BAHAN AJAR PPKN -1- (1)

Recommendations

Info

(5) hak mempunyai pendapat tanpa mengalami gang- guan; (6) hak kebebasan berkumpul secara damai; (7) hak untuk berserikat. b) Hak ekonomi, sosial, dan budaya, antara lain: (1) hak atas pekerjaan; (2) hak untuk membentuk serikat pekerja; (3) hak atas pensiun; (4) hak atas hidup yang layak; (5) hak atas pendidikan 2) Declaration on The Rights to Peace (Deklarasi Bangsa atas Perdamaian) Tahun 1984 dan Declaration on The Rights to Development (Deklarasi Hak atas Pembangunan) Tahun 1986 Deklarasi ini merupakan upaya-upaya negara-negara Dunia Ketiga untuk memperjuangkan hak asasi manusia generasi ketiga, yaitu hak atas perdamaian dan pembagunan. Hak atas perdamaian dan pembangunan, mencakup: a) hak bebas sari ancaman musuh, b) hak setiap bangsa untuk merdeka, c) hak sederajat dengan bangsa lain, d) hak mendapatkan kedamaian. 3) African Charter on Human and Peoples’ Rights (Banjul Charter) Beberapa hal penting yang tercantum dalam dokumen ini adalah adanya hak dan kebebasan serta kewajiban seperti hak atas pembangunan dan terpenuhinya hak ekonomi, sosial dan budaya yang merupakan jaminan bagi terpenuhinya hak politik. 4) Cairo Declaration on Human Rights in Islam Deklarasi ini menyatakan bahwa semua hak dan kebebasan yang terumuskan di dalamnya tunduk pada ketentuan Syariat Islam dan bahwa satu-satunya acuan adalah Syariat Islam. 5) Bangkok Declaration Deklarasi ini mempertegas beberapa prinsip tentang hak asasi manusia, antara lain sebagai berikut. a) Universality, yaitu HAM berlaku universal untuk semua tanpa membedakan ras, agama, kelompok, etnik, dan kedudukan sosial. b) Indivisibility dan interdependence, yaitu hak asasi manusia tidak boleh dibagi-bagi atau dipilah-pilah. Semua hak asasi manusia saling berhubungan dan tergantung satu sama lainnya. c) Nonselectivity dan objectivity, yaitu tidak boleh memilih hak asasi manusia dan menganggap satu lebih penting dari yang lain. d) Rights to Development, yaitu hak pembangunan sebagai hak asasi yang harus pula diakui semua negara. 6) Vienna Declaration (Deklarasi Wina) 1993 Pada hakikatnya, Deklarasi Wina merupakan reevaluasi kedua terhadap deklarasi HAM dan suatu penyesuaian yang telah disetujui oleh hampir semua negara (kira-kira 8 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Kelas X SMA/MA&SMK
170) yang tergabung dalam PBB, termasuk Indonesia. Dengan berpegang teguh pada asas bahwa hak asasi bersifat universal, Deklarasi Wina mencerminkan usaha untuk menjembatani jurang antara pemikiran Barat dan non-Barat. Shirin Ebadi Ahli hukum, hakim, pengajar, penulis, dan aktivis pembela hak asasi manusia Iran, Shirin Ebadi meraih hadiah Nobel Perdamaian 2003. Ia merupakan wanita Muslim pertama peraih penghargaan Nobel, tokoh Muslim ketiga setelah Yasser Arafat (1994) dan Anwar Sadat (1978), dan merupakan wanita kesebelas setelah Jody Williams (1997) dalam 103 tahun sejarah Nobel. Ebadi terpilih dari 165 calon, termasuk Paus Yohanes Paulus II dan mantan Presiden Ceko Vaclav Havel yang sebelumnya diunggulkan. Sarjana hukum dari Universitas Teheran ini berjuang selama 25 tahun untuk menegakkan keadilan di Iran. Baik dalam tulisan maupun kegiatannya sebagai aktivis HAM. Ebadi dikenal sebagai pribadi yang mengedepankan solusi yang demokratis dan damai atas berbagai masalah serius dalam masyarakat. Dia aktif dalam debat publik dan sangat dikagumi oleh masyarakat di negaranya karena kegigihannya membela individu maupun kelompok yang menjadi korban kekuasaan politik dan sistem hukum tidak manusiawi yang dilegitimasi dengan atas nama Islam. Berkat kampanye yang dilakukan oleh tokoh seperti Ebadi, hukum keluarga di Iran mengalami reformasi, salah satunya adalah seorang suami tidak lagi secara otomatis dapat menceraikan istrinya tanpa membayar uang tunjangan perceraian. Sebagai seorang muslimah, Ebadi melihat tidak ada pertentangan fundamental antara Islam dengan hak asasi