Warta Banda Aceh EDISI XI 2016

Banda Aceh Model Kota Madani Edisi XI 2016
KIP Banda Aceh:
Orang Pintar
Harus Terdaftar
Deah Glumpang dan Gampong Jawa
Desa Tangguh Bencana
di Banda Aceh
Sanitasi Berbasis Masyarakat
Kota Banda Aceh
Layanan Pengaduan Konsumen Cerdas Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh, SMS ke No 082369947484

2 SALAM REDAKSI
| Edisi XI 2016
Opini
Gaya Hidup
Sehat
Diakui atau tidak, banyak upaya yang
telah dilakukan Pemerintah Kota
Banda Aceh dalam meningkatkan
kualitas hidup masyarakat, baik dari segi
pendidikan,kesehatan, sosial, budaya, adatistiadat
maupun pembinaan bagi pelaku
ekonomi kreatif. Hal itu sudah menjadi
kewajiban pemerintah daerah sebagaimana dite
gaskan dalam UU No.23 Tahun 2014 Ten tang
Pemerintahan Daerah.
Kita sebutkan saja upaya Pemko Banda
Aceh di bidang kesehatan. Pada kegiatan
City Sanitation Summit (CSS) XVI
AKKOPSI di AAC Dayan Dawood,
Unsyiah, beberapa hari yang lalu, Plt
Walikota Banda Aceh Ir. Hasanuddin,
M.Si mengakui bahwasannya sanitasi
yang layak merupakan kebutuhan dasar
yang berdampak secara luas ter hadap
peningkatan kualitas hidup ma syarakat
khususnya bidang kesehatan.
Katanya, Pemko Banda Aceh sangat
per duli terhadap pengembangan
sani tasi. Komitmen tersebut
ditunjukkan dian tara nya melalui
pengembangan Buku Pu tih Sanitasi
yang diintegrasikan dengan dokumen
perencanaan perkotaan lainnya.
Saat ini tercatat bahwa rasio rumah
tinggal yang berakses sanitasi
di Banda Aceh
ada lah 97%, dengan
ca kupan pelayanan
sam pah sebesar
88%, dan cakupan
la yanan air bersih
se besar 88%.
Dari data tersebut
dapat kita analisa
bahwa pe merintah Kota
Banda Aceh tidak pura-pura
mengurus kebutuhan masyarakat
demi terciptanya masyarakat yang
berkualitas.
Namun berulang kali harus
disampaikan, bahwa pemerintah tidak
mampu sendiri untuk mewujudkan
itu semua, tetapi diperlukan peran
masyarakat serta elemen lainnya.
Pemerintah perlu dukungan
semua pihak demi kepentingan
bersama.
Lingkungan bersih,
masyarakat sehat menjadi
impian kita semua. Oleh karena
itu perlu kita jadikan kebiasaan
hidup sehat sebagai gaya hidup
sehari-hari. Pada lingkungan yang
nyaman dan aman, jiwa dan raga yang
sehat akan lahir masyarakat-masyarakat
cerdas. Sehingga cita-cita menjadikan
Banda Aceh sebagai model kota madani
akan terwujud. Aamiin ya Rabb. []
Analogi Pendidikan Kota vs Gampong
Oleh: Aula Andika Fikrullah Albalad, S.Pd
Undang-Undang No.14 Tahun
2005 menyebutkan bahwa
tujuan Pendidikan Nasional adalah
untuk melindungi segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah Indonesia,
me majukan kesejahtraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial.
Selanjutnya, dalam pasal 31 Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945 mengamanatkan bahwa (1) Setiap
warga negara berhak mendapatkan pendidikan;
(2) Setiap warga negara wajib
mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya; (3)
Pemerintah me ng usahakan dan menye
lenggarakan satu sistem pendi dikan
nasional; yang meningkatkan keimanan
dan ketaqwaan serta akhlak mu lia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
yang diatur dengan UU; (4) Ne gara
memprioritaskan anggaran pen di dikan
sekurang-kurangnya dua pu luh per sen
(20%) dari anggaran pen dapatan dan
belanja negara serta dari anggaran pendapat
belanja daerah untuk memenuhi
ke butuhan penyelenggaraan pendidikan
nasional; dan (5) Pemerintah memajukan
ilmu pengetahuan dan tek nologi dengan
menjunjung tinggi ni lai agama dan
persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban serta kesejahteraan umat
manusia.
Pendidikan menjadi tanda status sosial
yang akan disandang oleh suatu
masyarakat. Semakin tinggi tingkat
pen didikannya semakin tinggi pula
status sosialnya. Begitu pula sebaliknya.
Semakin rendahnya pendidikan
seseorang maka semakin rendah pula
strata sosial yang akan disandangnya.
Walaupun masih ba nyak juga fakta-fakta
di lapangan yang menunjukkan bahwa
me reka yang berpendidikan ting gi belum
bisa meng aktualisasikan diri
sebagai orang yang terdidik,
dalam artian yang lebih
se derhana mereka kerap
kali melakukan tindakan
asusila seperti korupsi,
pemerkosaan, atau
bahkan pembunuhan.
Tapi ini bukan sebuah tabir
untuk me ngesampingkan
pendidikan. Toh di lain sisi
masih banyak contoh yang membuktikan
bahwa pendidikan itu menciptakan
orang-orang baik yang tentunya
bermanfaat untuk ummat.
Melihat begitu pentingnya pendidikan
dalam tatatan berkehidupan berbangsa
dan beragama, maka wajar orang tua kita
menempuh “dan bahkan menghalalkan”
berbagai cara agar anak-anaknya bisa
meraih pendidikan setinggi mungkin. Tak
jarang mereka melupakan kepentingan
pribadi demi memenuhi kebutuhan si
anak.
Realita Pendidikan di Desa
18 Juli 2016 silam, sahabat dhuaha,
Edi Fadhil melalui laman facebooknya
memposting tentang SMP Merdeka di
Gampong Tampur Paloh. Kec. Simpang
Jernih. Aceh Timur. Kondisi sekolah
tersebut sungguh menyedihkan, akses
ke lokasi membutuhkan waktu tujuh
jam dengan landasan pacu yang apabila
hujan tidak dapat dilalui. Kondisi sekolah
cukup memprihatinkan, tidak ada
kantin, tiang bendera, perpustakaan,
apa lagi pendingin ruangan. Lebih memprihatinkan
lagi, jumlah guru hanya
dua orang. Proses belajar mengajarnya
pun hanya berlangsung selama dua
dan tiga hari dalam seminggu. Padahal
seyogyanya jumlah waktu yang
seharusnya dihabiskan oleh seorang
siswa untuk belajar minimal enam
sampai dengan delapan jam sehari.
Berbanding terbalik dengan
kondisi salah sa tu
sekolah di gampong Tampuh
Puloh, Aceh Ti mur.
Sekolah-sekolah dikota
dilengkapi dengan berbagai
macam fasilitas
yang super lengkap tanpa
ada kekurangan satu apa
pun. Kelas yang full air conditioner,
laboratorium yang
lengkap, kantin dengan aneka
makanan yang siap saji dan jum lah guru
yang memadai.
