Warta Banda Aceh EDISI X 2016

More documents

Recommendations

Info

2 SALAM REDAKSI | Edisi X 2016 Damai Itu Saling Menjaga Pilkada damai merupakan impian dan harapan kita bersama. Sebagai masyarakat yang maju tentu tidak menginginkan terjadi gesekan dengan sesama ketika pesta demokrasi berlangsung, baik prapilkada maupun pascapilkada. Kita harus memahami tujuan utama dari pelaksanaan Pilkada adalah untuk memilih dan terpilih pemimpin yang baik. Oleh sebab itu, tentu harus melalui proses yang baik pula. Hindari saling menghujat sesama tim sukses. Apalagi sampai terlibat kepada kekerasan. Tentu semua itu sangat tidak diinginkan oleh semua pihak. Mari kita tunjukkan kualitas calon pemimpin idola kita masing-masing, dengan tidak menjelekkan idola calon orang lain. Orang yang cerdas memiliki sejuta cara untuk memperkenal calonnya ke publik. Apalagi masyarakat Kota Banda Aceh umum nya sudah cerdas. Tanpa saling menjelekkan, mereka ten tu mampu menilai siapa pemimpin ter baik versi mereka. Mari kita saling menjaga ketertiban dan keamanan. Jangan sampai gara-gara Pilkada silaturrahim kita menjadi rusak. Jangan sampai gara-gara Pilkada tidak terlihat lagi duduk minum kopi semeja. Dan yang paling penting, nanti hari H Pilkada mari semua yang sudah punya hak memilih untuk mendatangi bilik pemugutan suara. Kenali baik-baik calon pemimpin yang akan dipilih. Jangan gara-gara salah pilih sehari bisa menyesal lima tahun ke depan.[] Opini Pilkada Damai untuk Banda Aceh Oleh: Hasanuddin Yusuf Adan Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh Kota Banda Aceh yang selama ini oleh walikotanya Illiza Sa’aduddin Djamal sering menggelarnya sebagai model kota madani memang menjadi tolok ukur bagi daerah tingkat dua lain berkenaan dengan keseriusan pelaksanaan syari’at Islam dan pembangunan kota yang sangat fundamental, sehingga walikotanya mendapatkan penghargaan keberhasilan memimpin dari presiden Republik Indonesia (RI) berkali-kali. Prestasi tersebut tidaklah mudah diperoleh tanpa ada usaha dan kerja nyata sehingga membuahkan hasil yang menyenangkan mata. Di balik kesuksesan tersebut pemimpin kota termegah di Aceh tersebut dihadapkan dengan tanggung jawab mempertahankannya yang melebihi tanggung jawab memperolehnya. Untuk memperoleh gelar sesuatu untuk sebuah wilayah tidaklah membebankan kita, namun untuk mempertahankan sesuatu yang sudah diraih itu sangatlah amat payah dan susah. Dengan demikian kedamaian dan kesejahteraan masyarakat bisa saja terusik manakala pertahanan kekuatan intelektualitas pemimpin tidak selaras dengan rakyat yang dipimpinnya. Untuk itulah bermimpi agar mampu mengawal pilkada yang damai di Aceh bukanlah persoalan mudah karena ia harus berhadapan dengan rival yang berupaya keras ingin menggantikan posisi nomor satu di dalam wilayah kekuasaannya. Pertarungan perebutan kekuasaan semisal itu sering berhadapan antara satu dengan lain kandidat dalam ranah yang menjurus kepada kriminal. Ketika itu Pilkada damai dapat terancam oleh prilaku upnormal dari sesuatu usaha para kandidat atau timses dan pendukungnya. Hanya sifat sabar, dan dewasalah yang dapat menormalkan situasi sehingga wacana pilkada damai itu tidak terusik dan tidak terganggu. KEHARUSAN BERPARTISIPASI Untuk mewujudkan Pilkada damai di ibu kota Aceh yang bernama Banda Aceh itu haruslah terlibat semua komponen masyarakat dalam usaha tersebut. Peran masyarakat sangat diperlukan mulai dari masyarakat awam, masyarakat terdidik, pihak kepolisian, tentera negara, para guru dan dosen, pengusaha, para pemuda, kaum tani, nelayan, dan buruh serta yang lainnya. Partisipasi damai semua golongan masyarakat tersebut dalam mensukseskan pilkada damai sangat menentukan keberhasilan Pilkada damai di kota Banda Aceh. Partisipasi paling urgen yang mesti wujud dalam upaya mewujudkan Pilkada damai di sini adalah keterlibatan kaum intelektual, para ulama, dan tokoh adat yang memberikan wacana kesuksesan dan kedamaian pelaksanaan pilka da di zaman lampau. Keterlibatan mereka semua