Warta Banda Aceh EDISI X 2016

Banda Aceh Model Kota Madani Edisi X 2016
Bersama Polisi, KIP
Pantau Kampanye
hingga ke Medsos
Pilkada Banda Aceh
Harus Jadi Contoh
Harapan Pilkada Damai
di Banda Aceh
Layanan Pengaduan Konsumen Cerdas Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh, SMS ke No 082369947484

2 SALAM REDAKSI
| Edisi X 2016
Damai Itu Saling
Menjaga
Pilkada damai merupakan impian dan
harapan kita bersama. Sebagai masyarakat
yang maju tentu tidak menginginkan
terjadi gesekan dengan sesama ketika
pesta demokrasi berlangsung, baik prapilkada
maupun pascapilkada.
Kita harus memahami tujuan utama dari
pelaksanaan Pilkada adalah untuk memilih
dan terpilih pemimpin yang baik.
Oleh sebab itu, tentu harus melalui proses
yang baik pula. Hindari saling menghujat
sesama tim sukses. Apalagi sampai terlibat
kepada kekerasan.
Tentu semua itu sangat tidak diinginkan
oleh semua pihak. Mari kita tunjukkan
kualitas calon pemimpin idola kita masing-masing,
dengan tidak menjelekkan
idola calon orang lain. Orang yang cerdas
memiliki sejuta cara untuk memperkenal
calonnya ke publik.
Apalagi masyarakat
Kota Banda Aceh
umum nya sudah cerdas.
Tanpa saling
menjelekkan, mereka
ten tu mampu menilai
siapa pemimpin
ter baik versi mereka.
Mari kita saling menjaga
ketertiban dan keamanan.
Jangan sampai gara-gara
Pilkada silaturrahim kita menjadi rusak.
Jangan sampai gara-gara Pilkada
tidak terlihat lagi duduk minum
kopi semeja. Dan yang paling
penting, nanti hari H Pilkada
mari semua yang sudah punya
hak memilih untuk mendatangi
bilik pemugutan suara. Kenali
baik-baik calon pemimpin yang
akan dipilih. Jangan gara-gara
salah pilih sehari bisa menyesal lima
tahun ke depan.[]
Opini
Pilkada Damai untuk Banda Aceh
Oleh: Hasanuddin Yusuf Adan
Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh
Kota Banda Aceh yang selama ini
oleh walikotanya Illiza Sa’aduddin
Djamal sering menggelarnya
sebagai model kota madani memang
menjadi tolok ukur bagi daerah tingkat dua lain
berkenaan dengan keseriusan pelaksanaan
syari’at Islam dan pembangunan kota yang
sangat fundamental, sehingga walikotanya
mendapatkan penghargaan keberhasilan memimpin
dari presiden Republik Indonesia
(RI) berkali-kali. Prestasi tersebut tidaklah
mudah diperoleh tanpa ada usaha dan kerja
nyata sehingga membuahkan hasil yang menyenangkan
mata.
Di balik kesuksesan tersebut pemimpin
kota termegah di Aceh tersebut dihadapkan
dengan tanggung jawab mempertahankannya
yang melebihi tanggung jawab memperolehnya.
Untuk memperoleh gelar sesuatu untuk sebuah
wilayah tidaklah membebankan kita, namun
untuk mempertahankan sesuatu yang sudah
diraih itu sangatlah amat payah dan susah.
Dengan demikian kedamaian dan kesejahteraan
masyarakat bisa saja terusik manakala
pertahanan kekuatan intelektualitas pemimpin
tidak selaras dengan rakyat yang dipimpinnya.
Untuk itulah bermimpi agar mampu
mengawal pilkada yang damai di Aceh
bukanlah persoalan mudah karena ia harus
berhadapan dengan rival yang berupaya keras
ingin menggantikan posisi nomor satu di dalam
wilayah kekuasaannya. Pertarungan perebutan
kekuasaan semisal itu sering berhadapan antara
satu dengan lain kandidat dalam ranah yang
menjurus kepada kriminal. Ketika itu Pilkada
damai dapat terancam oleh prilaku upnormal
dari sesuatu usaha para kandidat atau timses
dan pendukungnya. Hanya sifat sabar, dan
dewasalah yang dapat menormalkan situasi
sehingga wacana pilkada damai itu tidak terusik
dan tidak terganggu.
KEHARUSAN BERPARTISIPASI
Untuk mewujudkan Pilkada damai di
ibu kota Aceh yang bernama Banda Aceh itu
haruslah terlibat semua komponen masyarakat
dalam usaha tersebut. Peran masyarakat sangat
diperlukan mulai dari masyarakat awam,
masyarakat terdidik, pihak kepolisian, tentera
negara, para guru dan dosen, pengusaha, para
pemuda, kaum tani, nelayan, dan buruh serta
yang lainnya. Partisipasi damai semua golongan
masyarakat tersebut dalam mensukseskan
pilkada damai sangat menentukan keberhasilan
Pilkada damai di kota Banda Aceh.
Partisipasi paling urgen yang
mesti wujud dalam upaya mewujudkan
Pilkada damai di sini adalah
keterlibatan kaum intelektual,
para ulama, dan tokoh adat yang
memberikan wacana kesuksesan
dan kedamaian pelaksanaan pilka
da di zaman lampau. Keterlibatan
mereka semua menjadi
ru jukan bagi masyarakat awam dan
terkadang boleh jadi ia akan menjadikan
panutan masyarakat awam ketika kesusksesan
Pilkada damai telah terjadi.
Keharusan berpartisipasi segenap komponen
masyarakat dalam wilayah kota Banda betulbetul
menjadi tolok ukur keberhasilan pilkada
damai. Dengan ketentuan partisipasi yang
diberikan itu mesti menjurus kearah lahirnya
problem solving bagi warga kota khususnya
dalam menangani pilkada dan mengembangkan
kehidupan kota pasca Pilkada. Bentuk-bentuk
partisipasi yang harus diberikan warga kota
untuk mewujudkan pilkada damai adalah:
pertama, semua warga kota harus turun ke
TPS-TPS pada hari H untuk memberikan suara
terhadap salah satu calon pememimpin mereka;
kedua, tidak mengamalkan money politics
dalam suasana pilkada; ketiga adalah tidak
berlaku curang dalam pelaksanaan Pilkada, baik
yang dimulai oleh pasangan kandidat maupun
yang diprakarsai oleh tim suksesnya di lapangan;
keempat, semua pihak harus bersabar
manakala keberuntungan belum memihak
kepada kita dalam dan sesudah selesainya
Pilkada; kelima, semua warga kota memilih
salah satu pasangan calon pemimpin mereka
adalah berdasarkan tuntutan agama bukan
karena anjuran dan pengaruh pihak manapun
jua yang tidak berada dalam bingkai agama yang
benar yakni Islam.
Dengan menjaga lima rambu-rambu di
atas insya Allah Pilkada untuk kota Banda Aceh
akan berlangsung damai. Dengan demikian
kehidupan bangsa tidak terganggu sehingga
mereka mudah untuk mencari nafkah hidup.
Sebaliknya kalau praktik Pilkada di Banda Aceh
mirip dengan Pilkada di kawasan perkampungan
yang tidak ketat dijaga polisi maka macammacam
boleh terjadi sehingga terkadang dapat
menjejaskan hidup dan kehidupan anak bangsa.