manusia. Atas penghargaan yang diterimanya itu, Ebadi menunjukkan bahwa seseorang bisa menjadi muslim dan mendukung demokrasi. Islam sejalan dengan demokrasi. Ebadi sendiri menilai bahwa dirinya dipilih bukan karena alasan politik melainkan karena dunia menyadari bahwa perdamaian hanya akan terwujud melalui penghargaan terhadap HAM. Sejak Revolusi Iran tahun 1979, ia menjadi aktivis pejuang demokrasi, HAM, pengungsi, wanita, dan anak-anak. Ia mengakui tak mudah menjadi wanita di Iran karena hukum yang berlaku di sana. Meskipun begitu, ia bersyukur karena berbagai kesulitan yang dihadapinya baik sebagai wanita maupun ahli hukum justru meneguhkan perjuangannya yang dengan lantang dan tegas menyuarakan tegaknya demokrasi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. www.tokohindonesia.com b. Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional Bangsa Indonesia memberi pengakuan hak asasi manusia. Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia tercantum dalam beberapa dokumen atau 9 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Kelas X SMA/MA&SMK
Page 1 and 2: BAB 1 Perkembangan Hak Asasi Manusi
Page 3 and 4: A. Hakikat Hak Asasi Manusia Sejak
Page 5 and 6: 3. Klasifikasi Hak Asasi Manusia Ha
Page 7: 30 pasal yang memuat hak asasi manu
Page 11 and 12: (2) Setiap anak berhak atas kelangs
Page 13 and 14: Asasi Manusia. 9) Keputusan Preside
Page 15 and 16: Peran Komisi Hak Asasi Manusia adal
Page 17 and 18: Fokus perhatian Komnas Perempuan pa
Page 19 and 20: 3. Pembajakan dan Perampokan Pembaj
Page 21 and 22: Setuju TS : Tidak Setuju 1. 2. Hak
Page 23 and 24: e. hukum dan pemerintahan 13. Salah
Page 25 and 26: 30. Contoh hak asasi manusis dalam
Page 27 and 28: Indonesia dalam forum internasional
Page 29 and 30: 22. Pengertian hak asasi manusia ya
Page 31 and 32: 4. Jelaskan secara singkat terbentu
Page 33 and 34: Peta Konsep Bangsa dan Negara Kesat
Page 35 and 36: morale). Menurut teori Ernest Renan
Page 37 and 38: Berdasarkan pengertian bangsa secar
Page 39 and 40: iles kesatuan jiwa, nasib, dan cita
Page 41 and 42: m. Bellefroid Negara adalah suatu p
Page 43 and 44: Dua Konsepsi tentang Laut 1. Res Nu
Page 45 and 46: Gambar 2.7 Konferensi Meja Bundar m
Page 47 and 48: a. Plato (Solly Lubis : 2007) Menur
Page 49 and 50: yang merupakan penjelmaan kehendak
Page 51 and 52: Terjadinya negara secara primer, ya
Page 53 and 54: terpecahnya negara lama sehingga ne
Page 55 and 56: negara mempunyai ketentuan yang sam
Page 57 and 58: Selain negara RI Proklamasi 17 Agus
Page 59 and 60:
Menurut Montesqeiu, fungsi negara a
Page 61 and 62:
a. Sikap Rela Berkorban Mempertahan
Page 63 and 64:
A. Perhatikan pernyataan-pernyataan
Page 65 and 66:
e. persamaan nasib 2. Terjadinya ne
Page 67 and 68:
16. Unsur deklaratif atau pengakuan
Page 69 and 70:
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan d
Page 71 and 72:
- Menjelaskan sistem hukum nasional
Page 73 and 74:
3. Peraturan tersebut memiliki sifa
Page 75 and 76:
1) Hukum tertulis yang dikodifikasi
Page 77 and 78:
ke muka pengadilan dan cara hakim m
Page 79 and 80:
pengadilan. Yurisprudensi dalam art
Page 81 and 82:
negara dibenarkan bertindak menyimp
Page 83 and 84:
negara Indonesia yang melindungi se
Page 85 and 86:
katanya. Bahkan, menurutnya, untuk
Page 87 and 88:
perundang-undangan yang mengancam k
Page 89 and 90:
kepada instansi pemerintah di daera
Page 91 and 92:
s a l a h erdakwanya termasuk tin
Page 93 and 94:
Catatlah apa saja perkara yang dita
Page 95 and 96:
ernegara. Sebaliknya, jika kesadara
Page 97 and 98:
3. Melakukan penyelidikan, penyidik
Page 99 and 100:
2. Sanksi norma hukum dapat .... ..
Page 101 and 102:
angan adalah …. a. hukum acara b.
Page 103 and 104:
d. remisi e. peninjauan kembali c.
Page 105 and 106:
Daftar Pustaka Almond, Gabriel A. 2
Page 107:
RIWAYAT HIDUP WAHYU HADI TRIGUTOMO,
show all

BAHAN AJAR PPKN -1- (1)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?