menjadi ru jukan bagi masyarakat awam dan terkadang boleh jadi ia akan menjadikan panutan masyarakat awam ketika kesusksesan Pilkada damai telah terjadi. Keharusan berpartisipasi segenap komponen masyarakat dalam wilayah kota Banda betulbetul menjadi tolok ukur keberhasilan pilkada damai. Dengan ketentuan partisipasi yang diberikan itu mesti menjurus kearah lahirnya problem solving bagi warga kota khususnya dalam menangani pilkada dan mengembangkan kehidupan kota pasca Pilkada. Bentuk-bentuk partisipasi yang harus diberikan warga kota untuk mewujudkan pilkada damai adalah: pertama, semua warga kota harus turun ke TPS-TPS pada hari H untuk memberikan suara terhadap salah satu calon pememimpin mereka; kedua, tidak mengamalkan money politics dalam suasana pilkada; ketiga adalah tidak berlaku curang dalam pelaksanaan Pilkada, baik yang dimulai oleh pasangan kandidat maupun yang diprakarsai oleh tim suksesnya di lapangan; keempat, semua pihak harus bersabar manakala keberuntungan belum memihak kepada kita dalam dan sesudah selesainya Pilkada; kelima, semua warga kota memilih salah satu pasangan calon pemimpin mereka adalah berdasarkan tuntutan agama bukan karena anjuran dan pengaruh pihak manapun jua yang tidak berada dalam bingkai agama yang benar yakni Islam. Dengan menjaga lima rambu-rambu di atas insya Allah Pilkada untuk kota Banda Aceh akan berlangsung damai. Dengan demikian kehidupan bangsa tidak terganggu sehingga mereka mudah untuk mencari nafkah hidup. Sebaliknya kalau praktik Pilkada di Banda Aceh mirip dengan Pilkada di kawasan perkampungan yang tidak ketat dijaga polisi maka macammacam boleh terjadi sehingga terkadang dapat menjejaskan hidup dan kehidupan anak bangsa. Tiada jalan lain untuk mensejahterakan anak bangsa melainkan semua pihak meninggalkan kebiasaan lama yang buruk, menyusahkan rakyat, dan merugikan tanah air dan bangsa. MASYARAKAT MADANI DAN PIL KADA DAMAI Seandainya warga kota Banda Aceh sudah ter golong kedalam masyarakat madani dari awalawal lagi maka untuk mewujudkan Pilkada damai di sini tidaklah merepotkan. Namun karena masyarakat madani yang sebenarnya belum lagi wujud di Banda Aceh, maka di situlah terletak persoalan besar dalam menghadirkan pilkada damai di sini. Selama ini penguasa Banda Aceh serius menggembar gemborkan Banda Aceh sebagai model kota madani, namun konsep dan rule model kota madani belum disentuh sedikitpun sehingga orang-orang ada yang suka mengucapkan Banda Aceh sebagai kota madani namun tidak ada tolok ukurnya. Ketimbang kota yang dimadanikan jauh lebih penting masyarakat kota itu sendiri yang mesti madani sehingga bergelar masyarakat madani. Nilai lebihnya kalau warga kota sebagai penghuni kota madani sudah ta’at dan tunduk patuh kepada Allah dan RasulNya sepenuhnya. Konsep kota madani dengan konsep masyarakat madani sangatlah berbeda, kalau kota madani yang ditonjolkan maka wajah kotalah yang kelihatan ceria dengan berbagai perhiasan pembangunan dalam berbagai bentuk dan modelnya, namun kesejahteraan, ketenangan, kematangan, dan kelayakan hidup warga belum tentu terealisasi di sana. Namun kalau masyarakat madani yang ditonjolkan sebagai tolok ukur menuju Pilkada damai maka besar kemungkinan aroma wacana kota madani dapat direpresentasikan oleh keta’atan masyarakat madani untuk kota madani. Ketika masyarakat madani sudah mendominasi sebuah kota yang diberi gelar model kota madani, pada masa itulah kota tersebut menjadi kota madani dikarenakan ulah dan prilaku masyarakatnya yang duluan menjadi masyarakat madani. Oleh karenanya apabila dihadapkan kepada dua pilihan antara kota madani dengan masyarakat kamdani maka kita mestilah memilih masyarakat madani, karena kalau masyarakat madani yang kita pilih besar kemungkinan kota madani akan segera wujud oleh prilaku masyarakat madani. Namun sebaliknya kalau yang kita pilih itu adalah kota madani maka kota tersebut tidak lebih seperti seorang dara yang dipoles dan diberi dandanan sesuai dengan selera pendandan itu sendiri sehingga hilang marwah