Harapan dari Gampong
Meskipun demikian, kurang memadai
fasilitasnya yang dimiliki oleh sekolahsekolah
di gampong. Lantas tak membuat
semangat mereka luntur begitu saja.
Keterbatasan ini justru menjadi batu
loncatan, yang memopa masyarakt
desa untuk selalu bekerja keras dan
tahan akan hantaman badai. Bukti
dilapangan menunjukkan, orang-orang
sukses umumnya lahir dari ke luarga dan
masyarakat yang sederhana. Selain itu,
daya juang masyarakat gampong tidak lah
sama dengan daya juang masyarakat kota
yang bergelimang sarana dan prasarana
yang lengkap.
Pendidikan agent of changes
Kita semua menyadari bahwa pendidikan
adalah sarana yang sangat penting
dalam mencapai kesuksesan. Sekolah
menjadi raksasa utama dalam
me nyelenggarakan sebuah pendidikan.
Sudah terpantri dengan baik dimasyarakat
kita bahwa menyatakan bahwa sekolah
adalah satu satunya tempat yang
paling tepat bagi anak-anaknya dalam
mempereloh ilmu pengetahuan.
Hingga wajar, jika kemudian sekolah
selalu menjadi idaman bagi semua
orang. Saking hebatnya, sekolah menjadi
situs utama yang harus disinggahi jika
seseorang ingin mengubah kedudukannya
dalam masyarakat. Hingga muncul opini
publik yang menyatakan bahwa sekolah
adalah tempat mencetak agen-agen perubahan.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi di era globalisasi ini membuat
kejutan di berbagai sektor kehidupan.
Kejutan-kejutan negatif yang hadir di
bidang ekonomi, politik dan kesehatan
tak dapat dielakkan. Hari ini, kita tidak
hidup dalam wacana bahwa kehidupan
ini adalah surga yang penuh nikmat.
Justru sebaliknya, setiap dari kita wajib
menghadapi suatu ketidakteraturan.
Oleh sebab itu, baik sekolah di tingkat
SD, SMP dan SMA baik di gampong atau
di kota menjalankan pendidikan dengan
orietasi para pelajarnya ready to use
takkan mampu memenuhi esensi sebagai
agent of changes melainkan sebagai
consumers semata.
Akhir kata, penulis ingin menyatakan
bahwa pada dasarnya pendidikan baik di
kota maupun di gampong adalah sama,
tetapi yang menyebabkan pendidikan
di gampong menjadi tertinggal tak
lebih karenan ku rangnya pengawasan
pemerintah. Sehingga di kemudian
hari kita dapati, masyarakat gampong
cenderung merantau ke kota-kota besar
dengan segala faslitas yang lengkap. Jadi,
untuk menjadikan bangsa ini maju maka
semua dari kita wajib memperhatikan
pendidikan setiap warganya. Karena maju
tidaknya suatu bangsa akan ditentukan
oleh sumber daya manusia di dalamnya
dan un tuk meningkatkan kapasitas SDM
tersebut pendidikan adalah kuncinya.
Penulis adalah Alumni Pendidikan
Fisika, FKIP, Unsyiah. Raja Baca
Aceh dan Santri Dayah Raudhatul
Mubarakah, Aceh Besar.
Aulafa07@gmail.com
REDAKSI
PENERBIT Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh | PEMBINA Walikota Banda Aceh - Wakil Walikota Banda Aceh PENANGGUNG JAWAB Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh |
PENGARAH M. Nurdin, S.Sos | PEMIMPIN REDAKSI Wirzaini Usman Al-Mutiarai | REDAKTUR PELAKSANA Evi Marlina | RADAKTUR Mahdi Andela - Hayatullah Pasee | KONSULTASI
HUKUM Mukhlis, SH | REPORTER Hafid Junaidi- Afrizal Meukek - Abi Qanita | STAF REDAKSI Musfa Gustiawaty, S.Sos - Syamsul Bahri, Yudhi Risman | FOTOGRAFER Irwansyah Putra S.Sos
- Surya Mardiansyah-Tuwahed Lambada - Kikin | LAYOUTER Mulyadi | Diterbitkan berdasarkan keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 55 Tahun 2011, Tanggal 28 Februari 2011
Redaksi menerima tulisan berupa opini dan surat pembaca, sesuai dengan misi Warta Banda Aceh, kirimkan beserta foto copy tanda pengenal ke alamat redaksi: Bagian Humas Kota Banda Aceh, Jalan T. Abu Lam U No 07, Banda Aceh.
Email: bna.warta@gmail.com

| Edisi XI 2016 INFO KOTA
3
KIP Kota Banda Aceh mengecek DPS online di tempat keramaian.
KIP Banda Aceh:
Foto: Istimewa
Orang Pintar Harus Terdaftar
Komisi Independen Pemilihan
(KIP) Kota Banda Aceh menempuh
berbagai macam cara
demi meningkatkan partisipasi
pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Banda Aceh periode 2017-2022
pada 15 Februari 2017.
Upaya yang dilakukan itu seperti melakukan
kerja sama dengan berbagai lembaga
untuk melakukan sosialisasi pemilihan kepada
masyarakat serta melakukan pengecekan
Daftar Pemilih Sementara (DPS) secara
online ditempat-tempat keramaian.
Komisioner KIP Banda Aceh Indra
Milwady mengatakan, sosialisasi juga dilakukan
dengan menggunakan media massa
dan pemasangan alat peraga serta sosialisasi
di sembilan kecamatan yang menghadirkan
pemateri dari KIP, Camat dan
Polresta dengan peserta 50 orang di setiap
kecamatan.
Selanjutnya juga dilakukan kerjasama
dengan lembaga-lembaga kepemudaan seperti
dengan KNPI, Pemuda Muhammadiyah
serta lembaga perempuan. KIP Banda
Aceh juga melakukan sosialisasi di kampus
dan sekolah-sekolah untuk menjaring pemilih
pemula.
“Jadi ada kegiatan Goes to Campus, kita
sudah datangi Unsyiah dan Muhammadiyah
dan Goes to School ke beberapa sekolah
di Banda Aceh, kalau di sekolah tentunya
target kita kepada pemilih pemula,”ujarnya.
Indra menambahkan, sosialisasi Pilkada
selain menyasar pemilih pemula, juga
ditujukan kepada kaum perempuan
dan kaum disabilitas serta segmen-segmen
strategis lainnya. Indra mengakui kegiatan
itu dilakukan guna meningkatkan
partisipasi pemilih dan menekan angka
Golput di Pilada Banda Aceh nantinya.
“Pada Pemilihan Legislatif atau Pileg lalu
partisipasi di Banda Aceh sekitar 63 persen
dan menurun waktu Pemilihan Presiden
atau Pilpres menjadi 55 persen, jadi kita
ingin di Pilkada 2017 nanti angka partisipasi
di atas angka 70 persen,”lanjutnya.
