Edisi 27 April 2016

Recommendations

Info

2 Rabu, 27 April 2016 BANDAR LAMPUNG Dewan: Bentuk Tim Audit RS Kota Baru Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta membentuk tim audit investigasi terkait wacana untuk melanjutkan pembangunan Rumah Sakit (RS) Bandar Negara Husada, Kota Baru, Lampung Selatan. Bandar Lampung (Kupas Tuntas) HAL itu disampaikan anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay, Selasa (26/4). Menurutnya, tim audit investigasi dapat berperan untuk melihat kelayakan pembangunan RS Bandar Negara Husada yang akan mulai digunakan tahun 2017 mendatang. Audit investigasi, lanjut Mingrum, harus dilakukan terhadap seluruh proyek yang ada di kompleks olahraga tersebut. “Menurut saya, otoritas negara bisa melakukan audit fisik atas proyek itu. Tentu dilihat juga apakah layak atau tidak untuk dilanjutkan. Toh kita ketahui, rumah sakit tersebut sudah dianggarkan pembangunannya pada 2015, dan sampai sekarang belum dapat digunakan,” ujarnya saat di wawancarai di ruang kerjanya. Audit, imbuhnya, dibutuhkan untuk memastikan apakah proyek itu dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Sebab, tiap bangunan yang akan dilanjutkan pengerjaannya perlu dilihat apakah layak atau tidak peruntukannya. Sebelumnya, akademisi Universitas Lampung (Unila) Yusdianto, melihat pemilihan konsultan pengawas RS Bandar Negara Husada patut dicurigai sebagai langkah pemborosan anggaran. Sebab, semestinya setiap pekerjaan konstruksi hanya boleh memiliki satu konsultan pengawasan. “Jika itu merupakan pekerjaan sebelumnya, itu tidak diperkenankan. Tapi jika konsultan itu untuk pekerjaan yang sama namun dengan lokasi yang berbeda, itu tidak masalah,” kata Yusdianto, Senin (25/4). Dirinya menyarankan, pihak terkait harus melakukan penelusuran RS Bandar Negara Husada. Karena jika fakta di lapangan ternyata pekerjaan tersebut hanya berada di satu lokasi, hal tersebut disinyalir merupakan kesalahan. “Maka perlu ditelusuri terlebih dahulu, apakah lokasi pekerjaannya sama atau tidak. Jika lokasinya sama, itu tidak diperbolehkan. Karena setahu saya, setiap pekerjaan ya satu konsultan,” terangnya. Sebagaimana diketahui, Pemprov Lampung akan kembali melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Bandar Negara Husada di Kota Baru, Lampung Selatan. Hal itu terlihat dari berjalannya proses pemilihan konsultan pengawas yang akan memasuki tahap penandatanganan kontrak. Dalam portal pengadaan resmi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dijelaskan, pagu untuk konsultan pengawassebesar Rp475 juta dari APBD 2016 yang dimenangkan CV. Carika Artasa Consultant, yang beralamat di Jalan Sukardi Hamdani, Palapa X No. 28 Bandar Lampung. Kadinkes Provinsi Lampung Reihana, melalui Humas Dinkes Lampung Asih Hendrastuti menuturkan, selain akan ada 100 kamar inap, ada pula kalibrasi alat kesehatan di RS tersebut. “Ini hanya inap kelas III saja. Apalagi sejauh ini di RSUAM masih kekurangan tempat, dan dianggap masih belum cukup untuk menampung pasien,” ujarnya. Asih menambahkan, kedepan akan disiapkan SDM yang berkualitas, meliputi dua dokter spesialis penyakit dalam, empat dokter spesialis lainnya, sembilan dokter umum, dan dua dokter gigi. (Bong) Panglima TNI Kunjungi Brigif-3 Marinir FOTO BERSAMA - PANGLIMA TNI Jendral Gatot Nurmantyo berfoto bersama dengan