yang menjadi penghambat. Misal, pemilik tidak ada di tempat. Kami tidak berani ngukur tanah kalau tidak ada pemiliknya. Nanti dikomplain. Sampai Mei nanti, kami perkirakan bisa selesai 40 persen," jelas Iing. Iing menambahkan, saat ini pembebasan lahan di Lampung Selatan sudah memasuki tahap inventarisasi satuan tugas (satgas) B. "Jadi satgas B itu petugas yang menginventarisasi berkaitan dengan data yuridis maupun apa yang ada di atas tanah itu. Tanamannya, rumah, atau apa saja," papar Iing. Di lain pihak, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Adeham memaklumi adanya pergeseran target pembebasan lahan tol. Menurut Adeham, seluruh jajarannya sudah fokus dan maksimal dalam bekerja. “Memang ada yang belum bebas, dan target bebas pada Mei nanti agaknya sulit tercapai. Tapi wajar juga kalau lihat kondisi lapangan. Karena hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan tidak bisa diprediksi,” ungkapnya. Di sisi lain, Ferry juga mengaku akan melakukan transformasi di tubuh BPN, khususnya soal proses permohonan sertifikasi tanah yang bisa dipantau secara online. "Setelah datang ke loket, masyarakat memperoleh tanda terima dan ada barcode serta pinnya. Nah, pin ini yang bisa akses data kami. Jadi masyarakat bisa langsung memantau via online, sudah sampai mana proses penerbitan sertifikat tanahnya," bebernya. (Bong) menelusurinya,” kata Zaini. Terpisah, Kepala BKD Lampung Tengah (Lamteng), Yunijar, juga membantah ada 181 pegawai misterius. Menurutnya, hanya terjadi kesalahan data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga memunculkan data yang tidak sama. “Kita sudah cek. Yang benar, 181 orang itu bukan misterius. Mereka terdaftar resmi namun ada yang sudah pensiun, mutasi, belum registrasi ke pusat, diberhentikan dengan hormat, dan beberapa sebab lainnya,” kata Yunijar, kemarin. Menrutnya, jumlah keseluruhan pegawai di BKN Lamteng mencapai 13.777 orang, sementara yang teregistrasi masih berjumlah 13.596 orang. Mereka yang hilang diantaranya, 16 orang karena diberhentikan, 1 masuk penjara, 1 orang dalam status DPO, 1 orang hilang, 1 orang mengajukan proses registrasi, 5 orang sukses registrasi, 2 mengundurkan diri, 19 orang meninggal dunia dan 22 orang mutasi kerja. Ada juga yang terdata NIP ganda sebanyak 2 orang, 77 orang pensiun dini, dan 16 orang dalam proses hukum, 2 orang di BKN. “Berdasarkan data tersebut, 181 orang ini yang buat data BKN ganjil. Dan kita juga tidak mungkin menggaji pegawai bermasalah, apalagi sudah pensiun,” pungkasnya. Diketahui, Berdasarkan data dari BKD Lampung sampai dengan 31 Maret 2016, total ada 558 PNS yang diduga fiktif karena belum melakukan Pendaftaran Ulang PNS (PUPNS) versi BKN. PNS dari 12 Kabupaten/ kota tersebut yakni Lampung Tengah 181 PNS, Lampung Timur 173 PNS, Way Kanan 74 PNS, Lampung Utara 38 PNS, Tanggamus 34 PNS, Pesawaran 13 PNS, Mesuji 13 PNS, Tulang Bawang Barat 10 PNS, Bandar Lampung 8 PNS, Pesisir Barat 7 PNS, Tulang Bawang 6 PNS, dan Lampung Selatan 1 PNS. (Bong/Wanda/Towo) Polda ... Dari Hal 1 bukit untuk reklamasi pantai," tandasnya. Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Bandar Lampung, Yuhadi, mendesak Walikota Bandar Lampung Herman HN agar memberhentikan segala jenis reklamasi yang ada di Bandar Lampung. "Kami tau Pak Walikota itu tegas untuk hal-hal yang merugikan Bandar Lampung. Jadi hentikanlah segala reklamasi yang ada disini,"ujar Yuhadi. Dirinya menjelaksan, reklamasi yang saat ini sedang di kerjakan membutuhkan material yang besar sebab reklamasi tersebut luas. Seperti contoh reklamasi WTL yang didekat gunung kunyit yang memerlukan luas sebanyak 56 hektare. "Kalau luasnya saja segitu, enggak mungkin nimbun reklamasi pakai pasir laut, pastinya pakai material bukit," tandasnya. Sementara anggota DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay mendorong Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Mitra Bantala untuk melakukan class action kepada perusaan yang telah merusak lingkungan. Dikatakan Mingrum, Walhi harus melakukan advokasi gugatan class action. Hal ini dilakukan supaya ada efek jera agar masalah pengerukan tidak kembali terulang. Kata Sekretaris DPD PDIP ini, selain perusaan juga, instansi yang memberikan izin juga harus ditindak tegas. “Tentu mereka (Walhi dan Mitra Bantala) harus sia dengan cara apapun. Dan ancaman itu saat ini sudah benar-benar nyata. Pihak luar, (meski tidak disebutkan secara spesifik) saat ini sudah melakukan perang terhadap Indonesia, yakni melalui Proxy War, atau perang yang melemahkan Indonesia dari dalam melalui pihak ketiga. Yakni dengan membeli dan menguasai media massa untuk melakukan pembentukan opini dan menciptakan rekayasa sosial, sehingga terjadi kegaduhan di masyarakat. “Misalnya dengan beritaberita kriminal yang disajikan setiap setiap setengah jam, itu tanpa kita sadari sudah membentuk masyarakat jadi beringas. Karena itu yang dilihat setiap saat, begitu juga dengan iklan-iklan. Nah, ini banyak masyarakat yang belum sadar,” katanya. Selain itu dengan mengadu domba antara TNI-Polri lewat berbagai cara dan mengganggu stabilitas negara. Kemudian investasi besarbesaran ke Indonesia dan mengeksploitasi sumber daya alam dan menjadikan Indonesia pasar induk untuk menjual barang. “Mereka juga memberikan kita bantuan dan kerjasama, agar nantinya Indonesia berhutang. Pihak asing juga menghancurkan generasi dengan narkoba, judi online dan seks bebas,” tambahnya. Untuk itu, ia meminta agar mahasiswa bisa menangkal proxy war tersebut, dengan memanfaatkan modal demografi dan geografi. Geografi yakni dengan memaksimalkan hasil alam, baik dari sektor darat (agraris dan energi) juga laut (permukaan laut, dasar laut dan pantai). “Sementara Demografi yakni menjaga kearifan lokal dan budaya bangsa dan memegang teguh nilai Pancasila sebagai dasar negara,” tutupnya. Rektor Unila, Hasriadi Mat Akin dalam sambutannya mengatakan Unila sebagai wadah untuk membentuk sumber daya manusia siap menjadi garda terdepan mengawal kesatuan NKRI yang saat ini sudah terjun dalam globalisasi. Dengan ilmu pengetahuan dan kemampuan mahasiswa yang terus diasah, merupakan modal dasar negara dalam melanjutkan pembangunan. “Saat ini, Unila memiliki sekitar 35 ribu mahasiswa. Ini merupakan modal dasar yang akan menggantikan kita dalam regenerasi. Mereka lah yang nantinya menggantikan posisi kita dalam memimpin negeri ini,” ujarnya. Menurutnya, kedatangan Panglima TNI ke Unila merupakan sebuah keuntungan, karena para mahasiswa bisa mengerti bagaimana generasi muda ini akan diarahkan, terlebih Unila merupakan kampus dimana semua suku di Indonesia menuntut ilmu. “Unila terdiri dari semua etnik, dari Sabang sampai Merauke. Kita berharap kuliah umum ini jadi mereka di masa depan,” tutupnya. Sementara Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo dalam kesempatan ini meminta Panglima TNI agar lebih memperkuat keamanan dan perlindungan di wilayah perairan