Tiada jalan lain untuk mensejahterakan anak
bangsa melainkan semua pihak meninggalkan
kebiasaan lama yang buruk, menyusahkan
rakyat, dan merugikan tanah air
dan bangsa.
MASYARAKAT
MADANI DAN PIL­
KADA DAMAI
Seandainya warga
kota Banda Aceh sudah
ter golong kedalam masyarakat
madani dari awalawal
lagi maka untuk mewujudkan
Pilkada damai di sini
tidaklah merepotkan. Namun karena
masyarakat madani yang sebenarnya belum lagi
wujud di Banda Aceh, maka di situlah terletak
persoalan besar dalam menghadirkan pilkada
damai di sini. Selama ini penguasa Banda Aceh
serius menggembar gemborkan Banda Aceh
sebagai model kota madani, namun konsep
dan rule model kota madani belum disentuh
sedikitpun sehingga orang-orang ada yang suka
mengucapkan Banda Aceh sebagai kota madani
namun tidak ada tolok ukurnya.
Ketimbang kota yang dimadanikan jauh lebih
penting masyarakat kota itu sendiri yang mesti
madani sehingga bergelar masyarakat madani. Nilai
lebihnya kalau warga kota sebagai penghuni kota
madani sudah ta’at dan tunduk patuh kepada Allah
dan RasulNya sepenuhnya. Konsep kota madani
dengan konsep masyarakat madani sangatlah
berbeda, kalau kota madani yang ditonjolkan maka
wajah kotalah yang kelihatan ceria dengan berbagai
perhiasan pembangunan dalam berbagai bentuk
dan modelnya, namun kesejahteraan, ketenangan,
kematangan, dan kelayakan hidup warga belum
tentu terealisasi di sana.
Namun kalau masyarakat madani yang
ditonjolkan sebagai tolok ukur menuju Pilkada
damai maka besar kemungkinan aroma
wacana kota madani dapat direpresentasikan
oleh keta’atan masyarakat madani untuk kota
madani. Ketika masyarakat madani sudah
mendominasi sebuah kota yang diberi gelar
model kota madani, pada masa itulah kota
tersebut menjadi kota madani dikarenakan
ulah dan prilaku masyarakatnya yang duluan
menjadi masyarakat madani. Oleh karenanya
apabila dihadapkan kepada dua pilihan antara
kota madani dengan masyarakat kamdani maka
kita mestilah memilih masyarakat madani,
karena kalau masyarakat madani yang kita pilih
besar kemungkinan kota madani akan segera
wujud oleh prilaku masyarakat madani. Namun
sebaliknya kalau yang kita pilih itu adalah kota
madani maka kota tersebut tidak lebih seperti
seorang dara yang dipoles dan diberi dandanan
sesuai dengan selera pendandan itu sendiri
sehingga hilang marwah asasinya.
Satu lagi poin esensil adalah apabila kota
madani yang dikedepankan untuk satu Pilkada
damai maka boleh jadi pilkada itu tidak akan
berlangsung damai karena penghuni kota
madani tersebut belum lagi menjadi masyarakat
madani yang sebenarnya. Namun sebaliknya,
kalau upaya mewujudkan Pilkada damai untuk
kota Banda Aceh menghandalkan masyarakat
madani maka besar kemungkinan Pilkada itu
akan berlangsung damai. Itu semua sangat
ditentukan dan dipengaruhi oleh eksisstensi
masyarakat madani yang bersifat dinamis, aktif,
agresif, konstruktif, ekspansif, dan konprehensif.
Konsep tersebut masuk ke dalam wacana
komparatif antara kota madani dengan
masyarakat madani. Kota madani sering
dilambangkan dengan kebersihan dan kerapian
kota, baik dari sisi pandang pengaturan
komponen-komponen masyarakat dalam kota
maupun tata letak bangunan dalam kota yang
semua itu bersifat statis dan tidak berdaya
untuk menggerakkan kemajuan kota kalau tidak
dimulai oleh warga kota. Sementara masyarakat
madani adalah masyarakat kota yang tunduk
patuh kepada seluruh ketentuan Allah dalam
berbagai dimensi kehidupan termasuk pilkada
damai dan dapat mewarnai kesejahteraan dan
kehidupan kota.
Masyarakat semacam itulah yang memiliki
potensi dapat mewujudkan pilkada damai bagi
kota Banda Aceh karena mereka terikat dengan
ketentuan tuhan dan tunduk patuh kepadanya.
Karena itulah untuk mewujudkan ketenangan,
ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan
berbangasa dan bernegara mestilah dimulai
dari kesiapan warga kota bukan keindahan
kota semata. Kota itu akan sempurna
manakala warganya sudah sempurna, tapi
warga kota belum tentu sempurna walaupun
kota sudah duluan sempurna. Kota tidak akan
pernah mampu mewujudkan Pilkada damai
sampai kapanpun, dalam bentuk apapun,
dan dimanapun karena kota itu bersifat pasif.
Namun masyarakat sesuatu kota itulah yang
menjadi motor untuk mewujudkan pilkada
damai karena masyarakat itu bersifat aktif dan
dinamis. Oleh karenanya untuk mewujudkan
pilkada damai di kota Banda Aceh maka
haruslah masyarakat madani yang menjadi
motornya, bukan kota madani.[]
REDAKSI
PENERBIT Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh | PEMBINA Walikota Banda Aceh - Wakil Walikota Banda Aceh PENANGGUNG JAWAB Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh |
PENGARAH M. Nurdin, S.Sos | PEMIMPIN REDAKSI Wirzaini Usman Al-Mutiarai | REDAKTUR PELAKSANA Evi Marlina | RADAKTUR Mahdi Andela - Hayatullah Pasee | KONSULTASI
HUKUM Mukhlis, SH | REPORTER Hafid Junaidi- Afrizal Meukek - Abi Qanita | STAF REDAKSI Musfa Gustiawaty, S.Sos - Syamsul Bahri, Yudhi Risman | FOTOGRAFER Irwansyah Putra S.Sos
- Surya Mardiansyah-Tuwahed Lambada - Kikin | LAYOUTER Mulyadi | Diterbitkan berdasarkan keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 55 Tahun 2011, Tanggal 28 Februari 2011
Redaksi menerima tulisan berupa opini dan surat pembaca, sesuai dengan misi Warta Banda Aceh, kirimkan beserta foto copy tanda pengenal ke alamat redaksi: Bagian Humas Kota Banda Aceh, Jalan T. Abu Lam U No 07, Banda Aceh.
Email: bna.warta@gmail.com

| Edisi X 2016 INFO KOTA
3
Presiden Dijadwalkan Buka
Kegiatan City Sanitation Summit
Ir. Syukri, M.Sc
Ketua Sekretariat City Sanitation Summit (CSS) XVI
sudah berjumlah 449 anggota,”lanjutnya.
Menurut Syukri, pada hari terakhir
kegiatan juga akan dilakukan city tour bagi
tamu-tamu yang datang ke kota Banda Aceh,
dengan mengunjungi lokasi-lokasi bersejarah
seperti peninggalan tsunami dan tempattempat
bersejarah di Banda Aceh.