Selanjutnya kata Indra, pihaknya juga
melakukan pengecekan DPS secara online
di pusat-pusat keramaian, untuk memastikan
bahwa seluruh pemilih di Banda
Aceh sudah terdaftar. KIP Banda Aceh kata
Indra punya Tagline “Orang Pintar Harus
Terdaftar”.
“Jadi mereka bisa melakukan penegcekan
langsung secara online melalui https://
pilkada2017.kpu.go.id/pemilih/dps/
nasional , dan banyak orang tertarik dengan
metode ini,”tambahnya.
Indra mengatakan Daftar Pemilih tetap
(DPT) sendiri akan ditetapkan pada 6
Desember 2016 yang akan datang, namun
de mikian, jika ada yang belum terdaftar
tetap akan diupayakan agar mereka bisa
menyalurkan haknya. Abi Qanita
Pada Pemilihan Legislatif
atau Pileg lalu partisipasi
di Banda Aceh sekitar
63 persen dan menurun
waktu Pemilihan Presiden
atau Pilpres menjadi 55
persen, jadi kita ingin di
Pilkada 2017 nanti angka
partisipasi di atas angka
70 persen
Motivasi
Tiga Kekuatan
Pribadi Hebat
Oleh: Riza Mulia S. Aw
“Karena selalu ada yang
menguntungkan, mengapa harus
mengambil langkah yang merugikan.”
***
Ada tiga ciri kekuatan pribadi
hebat. Pertama, dari pada mengkhawatir
lebih baik men doakan.
Bukan kah karena meng khawatirkan itu
tak pernah baik? Bagaimanapun, ada
ke kha watiran-kekhawatiran yang
pa tut dihadirkan agar timbul
upa ya untuk menjaga dan menyelamatkan.
Akan tetapi kekhawatiran
yang berlebihan pun akan mengacaukan,
membelenggu alam
pikiran un tuk tenang, tak menguntungkan
tin da kan positif kita.
Siasat terbaiknya ada lah mendoakan,
meminta kepada Allah agar apapun yang
dikhawatirkan buruk tak pernah terjadi.
Sekiranya saja tetap kha watir menempuhi
doa-doa tetap lebih mendamaikan perasaan
lagi menguatkan hati. Pastilah Allah sebaikbaik
yang menghendaki.
Kedua, dari pada meragukan lebih baik
belajar meyakini. Meragukan sesuatu hanya
penting untuk sekadar memastikan sebelum
terjebak oleh tipu daya atau oleh
siapapun.
Adapun berlama-lama dalam
keraguan tak pernah menumbuhkan
percaya diri,
meng hambat keyakinan untuk
tumbuh membesarkan impianimpian
terbaik. Jika demikian
bagaimana mungkin kita bisa
mensyukuri hidup, memanfaatkan
potensi sejak masih bernafas.
Ada baiknya belajar meyakini lebih
me nguntungkan, bermula dari mengerti,
memahami mengapa harus tetap optimis
dan bisa yakin (bukan asal-asalan yakin),
lalu tumbuhlah komitmen untuk menjadi
harapan pribadi yang berkelas.
Ketiga, dari pada bersangka-sangka
buruk lebih baik menyusun pikiran positif
dan tetap positif. Mengapa? Berprasangka
buruk akan melahirkan perbuatan buruk,
dan perbuatan buruk mengakibatkan
akibat yang buruk. Padahal tak tentu
setiap persangkaan buruk benar-benar
keburukan, hanya karena yang disemai
pikiran adalah negatif lantas negatiflah
sebaik-baik apapun kenyataan.
Membangun pikiran positif tetap
menguntungkan walau terhadap yang
buruk. Akan lebih bermanfaat energi
positif yang ditumbuhkembangkan menjadi
kekuatan dibanding bintik-bintik
negative thinking yang membesar sama
sekali tak tertuai manfaat.
Sesungguhnya, kekhawatiran, ragu,
dan berburuk sangka tak mencondongkan
kita kepada kedamaian hati. Sedangkan
ketiga dari lawannya tetap selalu menguntung
dan menghebatkan. Raihlah
kita! [nobel]

4 LAPORAN UTAMA
| Edisi XI 2016
Jadi kalau dikatakan
Pilkada tidak menghambat,
menghalangi atau menunda
kerja berkaitan dengan sanitasi
ini layak diapresiasi. dan kita
memang berharap agar jangan
sampai ganti kepala daerah
komitmen sanitasi ini tidak
diteruskan kembali
Foto: Dok Humas
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyampaikan kata sambutan di sela-sela pembukaan kegiatan City Sanitation Summit (CSS) XVI AKKOPSI
di AAC Dayan Dawood, Unsyiah, Banda Aceh, Kamis (24/11).
Sanitasi Berbasis
Menteri Koordinator Pembangunan
Manusia dan
Kebudayaan (PMK) Puan
Maharani optimis citacita
pemerintah sebagaimana tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) 20015-2019 untuk
target universal access 100 persen air
bersih dan sanitasi pada akhir tahun
2019 mendatang bisa tercapai.
Hal demikian disampaikan Puan
saat membuka kegiatan City Sanitation
Summit (CSS) XVI AKKOPSI di AAC
Dayan Dawood, Unsyiah, Banda Aceh,
Kamis (24/11).
CSS XVI turut dihadiri Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono
serta puluhan kepala daerah anggota
AKKOPSI seperti Walikota Bandung
Ridwan Kamil dan Walikota Bogor Bima
Arya.
Puan menyebutkan, ketersediaan
air minum yang layak dan sanitasi
merupakan salah satu kebutuhan dasar
manusia yang harus dipenuhi oleh
pemerintah daerah guna membangun
masyarakat Indonesia yang sehat.
Gerakan ini kata Puan didukung
20 Kementrian dan Lembaga, sehingga
tidak lagi hanya menjadi tanggungjawab
dari kementrian PUPR
semata. “Tadinya sanitasi ini hanya
tanggungjawab PUPR, namun hari
ini telah disinergikan dengan 20
kementrian dan lembaga,”ujarnya.
Masyarakat
Kota Banda Aceh
Menurut Puan, kondisi masyarakat
Indonesia yang sehat dapat meningkatkan
produktivitas dalam menjalankan kehidupan
sehari-hari, namun kenyataannya
kata Puan, saat ini akses air minum d
Indonesia baru tercapai 37 persen dan
akses sanitasi layak baru 47 persen.
“Lalu apa yang harus kita lakukan?,
ini menjadi tanggungjawab bersama,
bukan hanya tanggungjawab
pemerintah pusat saja, namun provinsi
dan kabupaten/kota,”tambahnya.
Tak lupa, Puan mengapresiasi
sejumlah kepala daerah yang ikut Pilkada
serentak tahun 2017 nanti, namun
harapnya tetap fokus untuk mengurus
persoalan sanitasi dan air minum di
daerahnya masing-masing.
Ia berharap agar program sanitasi
dan akses air minum agar dapat
diperluas sehingga dapat menjangkau
wilayah penduduk, wilayah pedesaan,
wilayah nelayan dan daerah tertinggal
lainya.