Lampung, khususnya di Selat Sunda. Hal ini karena masih seringnya terjadi pencurian ikan di wilayah laut Lampung dan penrusakan biota laut, dengan menggunakan bom. “Kami minta TNI dapat memperkuat keamanan di lingkungan laut. Selain untuk memberantas pencuri ikan, juga karena Lampung tengah menggagas pariwisata berbasis kelautan,” kata Gubernur. melakukan investigasi. Atau legal standing atas nama rakyat,” kata Mingrum saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (26/4). Pasalnya, tujuan gugatan dilakukan untuk pembelajaran bagi perusaan.“Apalagi reklamasi itu dibuat dengan menggunakan batu. Bukan pasir jadi ini sangat disayangkan,” ucapnya lagi. Pihaknya juga mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh Polda Lampung. Bahkan ia juga sedang pernah melakukan komunikasi agar hal ini ada tindakan tegas. “Ya, jika memang kalau tidak ada izin harus ada tindakan hukum. Jadi harus ada sanksi hukum tegas, terhadap siapapun,” tegasnya. (Bong/wanda/oscar) Panglima ... Dari Hal 1 Kebersamaan TNI, Polri dan Pemda Sementara itu, dalam lawatan ke Makorem, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menilai Provinsi Lampung saat ini semakin aman dan kondusif. Hal itu tidak terlepas dari kebersamaan antara TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah. "Lampung sebelumnya saya lihat di TV banyak masalah, tapi sejak Kapolda, Danrem baru jadi aman. Tentu ini karena kebersamaan," kata Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam sambutannya saat kunjungan ke Makorem 043/Gatam Lampung. Jenderal bintang empat ini menilai, kebersamaan antara TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah di Lampung bisa menjadi contoh di provinsi lain. Agar tercipta situasi yang aman dan kondusif serta masyarakat yang lebih sejahtera. "Kenapa saya sampaikan seperti ini, Lampung merupakan sandaran ibukota," kata dia. Sebagai contoh, lanjutnya, hasil senjata api rakitan yang dikumpulkan oleh jajaran Korem 043/Gatam, ini karena kebersamaan. "Melawan senjata canggih milik Belanda, Indonesia menggunakan alat tradisional, bambu runcing, dan sebagainya. Ini menunjukkan kita merdeka karena kebersamaan. Saya ingatkan, tidak ada institusi yang hebat, kebersamaan bangsa Indonesia, itu yang hebat. Pesan saya lanjutkan kebersamaan di Lampung," ungkap dia. Menurutnya, penyelesaian konflik yang terjadi tidak tuntas sehingga terjadi konflik yang berkepanjangan. Hal itu karena penyelesaian masalahnya tidak sampai ke akar-akarnya. Aparatur negara hanya berupaya meredam konflik yang terjadi namun tidak menyelesaikannya. Sehingga dalam penanganan konflik harus sampai ke akarnya menggunakan antropologi budaya. Hal itu berkesinambungan dengan program Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin. Dalam menyelesaikan konflik di Lampung, Ike menggunakan kearifan lokal untuk menyelesaikan sampai ke akarnya. "Konflik sosial yang berkelanjutan karena aparatur negara, TNI, Polri serta Pemda selalu mengatakan dua kampung berkelahi, lalu salaman selesai, kan gitu, itu belum selesai, harus diselesaikan dengan antropologi budaya, sampai ke akar akarnya," kata dia. (Tampan/Oscar)