“Dengan datangnya tamu ini kita harap
kan bisa berdampak bagi perekonomian
masyarakat kita di sini, karena kalau setiap
daerah yang datang empat orang saja, artinya
akan lebih seribu orang yang datang ke Banda
Aceh,”lanjutnya.
Ia berharap banyak pelajaran yang bisa
diambil oleh Pemerintah Kota Banda Aceh
dari Pertemuan AKKOPSI nanti, khususnya
dari daerah-daerah yang sudah cukup berhasil
mengelola sanitasinya.
Sebelumnya Konsultan Ahli Bappenas
Ahmad Syarif, menyebutkan AKKOPSI dibentuk
pada 2009 lalu oleh enam Walikota di Solo.
Pemerkarsanya adalah Presiden Jokowi sendiri
yang saat itu masih menjabat sebagai Walikota
Solo. Tujuannya untuk meningkatkan kepedulian
dari para walikota/bupati dalam mendukung
kondisi layanan sanitasi yang lebih baik.
“Jadi sekarang sudah ada 444 Kabupaten/
kota anggota AKKOPSI memiliki komitmen
yang tinggi terhadap penyediaan sanitasi
yang layak dan telah pula memiliki dokumen
strategi sanitasi di daerahnya masingmasing.
Dokumen juga sejalan dengan
program percepatan pembangunan sanitasi
pemukiman nasional,” katanya.
Ia menambahkan, pada acara CSS nantinya
juga akan dideklarasikan komitmen bersama
para walikota untuk efektifitas pelaksanaan
strategi sanitasi dan juga implementasi di
lapangan. “Dari hasil evaluasi pemerintah,
universal akses hingga 2015 sudah tercapai 62
persen. Artinya dalam lima tahun ke depan
kita harus mencapai 38 persen lagi, baik
infrastrukturnya maupun layanan akses kepada
masyarakat. Perjuangan ini berat tapi kita tetap
optimis, dan tentu membutuhkan mobilisasi
berbagai sumber-sumber pendanaan, penguat
an kelembagaan, dan aspek-aspek pendukung
lainnya,” kata Ahmad Syarif. Abi Qanita
Presiden RI Joko Widodo bersama
empat Menteri kabinetnya dijadwalkan
akan menghadiri acara
City Sanitation Summit (CSS) XVI,
Asosiasi Kabupaten/ Kota Peduli Sanitasi
(AKKOPSI) VIII yang digelar di Kota Banda
Aceh pada 23 - 25 November 2016.
Keempat menteri yang dijadwalkan
hadir masing-masing Menteri Dalam
Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri PUPR,
dan Menteri Kepala Bapppenas, selain itu
sebanyak 444 kepala daerah dari kabupaten
kota anggota AKKOPSI dari seluruh
Indonesia juga diundang untuk hadir.
Ketua Sekretariat City Sanitation Summit
(CSS) XVI, Ir. Syukri, M.Sc mengatakan
kegiatan puncak akan berlangsung pada
24 November 2016 di gedung AAC Dayan
Dawood Darussalam Banda Aceh. Kegiatan ini
direncanakan dibuka langsung oleh Presiden
Jokowi yang juga akan bertindak sebagai
keynote speaker pada kegiatan yang mengambil
tema “Optimalisasi gerakan AKKOPSI untuk
pencapaian target universal akses sanitasi dan
air minum Indonesia tahun 2019”.
“Nanti juga akan ada talkshownya dengan
pemateri dengan Dirjen-dirjen dari empat
Kementrian tersebut, kemudian ada juga
pemateri dari empat kepala daerah terpilih
untuk berbagai pengalaman,”ujarnya.
Syukri menyebutkan, pada kegiatan
itu juga akan diumumkan masuknya lima
daerah baru sebagai anggota AKKOPSI
yang akan dibacakan langsung oleh ketua
Seknas AKKOPSI pusat. “Jadi sekarang
anggota AKKOPSI sebanyak 444, dengan
bertambahnya lima anggota baru maka kita
Plt Walikota Banda Aceh Tandatangani
Kesepakatan Kerjasama Pemberantasan Korupsi
Pelaksana Tugas (Plt) Walikota
Banda Aceh Hasanuddin menandatangani
kesepakatan (MoU)
kerjasama jaringan lintas daerah untuk
memberantas korupsi dengan penerapan
Sistem Pelayanan Perijinan Terpadu
(SIPPADU) secara online dengan Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo, jawa Timur
yang difasilitasi Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).
Selain SIPPADU yang ditandatangani
di Pendopo Bupati Sidoarjo, Jawa
Timur, Pemerintah Kota Banda Aceh
juga manandatangi kesepakatan dengan
Pemerintah Kota Surabaya tentang penggunaan
aplikasi e-goverment.
“SIPPADU online dan e-goverment
menjadi implementasi dalam pencegahan
korupsi, dua aplikasi ini akan segera
kita terapkan di Kota Banda Aceh sebagai
upaya meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat,” kata Plt Walikota Banda
Aceh di Sidoarjo, Selasa.
Selain Kota Banda Aceh, sebanyak
tiga Gubernur dan 26 Bupati serta Walikota
juga ikut serta menandatangai
Penandatangan kesepakatan bersama
Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan
Bupati Sidoarjo Saifu llah yang juga disaksikan
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.
Plt Walikota Banda Aceh Hasanuddin
seusai penandatangan kerjasama jaringan
lintas daerah juga mengatakan SIPPADU
yang telah diterapkan Pemkab Sidoarjo dan
e-goverment oleh Pemkot Surabaya telah
menjadi rujukan pemerindah Daerah lain
di seluruh Indonesia dalam upaya meningkatkan
pelayanan publik.
“Penandatangan nota kesepahaman
penerapan SIPPADU dan e-goverment
merupakan bagian dari upaya pemberantasan
korupsi dengan membangun sistem
berbasis elektronik yang transparan sehingga
dapat mengurangi keinginan untuk
melanggar berkorupsi,” kata Hasanuddin.
Ia juga mengatakan Pemkot Banda
Aceh akan segera mengirim staf untuk
mengikuti pelattiha penggunaan aplikasi
SIPPADU dan e-goverment.
Sistem Pelayanan Perijinan Terpadu
(SIPPADU) Kabupaten Sidoarjo patut
dibanggakan. Pasalnya menjadi salah
satu best practice (praktek terbaik) dalam
tata kelola pemerintahan dan pelayanan
publik yang baik.
Bahkan program ini dijadikan
”tem plate” upaya berbagi Sistem dalam
penyelenggaraan pemerintahan
ba gi daerah lain. Upaya berbagi sistem
dengan daerah lain itu langsung inisiasi
dari komisi pemberantasan korupsi
(KPK).
