Warta Banda Aceh EDISI XI 2016

More documents

Recommendations

Info

4 LAPORAN UTAMA | Edisi XI 2016 Jadi kalau dikatakan Pilkada tidak menghambat, menghalangi atau menunda kerja berkaitan dengan sanitasi ini layak diapresiasi. dan kita memang berharap agar jangan sampai ganti kepala daerah komitmen sanitasi ini tidak diteruskan kembali Foto: Dok Humas Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyampaikan kata sambutan di sela-sela pembukaan kegiatan City Sanitation Summit (CSS) XVI AKKOPSI di AAC Dayan Dawood, Unsyiah, Banda Aceh, Kamis (24/11). Sanitasi Berbasis Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani optimis citacita pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 20015-2019 untuk target universal access 100 persen air bersih dan sanitasi pada akhir tahun 2019 mendatang bisa tercapai. Hal demikian disampaikan Puan saat membuka kegiatan City Sanitation Summit (CSS) XVI AKKOPSI di AAC Dayan Dawood, Unsyiah, Banda Aceh, Kamis (24/11). CSS XVI turut dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono serta puluhan kepala daerah anggota AKKOPSI seperti Walikota Bandung Ridwan Kamil dan Walikota Bogor Bima Arya. Puan menyebutkan, ketersediaan air minum yang layak dan sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah guna membangun masyarakat Indonesia yang sehat. Gerakan ini kata Puan didukung 20 Kementrian dan Lembaga, sehingga tidak lagi hanya menjadi tanggungjawab dari kementrian PUPR semata. “Tadinya sanitasi ini hanya tanggungjawab PUPR, namun hari ini telah disinergikan dengan 20 kementrian dan lembaga,”ujarnya. Masyarakat Kota Banda Aceh Menurut Puan, kondisi masyarakat Indonesia yang sehat dapat meningkatkan produktivitas dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, namun kenyataannya kata Puan, saat ini akses air minum d Indonesia baru tercapai 37 persen dan akses sanitasi layak baru 47 persen. “Lalu apa yang harus kita lakukan?, ini menjadi tanggungjawab bersama, bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat saja, namun provinsi dan kabupaten/kota,”tambahnya. Tak lupa, Puan mengapresiasi sejumlah kepala daerah yang ikut Pilkada serentak tahun 2017 nanti, namun harapnya tetap fokus untuk mengurus persoalan sanitasi dan air minum di daerahnya masing-masing. Ia berharap agar program sanitasi dan akses air minum agar dapat diperluas sehingga dapat menjangkau wilayah penduduk, wilayah pedesaan, wilayah nelayan dan daerah tertinggal lainya. “Jadi kalau dikatakan Pilkada tidak menghambat, menghalangi atau menunda kerja berkaitan dengan sanitasi ini layak diapresiasi. dan kita memang berharap agar jangan sampai ganti kepala daerah komitmen sanitasi ini tidak diteruskan kembali,” lanjutnya. Pada kesempatan itu Puan juga meng ingatkan bahwasanya untuk program kegiatan air minum dan sanitasi layak selain dilakukan oleh kementrian PUPR, juga dapat dilakukan dengan pem bangunan berbasis masyarakat dengan dana APBDES. Akses Sanitasi Banda Aceh 97 Persen Sementara itu Plt Walikota Banda Aceh Ir. Hasanuddin, M.Si mengakui bahwasanya perbaikan sanitasi merupakan bagian dari agenda penting dunia saat ini dan merupakan salah satu tujuan utama dalam sasaran pembangunan berkelanjutan. “Sanitasi yang layak merupakan kebutuhan dasar yang berdampak secara luas terhadap peningkatan kualitas hi dup masyarakat khu susnya bidang kese hatan,” ujarnya. Banda Aceh