seluruh anggota Brigif -3 Marinir dan prajurit TNI wilayah Lampung, di Lapangan Mako Brigif -3 Marinir Piabung, Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Selasa (26/4). Foto : ISt Pelanggaran Perda Didominasi Penambang Ilegal Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SELAMA bulan April 2016, terdapat enam pelanggaran peraturan daerah (Perda) yang semuanya dilakukan pelaku penambang ilegal. Kasat Pol PP Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh, menyatakan berdasarkan pemberkasan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) hingga bulan April tahun 2016, terdapat enam pelanggaran Perda yang semuanya dilakukan pelaku penambang ilegal. “Masih akan terus kita lihat berkas dari satuan kerja (satker) dan kabupaten/ kota lainnya. Artinya, mana yang ranahnya provinsi dan kabupaten/ kota harus dibedakan, karena mereka punya PPNS sendiri. Sejauh ini Bandar Lampung (Kupas Tuntas) GUBERNUR Lampung M. Ridho Ficardo secara langsung meminta kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo agar Bandara Gatot Subroto di Way Kanan dapat diubah menjadi bandara komersial. "Hal tersebut berguna untuk menambah pintu kedatangan ke Provinsi Lampung yang tentunya akan mempengaruhi peningkatan kunjungan wisata dan investasi,” ujar Gubernur di GSG Unila, Selasa (26/4). Orang nomor satu di Lampung itu menjelaskan, Provinsi Lampung memiliki keunggulan strategis komparatif yang terus dipacu dan dimaksimalkan menjadi keunggulan kompetitif. Namun, keunggulan strategis juga memiliki tantangan keamanan yang lebih kompleks. "Untuk itu, kami memohon dukungan keamanan dari Panglima TNI, terutama di tiga bukaan laut yang dimiliki Lampung, yakni di barat, timur, dan selatan. Tidak mungkin pembangunan bisa terlaksana tanpa rasa aman dan situasi yang kondusif," bebernya. Diharapkannya, pembangunan dapat ditingkatkan dan baru enam yang kita lakukan pemberkasan. Semua berkaitan dengan tambang ilegal,” kata Achmad usai menggelar rapat pemberkasan hasil penyidikan oleh PPNS Penegak Perda, di Hotel Emersia Bandar Lampung, Senin (25/4). Menurut dia, keenam kasus tersebut yaitu 2 tambang pasir ilegal di Lampung Timur, sisanya berada di Tulangbawang dan di Bandar Lampung. Achmad mengungkapkan, satker bisa melaporkan adanya dugaan pelanggaran Perda kepada Pol PP yang bertindak sebagai penegak Perda, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.6/ 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. “Sementara ini kita masih menunggu laporan dari bagian perizinan dan pertambangan, atau berkaitan dengan pemasukan seperti Dispenda. Tapi sampai sekarang belum ada laporan pelanggaran tersebut, jadi belum kita lakukan pemberkasan untuk yang lain. Sekarang masih soal ilegal mining dulu,” imbuhnya. Tidak menutup kemungkinan, lanjut Achmad, pelanggaran Perda yang dilakukan tambang ilegal ini akan dilimpahkan ke pihak kepolisian yang berarti masuk ranah pidana. Yang jelas, kata dia, tim operasi gabungan akan dibuat internal terlebih dahulu. “Kalau berdasarkan rekomendasi koordinator pengawas (korwas) Polda Lampung ternyata masuk pidana, kita limpahkan secara hukum. Tetapi kalau masih pelanggaran Perda, ada yang bisa kita tegur, kita berikan solusi atau pencabutan izin. Karena mungkin mereka tidak tahu cara mengurus perizinan dan ketentu- dibenahi sehingga bisa melakukan