Sementara e-goverment merupakan
suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan
kepemerintahan yang berbasis
elektronik. Suatu penataan system
manajemen dan proses kerja di lingkungan
pemerintah dengan mengoptimalkan
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
E-goverment adalah penggunaan
tek nologi informasi oleh pemerintah
untuk memberikan informasi dan pelayanan
bagi warganya, urusan bisnis,
serta hal-hal lain yang berkenaan dengan
pemerintahan yang juga dapat diaplikasikan
pada legislatif, yudikatif,
atau administrasi publik untuk meningkatkan
efisiensi internal, menyampaikan
pelayanan publik, atau proses kepemerintahan
yang demokratis. Humas
Kota Banda Aceh
Motivasi
Positif Membawa
Optimis
Oleh: Riza Mulia S. Aw
JADILAH kita pribadi yang senantiasa
mengatur jalannya pikiran baik,
tak sembarang menilai dan berpandangan
buruk terhadap sesuatu. Walau terkadang
yang mengundang dugaan adalah
buruk, tentu saja perlu kehati-hatian,
jauh sebelum tersengat oleh pikiran buruk,
apalagi dihuni sampah pikiran yang
menyelewengkan perilaku.
Melatih dan membentuk pola pikir
yang baik, lagi bijak tak serta merta
terjadi begitu saja, tanpa kita asah
melalui hal-hal kecil yang kita
sikapi ragam hal dalam kehidupan
sehari-hari. Ya, harus bermula
dari hal-hal kecil, seperti
memenuhi janji baik terhadap diri
sendiri, sampai membangun persahabatan,
dan menyikapi ragam hal di
tengah-tengah perbedaan.
Karena, sesuatu yang dipandang dari
sudut pandang negatif akan menjadikan
buruk. Sepositif apapun itu, sama halnya,
sesuatu yang dipandang dari sudut pandang
positif akan menjadikan baik. Terhadap
hal-hal kecil tatkala tak mampu dilerai dan
diselesaikan dengan cara baik-baik dikhawatirkan
merembes kepada persoalan besar
yang kian serius. Bukankah sering yang
menanggapi pola perilaku adalah
pikiran. Pikiran akan mengonsep
sudut pandang yang tak
jarang merucut kepada keyakinan
hati. Sekira kita tidak
meneguhi diri untuk tetap
berhati-hati atau waspada
tentu saja akan mudah terseret
oleh pengaruh perilaku yang
mengacaukan.
Setidaknya ada dua faktor terpenting
yang baik kita barengi untuk menguatkan
jalannya pikiran positif. Pertama,
berprasangka baik kepada Allah SWT. Tidaklah
Allah menterjadikan segala sesuatu
melainkan menjadikan kita ujian sekaligus
hikmah. Jalan prasangka baik akan mengoptimiskan
kita jauh dari kesedihan, galau,
apalagi putus asa. Namun, sekira saja cara
penyikapannya adalah buruk tentu hampir
tidak terbaca meskipun di sebalik ujian
adalah hidangan hikmah.
Kedua, menyadari buruk dari dampak
berpikir negatif. Meski yang terjadi adalah
hal baik, dengan munculnya pikiran negatif
pasti terkaitkan keburukan-keburukan.
Atas dasar karena berpikir buruk sama
sekali tidak mendamaikan perasaan, maka
sangat patut dijauhi dan dihindari sama
sekali. Bahayanya, berpikir negatif akan
mewarnai perasaan, lalu beraksi kepada
perilaku yang juga negatif.
Ujung berbagi pada kesempatan ini
tidaklah optimisme bertahan melainkan
pikiran positif selalu menyertai. Demi
menjaga tetap utuhnya semangat mari
kita membangun diri yang positif. Menjaga
tutur lisan, mengawal pikiran sampai
mampu menjadikan kelakuan adalah
teladan baik bagi sesama. [Nobel]

4 LAPORAN UTAMA
| Edisi X 2016
Dok Humas
Plt Walikota Banda Aceh, Ir. H. Hasanuddin, M. Si memberi sambutan pada
deklarasi Pilkada berintegritas dan damai di Taman Sari, Kota Banda Aceh.
Harapan Pilkada Damai
di Banda Aceh
Kota Banda Aceh akan melaksanakan
Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) bersama 20
kabupaten/kota lainnya se-
Aceh secara serentak pada 15 Februari
2107. Pemilihan kali ini, Kota Banda Aceh
diharapkan berlangsung sukses dan menjadi
contoh bagi daerah lainnya.
Harapan itu disampaikan Pelaksana
Tugas (Plt) Walikota Banda Aceh, Ir.
H. Hasanuddin, M. Si saat membuka
kegiatan serta menjadi narasumber pada
Rapat Koordinasi Forum Komunikasi
Pemerintah Daerah (Forkompimda) Kota
Banda Aceh di Aula Balai Kota Banda Aceh,
Kamis (03/11/2016).
Rapat penting itu turut menghadirkan
pihak kepolisian Polresta Banda Aceh dan
jajaran, Kodim 0101 BS, KIP Kota Banda
Aceh serta jajaran hingga ke tingkat PPS,
Panwaslih, DPRK Banda Aceh, para keuchik
dan imum mukim sekota Banda Aceh.
Pihaknya telah memberikan fasilitas
pendukung untuk KIP, Panwaslih dan
juga Polresta Banda Aceh dalam rangka
pemilihan walikota Banda Aceh periode
2017-2022.
Hasanuddin mengingatkan, Pilkada
merupakan tanggungjawab semua komponen
warga mulai dari pemerintah kota,
TNI/Polri, KIP, Panwaslih serta masyarakat
kota Banda Aceh, oleh karena itu
ia mengajak semua pihak untuk menyukseskan
Pilkada Banda Aceh agar berjalan
aman dan lancar.
“Untuk itu mari kita sama-sama
mendukung Pilkada di Banda Aceh agar
dapat berjalan aman, tertib dan lancar,”
lanjutnya.
Pada kesempatan itu Hasanuddin
berharap kepada KIP dan Panwaslih Banda
Aceh agar melaksanakan Pilkada sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Kemudian ia meminta kepada seluruh
instansi pemerintah baik instansi vertikal
maupun instansi yang berada di lingkungan
pemerintah kota Banda Aceh, khususnya
jujaran PNS Kota Banda Aceh agar menjaga
netralitas dan menggunakan hak pilihnya
pada 15 Februari 2017.
“Ini sebagaimana intruksi bapak
gubernur juga, selain PNS, keuchik dan
mukim dan jajarannya bahwa netralitas
adalah hal utama supaya Pilkada ini berjalan
lancar, netralitas kita ikut memberikan
kenyamanan bagi masyarakat,” lanjutnya.
Ia mengajak semua pihak menjaga kedamaian
dan ketertiban umum selama proses
pilkada berlangsung, dan meminta semua
pihak agar segera memberikan informasi jika
melihat adanya potensi gangguan Kam tibmas
pada saat tahapan Pilkada ber langsung sampai
berakhirnya tahapan Pilkada.
Ia menambahkan, sebagai sebuah proses,
penyelenggaraan Pilkada dalam praktiknya
tidak akan lepas dari berbagai tantangan
dan hambatan yang berpotensi melunturkan
nilai-nilai demokrasi.
“Hal tersebut semestinya perlu disikapi
sejak dini dan dimulai dari tingkat gampong
guna mendorong stabilitas keamanan politik
dalam rangka sukses pemilihan kepala
daerah,” sebutnya.