sendiri, diakui Hasanuddin sangat perduli terhadap pengembangan sani tasi. Komitmen tersebut, lanjutnya, ditun jukkan diantaranya melalui pengem bangan Buku Putih Sanitasi yang diintegrasikan dengan dokumen pe rencanaan perkotaan lainnya. Sebagai hasilnya, saat ini tercatat bahwa rasio rumah tinggal yang berakses sanitasi di Banda Aceh saat ini adalah 97%, dengan cakupan pelayanan sampah sebesar 88%, dan cakupan layanan air bersih sebesar 88%. Sementara itu pada sektor drainase, Banda Aceh sudah memiliki sistem yang sebagian besar sudah tertutup, sepanjang 186 KM lebih, terbagi dalam 8 zona dan terbukti cukup efektif mengatasi permasalahan banjir dan genangan pada musim hujan. Selain itu pemerintah juga sudah membangun 9 rumah pompa dan 129 pintu air. Selain itu, kata Hasanuddin, berbagai pendekatan pemeliharaan dan perlindungan lingkungan juga terus digalakkan di berbagai kesempatan. Mulai dari program peningkatan Ruang Terbuka Hijau yang saat ini mencapai 809,7 Hektar dari target sebesar 928 Hektar, hingga upaya peningkatan keter libatan dan partisipasi masyarakat melalui berbagai komunitas hijau. “Kami menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk perbaikan kualitas sanitasi di Kota Banda Aceh. Baik dalam bidang layanan air bersih, pengelolaan air limbah, maupun persampahan,” lanjutnya. Hasanuddin menyebutkan, dukungan dari berbagai pihak khususnya dari AKKOPSI akan sangat berharga bagi upaya tersebut, sehingga sesuai dengan target pembangunan maka pada tahun 2019 diharapkan 100%masyarakat Kota Banda Aceh mempunyai akses terhadap sanitasi. “Melalui kegiatan CSS ini kami ju ga merekomendasikan peningkatan berbagai program partisipasi masyarakat di dalam upaya pencapaian universal akses,”tambahnya. Menurutnya, masyarakat sebagai aktor utama yang terlibat secara langsung dalam proses ini, harus benar-benar me mahami pentingnya sanitasi dan dampaknya bagi kualitas hidup mereka. Sehingga perilaku dan kebiasaan yang cinta dan perduli sanitasi dapat benar-benar tertanam dalam jiwa masyarakat kita. Sementara itu Ketua Umum Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) M Rizal Effendi menitip pesan kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani untuk disampaikan ke Presiden RI Joko Widodo agar tidak memangkas anggaran untuk sanitasi. “Kita tahu keuangan negara sedang sulit, tapi kita tetap meminta kepada Presiden Jokowi agar alokasi anggaran untuk sanitasi tidak dipangkas,” pinta Rizal Effendi yang juga menjabat sebagai Walikota Balikpapan. Selain itu, ia juga mengungkapkan pihaknya terus mengupayakan dan mendorong lahirnya revisi atas Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi. “Harapan kami, semoga Perpres tersebut dapat segera ditandatangani sehingga bebe rapa revisi atas landasan hukum dan aspek kelembagaan melalui Pokja AMPL Nasional dapat dioptimalkan.” sebutnya. Abi Qanita