penerbangan reguler. Hal ini diyakini dengan terbukanya akses-akses tranportasi di Provinsi Lampung yang akan mempermudah dan meningkatkan kedatangan para wisatawan dan investasi yang membawa annya,” jelas Achmad. Lebih jauh Achmad mengatakan, jumlah pelanggaran Perda akhir-akhir ini terhitung meningkat, sedangkan personel PPNS masih kurang. Misalnya tahun 2015, Pemprov Lampung melalui Satpol PP telah melakukan penegakkan dua Perda di Lampung Barat dan pengamanan aset. “Kita sudah tegakkan Perda di Lampung Barat, soal adanya penggunaan aset tanah Pemprov Lampung yang dijadikan sebagai tempat berdirinya bangunan liar, dan dikhawatirkan merupakan lokasi prostitusi,” bebernya. Sementara mengenai jumlah personel PPNS sendiri, pihaknya mengaku kekurangan personel yang saat ini hanya ada 6 orang di Satpol PP. “Jumlahnya jelas belum mencukupi. Untungnya di tiap satker ada 2-3 personel,” tutupnya. (Bong) Gubernur Minta Bandara Gatot Subroto Dikomersialkan M. Ridho Ficardo kesejahteraan bagi masyarakat di Provinsi Lampung. Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Idrus Efendi, mengatakan wacana untuk mengkomersialkan Bandara Gatot Subroto sudah dikoordinasikan dengan berbagai pihak, dan tinggal selangkah lagi akan mendapatkan izin dari Kemenhub dan KSAD TNI. Rencana ini, kata Idrus, juga sudah mendapat dukungan dari kabupaten sekitar dan beberapa kabupaten dari Sumatera Selatan. Antara lain Lampung Barat, Pesisir Barat, Martapura, Ogan Komering Ilir (OKI), dan Baturaja. (Bong) Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PANGLIMA TNI, Jendral Gatot Nurmantyo, bertatap muka dengan seluruh anggota Brigif-3 Marinir dan prajurit TNI wilayah Lampung, di Lapangan Mako Brigif-3 Marinir Piabung, Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Selasa (26/4). Pada kunjungan kerja tersebut, Gatot Nurmantyo didampingi Asintel Panglima TNI Mayjen TNI (Mar) A. Faridz Washington, Aspers Panglima TNI Marsda TNI Bambang Samoedro, Kapuspen TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman, Aslog Panglima TNI Marsda Nugroho, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, Kasdam II/ Sriwijaya Brigjen TNI Komarudin Simanjuntak S.I.P, dan Danrem 043/ Gatam Kolonel Inf Joko Putranto. Rombongan langsung disambut Komandan Brigif-3 Marinir Kolonel Marinir Werijon beserta Perwira Staf Brigif-3 Marinir. Dalam arahannya, Gatot menyampaikan kepada seluruh prajurit Brigif-3 Marinir dan prajurit TNI di Lampung, bahwa tingkat kriminalitas di Lampung sudah mulai berkurang, terbukti dengan adanya kesadaran masyarakat yang bersedia menyerahkan senjata kepada aparat keamanan. “Hal itu membuktikan jika masyarakat sudah merasa aman,” ujarnya. Kedatangan Panglima TNI ke Brigif-3 Marinir ini sekaligus bertujuan untuk menepati janji ketika beliau menjabat Dankodiklat TNI AD. Beliau pula yang mempunyai ide pemindahan Yonif-7 Marinir ke daerah Batumenyan, dan berpesan agar prajurit Brigif-3 Marinir menjadi petarung sejati di manapun berada. Pada kesempatan itu, Gatot juga berkesempatan melakukan tour facility menuju Marines Eco Park (MEP) untuk menyaksikan keterampilan para prajurit Brigif-3 Marinir berupa renang laut mengunakan PDL, halang rintang laut, dan dayung perahu naga. (Rls)