“Jadi kalau dikatakan Pilkada
tidak menghambat, menghalangi atau
menunda kerja berkaitan dengan
sanitasi ini layak diapresiasi. dan kita
memang berharap agar jangan sampai
ganti kepala daerah komitmen sanitasi
ini tidak diteruskan kembali,” lanjutnya.
Pada kesempatan itu Puan juga
meng ingatkan bahwasanya untuk program
kegiatan air minum dan sanitasi
layak selain dilakukan oleh kementrian
PUPR, juga dapat dilakukan dengan
pem bangunan berbasis masyarakat
dengan dana APBDES.
Akses Sanitasi Banda Aceh 97 Persen
Sementara itu Plt Walikota Banda Aceh
Ir. Hasanuddin, M.Si mengakui bahwasanya
perbaikan sanitasi merupakan bagian
dari agenda penting dunia saat ini dan
merupakan salah satu tujuan utama dalam
sasaran pembangunan berkelanjutan.
“Sanitasi yang layak merupakan kebutuhan
dasar yang berdampak secara luas
terhadap peningkatan kualitas hi dup
masyarakat khu susnya bidang kese hatan,”
ujarnya.
Banda Aceh sendiri, diakui Hasanuddin
sangat perduli terhadap pengembangan
sani tasi. Komitmen tersebut, lanjutnya,
ditun jukkan diantaranya melalui pengem
bangan Buku Putih Sanitasi yang
diintegrasikan dengan dokumen pe rencanaan
perkotaan lainnya.
Sebagai hasilnya, saat ini tercatat
bahwa rasio rumah tinggal yang berakses
sanitasi di Banda Aceh saat ini adalah
97%, dengan cakupan pelayanan sampah
sebesar 88%, dan cakupan layanan air
bersih sebesar 88%.
Sementara itu pada sektor drainase,
Banda Aceh sudah memiliki sistem yang
sebagian besar sudah tertutup, sepanjang 186
KM lebih, terbagi dalam 8 zona dan terbukti
cukup efektif mengatasi permasalahan banjir
dan genangan pada musim hujan. Selain itu
pemerintah juga sudah membangun 9 rumah
pompa dan 129 pintu air.
Selain itu, kata Hasanuddin, berbagai
pendekatan pemeliharaan dan
perlindungan lingkungan juga terus
digalakkan di berbagai kesempatan.
Mulai dari program peningkatan Ruang
Terbuka Hijau yang saat ini mencapai
809,7 Hektar dari target sebesar 928
Hektar, hingga upaya peningkatan keter
libatan dan partisipasi masyarakat
melalui berbagai komunitas hijau.
“Kami menyadari bahwa masih
banyak hal yang perlu dilakukan untuk
perbaikan kualitas sanitasi di Kota Banda
Aceh. Baik dalam bidang layanan air
bersih, pengelolaan air limbah, maupun
persampahan,” lanjutnya.
Hasanuddin menyebutkan, dukungan
dari berbagai pihak khususnya dari
AKKOPSI akan sangat berharga bagi
upaya tersebut, sehingga sesuai dengan
target pembangunan maka pada tahun
2019 diharapkan 100%masyarakat Kota
Banda Aceh mempunyai akses terhadap
sanitasi.
“Melalui kegiatan CSS ini kami ju ga
merekomendasikan peningkatan berbagai
program partisipasi masyarakat
di dalam upaya pencapaian universal
akses,”tambahnya.
Menurutnya, masyarakat sebagai aktor
utama yang terlibat secara langsung dalam
proses ini, harus benar-benar me mahami
pentingnya sanitasi dan dampaknya bagi
kualitas hidup mereka. Sehingga perilaku
dan kebiasaan yang cinta dan perduli
sanitasi dapat benar-benar tertanam dalam
jiwa masyarakat kita.
Sementara itu Ketua Umum Aliansi
Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi
(AKKOPSI) M Rizal Effendi menitip
pesan kepada Menteri Koordinator
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Menko PMK) Puan Maharani
untuk disampaikan ke Presiden RI
Joko Widodo agar tidak memangkas
anggaran untuk sanitasi.
“Kita tahu keuangan negara sedang
sulit, tapi kita tetap meminta kepada
Presiden Jokowi agar alokasi anggaran
untuk sanitasi tidak dipangkas,” pinta
Rizal Effendi yang juga menjabat
sebagai Walikota Balikpapan.
Selain itu, ia juga mengungkapkan
pihaknya terus mengupayakan dan
mendorong lahirnya revisi atas Peraturan
Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang
Percepatan Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi. “Harapan kami, semoga Perpres
tersebut dapat segera ditandatangani
sehingga bebe rapa revisi atas landasan
hukum dan aspek kelembagaan melalui
Pokja AMPL Nasional dapat dioptimalkan.”
sebutnya. Abi Qanita

| Edisi XI 2016 LAPORAN UTAMA
5
Foto Dok Humas
Plt Walikota Banda Aceh Ir. Hasanuddin, M.Si memberi sambutan disela-sela pembukaan kegiatan City Sanitation Summit (CSS)
XVI AKKOPSI di AAC Dayan Dawood, Unsyiah, Banda Aceh, Kamis (24/11).
Ketum AKKOPSI:
Kita Perlu Belajar dari Banda Aceh
Ketua Umum Aliansi Kabupaten/Kota
Peduli Sanitasi (AKKOPSI) M Rizal Efendi
mengapresiasi Pemerintah Kota Banda Aceh
yang dinilai mampu me nyelenggarakan event
berskala nasional dalam suasana aman dan
damai.
Kita semua perlu belajar dari Banda
Aceh yang penuh damai ini. Walaupun
bertepatan dengan masa kampanye Pilkada,
namun suasana kotanya begitu adem. Beda
dengan sejumlah daerah lain yang cenderung
situasinya memanas menjelang Pilkada”.
Tak ketinggalan, ia mengajak setiap kandidat
kepala daerah untuk ikut mengangkat sanitasi
sebagai isu strategis dalam kampanye Pilkada.
Hal tersebut diungkapkan Rizal yang juga
menjabat sebagai Wali Kota Balikpapan ini
dalam sambutannya pada acara welcome
dinner peserta City Sanitation Summit (CSS)
XVI AKKOPSI di halaman Balai Kota Banda
Aceh, Rabu (23/11).
“Atas nama seluruh anggota AKKOPSI,
saya mengucapkan terima kasih kepada Pemko
Banda Aceh atas penyambutan yang meriah
malam ini, dan kulinernya juga luar biasa.
Kami sangat bahagia dapat hadir ke Banda
Aceh -sebuah kota tua yang penuh sejarah dan
religius,” ungkap Rizal yang mengaku baru
pertama kali datang ke Banda Aceh ini.
Pada kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi
jumlah daerah anggota AKKOPSI
yang terus bertambah. “Total su dah ada
467 kabupaten/kota yang bergabung.