| Edisi XI 2016 LAPORAN UTAMA 5 Foto Dok Humas Plt Walikota Banda Aceh Ir. Hasanuddin, M.Si memberi sambutan disela-sela pembukaan kegiatan City Sanitation Summit (CSS) XVI AKKOPSI di AAC Dayan Dawood, Unsyiah, Banda Aceh, Kamis (24/11). Ketum AKKOPSI: Kita Perlu Belajar dari Banda Aceh Ketua Umum Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) M Rizal Efendi mengapresiasi Pemerintah Kota Banda Aceh yang dinilai mampu me nyelenggarakan event berskala nasional dalam suasana aman dan damai. Kita semua perlu belajar dari Banda Aceh yang penuh damai ini. Walaupun bertepatan dengan masa kampanye Pilkada, namun suasana kotanya begitu adem. Beda dengan sejumlah daerah lain yang cenderung situasinya memanas menjelang Pilkada”. Tak ketinggalan, ia mengajak setiap kandidat kepala daerah untuk ikut mengangkat sanitasi sebagai isu strategis dalam kampanye Pilkada. Hal tersebut diungkapkan Rizal yang juga menjabat sebagai Wali Kota Balikpapan ini dalam sambutannya pada acara welcome dinner peserta City Sanitation Summit (CSS) XVI AKKOPSI di halaman Balai Kota Banda Aceh, Rabu (23/11). “Atas nama seluruh anggota AKKOPSI, saya mengucapkan terima kasih kepada Pemko Banda Aceh atas penyambutan yang meriah malam ini, dan kulinernya juga luar biasa. Kami sangat bahagia dapat hadir ke Banda Aceh -sebuah kota tua yang penuh sejarah dan religius,” ungkap Rizal yang mengaku baru pertama kali datang ke Banda Aceh ini. Pada kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi jumlah daerah anggota AKKOPSI yang terus bertambah. “Total su dah ada 467 kabupaten/kota yang bergabung. Ideal nya seluruh daerah di Indonesia ikut serta dalam keanggotaan AKKOPSI, guna membangun semangat bersama untuk menyukseskan capaian universal akses pada 2019 nanti,” ungakapnya lagi. Sebelumnya di tempat yang sama, Plt Wali Kota Banda Aceh Hasanuddin menyampaikan pihaknya merasa terhor mat atas kepercayaan yang diberikan ke pada Banda Aceh untuk menjadi tuan rumah CSS XVI AKKOPSI. “Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, sehingga AKKOPSI sebagai wadah bagi kabupaten/ kota yang perduli sanitasi, dapat berkontribusi secara optimal terhadap gerakan percepatan pewujudan Universal Akses di seluruh Indonesia.” Ia berharap, selain mengikuti rangkaian kegiatan CSS, delegasi dari seluruh Indonesia dapat pula meluangkan waktu menikmati keindahan dan keunikan Kota Banda Aceh. Ia pun menyebutkan banyak destinasi wisata bersejarah yang dapat dikunjungi, seperti Museum Tsunami, Kapal PLTD Apung, Mesjid Raya Baiturrahman, Peucut Kherkoff, hingga Taman Putroe Phang. “Selain itu, Aceh juga dikenal dengan kulinernya yang khas. Jangan lupa pula untuk singgah di salah satu warung kopi dan menikmati kopi Aceh.” Katanya. Hafid Junaidi Komitmen Bersama AKKOPSI Pelaksanaan kegiatan City Sani tation Summit (CSS) XVI AKKOPSI di Kota Banda Aceh menghasilkan se jumlah kesepakatan, diantaranya adalah Dek larasi para kepala daerah, khususnya anggota AKKOPSI terhadap komitmen untuk memenuhi target universal ac cess sanitasi pada akhir tahun 2019. Komitmen tersebut dibacakan Ketua DPP AKKOPSI bidang advokasi, Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal, SE pada kegiatan City Sanitation Summit (CSS) XVI AKKOPSI di AAC Dayan Dawood Unsyiah Banda Aceh, Kamis, 24 November 2016. Deklarasi Banda Aceh Tahun 2016 Kami seluruh bupati dan walikota ang gota Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) telah me nyadari arti penting sanitasi bagi pe ningkatan kesehatan, perekonomian dan produktivitas, lingkungan hidup, maupun untuk estetika ruang di daerah. Untuk mewujudkan kondisi sanitasi ideal, sekaligus untuk memenuhi target universal access sanitasi pada akhir tahun 2019 di masing-masing kabupaten/kota, maka kami para kepala daerah anggota AKKOPSI berkomitmen untuk : 1. Melakukan secara langsung koordinasi dan monitoring rutin berkala terhadap progress pembangunan sanitasi di kabupaten/kota masingmasing secara terpadu, terukur dan sesuai strategi sanitasi kabupaten/ kota (SSK). 