BANDAR LAMPUNG 3 Rabu, 27 April 2016 • Polemik Gugatan Bambu Kuning APSI-PT Gunung Pesagih Sama-sama Ngotot Direktur Utama : Donald Harris Sihotang. Direktur: Rospita Uli Sitorus Pemimpin Perusahaan: Donald Harris Sihotang. Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab : Donald Harris Sihotang. Pemimpin Perusahaan: Suhaili Redaktur Pelaksana :. Safwanto. Redaktur : Suhaili, S. Sanjaya, Tampan P, Rizky Polii. Asred: Herwanda Pratama, Oscar, Meza Swastika. Liputan Bandar Lampung : Oscar, Herwanda Pratama, Bong Bongan, Tampan P, Metro : Johansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah: Sutowo, Yoga Pratama. Lampung Timur : K. Naenggolan (Kabiro),Aris Lampung Selatan : Sodugaon Sinaga (Ka.Biro), Desi Habibi, Dirsah Dwi Natalia Pesawaran : Zainal Hidayat (Ka.Biro), Erlian, Reza Utama Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka.Biro), Yusuf. Pringsewu : Tutor Manalu. Lampung Barat : Dafri Danuarsa. Lampung Utara : Jhon (Ka.Biro). Mesuji : Fiter (Ka.Biro). Tulang Bawang : Erwin (Ka. Biro), Edwin. Tulang Bawang Barat : Kadarsyah (Ka. Biro), Ari Irawan. Way Kanan : Fito Aliesetiady (Ka. Biro), Indro Wibowo. Koordinator Dokumentasi: - Pracetak : Triadi (Kepala), Tri Firdaus , Widya Firmadana, Damar Singgih Wicaksono, M Imam Syafii Korektor :- Sekretaris Redaksi : Manager Keuangan : I Gusti Putu Andi Wiranata. Staf Keuangan : Linda Rosmala Dewi Perwakilan Jakarta : Erwin Kurai. Manager Marketing dan Iklan: Amin Nainggolan. Staf Marketing : Anna Customer Service :- Redaktur Online : Meza Swastika. Staf Online : Handoko, Dara, Iip. Bagian Umum: - Pemasaran : Gunawan (Kepala), Marozi, Armiji, Hendra, Andika, Sigit Darmaji, Dodi, Amroni. Polemik antara pedagang Pasar Bambu Kuning dan pihak pengelola, PT Gunung Pesagih, kian memanas. Kali ini, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Lampung yang mewakili pedagang, sedang mengumpulkan bukti. Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KETUA Advokasi APSI Lampung, Fedhli Faisal, menjelaskan bukti tersebut berupa surat jual beli dan kuitansi dari pedagang saat renovasi Pasar Bambu Kuning dari pengembang, PT Sanjaya Mas. "Saat ini kami sedang mengumpulkan tanda bukti setoran dan surat pembayaran," ujar Fedhli, Selasa (26/4). Dirinya menambahkan, setelah mengumpulkan bukti setoran, maka pihaknya segera menggugat pengembang Pasar Bambu Kuning ke pengadilan. "Kami segera laporkan ke penegak hukum," ucapnya. Dirinya pun membantah, pernyataan pengembang yang mengatakan pedagang yang menggugat adalah Pedagang Kaki Lima (PKL), bukan yang menempati kios. Sementara itu, Direktur PT Gunung Pesagih, Budi Laksono, tetap dengan pernyataannya kalau pedagang yang menggugat tersebut adalah bukan pedagang lantai satu. "Pedagang yang mana, pedagang lantai satu saat ini sudah diberikan AC semua, jadi tidak ada masalah," kata dia. Terkait dengan gugatan pedagang, dirinya pun mengikuti sesuai prosedur yang ada. "Kita persilakan saja kalau ada yang mengajukan gugatan. Kita ikutin alurnya saja," tandasnya. (Wanda) RAPAT PANSUS - PANSUS DPRD Bandar Lampung bersama Dishub Bandar Lampung melakukan hearing Pansus Laporan dan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota DPRD Kota Bandar Lampung di ruang lobi DPRD Bandar Lampung, Selasa (26/4). Foto : Wanda/Kupas Tuntas Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya. Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp. 