BAHAN AJAR PPKN -1- (1)

Recommendations

Info

HAM internasional, antara lain sebagai berikut. 1) Majelis Umum PBB (United Nations General Assembly) Majelis Umum PBB merupakan salah satu organ utama dari PBB yang setiap negara anggota PBB terwakili di dalamnya. Kewenangan dari Majelis Umum PBB yang terkait dengan HAM adalah membuat rekomendasi dalam bentuk resolusi, yang di antaranya menghasilkan Resolusi A/RES/217 tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan kewenangan untuk membuat organ tambahan (subsidiary organs) yang kemudian membentuk Dewan Hak Asasi Manusia melalui Resolusi A/RES/60/251. 2) Dewan Ekonomi dan Sosial ( Economic and Social Council /ECOSOC ). Dewan PBB ini terutama memperhatikan masalah- masalah polusi, perkembangan ekonorni, HAM dan kriminal. Badan ini dalam kaitannya dengan HAM memiliki peran menerima dan menerbitkan laporan HAM dalarn berbagai situasi. Salah satu badan di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial adalah Komisi HAM PBB (United Nations Commission for Human Rights) yang kemudian digantikan oleh Dewan HAM PBB. Sebagian besar perjanjian internasional HAM, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights) merupakan perjanjian yang dihasilkan oleh organ PBB ini. 3) Dewan Hak Asasi Manusia (United Nations Human Rights Council) Dewan HAM PBB merupakan organ PBB yang dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/60/251 yang menggantikan posisi dari Komisi HAM PBB. Tugas utamanya adalah melakukan tindak lanjut terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di dunia. Kedudukan Dewan HAM adalah sebagai badan tambahan dari Majelis Umum PBB. Perkembangan Hak Asasi Manusia 103 4) Sub Komisi Pengenalan dan Perlindungan HAM (Sub- Commission on Promotion dan Protection of Human Rigths) Sub Komisi Pengenalan dan Perlindungan HAM adalah badan di bawah Dewan HAM yang bertugas melakukan penelitian atas perlakuan yang tidak adil dan membuat rekomendasi bahwa HAM dapat terlindungi secara hukum. Sub Komisi ini terdiri atas 26 ahli HAM. 5) Komisi Hak-Hak Asasi Manusia (Commission on Human Right) Komisi Hak Asasi Manusia yang penyebutan secara lengkapnya Komisi Hak-Hak Manusia PBB (The United Nations Commision on Human Right/UNCHR) merupakan sebuah badan/lembaga yang dibuat ECOSOC untuk membidangi HAM, yang merupakan salah satu dari sejumlah badan HAM internasional yang pertama dan terpenting. 14 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Kelas X SMA/MA&SMK
Peran Komisi Hak Asasi Manusia adalah memantau pelaksanaan dan menerima dan mempertimbangkan pemberitahuan dari setiap individu yang mengadu telah meniadi korban pelanggaran terhadap salah satu hak yang dikemukakan dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. Pengaduan tidak akan di terima dari warga negara yang negaranya tidak ikut serta menandatangani Protokol Fakultatif/Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan politik atau belum meratifikasinya. 6) Komisi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan Kornisi ini berperan untuk memantau pelaksanaan HAM dan menerima pengaduan individu mengenai pelanggaran HAM sebagaimana yang dijamin dalam Kovenan Internasional Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. 7) Komisi Diskriminasi Rasial. Komisi ini berperan untuk memantau peIaksanaan HAM dan menerima pengaduan individu mengenai pelanggaran HAM sebagaimana yang dijamin dalam Konvensi Internasional terhadap Semua Bentuk Diskriminasi Rasial. 