BAHAN AJAR PPKN -1- (1)

Recommendations

Info

Komnas HAM dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan HAM di Indonesia. Dalam melaksanakan tujuan tersebut, Komnas HAM melakukan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM. Komisi ini berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Tujuan Komnas HAM adalah a) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; b) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. 3) Lembaga Peradilan Proses penegakan HAM juga dilakukan oleh lembaga peradilan. Lembaga peradilan yang khusus menangani pelanggaran HAM adalah Pengadilan HAM dan Pengadilan Ad Hoc HAM. Pengadilan Ad Hoc HAM adalah pengadilan khusus untuk kasus HAM yang terjadi sebelum adanya UU No. 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM dibentuk atas dasar UU No. 26 Tahun 2000. 4) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Komisi ini merupakan komisi yang menyelesaikan kasus HAM di luar pengadilan HAM. Selain dibentuk beberapa lembaga untuk penegakan HAM, bangsa Indonesia juga menentukan beberapa langkah atau upaya penegakan HAM bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Langkah atau upaya penegakan HAM di Indonesia adalah sebagai berikut : a) Sosialisasi HAM kepada masyarakat agar menumbuhkan kesadaran rakyat tentang hak asasi manusia. b) Pemberian pendidikan HAM kepada masyarakat, misalnya memasukkan pendidikan HAM dalam materi pembelajaran di sekolah. c) Advokasi HAM, yaitu dukungan, pembelaan, atau upaya dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan peralatan demokrasi untuk menegakkan hukum dan HAM. d) Pembentukan lembaga-lembaga penegakan HAM, seperti Komnas HAM. e) Pemberdayaan hukum dari lembaga-lembaga hukum yang ada. 5) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah lembaga independen yang didirikan tanggal 15 Oktober 1998, berdasarkan keputusan presiden No. 181/1998. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menangapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. 16 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Kelas X SMA/MA&SMK
Fokus perhatian Komnas Perempuan pada saat ini adalah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga; perempuan pekerja rumah tangga yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai buruh migran; perempuan korban kekerasan seksual yang menjalankan proses peradilan; perempuan yang hidup di daerah konflik bersenjata; dan, perempuan kepala keluarga yang hidup di tengah kemiskinan di daerah pedesaan. Dalam menjalankan tugasnya, Komnas Perempuan mengambil peran sebagai berikut. a) menjadi resource center tentang hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran HAM; b) menjadi negosiator dan mediator antara pemerintah dengan komunitas korban dan komunitas pejuang hak asasi perempuan, dengan menitikberatkan pada kepentingan korban; c) menjadi inisiator perubahan serta perumusan kebi- jakan; d) menjadi pemantau dan pelapor tentang pelanggaran Ham berbasis jender dan pemenuhan hak korban; e) menjadi fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Di samping lembaga penegakan hak asasi manusia yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat juga mendirikan berbagai lembaga HAM. Lembaga HAM bentukan masyarakat terutama dalam bentuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau NGO (Non Governmental Organization) yang programnya berfokus pada upaya pengembangan kehidupan yang demokratis (demokratisasi) dan pengembangan HAM. LSM ini sering disebut sebagai LSM Prodemokrasi dan HAM. Yang termasuk LSM ini antara lain YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia). LSM yang menangani berbagai aspek HAM, sesuai dengan minat dan kemampuannya sendiri pada