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, ktedisi@yahoo.co.id, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883- 608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media Percetakan: PT Masa Kini Mandiri Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan Lucu, Randis Dishub Belum Bayar Pajak 3 Tahun Bandar Lampung (Kupas Tuntas) ALIH-ALIH mendesak masyarakat rajin membayar pajak, Pemerintah Kota Bandar Lampung justru dihadapkan pada kenyataan kendaraan operasional di salah satu dinasnya menunggak pajak hingga 3 tahun. Fakta tersebut terungkap dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan dan Kerja Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Bandar Lampung dengan Dinas Perhubungan (Dishub) yang digelar di lobi DPRD Bandar Lampung, Selasa (26/4). Pasalnya, ada enam unit kendaraan dinas (randis) milik Dishub yang belum bayar pajak selama tiga tahun. Dishub sendiri mengklaim kendaraan dinas yang menunggak pajak ada lima, dengan rincian tiga unit roda empat dan dua unit roda dua. “Kendaraan operasional Dishub ini minim, dan banyak yang tidak layak. Untuk mobil operasional saja ada dua, dan semuanya pajaknya belum dibayar," ujar Kepala Dishub Kota Bandar Lampung, I Kadek Sumartha, dalam rapat dengan pansus LKPj. Sementara itu, Ketua Pansus LKPj Walikota, Barlian Mansyur meminta Dishub untuk membayar pajak, karena selaku dinas di bidang lalu lintas harus menjadi contoh yang baik dalam membayar pajak. "Malulah tidak membayar pajak, apalagi Dishub ini punya pengelolaan retribusi pajak. Masa pajak mobil dinasnya mati," kata Barlian. Berlian menyatakan, ke depan pihaknya akan mendukung Dishub untuk menambah anggaran randis operasional. “Pajak ini harus dibayar, karena apa kata dunia kalau Dishub aja gak bayar pajak kendaraan,” kata Barlian. (Wanda) Pemkot akan Bangun Flyover Kemiling • Warga Minta Ganti Rugi Rp3 Juta/ Meter Bandar Lampung (Kupas Tuntas) Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandar Lampung bersikap tegas terhadap Koperasi Mitra Mikro Mina (M3). Koperasi yang berada di Kampung Ujung Bom, Gudang Lelang, Bumi Waras, akan digusur Kamis (28/4). Keputusan tersebut diambil berdasarkan kesimpulan dari rapat koordinasi tim penertiban yang diketuai Asisten I Bidang Pemerintahan, Dedi Amrullah. “Rumusan dari hasil kesimpulan rapat tim, telah memutuskan untuk membongkar Koperasi Mitra Mikro Mina, Kamis (28/4),” ungkap Dedi Amrullah, Selasa (26/4). Menurut dia, ketegasan dari kesimpulan rapat diambil karena pengurus koperasi tersebut dinilai tidak memiliki itikad baik untuk mengurus perizinan. Selain itu, keberadaan koperasi tersebut juga memicu konflik antarnelayan. Karena ada dua koperasi di tempat yang sama, yang bergerak di bidang pelelangan ikan. “Kalau mau benar, harus samakan persepsi, jangan ada tandingan. Kita tidak mau ada keributan,” imbuhnya. Dedi menegaskan, Pemkot telah menutup peluang buat Koperasi M3. Karena menurutnya, pihak koperasi tidak ada itikad baik untuk memenuhi kewajibannya. BELUM lagi jalan layang (Flyover) Gajah Mada-Antasari dikerjakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung sudah mulai mempersiapkan pembangunan Flyover Kemiling. Pembangunan Flyover Kemiling yang akan menghubungkan Jalan Pramuka dan Jalan Teuku Cik Ditiro, sudah masuk dalam tahap pembebasan lahan. Ketua tim pembebasan