2. Membentuk dan menerapkan kebijakan daerah tentang gerakan sanitasi terpadu untuk memastikan terciptanya situasi yang kondusif bagi pembangunan sanitasi terutama dalam upaya mewujudkan sinergi lintas SKPD dan Non- SKPD, termasuk TNI, swasta, tokoh organisasi, tokoh keagamaan serta pihak swasta untuk kesuksesan pembangunan sanitasi di daerah. 3. Setidak-tidaknya mewujudkan stop prilaku Buanga Air Besar Sem barangan (BABS) dalam ku run waktu 2016-2019, sekaligus meningkatkan kualitas dan peran regulator serta ope rator layanan air limbah. 4. Meningkatkan kinerja dan sinergitas regulator dan operator dalam upaya keterpaduan program pengurangan sampah dari sumbernya, men do rong pembentukan dan menjaga keberlangsungan siklus bisnis persampahan di daerah. 5. Mengarusutamakan pembangunan sanitasi dalam pembangunan desa maupun dalam pengalokasian dana desa, dan memfasilitasi pelak sanaan Fatwa MUI Pusat dalam pemenfaatan dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf produktif untuk penyediaan akses sanitasi bagi masyarakat yang kurang mampu. 6. Mendorong secara aktif pem bentukan kebijakan nasional yang terkait dengan SOTK daerah, yang dapat mendukkung terjadinya percepatan penyediaan layanan sanitasi, maupun kebijakan nasional yang terkait dengan alokasi APBN serta hibah dari mitra pembangunan bagi percepatan penyediaan layanan sanitasi di daerah. Komitmen diatas akan dijalankan di daerah dengan penuh disiplin dan kesa daran tinggi sebagai penge jewahantahan layanan dasar yang sudah men jadi ke wajiban kabupaten/kota kepada selu ruh masyarakatnya. Banda Aceh, 24 November 2016 Tertanda Bupati/Walikota Anggota AKKOPSI Penghargaan Sanipura Award Menteri Koordinator PMK Puan Maharani menyerahkan penghargaan Sani pura award kepada Walikota Banda Aceh dan Sembilan walikota dan bupati anggota Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI). Puan berharap kepada Menteri PU PR Basuki Hadimujono yang juga hadir pada kegiatan tersebut agar memberikan program dan alat-alat berat kepada daerah yang sudah menerima Sanipura Award sehingga mendukung daerah tersebut dalam menigkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga lebih produktif. ADAPUN KESEPULUH DAERAH YANG MENERIMA SANIPURA AWARD 2016 MASING-MASING: 1. Walikota Banda Aceh, atas inovasi dalam keberlanjutan penanganan sanitasi, 2. Walikota Bogor, atas pengelolaan database sanitasi, 3. Walikota Makassar atas innovasi dalam keberlanjutan penanganan sanitasi, 4. Walikota Balikpapan atas innovasi keberlanjutan penanganan sanitasi, 5. Bupati Gunung Kidul atas pencapaian dalam implementasi perencanaan sanitasi, 6. Bupati Magetan atas capaian implementasi sanitasi total berbasis masyarakat, 7. Bupati Sleman atas innovasi keberlanjutan pengelolaan layanan sanitasis berbasis masyarakat. 8. Bupati Muara Enim atas innovasi pengelolaan database sanitasi, 9. Bupati Ngawi atas capaian implementasi sanitasi berbasis masyarakat, 10. Walikota Surabaya atas capaian dalam implementasi sektor sanitasi.
Page 1 and 2: Banda Aceh Model Kota Madani Edisi
Page 3: | Edisi XI 2016 INFO KOTA 3 KIP Kot
Page 7 and 8: | Edisi XI 2016 LAPORAN KHUSUS 7 De

Warta Banda Aceh EDISI XI 2016

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?