Namun ia menyebutkan Kota Banda Aceh
merupakan barometernya Aceh. Perhatian
berbagai pihak di tingkat nasional maupun
internasional masih cukup besar untuk
Banda Aceh, termasuk soal penyelenggaraan
Pilkada. “Dan Alhamdulillah, Kota Banda
Aceh hari ini masih relatif aman dibandingkan
dengan daerah lainnya. Hal ini dapat kita lihat
pada pemberitaan di media cetak maupun
media eletronik. Mudah-mudahan suasana
keamanan dan kenyamanan ini dapat
terus berlangsung sampai dengan proses
pemungutan suara maupun pasca berakhirnya
Pilkada 2017 nanti,” harapnya.
Jangan Golput
Hasanuddin juga mengajak seluruh
warga kota Banda Aceh untuk proaktif
menyukseskan pilkada yang jatuh pada
15 Februari 2017, salah satunya dengan
tidak Golput (Golongan Putih). Menurut
Hasanuddin, prilaku Golput justru membahayakan,
karena menurutnya jika banyak
orang baik yang golput dikhawatirkan akan
terpilih pemimpin yang kurang baik.
“Makanya nanti kita akan gencarkan
sosialisasi juga agar kita bisa menekan angka
Golput di Kota Banda Aceh ini, kita ingin
membuat bagaimana warga rindu dengan
TPS,”tambahnya.
Hasanuddin mengajak masyarakat untuk
menentukan pilihannya, namun sebelum
itu masyarakat diminta untuk mempelajari
para kandidat yang muncul, mulai dari visimisinya,
dan juga track recordnya.
Jam Malam
Pada kesempatan itu Hasanudin menyebutkan,
ada informasi yang diterima
pihak nya dari Polresta Banda Aceh, menjelang
hari H nantinya juga akan diberlakukan
jam malam bagi warga Kota Banda Aceh,
tujuannya untuk mewujudkan Pilkada damai
di Kota Banda Aceh.
“Tapi kita berharap sebelum jaga malam
ini dibuat, agar kita sama-sama panggil dulu
pra keuchik dan kepala-kepala dusun untuk
kita busat kesepahaman bersama, agar
jangan salah faham dikemudian hari,”ujar
Hasanuddin yang juga Kadishubkominfo
Aceh itu.
Surat Edaran Sekda Kota
Sekretaris Daerah Kota (Sekdakota)
Banda Aceh, Ir Bahagia Dipl SE meminta
PNS Kota Banda Aceh bersikap netral pada
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Walikota
dan Wakil Walikota Banda Aceh yang akan
berlangsung Februari mendatang. Hal
yang sama juga berlaku untuk pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan
Bupati dan Wakil Bupati se-Aceh.
Permintaan Sekda ini disampaikan
melalui Surat Edaran yang ditandatangani
Sekdakota Banda Aceh, Ir Bahagia Dipl SE
dengan Nomor 800/2275.
Surat edaran ini menindaklanjuti Surat
Edaran Gubernur Aceh, nomor 800/1800
tanggal 7 September 2016, dimana Pegewai
Negeri Sipil (PNS) dilarang memberikan
dukungan kepada Calon Gubernur/Wakil
Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/
Wakil Walikota.
Dalam Surat Edaran tersebut, ada
beberapa poin penting yang harus dipatuhi
oleh PNS, seperti dilarang terlibat atau ikut
serta sebagai pelaksana kempanye, menjadi
peserta kempanye dengan mengerahkan PNS
di lingkungan kerjanya serta menggunakan
fasilitas Negara dan fasilitas yang terkait
dengan jabatan dan kegiatan kempanye.
PNS juga dilarang membuat keputusan
atau tindakan yang menguntungkan salahsatu
pasangan calon. Kemudian PNS juga
dilarang mengadakan kegiatan berupa
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau
pemberian barang, uang jasa kepada PNS
dalam unit kerjanya, anggota keluarga dan
masyarakat sebagai bentuk keberpihakan
terhadap pasangan calon.
PNS juga dilarang memberikan surat
dukungan disertai fotocopy KTP kepada
salah-satu pasangan calon.
Bagi PNS yang tidak menaati ketentuan
terhadap larangan tersebut, maka akan
dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang disiplin bagi PNS. Abi Qanita

| Edisi X 2016 MEREKA BICARA
5
Kota Banda Aceh merupakan jantungnya Provinsi Aceh. Dari tahun ke tahun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota ini
selalu berjalan aman dan damai. Mari kita simak apa harapan mereka terhadap Pilkada mendatang.
Pilkada Banda Aceh Harus Jadi Contoh
Pada prinsipnya kita di DPR Kota
sangat berharap dan bercitacita
dengan dukungan semua
pihak, baik pihak keamanan, KIP dan
Panwas Kota Banda Aceh serta unsur
partai yang terlibat untuk mewujudkan
Pilkada damai di Banda Aceh.
Kita juga berharap Pilkada 15
Februari 2017 nanti yang di Banda Aceh
yang hanya dua kandidat agar jadi pilot
project (contoh) bagi daerah lain, tidak
hanya di Aceh bahkan di Indonesia,
artinya Pilkada ini bisa dijalankan
dengan damai, tertib dan terkendali.
Jadi kita tidak menginginkan adanya
intimidasi, teror dan aksi-aksi kekeran di
Banda Aceh, dan kita percaya andaikan
ada potensi itu bisa kita minimalisirkan,
artinya dengan pemahaman politik warga
Banda Aceh yang sudah menyentuh
hingga level bawah, cara-cara intimidasi
tidak akan berhasil.
Kemudian kita dari Forkompimda
Banda Aceh yang melingkupi semua
jajaran selalu berkomunkasi pada halhal
yang kita rasakan perlu persetujuan
bersama. Kita sudah duduk bersama Plt
Walikota membahas sejumlah persoalan
yang harus kita antisipasi.
Alhamdulillah semua jajaran Forkopimda
Banda Aceh komitmen kalau ada
persoalan yang timbul, kita langsung
duduk bersama, mengambil langkahlangkah
penanggulangan bersama-sama.
Kita juga berharap Pilkada 15
Februari 2017 nanti yang di Banda
Aceh yang hanya dua kandidat
agar jadi pilot project (contoh)
bagi daerah lain, tidak hanya di
Aceh bahkan di Indonesia, artinya
Pilkada ini bisa dijalankan dengan
damai, tertib dan terkendali.
Arif Fadilah
Ketua DPRK Banda Aceh
Kami Punya Kewajiban
Menyukseskan Pilkada
Kami berharap Pilkada ini betulbetul
damai, artinya tidak ada
kisruh di sana-sini. Siapa yang
menang dialah pemimpin Banda Aceh
untuk lima tahun mendatang.
Saya selaku ketua pusat pemilihan
umum akses disabilitas provinsi Aceh
punya kewajiban menyukseskan pilkada
damai. Bahkan pada 3 Desember nanti
kami akan mendudukkan kedua calon
Walikota Banda Aceh untuk deklarasi
Pilkada damai versi disabiltas, karena
kebetulan pada 3 Desember adalah
word disability day atau hari disabilitas
dunia.
Kalau terkait akses Pilkada bagi
disabilitas kami sudah surati KIP,
untuk memberikan pendidikan pemilih
bagi pemilih terutama kepada pemilih
pemula dari kalangan disabilitas.
Kemudian kami juga butuh penjelasan
dari KIP dan Panwas serta simulasi
sebelum hari H.