POLITIK Rabu, 27 April 2016 11 Awas, Rekrutmen Panwaslu Rawan Titipan Proses penyeleksian anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten/kota se-Lampung memasuki tahapan verifikasi. Sebelumnya, Timsel Bawaslu telah melakukan perekrutan calon Panwaslu untuk lima kabupaten yang dimulai tanggal 18 hingga 22 April lalu. Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PRAKTISI hukum yang juga merupakan mantan Timsel Bawaslu 2012, Wahyu Sasongko, berharap penyeleksian ini dilakukan secara ketat dan perlu dilakukan uji publik. Sebab, bukan rahasia lagi jika proses pemilihan ini masih rawan titipan dari oknum- oknum yang berkepentingan. Terutama mengenai perebutan kursi di pemilihan kepala daerah di lima kabupaten/kota yang direncanakan berlangsung tahun depan. “Harus benar-benar matang. Jangan sampai ada kader-kader partai yang masuk menjadi anggota Panwaslu kabupaten/kota. Sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh pada independensinya terhadap hasil pengawasan di lapangan,” ungkap dosen hukum Unila ini, Selasa (26/4). Kata Wahyu, potensi titip menitip memang sering terjadi. Yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai terjadi ada anggota partai yang terselubung masuk pada proses perekrutan menjadi anggota pengawas Pemilu. “Karena ini sangat berbahaya bagi proses demokrasi yang selama ini sudah dibangun. Maka itu, penelitian berkas dan proses seleksi yang lain harus benar-benar maksimal,” katanya. Wahyu mengingatkan proses seleksi dilakukan secara jujur, adil dan tidak ada keberpihakan kepada salah seorang peserta. Dengan begitu diharapkan proses seleksi Panwaslu benarbenar dapat menghasilkan komisioner yang berkualitas. “Jadi jangan sampai ada Panwaslu yang bermain mata dengan salah satu calon pada saat Pilkada. Sehingga proses demokrasi benar-benar menghasilkan pemimpin yang berkualitas,” ungkapnya. ia berharap Timsel yang saat ini sedang menjabat dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan yakin memiliki kredibilitas. Terpisah, Sekretaris Timsel Panwaslu Lampung, Iwan Satriawan, memastikan pro- Rincian Pendaftar Panwas 5 Kabupaten • Kab. Pringsewu • Kab. Lampung Barat • Kab. Mesuji • Kab. Tulangbawang Barat • Kab. Tulang Bawang Total ses seleksi Panwaslu berjalan maksimal kendati waktu yang diberikan sangat terbatas. Terkait adanya titip menitip calon Panwaslu, ia mengatakan akan mensiasati dengan melakukan tes tertulis, wawancara dan uji publik. : 18 Pendaftar : 28 Pendaftar : 10 Pendaftar : 12 Pendaftar : 23 Pendaftar : 91 pendaftar “Jika ia mampu dan berintegritas baik maka orang tersebut yang akan kita pilih. Mohon kerjasamanya dan beri kami kepercayaan untuk melakukan rekrutmen Panwaslu ini,” kata Iwan melalui pesan Black- Berry Messengger (BBM). (Wardi) • Pilkada Mesuji Khamamik-Sapli Ditarget 85 Persen Bandar Lampung (Kupas Tuntas) Foto : ist PKS SEMINAR RUMAH KELUARGA - RANGKAIAN agenda Tasyakuran Milad PKS ke 18, di akhiri dengan Seminar Rumah Keluarga Indonesia dengan Tema Mengelola Konflik dalam Rumah Tangga. Putra Bakal Gandeng Marzani Lawan Petahana Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DOMINASI petahana di Pilkada Tulangbawang Barat (Tubaba) memang dirasa sulit untuk ditandingi. Tapi politik tetaplah politik, masih saja ada kemungkinan peta perolehan suara akan bergeser. Setidaknya begitu yang dirasa salah satu kandidat penantang serius Pilkada 2017, Putra Jaya Umar. Meski petahana sudah ‘mengatrol’ sejumlah partai politik namun celah masih mungkin dimasuki. Sejauh ini Putra Jaya Umar terus bergerak dan secara diam-diam telah melakukan komunikasi dengan partai politik. Misalnya dengan Ketua Dewan Penasehat DPC Hanura Tubaba Marzani. "Memang kita sudah ada komunikasi dengan beliau, tapi belum