Ideal nya seluruh daerah di Indonesia
ikut serta dalam keanggotaan AKKOPSI,
guna membangun semangat bersama untuk
menyukseskan capaian universal akses
pada 2019 nanti,” ungakapnya lagi.
Sebelumnya di tempat yang sama, Plt Wali
Kota Banda Aceh Hasanuddin menyampaikan
pihaknya merasa terhor mat atas kepercayaan
yang diberikan ke pada Banda Aceh untuk
menjadi tuan rumah CSS XVI AKKOPSI.
“Mudah-mudahan kegiatan ini dapat
berjalan dengan lancar dan sukses, sehingga
AKKOPSI sebagai wadah bagi kabupaten/
kota yang perduli sanitasi, dapat berkontribusi
secara optimal terhadap gerakan percepatan
pewujudan Universal Akses di seluruh
Indonesia.”
Ia berharap, selain mengikuti rangkaian
kegiatan CSS, delegasi dari seluruh Indonesia
dapat pula meluangkan waktu
menikmati keindahan dan keunikan Kota
Banda Aceh.
Ia pun menyebutkan banyak destinasi
wisata bersejarah yang dapat dikunjungi,
seperti Museum Tsunami, Kapal PLTD
Apung, Mesjid Raya Baiturrahman, Peucut
Kherkoff, hingga Taman Putroe Phang. “Selain
itu, Aceh juga dikenal dengan kulinernya yang
khas. Jangan lupa pula untuk singgah di salah
satu warung kopi dan menikmati kopi Aceh.”
Katanya. Hafid Junaidi
Komitmen Bersama
AKKOPSI
Pelaksanaan kegiatan City
Sani tation Summit (CSS)
XVI AKKOPSI di Kota
Banda Aceh menghasilkan
se jumlah kesepakatan, diantaranya
adalah Dek larasi para kepala daerah,
khususnya anggota AKKOPSI terhadap
komitmen untuk memenuhi
target universal ac cess sanitasi pada
akhir tahun 2019.
Komitmen tersebut dibacakan Ketua
DPP AKKOPSI bidang advokasi, Hj. Illiza
Sa’aduddin Djamal, SE pada kegiatan City
Sanitation Summit (CSS) XVI AKKOPSI
di AAC Dayan Dawood Unsyiah Banda
Aceh, Kamis, 24 November 2016.
Deklarasi Banda Aceh
Tahun 2016
Kami seluruh bupati dan walikota
ang gota Aliansi Kabupaten/Kota Peduli
Sanitasi (AKKOPSI) telah me nyadari
arti penting sanitasi bagi pe ningkatan
kesehatan, perekonomian dan
produktivitas, lingkungan hidup, maupun
untuk estetika ruang di daerah.
Untuk mewujudkan kondisi sanitasi
ideal, sekaligus untuk memenuhi target
universal access sanitasi pada akhir tahun
2019 di masing-masing kabupaten/kota,
maka kami para kepala daerah anggota
AKKOPSI berkomitmen untuk :
1. Melakukan secara langsung koordinasi
dan monitoring rutin berkala
terhadap progress pembangunan
sanitasi di kabupaten/kota masingmasing
secara terpadu, terukur dan
sesuai strategi sanitasi kabupaten/
kota (SSK).
2. Membentuk dan menerapkan kebijakan
daerah tentang gerakan sanitasi
terpadu untuk memastikan
terciptanya situasi yang kondusif
bagi pembangunan sanitasi terutama
dalam upaya mewujudkan
sinergi lintas SKPD dan Non-
SKPD, termasuk TNI, swasta, tokoh
organisasi, tokoh keagamaan serta
pihak swasta untuk kesuksesan
pembangunan sanitasi di daerah.
3. Setidak-tidaknya mewujudkan stop
prilaku Buanga Air Besar Sem barangan
(BABS) dalam ku run waktu
2016-2019, sekaligus meningkatkan
kualitas dan peran regulator serta
ope rator layanan air limbah.
4. Meningkatkan kinerja dan
sinergitas regulator dan operator
dalam upaya keterpaduan
program pengurangan sampah
dari sumbernya, men do rong
pembentukan dan menjaga keberlangsungan
siklus bisnis per-
sampahan di daerah.
5. Mengarusutamakan pembangunan
sanitasi dalam pembangunan desa
maupun dalam pengalokasian dana
desa, dan memfasilitasi pelak sanaan
Fatwa MUI Pusat dalam pemenfaatan
dana zakat, infak, shadaqah
dan wakaf produktif untuk
penyediaan akses sanitasi bagi masyarakat
yang kurang mampu.
6. Mendorong secara aktif pem bentukan
kebijakan nasional yang terkait
dengan SOTK daerah, yang
dapat mendukkung terjadinya percepatan
penyediaan layanan sanitasi,
maupun kebijakan nasional
yang terkait dengan alokasi APBN
serta hibah dari mitra pembangunan
bagi percepatan penyediaan layanan
sanitasi di daerah.
Komitmen diatas akan dijalankan di
daerah dengan penuh disiplin dan
kesa daran tinggi sebagai penge jewahantahan
layanan dasar yang sudah
men jadi ke wajiban kabupaten/kota
kepada selu ruh masyarakatnya.
Banda Aceh, 24 November 2016
Tertanda
Bupati/Walikota Anggota AKKOPSI
Penghargaan Sanipura Award
Menteri Koordinator PMK Puan
Maharani menyerahkan penghargaan
Sani pura award kepada Walikota Banda
Aceh dan Sembilan walikota dan bupati
anggota Aliansi Kabupaten/Kota Peduli
Sanitasi (AKKOPSI).
Puan berharap kepada Menteri PU
PR Basuki Hadimujono yang juga hadir
pada kegiatan tersebut agar memberikan
program dan alat-alat berat kepada daerah
yang sudah menerima Sanipura Award
sehingga mendukung daerah tersebut
dalam menigkatkan pelayanan kepada
masyarakat sehingga lebih produktif.
ADAPUN KESEPULUH DAERAH YANG MENERIMA SANIPURA AWARD 2016 MASING-MASING:
1. Walikota Banda Aceh, atas inovasi dalam keberlanjutan penanganan sanitasi,
2. Walikota Bogor, atas pengelolaan database sanitasi,
3. Walikota Makassar atas innovasi dalam keberlanjutan penanganan sanitasi,
4. Walikota Balikpapan atas innovasi keberlanjutan penanganan sanitasi,
5. Bupati Gunung Kidul atas pencapaian dalam implementasi perencanaan sanitasi,
6. Bupati Magetan atas capaian implementasi sanitasi total berbasis masyarakat,
7. Bupati Sleman atas innovasi keberlanjutan pengelolaan layanan sanitasis berbasis
masyarakat.
8. Bupati Muara Enim atas innovasi pengelolaan database sanitasi,
9. Bupati Ngawi atas capaian implementasi sanitasi berbasis masyarakat,
10. Walikota Surabaya atas capaian dalam implementasi sektor sanitasi.

6 INFO KOTA
| Edisi XI 2016
Kota Baru, Model Gampong
Sehat di Banda Aceh
Plt Walikota Banda Aceh, Ir Hasanuddin Ishak memimpin apel bertepatan moment peringatan Hari Kesahatan Nasional (KHN) ke-52, Senin, 14 November 2016 lalu di halaman Balaikota Banda Aceh.