asasinya. Satu lagi poin esensil adalah apabila kota madani yang dikedepankan untuk satu Pilkada damai maka boleh jadi pilkada itu tidak akan berlangsung damai karena penghuni kota madani tersebut belum lagi menjadi masyarakat madani yang sebenarnya. Namun sebaliknya, kalau upaya mewujudkan Pilkada damai untuk kota Banda Aceh menghandalkan masyarakat madani maka besar kemungkinan Pilkada itu akan berlangsung damai. Itu semua sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh eksisstensi masyarakat madani yang bersifat dinamis, aktif, agresif, konstruktif, ekspansif, dan konprehensif. Konsep tersebut masuk ke dalam wacana komparatif antara kota madani dengan masyarakat madani. Kota madani sering dilambangkan dengan kebersihan dan kerapian kota, baik dari sisi pandang pengaturan komponen-komponen masyarakat dalam kota maupun tata letak bangunan dalam kota yang semua itu bersifat statis dan tidak berdaya untuk menggerakkan kemajuan kota kalau tidak dimulai oleh warga kota. Sementara masyarakat madani adalah masyarakat kota yang tunduk patuh kepada seluruh ketentuan Allah dalam berbagai dimensi kehidupan termasuk pilkada damai dan dapat mewarnai kesejahteraan dan kehidupan kota. Masyarakat semacam itulah yang memiliki potensi dapat mewujudkan pilkada damai bagi kota Banda Aceh karena mereka terikat dengan ketentuan tuhan dan tunduk patuh kepadanya. Karena itulah untuk mewujudkan ketenangan, ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan berbangasa dan bernegara mestilah dimulai dari kesiapan warga kota bukan keindahan kota semata. Kota itu akan sempurna manakala warganya sudah sempurna, tapi warga kota belum tentu sempurna walaupun kota sudah duluan sempurna. Kota tidak akan pernah mampu mewujudkan Pilkada damai sampai kapanpun, dalam bentuk apapun, dan dimanapun karena kota itu bersifat pasif. Namun masyarakat sesuatu kota itulah yang menjadi motor untuk mewujudkan pilkada damai karena masyarakat itu bersifat aktif dan dinamis. Oleh karenanya untuk mewujudkan pilkada damai di kota Banda Aceh maka haruslah masyarakat madani yang menjadi motornya, bukan kota madani.[] REDAKSI PENERBIT Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh | PEMBINA Walikota Banda Aceh - Wakil Walikota Banda Aceh PENANGGUNG JAWAB Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh | PENGARAH M. Nurdin, S.Sos | PEMIMPIN REDAKSI Wirzaini Usman Al-Mutiarai | REDAKTUR PELAKSANA Evi Marlina | RADAKTUR Mahdi Andela - Hayatullah Pasee | KONSULTASI HUKUM Mukhlis, SH | REPORTER Hafid Junaidi- Afrizal Meukek - Abi Qanita | STAF REDAKSI Musfa Gustiawaty, S.Sos - Syamsul Bahri, Yudhi Risman | FOTOGRAFER Irwansyah Putra S.Sos - Surya Mardiansyah-Tuwahed Lambada - Kikin | LAYOUTER Mulyadi | Diterbitkan berdasarkan keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 55 Tahun 2011, Tanggal 28 Februari 2011 Redaksi menerima tulisan berupa opini dan surat pembaca, sesuai dengan misi Warta Banda Aceh, kirimkan beserta foto copy tanda pengenal ke alamat redaksi: Bagian Humas Kota Banda Aceh, Jalan T. Abu Lam U No 07, Banda Aceh. Email: bna.warta@gmail.com
| Edisi X 2016 INFO KOTA 3 Presiden Dijadwalkan Buka Kegiatan City Sanitation Summit Ir. Syukri, M.Sc Ketua Sekretariat City Sanitation Summit (CSS) XVI sudah berjumlah 449 anggota,”lanjutnya. Menurut Syukri, pada hari terakhir kegiatan juga akan dilakukan city tour bagi tamu-tamu yang datang ke kota Banda Aceh, dengan mengunjungi lokasi-lokasi bersejarah seperti peninggalan tsunami dan tempattempat bersejarah di Banda Aceh. “Dengan datangnya tamu ini kita harap kan bisa berdampak bagi perekonomian masyarakat kita di sini, karena kalau setiap daerah yang datang empat orang saja, artinya akan lebih seribu orang yang datang ke Banda Aceh,”lanjutnya. Ia berharap banyak pelajaran yang bisa diambil oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dari Pertemuan AKKOPSI nanti, khususnya dari daerah-daerah yang sudah cukup berhasil mengelola sanitasinya. Sebelumnya Konsultan Ahli Bappenas Ahmad