intens. Kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya," ujar Putra, Senin (25/4). Pada prinsipnya, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tubaba itu mengatakan, akan tetap tunduk dan patuh pada perintah partainya. "Yang pasti saya tidak bisa melawan kebijakan partai. Tapi apabila kebijakan partai mengizinkan saya untuk maju, maka saya akan coba lakukan komunikasi intens dengan Pak Marzani," ungkapnya. Dikatakan Putra, saat ini dirinya juga terus melakukan sosialisasi pergerakan ke masyarakat yang lebih komprehensif. Untuk tim pemenangnya, dirinya tetap memakai tim yang dulu pernah mendukungnya, selain dari tim partai. "Saya dengan tim yang dulu masih solid dan nanti juga ada dukungan dari partai. Maka kita akan lakukan peregerakan yang lebih komprehensif," tuturnya. Dengan jumlah empat kursi Gerindra di Tubaba, menurutnya masih belum mencukupi kuota pencalonan 20 persen. Untuk itu, dirinya akan terus melakukan komunikasi dengan partai politik lain. "Dengan PAN, kita sudah mengembalikan berkas. Dan nanti kita coba komunikasi dengan Parpol lainnya," tandasnya. (Wardi) SEJAK direkomendasikan oleh Partai NasDem, pasangan Khamamik dan H.Sapli terus mematangkan strategi dalam menghadapi Pilkada 2017 mendatang. Ketua tim pemenangan Khamamik dan H.Sapli, Budi Yuhanda, menyambut baik rekomendasi yang diberikan kepada pasangan Khamamik dan H.Sapli. "Kita sudah mengusulkan tim yang diberinama KAMI sebagai bagian dari tim pemenangan. Saat ini KAMI sudah bergerak melakukan sosialisasi tentang program keberhasilan Kabupaten Mesuji, tinggal pendeklarasiannya saja," kata Korwil Mesuji Partai NasDem ini, Selasa (26/4) Ia menambahkan, pihaknya akan mengerahkan seluruh kekuatan di 105 desa dan menjaring berbagai elemen masyarakat, baik OKP, Ormas, dan relawan. "Kita sudah siapkan 10 orang perdesa untuk membantu mensosialisasikan keberhasilan dan memenangkan Pak Khamamik," katanya. Budi menjelaskan, saat ini timnya sudah membagikan Khamamik berbagai alat sosialisasi, baik itu kalender, kaos dan topi untuk disebarkan. "Kalender sudah kita sebarkan. Untuk kaos dan topi masih diproses. Dalam waktu dekat sudah bisa didistribusikan," katanya. Budi mengklaim, pendukung NasDem di Mesuji mencapai 35.000 suara dan bahkan mendapatkan 90 persen dukungan suara dalam Pileg lalu. “Sedangkan Tim KAMI menargetkan 85% untuk kemenangan pasangan Khamamik dan H.Sapli,” katanya. Adapun program unggulan yang nantinya akan disosialisasikan, yaitu infrastruktur, air bersih, listrik, dan pertanian. Terkait dengan dukungan Parpol, pihaknya mengatakan telah melakukan komunikasi secara intens dengan semua partai, "Golkar, Gerindra, PAN, PKS dan semua partai kita bangun komunikasi secara intens," tandasnya. (Wardi) Calon Kada Tanggamus Harus Punya Visi Lingkungan TANGGAMUS - SEJUMLAH aktivis lingkungan berharap kandidat calon bupati Kabupaten Tanggamus lebih memiliki visi pelestarian lingkungan khususnya terhadap kawasan konservasi Teluk Kiluan yang kondisinya kian memprihantinkan. Disisi lain, lemahnya pengetahuan kepala daerah terhadap model pengelolaan kawasan ekowisata Teluk Kiluan juga membuat kawasan ini kian terhambat pengembangannya. Riko Stefanus penggagas ekowisata Teluk Kiluan, menilai pentingnya calon pemimpin Kabupaten Tanggamus yang memiliki visi dan mengerti tentang pengembangan kawasan ekowisata Teluk Kiluan dan pelestarian lingkungan. "Ini penting agar, tak salah dalam pengembangannya nanti. Di beberapa daerah, bupatinya bahkan