lahan Pemkot Bandar Lampung, Dedy Amarullah, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan negosiasi kepada warga yang terkena dampak pembangunan flyover keenam di Bandar Lampung ini. Menurutnya, warga yang terkena pembebasan lahan meminta ganti rugi sebesar Rp3 juta per meter. Sedangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di wilayah tersebut masih sebesar Rp590 ribu. "Dalam hal pembebasan lahan ini, Pemkot tidak menyediakan sejumlah anggaran. Karena, anggaran yang disediakan nantinya berdasarkan harga negosiasi dengan warga," ujar Dedy, Selasa (26/4). Dedy mengaku luas lahan yang akan dibebaskan tidak terlalu banyak, hanya sekitar 200 hingga 300 meter. “Jadi yang dibebaskan dari belakang PDAM, atau lampu merah Jalan Cik Ditiro sampai dengan Jalan Pramuka. Khusus di Jalan Cik Ditiro, kemungkinan tidak banyak yang terkena dampak. Paling hanya terkena imbasnya saja, sekitar setengah sampai satu meter saja,” bebernya. Sementara itu, Walikota Bandar Lampung Herman HN memastikan pembangunan flyover yang menghubungkan Jalan Pramuka-Jalan Cik Ditiro di Kecamatan Kemiling ini akan dilakukan secara multi years atau bertahap. Langkah ini ditempuh, sambung dia, adalah untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan daerah dengan pengeluaran. Terlebih, saat ini Pemkot sedang kekurangan dana di kas daerah, seiring dengan pemotongan anggaran dari pusat. Faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mencapai target pada tahun lalu, juga turut berperan. “Iya, pembangunan Flyover Kemiling akan kita lakukan secara multi years. Itu instruksi langsung dari saya. Langkah ini ditempuh supaya pembangunan yang direncanakan di tahun 2015, tetap dapat direalisasikan, namun menyesuaikan dengan keuangan Pemda saat ini,” tandasnya. (Wanda) Besok, Koperasi Mitra Mikro Mina Digusur “Tidak ada itikad baik mereka, kalau mau datang dulu ke kita. Yang pasti kita juga tidak mau ada konflik di lapangan, sebagai dampak pendirian koperasi tersebut,” tandasnya. Sementara itu, Walikota Bandar Lampung Herman HN menegaskan akan membongkar koperasi di Kampung Ujung Bom itu. "Mana yang tidak ada izin harus kita gusur. Dan juga di sana ada pasar double jadi tidak dibolehkan," kata Herman HN. Menurutnya, pasar yang dibangun oleh pemerintah adalah pasar yang resmi dan dapat digunakan. "Pasar yang didirikan perorangan tidak boleh. Karena yang bangun pemerintah harus ada izin serta ada mekanismenya dan aturannya," tambahnya. Sebelumnya, ratusan nelayan Kampung Ujung Bom, Gudang Lelang menolak rencana Pemkot Bandar Lampung menggusur Koperasi Mitra Mikro Mina. Penggusuran tersebut dikarenakan bangunan yang baru saja dipergunakan sejak 2 bulan lalu itu tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Salah satu perwakilan nelayan, Adimun (50), membenarkan kabar rencana penggusuran yang akan dilakukan Dinas Tata Kota (Distako) dan Badan Polisi Pamong Praja (Banpol PP). Pihaknya juga telah menerima surat teguran sebanyak 3 kali. (Wanda)
Page 1: Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hu
Page 5 and 6: WARTA DAERAH 5 Rabu, 27 April 2016
Page 7 and 8: WARTA DAERAH 7 Rabu, 27 April 2016
Page 9 and 10: IKLAN 9 Rabu, 27 April 2016 PERCETA
Page 11 and 12: POLITIK Rabu, 27 April 2016 11 Awas

Edisi 27 April 2016

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?