Syarif, menyebutkan AKKOPSI dibentuk pada 2009 lalu oleh enam Walikota di Solo. Pemerkarsanya adalah Presiden Jokowi sendiri yang saat itu masih menjabat sebagai Walikota Solo. Tujuannya untuk meningkatkan kepedulian dari para walikota/bupati dalam mendukung kondisi layanan sanitasi yang lebih baik. “Jadi sekarang sudah ada 444 Kabupaten/ kota anggota AKKOPSI memiliki komitmen yang tinggi terhadap penyediaan sanitasi yang layak dan telah pula memiliki dokumen strategi sanitasi di daerahnya masingmasing. Dokumen juga sejalan dengan program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman nasional,” katanya. Ia menambahkan, pada acara CSS nantinya juga akan dideklarasikan komitmen bersama para walikota untuk efektifitas pelaksanaan strategi sanitasi dan juga implementasi di lapangan. “Dari hasil evaluasi pemerintah, universal akses hingga 2015 sudah tercapai 62 persen. Artinya dalam lima tahun ke depan kita harus mencapai 38 persen lagi, baik infrastrukturnya maupun layanan akses kepada masyarakat. Perjuangan ini berat tapi kita tetap optimis, dan tentu membutuhkan mobilisasi berbagai sumber-sumber pendanaan, penguat an kelembagaan, dan aspek-aspek pendukung lainnya,” kata Ahmad Syarif. Abi Qanita Presiden RI Joko Widodo bersama empat Menteri kabinetnya dijadwalkan akan menghadiri acara City Sanitation Summit (CSS) XVI, Asosiasi Kabupaten/ Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) VIII yang digelar di Kota Banda Aceh pada 23 - 25 November 2016. Keempat menteri yang dijadwalkan hadir masing-masing Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri PUPR, dan Menteri Kepala Bapppenas, selain itu sebanyak 444 kepala daerah dari kabupaten kota anggota AKKOPSI dari seluruh Indonesia juga diundang untuk hadir. Ketua Sekretariat City Sanitation Summit (CSS) XVI, Ir. Syukri, M.Sc mengatakan kegiatan puncak akan berlangsung pada 24 November 2016 di gedung AAC Dayan Dawood Darussalam Banda Aceh. Kegiatan ini direncanakan dibuka langsung oleh Presiden Jokowi yang juga akan bertindak sebagai keynote speaker pada kegiatan yang mengambil tema “Optimalisasi gerakan AKKOPSI untuk pencapaian target universal akses sanitasi dan air minum Indonesia tahun 2019”. “Nanti juga akan ada talkshownya dengan pemateri dengan Dirjen-dirjen dari empat Kementrian tersebut, kemudian ada juga pemateri dari empat kepala daerah terpilih untuk berbagai pengalaman,”ujarnya. Syukri menyebutkan, pada kegiatan itu juga akan diumumkan masuknya lima daerah baru sebagai anggota AKKOPSI yang akan dibacakan langsung oleh ketua Seknas AKKOPSI pusat. “Jadi sekarang anggota AKKOPSI sebanyak 444, dengan bertambahnya lima anggota baru maka kita Plt Walikota Banda Aceh Tandatangani Kesepakatan Kerjasama Pemberantasan Korupsi Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Banda Aceh Hasanuddin menandatangani kesepakatan (MoU) kerjasama jaringan lintas daerah untuk memberantas korupsi dengan penerapan Sistem Pelayanan Perijinan Terpadu (SIPPADU) secara online dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, jawa Timur yang difasilitasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain SIPPADU yang ditandatangani di Pendopo Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Pemerintah Kota Banda Aceh juga manandatangi kesepakatan dengan Pemerintah Kota Surabaya tentang penggunaan aplikasi e-goverment. “SIPPADU online dan e-goverment menjadi implementasi dalam pencegahan korupsi, dua aplikasi ini akan segera kita terapkan di Kota Banda Aceh sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Plt Walikota Banda Aceh di Sidoarjo, Selasa. Selain Kota Banda Aceh, sebanyak tiga Gubernur dan 26 Bupati serta Walikota juga ikut serta menandatangai Penandatangan kesepakatan bersama Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Bupati Sidoarjo Saifu llah yang juga disaksikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Plt Walikota Banda Aceh Hasanuddin seusai penandatangan kerjasama jaringan lintas daerah juga mengatakan SIPPADU yang telah diterapkan