Selanjutnya khusus bagi
penyandang disabilitas terutama yang
tuna netra agar disediakan hak berupa
pendamping sehingga berjalan dengan
baik. Kami akan lakukan pendidikan
untuk ini.
Syarifuddin
Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses
Disabilitas Provinsi Aceh
Kalau terkait akses Pilkada bagi disabilitas
kami sudah surati KIP, untuk memberikan
pendidikan pemilih bagi pemilih terutama
kepada pemilih pemula dari kalangan
disabilitas. Kemudian kami juga butuh
penjelasan dari KIP dan Panwas serta
simulasi sebelum hari H
Pemuda Penentu Terwujudnya
Pilkada Damai
Pemuda adalah salah satu unsur
penentu keberhasilan Pilkada
damai di Kota Banda Aceh,
karena tidak dapat kita pungkiri bahwa
pemuda adalah manyoritas di kota
Banda Aceh.
Kepeloporan pemuda selalu muncul
sebagai kekuatan penentu di Pilkada
hari ini, oleh karena itu menurut saya
pemuda jangan alergi dengan namanya
politik, karena dalam berpolitik kita
bisa merubah kebijakan ke arah yang
lebih baik.
Pilihlah pemimpin yang terbaik dari
yang baik. Perbedaan pilihan bukan
alasan untuk kita saling anarkis dan
bercerai berai, karena keyakinan itu
adalah pilihan dan beropini itu adalah
hak setiap pemuda.
Saya selaku ketua KNPI Kota Banda
Aceh mengajak seluruh pemuda Kota
Banda Aceh untuk mengawal pesta
demokrasi ini untuk lebih santun dan
menjalin silaturrahmi untuk lebih baik.
Pemuda kita harapkan untuk menggunakan
intelektualnya menyelesaikan
setiap permasalahan secara win-win
solution, agar dapat menciptakan
Pilkada damai dan tidak terpencing
oleh tindakan yang tidak sportif dan
Afdhal Khalilullah
Ketua KNPI Kota Banda Aceh
Saya selaku ketua KNPI Kota Banda Aceh
mengajak seluruh pemuda Kota Banda
Aceh untuk mengawal pesta demokrasi
ini untuk lebih santun dan menjalin
silaturrahmi untuk lebih baik.
mengganggu ketertiban masyarakat. Ayo
kita wujudkan Pilkada damai, karena
damai itu adalah mulia.
Jangan Ada Upaya Memecah Belah Masyarakat
Pada masa-masa tahapan Pilkada ini
berlangsung para keuchik di Kota
Banda Aceh diharapkan menjadi
pimpinan yang bisa menjaga kestabilan
dalam hal apapun, pertama keamanan di
gampongnya, kemudian kestabilan emosi
masyarakatnya yang terdiri dari berbagai
pilihan nanti.
Kemudian satu lagi para keuchik harus
bisa menjadi pelaku sosialisasi di gampong
masing-masing, artinya menyampaikan
perihal Pilkada damai kepada masyarakat
dan keuchik menjadi pintu masuknya para
timses dan juga bakal calon ke gampong.
Dan kita mengharapkan kepada timses
manapun itu harus mengerti dan berupaya
semaksimal mungkin untuk menjaga
kedamaian di gampong-gampong, jangan
sampai setelah Pilkada nanti malah menimbulkan
PR baru, kita tidak berharap nanti
keuchik akan menghadapi dua kubu berbeda
setelah Pilkada, padahal pesta demokrasinya
sudah usai tapi permusuhan masih ada.
Begitupun kepada para calon agar memberikan
arahan kepada timnya agar menjaga
perdamaian saat Pilkada itu berlangsung, jadi
jangan ada upaya me mecah belah masyarakat,
atau menghasut masyarakat, maka saya
mengajak semua pihak, ayolah sama-sama
kita memilih, tentu tidak ada yang sempurna,
semua calon baik walaupun masing-masing
punya kelebihan dan kelemahan, akan tetapi
mari kita kembali ke hati nurani masingmasing,
siapa yang diyakin lebih baik pilih
mereka.
Terakhir dengan dukungan semua pihak,
Dan kita mengharapkan kepada tim ses
manapun itu harus mengerti dan berupaya
semaksimal mungkin untuk menjaga
kedamaian di gampong-gampong, jangan
sampai setelah Pilkada nanti malah menimbulkan
PR baru, kita tidak berharap
nanti keuchik akan menghadapi dua kubu
berbeda setelah Pilkada, padahal pesta
demokrasinya sudah usai tapi permusuhan
masih ada.
baik dari para calon, timses dan perangkat
gampong maka Pilkada damai harus jadi
motto bersama, sehingga tidak menimbulkan
hal yang tidak baik dimasyarakat.
T. Syaiful Banta
Ketua Asosiasi Keuchik
se-Kota Banda Aceh

6 WAWANCARA
| Edisi X 2016
Ketua KIP Kota Banda Aceh, Munawarsyah, MA
Bersama Polisi, KIP Pantau
Kampanye hingga ke Medsos
Sejauh ini tahapan demi
tahapan terus dilaksanakan
KIP Kota Banda Aceh, seperti
pendaftaran calon, penetapan
calon tetap pada 24 Oktober 2016,
pengambilan nomor urut calon pada
25 Oktober 2016 serta penyampaian
visi-misi calon di hadapan sidang
paripurna DPRK Banda Aceh pada 29
Oktober 2016.
Pada rapat pleno penetapan calon
24 Oktober 2016 lalu KIP menetapkan
dua pasangan calon yang akan maju
pada Pilkada Kota Banda Aceh nanti,
masing-masing,
pasangan calon
nomor
urut
Satu, Hj. Illiza Sa’aduddn Djamal,
SE - Farid Nyak Umar, ST yang
diusung delapan partai politik ( Partai
Demokrat, Partai Aceh, PPP, PKS,
PDA, PKPI, PDIP dan Hanura) dan
pasangan calon nomor urut Dua yaitu
Aminullah Usman, SE, Ak-Drs, Zainal
Arifin yang diusung enam partai politik
(PAN, Nasdem, Golkar, PBB, PKB dan
Gerindra).
Lalu apa saja tahapan selanjutnya
yang akan dijalankan oleh KIP Kota
Banda Aceh, berikut wawancara
Reporter Warta Banda Aceh
Abi Qanita dengan Ketua
KIP Kota Banda Aceh,
Munawarsyah.
Sampai sejauh
ini tahapan apa
yang sedang
berlangsung?
Sekarang sudah
masuk tahapan
kampanye.
Jadi
tahapan kampanye itu mulai 28
Oktober sampai 11 Februari.
Model Kampanye apa saja yang
dibenarkan?
Ada beberapa metode kampanye
dan itu sudah kita sosialisasi, seperti
kampanye tatap muka, pemasangan
alat peraga, kampanye dialog dan
kegiatan lain yang boleh dilakukan tapi
dibatasi.
Terkait alat peraga ada yang kita
cetak, ada yang dicetak oleh calon,
tapi harus sesuai dengan aturan yang
telah ditetapkan. Titik pemasangan
alat peraga kampanye juga sudah kita
tentukan. Kemudian pada 4 Februari
2017 akan kita lakukan debat kandidat,
dan 14 hari sebelum pemungutan suara
juga akan kita sampaikan iklan di
media cetak atau elektronik
Kalau kampanye rapat umum
pengerahan masa kapan?