umumnya terbentuk sebelum didirikannya Komnas HAM. Dalam pelaksanaan perlindungan dan penegakkan HAM, LSM tampak merupakan mitra kerja Komnas HAM. Misalnya, LSM mendampingi para korban pelanggaran HAM ke Komnas HAM. Baca dan analisislah informasi berikut ini dengan menjawab pertanyaan di bawahnya! RUU Rahasia Negara Makin Persulit Penegakan HAM Proses penggodokan RUU Rahasia Negara telah memasuki tahap akhir di parlemen untuk segera disahkan. Meski telah mengalami perbaikan, RUU tersebut belum mengakomodasi persoalan-persoalan yang selama ini menjadi kekhawatiran publik. Lembaga monitoring hak asasi, Imparsial menilai RUU tersebut dikhawatirkan akan semakin mempersulit proses penegakan hak asasi manusia (HAM). “Tanpa ada RUU Rahasia Negara, upaya pengungkapan kasus pelanggaran 17 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Kelas X SMA/MA&SMK
Page 1 and 2: BAB 1 Perkembangan Hak Asasi Manusi
Page 3 and 4: A. Hakikat Hak Asasi Manusia Sejak
Page 5 and 6: 3. Klasifikasi Hak Asasi Manusia Ha
Page 7 and 8: 30 pasal yang memuat hak asasi manu
Page 9 and 10: 170) yang tergabung dalam PBB, term
Page 11 and 12: (2) Setiap anak berhak atas kelangs
Page 13 and 14: Asasi Manusia. 9) Keputusan Preside
Page 15: Peran Komisi Hak Asasi Manusia adal
Page 19 and 20: 3. Pembajakan dan Perampokan Pembaj
Page 21 and 22: Setuju TS : Tidak Setuju 1. 2. Hak
Page 23 and 24: e. hukum dan pemerintahan 13. Salah
Page 25 and 26: 30. Contoh hak asasi manusis dalam
Page 27 and 28: Indonesia dalam forum internasional
Page 29 and 30: 22. Pengertian hak asasi manusia ya
Page 31 and 32: 4. Jelaskan secara singkat terbentu
Page 33 and 34: Peta Konsep Bangsa dan Negara Kesat
Page 35 and 36: morale). Menurut teori Ernest Renan
Page 37 and 38: Berdasarkan pengertian bangsa secar
Page 39 and 40: iles kesatuan jiwa, nasib, dan cita
Page 41 and 42: m. Bellefroid Negara adalah suatu p
Page 43 and 44: Dua Konsepsi tentang Laut 1. Res Nu
Page 45 and 46: Gambar 2.7 Konferensi Meja Bundar m
Page 47 and 48: a. Plato (Solly Lubis : 2007) Menur
Page 49 and 50: yang merupakan penjelmaan kehendak
Page 51 and 52: Terjadinya negara secara primer, ya
Page 53 and 54: terpecahnya negara lama sehingga ne
Page 55 and 56: negara mempunyai ketentuan yang sam
Page 57 and 58: Selain negara RI Proklamasi 17 Agus
Page 59 and 60: Menurut Montesqeiu, fungsi negara a
Page 61 and 62: a. Sikap Rela Berkorban Mempertahan
Page 63 and 64: A. Perhatikan pernyataan-pernyataan
Page 65 and 66: e. persamaan nasib 2. Terjadinya ne
Page 67 and 68:
16. Unsur deklaratif atau pengakuan
Page 69 and 70:
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan d
Page 71 and 72:
- Menjelaskan sistem hukum nasional
Page 73 and 74:
3. Peraturan tersebut memiliki sifa
Page 75 and 76:
1) Hukum tertulis yang dikodifikasi
Page 77 and 78:
ke muka pengadilan dan cara hakim m
Page 79 and 80:
pengadilan. Yurisprudensi dalam art
Page 81 and 82:
negara dibenarkan bertindak menyimp
Page 83 and 84:
negara Indonesia yang melindungi se
Page 85 and 86:
katanya. Bahkan, menurutnya, untuk
Page 87 and 88:
perundang-undangan yang mengancam k
Page 89 and 90:
kepada instansi pemerintah di daera
Page 91 and 92:
s a l a h erdakwanya termasuk tin
Page 93 and 94:
Catatlah apa saja perkara yang dita
Page 95 and 96:
ernegara. Sebaliknya, jika kesadara
Page 97 and 98:
3. Melakukan penyelidikan, penyidik
Page 99 and 100:
2. Sanksi norma hukum dapat .... ..
Page 101 and 102:
angan adalah …. a. hukum acara b.
Page 103 and 104:
d. remisi e. peninjauan kembali c.
Page 105 and 106:
Daftar Pustaka Almond, Gabriel A. 2
Page 107:
RIWAYAT HIDUP WAHYU HADI TRIGUTOMO,
show all

BAHAN AJAR PPKN -1- (1)

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?