Pemkab Sidoarjo dan e-goverment oleh Pemkot Surabaya telah menjadi rujukan pemerindah Daerah lain di seluruh Indonesia dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. “Penandatangan nota kesepahaman penerapan SIPPADU dan e-goverment merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi dengan membangun sistem berbasis elektronik yang transparan sehingga dapat mengurangi keinginan untuk melanggar berkorupsi,” kata Hasanuddin. Ia juga mengatakan Pemkot Banda Aceh akan segera mengirim staf untuk mengikuti pelattiha penggunaan aplikasi SIPPADU dan e-goverment. Sistem Pelayanan Perijinan Terpadu (SIPPADU) Kabupaten Sidoarjo patut dibanggakan. Pasalnya menjadi salah satu best practice (praktek terbaik) dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik. Bahkan program ini dijadikan ”tem plate” upaya berbagi Sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan ba gi daerah lain. Upaya berbagi sistem dengan daerah lain itu langsung inisiasi dari komisi pemberantasan korupsi (KPK). Sementara e-goverment merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. E-goverment adalah penggunaan tek nologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan yang juga dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Humas Kota Banda Aceh Motivasi Positif Membawa Optimis Oleh: Riza Mulia S. Aw JADILAH kita pribadi yang senantiasa mengatur jalannya pikiran baik, tak sembarang menilai dan berpandangan buruk terhadap sesuatu. Walau terkadang yang mengundang dugaan adalah buruk, tentu saja perlu kehati-hatian, jauh sebelum tersengat oleh pikiran buruk, apalagi dihuni sampah pikiran yang menyelewengkan perilaku. Melatih dan membentuk pola pikir yang baik, lagi bijak tak serta merta terjadi begitu saja, tanpa kita asah melalui hal-hal kecil yang kita sikapi ragam hal dalam kehidupan sehari-hari. Ya, harus bermula dari hal-hal kecil, seperti memenuhi janji baik terhadap diri sendiri, sampai membangun persahabatan, dan menyikapi ragam hal di tengah-tengah perbedaan. Karena, sesuatu yang dipandang dari sudut pandang negatif akan menjadikan buruk. Sepositif apapun itu, sama halnya, sesuatu yang dipandang dari sudut pandang positif akan menjadikan baik. Terhadap hal-hal kecil tatkala tak mampu dilerai dan diselesaikan dengan cara baik-baik dikhawatirkan merembes kepada persoalan besar yang kian serius. Bukankah sering yang menanggapi pola perilaku adalah pikiran. Pikiran akan mengonsep sudut pandang yang tak jarang merucut kepada keyakinan hati. Sekira kita tidak meneguhi diri untuk tetap berhati-hati atau waspada tentu saja akan mudah terseret oleh pengaruh perilaku yang mengacaukan. Setidaknya ada dua faktor terpenting yang baik kita barengi untuk menguatkan jalannya pikiran positif. Pertama, berprasangka baik kepada Allah SWT. Tidaklah Allah menterjadikan segala sesuatu melainkan menjadikan kita ujian sekaligus hikmah. Jalan prasangka baik akan mengoptimiskan kita jauh dari kesedihan, galau, apalagi putus asa. Namun, sekira saja cara penyikapannya adalah buruk tentu hampir tidak terbaca meskipun di sebalik ujian adalah hidangan hikmah. Kedua, menyadari buruk dari dampak berpikir negatif. Meski yang terjadi adalah hal baik, dengan munculnya pikiran negatif pasti terkaitkan keburukan-keburukan. Atas dasar karena berpikir buruk sama sekali tidak mendamaikan perasaan, maka sangat patut dijauhi dan dihindari sama sekali. Bahayanya, berpikir negatif akan mewarnai perasaan, lalu beraksi kepada perilaku yang juga negatif. Ujung berbagi pada kesempatan ini tidaklah optimisme bertahan melainkan pikiran positif selalu menyertai. Demi menjaga tetap utuhnya semangat mari kita membangun diri yang positif. Menjaga tutur lisan, mengawal pikiran sampai mampu menjadikan kelakuan adalah teladan baik bagi sesama. [Nobel]
Page 1: Banda Aceh Model Kota Madani Edisi
Page 5 and 6: | Edisi X 2016 MEREKA BICARA 5 Kota
Page 7 and 8: | Edisi X 2016 LAPORAN KHUSUS 7 Dok

Warta Banda Aceh EDISI X 2016

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?