Gampong Kota Baru Kecamatan
Kuta Alam Kota Banda Aceh
terpilih sebagai juara satu model
gampong sehat di Kota Banda
Aceh tahun 2016. Penghargaan tersebut
diberikan karena dianggap memiliki kualitas
Perilaku dan Peran Serta Masyarakat,
Ling kungan, Data dan Sistem Informasi
Kesehatan serta Regulasi kesehatan dengan
baik.
Sementara itu Juara II diraih Gampong
Seutui Kecamatan Baiturrahaman dan
Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala
meraih juara III.
Penghargaan ini diserahkan Plt Walikota
Banda Aceh, Ir Hasanuddin Ishak bertepatan
moment peringatan Hari Kesahatan Nasional
(HKN) ke-52, Senin, 14 November 2016 lalu
di halaman Balaikota Banda Aceh.
Pada kesempatan yang sama Hasanuddin
juga menyerahkan penghargaan kepada para
tenaga medis di Banda Aceh. Ia menyebutkan,
Gampong Sehat/Desa Sehat adalah suatu
gerakan untuk menciptakan dan mewujudkan
sebuah desa dengan kondisi masyarakat yang
memiliki pengetahuan tentang kesehatan
termasuk gizi, mampu menerapkan budaya
hidup sehat baik jasmani maupun rohani dan
mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih,
rapi juga mampu memanfaatkan sumber
daya alam yang ada untuk kelangsungan
hidup baik diri sendiri maupun orang lain
dan juga sehat dalam arti mandiri secara
ekonomi.
“Alhamdulillah saat ini telah ada
Sembilan model binaan gampong sehat
di Banda Aceh yaitu Gampong Seutui,
Lamteumen Timur, Lampaseh Kota,
Blang Oi, Lueng Bata, Lhong Raya, Kota
Baru, Pineung dan Lamteh. Dan diantara
sembilan gampong tersebut hari ini telah
kita beri penghargaan kepada 3 gampong
sehat terbaik tahun 2016,” ujar Hasanuddin.
Sementara untuk tenaga Medis, Plt
walikota menyerahkan penghargaan kepada
Rita Ramlayani yang berprofesi sebagai
Asisten Farmasi di Puskesmas Kopelma
Darussalam. Rita berhasil keluar sebagai juara
I tenaga kesehatan teladan se Banda Aceh dan
Provinsi Aceh.
Kemudian, Plt Walikota juga menyerahkan
penghargaan kepada dr Nurul Fajri
dari Puskesmas Baiturrahman sebagai dokter
terbaik I se Banda Aceh dan terbaik III tingkat
Provinsi Aceh.
Sementara untuk perawat, Hasanuddin
memberikan penghargaan kepada Bunda
Suri dari Puskesmas Kuta Alam. Sedangkan
Bidan terbaik diraih Rismawati dari
Puskesmas Baiturrahman.
Untuk katagori Posyandu terbaik, juara
I diraih Posyandu Permata Ibu, Gampong
Suka Ramai Kecamatan Baiturrahman. Juara
II diraih Posyandu Seroja Gampong Lampoh
Daya Kecamatan Jaya Baru. Sementara juara
II diraih Posyandu Cut Nyak Dhien Gampong
Ie Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah
Kuala.
Hasanuddin dalam sambutannya mengucapkan
Selamat Hari Kesehatan Nasional
ke-52 Tahun 2016 dan mengajak semua
pihak membangun kemandirian masyarakat
yang sadar akan kesehatan sehingga tercapai
Indonesia yang kuat.
Lanjutnya, bagi Kota Banda Aceh
Foto: Dok Humas
Foto: Dok Humas
sendiri, Pemko telah melakukan berbagai
program untuk meningkatkan pemahaman
masyarakat kota dalam menerapkan gaya
hidup sehat, diantaranya melalui program
Gampong Sehat.
Hasanuddin juga mengucapkan selamat
kepada para tenaga kesehatan teladan dan
juga posyandu teladan.
“Teruslah berkarya dan memberikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat dan
semoga penghargaan ini selain menjadi
motivasi bagi saudara sekalian juga menjadi
inspirasi bagi para pekerja kesehatan
lainnya,” pinta Hasanuddin.
Gampong Harus Punya Inovasi
Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda
Aceh Dr. Media Yulizar, MPH melalui Kasi
Promkes, Syukriyah, SKM menyebutkan
penilaia terhadap gampong sehat dilakukan
oleh tim independen yang beranggotakan
Dinas Kesehatan, DK3 Kota Banda Aceh,
BPM Kota Banda Aceh, Bagian Organisasi,
Bagian hukum, Bagian Pembangunan dan
BPKB kota Banda Aceh.
Menurutnya, pembinaan terhadap
sembilan gampong itu sudah dilakukan
sejak tahun 2015, sementara penilaian dan
pemberian penghargaan baru dilakukan
pada tahun 2016 ini.
“Nanti tahun 2017 akan kita nilai lagi
dan kita berikan lagi, bagi yang sudah
menang maka tetap dibina tapi tidak
diikutsertakan lagi. Kita berharap semua
gampong di Banda Aceh menjadi gampong
sehat,”ujarnya.
Ia menambahkan ada sejumlah
indikator penilaian gampong sehat, masingmasing
aspek lingkungan, aspek perilaku,
aspek regulasi/kebijakan dan aspek data
dan informasi serta inovasi.
“Inovasi ini sebagai nilai tambah, maka
kita ajak gampong-gampong di Banda
Aceh memiliki inovasi di bidang kesehatan
seperti juara satu kita gampong Kota Baru
mereka memiliki inovasi berupa program
kesehatan remaja,”lanjutnya.
Lebih lanjut Syukriyah merincikan
indikator gampong sehat yang dinilai
oleh tim antara lain, lingkungan,
kebersihan dalam rumah, ventilasi, lantai,
pencahayaan, jamban dan kepadatan
hunian kamar. Kemudian untuk lingkungan
luar rumah seprti jalan bersih, rumah yang
memiliki tong sampah terpilah, system
pengelolaan sampah, drainase lancer,
pemanfaatan perkarangan rumah, kandang
ternak terjaga serta sumber air bersih.
Sementara untuk lingkungan umum yang
dinilai antara lain, drainase, pengolahan
sampah, aksesibilitas, fasilitas bermain dan
olahraga. “begitu juga dengan lingkungan
tempat-tempat umum, seperti masjid,
meunasah, toko, sekolah dan rumah kecantikan,
kemudian juga lingkungan tempat
pengelolaan makanan dan minuman, rumah
makan, home industry pangan, catering
dan warung kopi, itu tempat penyimpinan
makanan, dapur bersih, wc sehat dan
kesehatan karyawan,”ujarnya.