Rapat umum kita laksanakan
nanti kita cari waktu di bulan Januari,
ini belum kita koordinasi dengan
pasangan calon, karena
setiap calon diberikan satu
kali kampanye pengerahan
masa, jadi hanya butuh
waktu dua hari saja, akan
tetapi tempat sudah
ditentukan di pelataran
parkir stadion H Murtala
Lampineung.
Terkait masih
adanya black
campaign di
media sosial, apa
tanggapan KIP?
Secara ketentuan
PKPU Nomor 12,
setiap pasangan calon
harus menyampaikan
kepada kita akunakun
medsos yang
digunkan selama
kampanye, baik yang
dibuat oleh calon, maupun
oleh tim kampanye atau
relawan, dan di Banda
Aceh kedua calon sudah
melaporkan kepada kita
dan ditembuskan kepada
Panwaslih.
Kemudian untuk
memantau kampanye
di Medsos ini kita
kerjasama dengan pihak
kepolisian, karena
akun-akun itu sudah
kita laporkan kepada
pihak kepolisian,
sehingga kalau ada
akun yang tidak resmi maka itu wilayah
polisi dan panwas jika ada kampanye
hitam yang merugikan pasangan calon.
Ada berapa akun yang dilaporkan
ke KIP?
Banyak, ada akun atas nama calon
baik dari facebook, twitter, instagram,
whatsapp, dan juga akun relawan
yang mereka bentuk, jadi banyak yang
dilaporkan ke kita dan sudah kita
minta diteruskan juga ke Panwas.
Artinya kalau ada kampanye hitam
di luar akun resmi yang dilaporkan,
berarti ini ada pihak yang tidak
bertanggungjawab untuk melakukan
kampanye hitam.
Bagaimana Komitmen Pilkada
damai dari para timses dan
kandidat?
Dalam beberapa pertemuan dengan
pasangan calon, kita melihat kedua
pasangan calon ini memiliki komitmen
tinggi untuk memelihara kedamaian.
Nanti ada deklarasi dan penandatanganan
Pilkada damai di Taman sari pada tanggal
5 November 2016, dan kita harap itu tidak
hanya tertulis tapi benar-benar dijalankan,
karena kalau mereka ini saling menghujat
dan usaha-usaha saling menjatuhkan
maka yang dirugikan adalah masyarakat.
Selanjutnya, di luar kampanye,
berapa jumlah pemilih di Banda
Aceh? Kapan ditetapkan DPT?
Kita sudah menetapkan melalui
pleno, jumlah Daftar Pemilih
Sementara atau DPS sebanyak 152.080
yang tersebar di 415 TPS pada 90
gampong, ini bisa bertambah dan
bisa berkurang tergantung tanggapan
dari masyarakat. Nanti DPS ini akan
ditempel di kantor-kantor desa, kalau
ada yang keberatan untuk diajukan
kembali. Sementara untuk Daftar
pemilih Tetap atau DPT akan kita
tetapakan nanti di 6 Desember.
Terakhir, Apa himbauan KIP
kepada masyarakat untuk
menyukseskan Pilkada kota
Banda Aceh?
Himbauan kami kepada masyarakat,
tentu masyarakat dalam memberikan
pilihannya, memberikan legitimasi
kekuasaan kepada salah satu di antara dua
calon ini agar mempertimbangkan aspek
rasionlitas, melihat visi-misi dan program
yang baik untuk Banda Aceh ke depan.
Kedua pasangan ini sudah
menyampaikan visi-misinya yang
menjanjikan dan memberikan harapan
kepada masyarakat, sekarang tinggal
masyarakat memilah mana yang terbaik
dari kedua pasangan calon ini.[]

| Edisi X 2016 LAPORAN KHUSUS
7
Dok. Humas
Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi Dishubkominfo Kota Banda
Aceh, T. Taufik sedang memperlihatkan layar CCTV.
Memantau Situasi Kota Banda
Aceh Lewat Command Center
T. Taufik
Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi
Dishubkominfo Kota Banda Aceh
Kota Banda Aceh kini memiliki Gedung
Banda Aceh Madani Center
yang terletak di komplek kantor
Dishubkominfo Kota Banda
Aceh. Gedung ini telah diresmi pada Senin
(24/10/2016).
Fasilitas utama gedung yang dibangun
dengan dana otsus ini yakni sebuah command
center room untuk memantau situasi
kota secara real time. Pada ruangan ini disematkan
sebuah layar besar yang terdiri dari
10 unit monitor LCD 49 inci. Layar pantau ini
terhubung dengan ratusan CCTV yang telah
dipasang di sejumlah ruang publik dan perkantoran.
Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi
Dishubkominfo Kota Banda Aceh T.
Taufik menyebutkan Comand Center ini lebih
kepada pemantauan dari CCTV di sejumlah
persimpangan dan kawasan Peunayong Banda
Aceh.
Untuk sementara ini fungsinya baru pada
tingkat pemantauan kondisi-kondisi di pusat
keramaian dan persimpangan.
“Kalau command center sebenarnya harus
lebih komplek dari pada yang ada sekarang.
Jadi diperlukan alat-alat yang lebih
banyak dan detail lagi, dibutuhkan apliasi
khusus dan operator yang stanby 24 jam,”
katanya.
Menurutnya, command center yang diinginkan
nanti bisa mendukung informasiinformasi
bukan hanya bagi masyarakat tapi
juga pimpinan. Saat ini manfaat yang sudah
mulai dirasakan dengan keberadaan command
center adalah adanya beberapa kecelakaan
lalulintas di persimpangan yang direcord
ruang command center sehingga bisa
dijadikan alat bukti.
“Baru-baru ini kita bisa melihat salah
satu orang yang dicari polisi ketika terjadinya
perampasan HP anak SD di jalan Pocut
Baren dekat Dinas Kebersihan Kota, bahkan
kepala sekolah dan orang tuanya datang
kesini,”tambahnya.
Ia menambahkan saat ini baru empat persimpangan
yang sudah langsung terkoneksi
ke ruang command center. Sementara ke
depan pihaknya menargetkan seluruh sudut
kota, persimpangan dan pusat-pusat keramaian
bisa dipantau.
“Jadi ketika ada kendaraan yang menerobos
bisa difoto dan diambil tindakan. tapi ini
masih butuh waktu dan proses. Bahkan ke
depan kita harapkan kamera-kamera kita ini
bisa melakukan deteksi wajah,”ujarnya.
Aplikasi SuWarga
Selain itu menurutnya, pada ruang yang
sama juga terdapat sistem aplikasi penanganan
laporan yang memudahkan petugas
menindaklanjuti aduan warga. Aplikasi yang
diberi nama SuWarga ini dapat langsung
diakses di http://suwarga.bandaacehkota.
go.id/. Versi mobile android-nya juga telah
tersedia di Google Play Store.
“Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat
bisa segera melaporkan informasi di sekitarnya,
misalkan ada jalan rusak, ada parkir
sembarangan dan juga hal-hal lain yang
mungkin meresahkan warga, nanti akan kita
tindaklanjuti,”ujarnya.
