22.09.2016 Views

BAHAN AJAR PPKN -1- (1)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

HAM sudah mengalami kesulitan dalam pengumpulan data dan informasi.<br />

Apalagi bila RUU ini disahkan,” kata Koordi- nator Peneliti Imparsial dalam<br />

konferensi pers menyikapi rencana pengesahan RUU Rahasia Negara, di<br />

kantor Imparsial, Menteng, Jakarta Pusat.<br />

Ia mencontohkan, proses pengungkapan kasus Munir sampai saat ini<br />

mengalami kemandekan dan cenderung semakin diperkeruh. Apabila RUU ini<br />

disahkan maka pengungkapan kasus semacam ini akan semakin tertutup. Selain<br />

itu, Imparsial menilai RUU Rahasia Negara masih memiliki berbagai kelemahan<br />

pada substansi ataupun proses pembahasan dan pembuatan RUU tersebut.<br />

Menurutnya, proses pembuatan RUU Rahasia negara tidak cukup maksimal<br />

untuk memperhatikan dan mempertimbangkan peraturan perundangan yang<br />

baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2004. Ia menilai<br />

tidak ada kejelasan rumusan, kedayagunaan, kejelas- an tujuan, dan kelembagaan<br />

atau organ pembentuk yang tepat.<br />

“Parlemen tidak maksimal perhatikan tata cara pembentukan undangundang.<br />

Mengapa hanya Departemen Pertahanan yang signifikan terlibat<br />

dalam RUU tersebut. Proses pembahasan RUU seperti ini seharusnya lintas<br />

departemen. Semisal melibatkan De- partemen Komunikasi dan Informasi,”<br />

tukasnya.<br />

Tidak hanya itu, Imparsial menilai RUU Rahasia Negara belum cukup<br />

memadai dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan negara melindungi<br />

kerahasiaan di satu sisi dan usaha menjamin keterbukaan terhadap publik di<br />

sisi lain.<br />

Banyak persoalan yang berpotensi mengancam demokrasi, penegakan<br />

hukum dan HAM, serta kontrol oleh publik, terutama kebebasan pers.<br />

“Meskipun ada perbaikan, secara general semangat untuk menjamin kebebasan<br />

dan hak-hak sipil itu tidak ada dalam draf RUU ini,” tegasnya.<br />

nasional.kompas.com<br />

Pertanyaan:<br />

Menurut Anda, jika RUU tentang rahasia negara tersebut diberlakukan maka apa<br />

yang ditakutkan oleh para aktivis penegak HAM akan ter- jadi? Di mana dengan<br />

pemberlakuan RUU tersebut maka penegakan HAM tidak akan terwujud dengan<br />

maksimal? Berikan penjelasan.<br />

Beberapa jenis pelanggaran HAM yang dikategorikan kejahatan berskala<br />

internasional adalah sebagai berikut :<br />

1. Kejahatan Genocide<br />

Kejahatan genocide adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud<br />

untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian<br />

kelompok bangsa/ras, misalnya zaman Hitler memusnahkan bangsa<br />

Yahudi.<br />

2. Kejahatan Kemanusiaan<br />

Kejahatan kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai<br />

bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa<br />

serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, misalnya<br />

pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan,<br />

penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid.<br />

18<br />

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Kelas X SMA/MA&SMK

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!