Penilaian berikutnya pada PHBS Rumah
Tangga. dengan indicator tempat bakar
sampah, jemur pakaian didepan rumah,
persalinan yang ditolong oleh tenaga medis,
member bayi asi ekslusif, menimbang balita
setiap bulan, menggunakan air bersih,
memberantas jentik dirumah serta tidak
meminta anak-anak membeli rokok.
“Selanjutnya juga partisipasi masyarakat,
misalnya aktivitas bersama membersihkan
gampong, keberadaan kader kesehatan, dan
kampanye larangan merokok,”
Kemudian katanya, indicator lain dari
aspek regulasi/kebijakan yang mendukung
kesehatan seperti memiliki perencanaan
pembangunan kesehatan gampong dalam
RPJMG, memiliki peraturan keuchik
tentang kesehatan, memiliki reusam gampong
pembangunan kesehatan.
Terakhir Aspek data dan informasi
terkait system informasi kesehatan seperti
data jumlah penderita penyakit di gampong.
Afrizak Meukek
GAMPONG SEHAT
Juara I Gampong Kota Baru,
Kecamatan Kuta Alam
Juara II Gampong Seutui,
Kecamatan Baiturrahman
Juara III Gampong Pineung,
Kecamatan Syiah Kuala

| Edisi XI 2016 LAPORAN KHUSUS
7
Deah Glumpang dan Gampong Jawa
Foto: Dok Humas
Plt Walikota Banda Aceh, Ir Hasanuddin Ishak menerima
kunjungan Komisi VIII DPR-RI yang dipimpin Wakil Ketua
Komisi VIII DR Ir HD Sodik Mudjahid di Escape Buliding
Gampong Deah Geulumpang.
Desa Tangguh Bencana di Banda Aceh
Gampong Jawa dan Gampong
Deah Glumpang Kecamatan
Meuraxa merupakan Gampong
(Desa) yang termasuk dalam
program Desa Tangguh Bencana (Destana)
di Banda Aceh.
Untuk melihat secara dekat sejauh mana
realisasi program tersebut, Komisi VIII
DPR-RI turun langsung ke Deah Glumpang
dan melihat secara dekat serta berinteraksi
dengan masyarakat setempat.
Rombongan yang berjumlah 17 orang,
dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DR Ir
HD Sodik Mudjahid tiba di Escape Buliding
Gampong Deah Geulumpang dan disambut
oleh Plt Walikota Banda Aceh, Ir Hasnuddin
Ishak bersama Kepala BPBA Aceh, Said
Rasul dan sejumlah pejabat jajaran Provinsi
Aceh dan Pemko Banda Aceh, Kamis, 17
Nopvember 2016 lalu.
Sodik Mudjahid di hadapan masyarakat
Deah Glumpang dan seluruh pejabat
yang hadir di Gedung Escape Building
Deah Glumpang menjelaskan kedatangan
pihkanya adalah untuk melihat secara dekat
Program Destana yang telah berjalan di Aceh,
khususnya di Deah Glumpang Banda Aceh.
Program ini diharapkan dapat membentuk
masyarakat yang tangguh bencana,
masyarakat yang mampu mengantisipasi
dan meminimalisir kekuatan yang merusak,
melalui adaptasi. Mereka juga diharapkan
mampu mengelola dan menjaga struktur dan
fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana.
Dan jika terkena dampak bencana,
masyarakat diharapkan dengan cepat bisa
membangun kehidupannya menjadi normal
kembali atau paling tidak dapat dengan
cepat memulihkan diri secara mandiri.
“Kami tahu Desa ini dulu merupakan
sentra kerajinan di Aceh. Ini di rombongan
kami ada anggota DPR bidang ekonomi,
nanti bisa langsung dibicarakan seperti
apa langkah yang perlu dilakukan untuk
mengembalikan Desa ini sebagai sentra
kerajinan di Aceh,” ujar Sodik.
Menurut Sodik, tidak semua urusan
bencana mengandalkan Pemerintah saja,
tapi kuncinya adalah kesiagaan seluruh
elemen masyarakat, seperti peran pemuda
dan peran relawan.
“Pemerintah akan terus memberi support
dan stimulus. Namun masyarakat yang harus
lebih berperan karena masyarakat lebih
tahu kebutuhan. Dan saat bencana datang
masyarakat juga yang pertama merasakan
dampaknya,” ujar Sodik.
Terkait dengan permintaan Walikota
Banda Aceh yang meminta tambahan
pembanguan Gedung Escape Building baru
di Gampong Tibang, Sodik mengatakan
akan mendukung penuh dan akan
memperjuangkan ke Pemerintah Pusat.
Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kota
Banda Aceh, Drs. Ridwan menyebutkan, target
jangka panjang sebanyak 20 desa di pesisir
Banda Aceh menjadi desa tangguh bencana.
Kedua desa tersebut masing-masing gampong
Jawa dan Deah Geulumpang yang sebelumnya
diusulkan oleh Pemko Banda Aceh.
Dengan demikian kata Ridwan, jumlah
desa tangguh bencana menjadi lima
desa, setelah pada tahun 2013 silam juga
diberikan kepada tiga desa masing-masing
gampong Tibang, Lampulo dan gampong
Laksana.
“Pada tahun ini kita dapat program
kerja sama dengan BNPB untuk dua desa
masing-masing, desa gampong Jawa dan
Deah Geulumpang.”ujarnya,
Ia menyebutkan desa-desa tangguh
bencana itu akan dibekali dengan pelatihanpelatihan
dan penyiapan dokumen-dokumen
seperti peta risiko bencana, peta evakuasi
dan membentuk kelompok-kelompok sadar
bencana.
“Jadi masyarakat di desa-desa tangguh
bencana diharapkan lebih siap, dan cepat
pulih jika ada bencana,”lanjutnya.
20 Desa Pesisir di Banda Aceh Rawan
Bencana
Sementara itu, Plt Walikota Banda
Aceh, Ir Hasanuddin Ishak menyampaikan
bahwa di Banda Aceh terdapat 20 Desa
pesisir yang tergolong dalam wilayah rawan
bencana. Karenanya, seluruh Desa tersebut
diharapkan dapat juga dimasukkan kedalam
program Destana juga.
“Ada 20 Desa di Banda Aceh, kita
harap dapat juga masuk ke dalam program
Destana meskipun secara bertahap, ” harap
Hasanuddin kepada rombongan Komisi
VIII DPR-RI.
Terkait dengan rehab recond pasca
tsunami, Hasanuddin menjelaskan Pemko
Banda Aceh dibantu oleh sejumlah Negara
donor telah membangun infrastruktur yang
lebih baik dari sebelumnya yang kemudian
berdampak pada kesejahteraan ekonomi
masyarakat.
Sementara itu, kepala BPBA Aceh, Said
rasul mengungkapkan ada 230 Gampong
Banda Aceh Miliki Buku
Rencana Kontinjensi Banjir
Pemerintah Kota Banda Aceh
melalui Badan Penggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kota Banda menginisiasi
pembuatan buku Rencana Kontinjensi
(Renkon) banjir. Buku Renkon banjir ini
dibahas pada kegiatan formalisasi rencana
kontinjensi banjir Kota Banda Aceh yang
dibuka Plt Walikota, Ir Hasanuddin
Ishak, Rabu (23/11/2016) di Gedung ITLC
Samsung, Banda Aceh.