8) Komisi Hak-Hak Anak Komisi ini berperan untuk memantau pelaksanaan HAM menerima pengaduan individu mengenai pelanggaran HAM, sebagaimana yang dijamin dalam Konvensi Hak-Hak Anak. 9) Lembaga Perlindungan HAM Lainnya Bentukan PBB Ada juga lembaga perlindungan HAM yang didirikan oleh masyarakat internasional di luar pemerintah dalam bentuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau sering dikenal sebagai organisasi non pemerintah (ORNOP)/ Non Governmental Organizations (NGOs). Beberapa di antaranya adalah organisasi besar yang bersifat internasional adalah Amnesty Internasional dan Palang Merah Internasional. ORNOP berperan penting untuk memonitor cara kerja badan HAM intemasional, seperti Komisi Hak Asasi Manusia (Comimission on Human Rights) juga berperan penting dalam kebijakan PBB di bidang HAM, dan banyak di antaranya memiliki konsultan resmi di PBB. b. Lembaga Penegakan HAM Nasional Upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM tidak hanya dilakukan dengan mengeluarkan produk hukum yang menjamin HAM. Penegakan HAM ditindaklanjuti dengan pembentukan lembaga penegakan hak asasi manusia, antara lain sebagai berikut. 1) Pemerintah (Departemen Hukum dan HAM) Pemerintah melalui Departemen Hukum dan HAM wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan yang berlaku dan hukum internasional. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan hak asasi manusia yang diimplementasikan dalam berbagai bidang. 2) Komisi Nasional HAM 15 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Kelas X SMA/MA&SMK
Page 1 and 2: BAB 1 Perkembangan Hak Asasi Manusi
Page 3 and 4: A. Hakikat Hak Asasi Manusia Sejak
Page 5 and 6: 3. Klasifikasi Hak Asasi Manusia Ha
Page 7 and 8: 30 pasal yang memuat hak asasi manu
Page 9 and 10: 170) yang tergabung dalam PBB, term
Page 11 and 12: (2) Setiap anak berhak atas kelangs
Page 13: Asasi Manusia. 9) Keputusan Preside
Page 17 and 18: Fokus perhatian Komnas Perempuan pa
Page 19 and 20: 3. Pembajakan dan Perampokan Pembaj
Page 21 and 22: Setuju TS : Tidak Setuju 1. 2. Hak
Page 23 and 24: e. hukum dan pemerintahan 13. Salah
Page 25 and 26: 30. Contoh hak asasi manusis dalam
Page 27 and 28: Indonesia dalam forum internasional
Page 29 and 30: 22. Pengertian hak asasi manusia ya
Page 31 and 32: 4. Jelaskan secara singkat terbentu
Page 33 and 34: Peta Konsep Bangsa dan Negara Kesat
Page 35 and 36: morale). Menurut teori Ernest Renan
Page 37 and 38: Berdasarkan pengertian bangsa secar
Page 39 and 40: iles kesatuan jiwa, nasib, dan cita
Page 41 and 42: m. Bellefroid Negara adalah suatu p
Page 43 and 44: Dua Konsepsi tentang Laut 1. Res Nu
Page 45 and 46: Gambar 2.7 Konferensi Meja Bundar m
Page 47 and 48: a. Plato (Solly Lubis : 2007) Menur
Page 49 and 50: yang merupakan penjelmaan kehendak
Page 51 and 52: Terjadinya negara secara primer, ya
Page 53 and 54: terpecahnya negara lama sehingga ne
Page 55 and 56: negara mempunyai ketentuan yang sam
Page 57 and 58: Selain negara RI Proklamasi 17 Agus
Page 59 and 60: Menurut Montesqeiu, fungsi negara a
Page 61 and 62: a. Sikap Rela Berkorban Mempertahan
Page 63 and 64: A. Perhatikan pernyataan-pernyataan
Page 65 and 66:
e. persamaan nasib 2. Terjadinya ne
Page 67 and 68:
16. Unsur deklaratif atau pengakuan
Page 69 and 70:
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan d
Page 71 and 72:
- Menjelaskan sistem hukum nasional
Page 73 and 74:
3. Peraturan tersebut memiliki sifa
Page 75 and 76:
1) Hukum tertulis yang dikodifikasi
Page 77 and 78:
ke muka pengadilan dan cara hakim m
Page 79 and 80:
pengadilan. Yurisprudensi dalam art
Page 81 and 82:
negara dibenarkan bertindak menyimp
Page 83 and 84:
negara Indonesia yang melindungi se
Page 85 and 86:
katanya. Bahkan, menurutnya, untuk
Page 87 and 88:
perundang-undangan yang mengancam k
Page 89 and 90:
kepada instansi pemerintah di daera
Page 91 and 92:
s a l a h erdakwanya ter- masuk tin
Page 93 and 94:
Catatlah apa saja perkara yang dita
Page 95 and 96:
ernegara. Sebaliknya, jika kesadara
Page 97 and 98:
3. Melakukan penyelidikan, penyidik
Page 99 and 100:
2. Sanksi norma hukum dapat .... ..
Page 101 and 102:
angan adalah …. a. hukum acara b.
Page 103 and 104:
d. remisi e. peninjauan kembali c.
Page 105 and 106:
Daftar Pustaka Almond, Gabriel A. 2
Page 107:
RIWAYAT HIDUP WAHYU HADI TRIGUTOMO,
show all

BAHAN AJAR PPKN -1- (1)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?