memegang peranan penting dalam pelestarian lingkungan, dan selayaknya Kabupaten Tanggamus juga memiliki calon pemimpin yang punya visi tentang lingkungan," tegas Riko Stefanus. (Yusuf) KAMPANYE DI MEDSOS - DR Ulinoha, Kandidat yang mencalonkan diri melalui Partai Demokrat dan PDI Perjuangan tersebut terus menggelar kampanye terbatas melalui akun facebook-nya. Hampir setiap hari ia mengajak publik untuk selalu mengikuti pesan-pesan yang disampaikan. Ini salah satu gambar dalam fb-nya PAN Masih Verifikasi Berkas Calon Partai Amanat Nasional (PAN) masih terus melakukan verifikasi pada seluruh berkas calon yang mendaftar Pilkada 2017. Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KETUA Tim Pilkada Wilayah PAN Lampung, A Iswan H. Cahya, mengatakan saat ini sedang melakukan verifikasi berkas para calon yang mendaftarkan diri ke partainya. "Kita sedang verifikasi berkas para calon di DPD PAN lima kabupaten untuk disampaikan ke DPW," katanya, Selasa (26/4) Ia juga melanjutkan, setelah verifikasi, DPD akan menyerahkan nama-nama hasil rekomendasi tersebut ke DP- W, Jumat (29/4) mendatang. "Setelah diajukan ke DPP, kemudian akan dilakukan survei," katanya. Ia menambahkan hasil survei tersebut akan menjadi dasar untuk menetapkan bakal calon yang akan direkomendasikan partainya dengan biaya survei sepenuhnya ditanggung oleh DPP PAN. "Sesui dengan ketetapan Rakernas ke-1 PAN No. 3 Tahun 2015 tentang peraturan partai pemenangan pemilihan kepala daerah. Soal lembaga surveinya belum bisa disebutkan, karena kita tidak mau ada intervensi terhadap lembaga survei itu," tuturnya. Selain itu, DPP juga membentuk lembaga survei internal atau menunjuk lembaga survei independen untuk mengukur elektabilitas bakal calon. Hasilnya, akan dilaporkan ke DPP melalui tim Pilkada. "Nantinya lembaga survei dapat menambahkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama bakal calon tambahan sebagai pembanding yang bukan berasal dari kader PAN," katanya. Berperluang Sama Sementara itu, 19 bakal kandidat calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar di DPD PAN Pringsewu memiliki peluang yang sama. Hal ini disampaikan Ketua penjaringan calon DPD PAN Pringsewu, Eko Andriono. Saat ini, ke-19 nama itu masih digodok di DPW PAN Lampung sebelum diserahkan ke DPP PAN. “Semua memiliki peluang. Tapi, tergantung dari elektabilitas dan popularitas kandidatnya," ujarnya. Eko juga menjelaskan, usai digodok oleh DPW namanama bakal calon itu akan mengerucut menjadi beberapa bakal calon saja untuk diplenokan di DPW dan baru diserahkan ke pusat. Lebih lanjut Eko menambahkan, adapun ke-19 kandidat yang berpeluang diantaranya, untuk bakal calon bupati ada 6 seperti Ardian Saputra, Edi Agus Yanto, Siti Rahma, DR. Ery Setyanegara, M. Reza Berawi dan Ririn Kuswantari. "Kemudian untuk wakil bupatinya, ada 13 kandidat seperti H. Bernas Yuniarta, Roy Imam Nurrachman, Bendahara DPC PDI-P Pringsewu, Hi. Irwan Saputra, Bahagia Saputra, Maulana M Lahudin, Dahlan Anwar, Tri Prawoto, Donal Andreas , F. Heri Dian, Asa Attorida El-Hakim, Stiyono, Mailan Bastari dan Hi.Hartono," pungkasnya. (Wardi/Manalu)
Page 1 and 2: Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hu
Page 3 and 4: BANDAR LAMPUNG 3 Rabu, 27 April 201
Page 5 and 6: WARTA DAERAH 5 Rabu, 27 April 2016
Page 7 and 8: WARTA DAERAH 7 Rabu, 27 April 2016
Page 9: IKLAN 9 Rabu, 27 April 2016 PERCETA

Edisi 27 April 2016

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?