Kepala BPBD Kota Banda Aceh, Drs
Ridwan menjelaskan banyak pihak yang
terlibat dalam penyusunan buku Renkon
banjir ini, baik dari SKPD Pemko Banda
Aceh maupun organisasi terkait seperti
BPBD, DKKK, Dinas PU Banda Aceh, RAPI,
IOF, PMI, SAR, PU Pengairan Aceh.
Kata Ridwan, setelah buku Renkon
banjir diformulasikan selanjutnya akan
dijadikan sebagai pedoman dalam
menangani bencana banjir di Banda Aceh.
“Buku ini kita buat sebagai bentuk
kesiapan Pemerintah Kota dan masyarakat
untuk pencegahan banjir, mitisagai dan
(Desa) di Aceh yang tergolong sebagai desa
rawan bencana. Namun dari 230 Desa, baru
53 Desa yang telah mendapatkan alokasi
anggaran untuk kebencanaan.
“Sumber dana dari BNPB 12 Desa, APBA
2 Desa, IOM-DPRA 18 Desa, Pemko Langsa
10 Desa, Palang Merah Jepang 3 Desa,
Palang Merah Amerika 5 Desa dan Pemkab
Singkil 3 Desa. Jadi ada 53 Desa yang sudah
mendapatkan anggaran untuk program
kebencanaan,” ungkap Said Rasul.
Dalam kesempatan tersebut, Said
Rasul juga mengungkapkan jumlah usulan
rehabilitasi dan rekontruksi pasca benca
untuk alokasi tahun 2017 yang mencapai Rp.
700 M untuk seluruh Aceh. Afrizal Meukek
langkah kesiapsiagaan bencana banjir di
Banda Aceh. Dalam penangannya nanti,
semua pihak berpedoman pada buku ini,”
ungkap Ridwan.
Selain SKPD dan organisasi terkait,
pembuatn buku Renkon ini juga
melibatkan BMKG, Sentra Komunikasi
Kepolisiasn dan TNI/POLRI.
Plt Walikota Banda Aceh, Ir Hasanuddin
Ishak saat membuka kegiatan ini mengapresiasi
BPBD Kota Banda Aceh dan semua
pihak yang terlibat dalam pembuatan buku
Renkon Banjir Banda Aceh ini.
Hasanuddin Ishak berhapar keseriusan
semua SKPD dan semua pihak
yang terlibat dalam penyusunan buku
Renko Banjir yang nantinya akan menjadi
pedoman dalam penanganan bencana,
khusunya bencana banjir.
Hasanuddin juga meminta acara gladi
atau uji lapangan yang direncanakan
tanggal 3 Desember 2016 di Lapangan
Neusu dan Putro Phang dapat dilak sanakan
dengan baik dan benar. Afrizal Meukek

W ARTA
SOSIALISASI
8
EDISI XI 2016
Asisten Keistimewaan Ekonomi dan Pembangunan Setdako Banda Aceh Ir Gusmeri
MT membuka kegiatan sosialisasi program Adiwiyata (Sekolah Cinta Lingkungan)
di Aula Gedung C Balai Kota Banda Aceh, Rabu (23/11).
80 Guru Sekolah dan Dayah Diberi
Wawasan Cinta Lingkungan
Sebanyak 80 guru dari 40 sekolah
tingkat SD/SMP/SMA sederajat
termasuk dayah se-Kota Banda
Aceh mengikuti sosialisasi
program Adiwiyata (Sekolah Cinta
Lingkungan) di Aula Gedung C Balai Kota
Banda Aceh, Rabu (23/11).
Mengusung tema “Melalui Program
Adiwiyata, Kita Wujudkan Sekolah Cinta
dan Peduli Lingkungan”, acara ini digelar
selama dua hari dengan menghadirkan
narasumber dari pihak Bapedal Aceh,
BPOM Aceh, DK3, dan Kantor Lingkungan
Hidup (KLH) Banda Aceh.
Dalam sambutan tertulisnya yang
disampaikan oleh Asisten Keistimewaan
Ekonomi dan Pembangunan Setdako
Banda Aceh Gusmeri, Plt Wali Kota Banda
Aceh Hasanuddin menyebutkan generasi
muda termasuk pelajar merupakan sumber
insani yang tiada taranya bagi pelestarian
lingkungan.
“Untuk itu perlu ditanamkan secara
dini kepada mereka tentang perlunya
menjaga, melestarikan dan memperbaiki
kualitas lingkungan. Institusi sekolah
juga diharapkan dapat menjadi contoh
dan teladan bagi masyarakat luas tentang
wawasan lingkungan. Untuk itu, diperlukan
penataan lingkungan sekolah yang sehat,
indah, bersih, hijau dan tertata rapi.
Kondisi lingkungan yang demikian,
sebutnya, dapat membuat lingkungan
sekolah menjadi nyaman serta tercipta
suasana yang kondusif dalam proses
belajar mengajar sehingga kualitas sekolah
dapat ditingkatkan.
Menurutnya, Pemerintah Kota Banda Aceh
melalui dinas terkait, terus berupaya men -
ciptakan lingkungan hijau, ber sih dan sehat di
Kota Banda Aceh. “Program-program kegiatan
yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian
lingkungan ter masuk untuk menciptakan
sekolah berwa wasan lingkungan, kini telah
menjadi agenda rutin pemerintah.”
“Sekolah berwawasan lingkungan ti dak
hanya merupakan sekolah yang hi jau, nyaman,
sehat dan bersih, tetapi lingkungan sekolah
juga berfungsi sebagai laboratorium, memiliki
nilai estetika, nilai ekonomis, sekolah yang
ramah terhadap lingkungan serta sekolah yang
mendukung pelestarian dan penyelamatan
lingkungan hidup,” katanya.
Mengakhiri sambutan wali kota, Gusmeri
ber harap melalui kegiatan sosialisasi ini, akan
semakin banyak masyarakat yang sadar bah wa
pengelolaan lingkungan hi dup harus di mulai
sejak dini, dan dilakukan secara terus menerus
hingga akhirnya setiap makhluk hidup
dapat merasakan kualitas lingkungan yang
sehat.
“Lingkungan yang sehat, nyaman, damai
adalah hak semua insan, baik manusia
maupun makhluk hidup lainnya. Kita
sebagai manusia dengan kelebihan akalnya
juga harus menyadari bahwa mengelola
lingkungan merupakan kewajiban umat
manusia yang berakal sehat,” pungkasnya.
Turut hadir pada acara pembukaan tadi
antara lain Kepala KLH Banda Aceh Edisah
Putra, perwakilan dari Bapedal Aceh,
BPOM Aceh, DK3 dan para kepala sekolah
dan pimpinan dayah serta sejumlah tamu
undangan lainnya. Hafid Junaidi