Sementara itu, saat meresmikan gedung
tersebut pada 24 Oktober 2016 lalu, Walikota
Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal
me ngatakan, keberadaan Gedung Madani
Center plus command center room ini untuk
mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Terutama terkait dengan situasi lalu lintas,
pasar, kebersihan, keberadaan gepeng,
pohon, dan lain sebagainya. Gambar yang
didapat dari cc room dapat pula dimanfatkan
secara lintas organisasi seperti kepolisian
dalam hal penegakan hukum.
“Kontrol berbasis ICT ini tentu akan lebih
memudahkan pemerintah dalam merespon
segala laporan warga. Cakupannya juga sangat
luas, dalam satu layar kita dapat melihat
seluruh Banda Aceh,” katanya.
Ia menambahkan, dari ratusan CCTV
yang terintegrasi ke command center, saat
ini ada 40 unit yang sudah menggunakan saluran
transmisi fyber optik. “Kualitas gambar
yang dihasilkan jauh lebih bagus dari pada
CCTV radio maupun wireless. Ke depan akan
terus kita tingkatkan, baik jumlah CCTV fyber
optik-nya maupun aplikasi pendukungnya.
Ini semua demi kenyamanan warga maupun
tamu yang datang ke kota kita,” pungkasnya.
Selain aplikasi SuWarga, pada kesempatan
tersebut Pemko Banda Aceh juga
me-launching aplikasi open data (http://
data.bandaacehkota.go.id), e-Surat, aplikasi
sistem pencatatan retribusi (Siperi), dan e-
Inventory. Di tempat yang sama, juga diresmikan
secara simbolis Fasilitas Pendukung
Terminal L-300 dan Fasilitas Pendukung
Terminal Mobar. Abi Qanita
Foto: Abi Qanita

W ARTA
PROFIL
8
EDISI X 2016
Ir. H. Hasanuddin, M. Si, Plt Walikota Banda Aceh
Tujuan Utama Menyukseskan
Pilkada Damai
Kota Banda Aceh bukanlah
tempat baru bagi Ir.
H. Hasanuddin, M.Si.
Sejak 28 Oktober 2016
ia dipercayakan menjabat sebagai
Pelaksana Tugas Walikota Banda
Aceh hingga 11 Februari 2017.
Meskipun dalam deretan panjang
karirnya tidak sekalipun pernah
bertugas kepemerintahan kota ini,
namun lahir dan besar bahkan
menempuh pendidikan hingga
strata di kota yang telah berusia 810
tahun ini. Sehingga Hasanuddin
menjadi orang yang mengerti dengan
perkembangan dan persoalan
kota Banda Aceh.
Penunjukkan
Hasanuddin sebagai Plt
Walikota Banda Aceh
dikarenakan Walikota
defenitif Hj. Illiza
Sa’aduddin Djamal
dan Wakil Walikota
Zainal Arifin sedang
mengambil cuti
kampanye.
Peresmian
Hasanuddin
sebagai Plt Walikota
berlangsung di
Anjong
Mon Mata komplek Pendopo
gubernur Aceh pada 27 Oktober 2016
lalu, ia dilantik bersama dengan
delapan orang Plt lainnya.
Selain menjabat sebagai Plt
Walikota Banda Aceh saat ini
Hasanuddin juga dipercayakan
memangku jabatan sebagai Kepala
Dinas Perhubungan, Komunikasi,
Informasi dan Telematika
Aceh, setelah sebelumnya juga
dipercayakan sebagai kepala dinas
cipta karya provinsi Aceh.
“Saya lama di Kalimantan,
dari tahun 1990 sampai akhirnya
dikembalikan ke Aceh pada tahun
1999, artinya kurang lebih
10 tahun bertugas di luar
Aceh,”ujar Hasanuddin
saat berbincang-bincang
di ruang kerjanya.
Hasanuddin
menyatakan,
tekadnya sudah
jelas, menyukseskan
pelaksanaan Pilkada
di Banda Aceh serta
memastikan pelayanan
publik tetap berjalan
tanpa hambatan. Oleh
sebab itu Hasanuddin
meminta
dukungan
dari semua
pihak,
termasuk media.
Sebelumnya Hasanuddin juga
sudah melakukan pertemuan
dengan berbagai pihak terkait untuk
memastikan tidak ada hambatan
dalam pelaksanaan Pilkada Banda
Aceh.
“Semua pihak sudah saya jumpai,
dan juga rapat Forkompimda,
semua kita memiliki harapan yang
sama yaitu Pilkada damai, namun
agar komunikasi kita ini sampai ke
masyarakat, kami butuh dengan
media,” kata Hasanuddin yang juga
pernah menjadi Plt. Kepala Dinas PU
Kabupaten Dati II Hulu Sungai Utara
Kalimantan Selatan.
Hasanuddin mengajak seluruh
warga Banda Aceh yang sudah
memiliki hak pilih agar proaktif
dalam Pilkada serta tidak Golput. Ia
mengingatkan, sikap Golput hanya
akan merugikan masyarakat itu
sendiri, karena jika banyak orang baik
golput dikhawatirkan akan terpilih
pemimpin yang tidak baik.
Oleh sebab itu, diakui Hasanuddin,
sosialisasi akan digencarkan untuk
menekan angka Golput di Banda
Aceh. “Orang harus merindukan TPS.
Bila perlu jangan kemana-mana dulu
sebelum ke TPS pada hari H nanti 15
Februari 2017,”ujar
Namun kepada Pegawai Negeri
Sipil, ia lagi-lagi mengingatkan agar
tidak terlibat politik praktis, dan
kepada seluruh Tim Sukses dimintanya
agar melakukan kampanye dengan
cara-cara yang damai.
“Jangan sampai, orang yang
naik walikota, kita yang berantam,”
lanjutnya mengingatkan. Abi Qanita
BIODATA
1. Nama : Ir. H. HASANUDDIN, M.Si
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Beurawe/ 02 Juni 1960
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Alamat Rumah : Gampong Beurawe Banda Aceh
6. Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh
Pelaksana Tugas Walikota Banda Aceh
RIWAYAT JABATAN :
No. Jabatan TMT
1. Kasi Bina Marga Dinas P.U. Kabupaten Dati II Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan 21-09-1994
2. Plt. Kepala Dinas PU Kabupaten Dati II Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan 03-12-1994
3. Kasi Pemeliharaan Jalan Dinas Prasarana Wilayah Provinsi NAD 13-12-1999
4. Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Nagan Raya 14-09-2002
5. Wakil Kepala Dinas PERKIM Provinsi NAD 28-12-2006
6. Kepala Dinas Cipta Karya Aceh 18-02-2013
7. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telamatika Aceh 23-03-2015
8. Pelaksana Tugas Walikota Banda Aceh 27-10-2016
RIWAYAT PENDIDIKAN :
No. Jenjang dan Jurusan Pendidikan Nama Sekolah/Akademi/ Perguruan Tinggi
1. MIN Latihan 7 Tahun Negeri Banda Aceh
2. SMP Negeri 2 Banda Aceh
3. SMA Negeri 3 Banda Aceh
4. Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala
5. Program Studi Magister IESP Universitas Syiah Kuala