Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM - Smecda

ISSN : 1978 - 2896 

J U R N A L 

PENGKAJIAN KOPERASI DAN UKM 

VOLUME 6 – SEPTEMBER 2011 

Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM adalah wadah informasi hasil penelitian 

maupun tinjauan hasil penelitian yang berkaitan dengan upaya pengembangan 

koperasi dan UKM di Indonesia. Terbit pertama kali tahun 2006 dengan frekuensi 

terbit satu kali setahun 

Pelindung 

Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK 

Penanggung Jawab 

Ir. Endah Srinarni, MSc 

Tim Penyunting 

Drs. Joko Sutrisno, MM 

Daniel Asnur, S.Kom, MM 

Drs. Widyono 

Mitra Bestari 

Prof. Dr. Suhendar Sulaeman 

Dr. Eko Agus Nugroho 

Ir. Lukmanul Hakim Almamalik, MT 

Tata Usaha 

Wiworowati, S.Ap 

Kun Ismandari, S.Pt 

Eko Sari Budi Rahayu, SE 

Budi Setiadji, SE 

Alamat Redaksi/Penerbit: 

Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, 

Jln. M.T. Haryono Kav. 52-53 Jakarta Selatan, 

Telp. (021) 79182015 Fax. (021) 79182015 atau (021) 7942721 

E-mail : publik_perkaderan@yahoo.com, website : http://www.smecda.com. 

Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengkajian 

Sumberdaya UKMK, Kementerian Koperasi dan UKM Jakarta.

JURNAL VOLUME 6 – SEPTEMBER 2011 

ISSN : 1978-2896 

J U R N A L 

PENGKAJIAN KOPERASI DAN UKM 

VOLUME 6 – SEPTEMBER 2011 

DAFTAR ISI 

Daftar Isi ............................................................................................... 

Kata Pengantar ...................................................................................... 

1. Uji Keragaman Koperasi Berprestasi Berdasarkan Skala Usaha 

Tahun 2009 ..................................................................................... 

Johnny W. Situmorang 

2. Kajian Skala Prioritas Program Pemberdayaan Koperasi dan 

UMKM ........................................................................................... 

Teuku Syarif 

3. Koperasi dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan 

Probabilitas Tingkat Anggota Koperasi dan Tingkat Kemiskinan 

Propinsi ........................................................................................... 

Johnny W. Situmorang dan Saudin Sijabat 

4. Studi Kasus Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Selatan ke Koperasi ........................................................................ 

Achmad H. Gopar 

5. Model Peningkatan Peran KUMKM Dalam Pengembangan 

Komoditas Unggulan di Kawasan Perbatasan ................................ 

Indra Idris dan Saudin Sijabat 

6. �� Collateral Kredit ............... 

Akhmad Junaidi dan Muhammad Joni 

7. Analisis Kebutuhan Peralatan di Sentra Gerabah ......................... 

Riana Panggabean 

i 

i 

ii 

1 - 23 

24 - 42 

43 - 69 

70 - 88 

89 - 123 

124 - 141 

142 - 158

JURNAL VOLUME 6 – SEPTEMBER 2011 

KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala rahmat, petunjuk dan karunia-Nya sehingga Jurnal Pengkajian Koperasi 

dan UKM volume 6-September 2011 dapat terbit, sesuai dengan yang diharapkan. 

Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM ini merupakan media ilmiah yang bertujuan 

untuk menginformasikan hasil-hasil penelitian yang dilaksanakan Deputi Pengkajian 

Sumberdaya UKMK baik penelitian yang dilaksanakan tim maupun dilaksanakan 

secara mandiri yang berkaitan dengan pengembangan Koperasi dan UKM. 

Pada Jurnal edisi ini disajikan tujuh artikel hasil penelitian tentang Koperasi 

dan UKM yang meliputi, pertama Uji Keragaman Koperasi Berprestasi Berdasarkan 

Skala Usaha Tahun 2009, kedua Kajian Skala Prioritas Program Pemberdayaan 

Koperasi dan UMKM, ketiga Koperasi dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia: 

Tinjauan Probabilitas Tingkat Anggota Koperasi dan Kemiskinan Provinsi, keempat 

Studi Kasus Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ke Koperasi, 

kelima Model Peningkatan Peran KUMKM dalam Pengembangan Komoditas 

U��ul�� d� ��w�s�� s��, �� 

Collateral Kredit, dan ketujuh Analisis Kebutuhan Peralatan di Sentra Gerabah. 

Dewan redaksi Jurnal Pengkajian dan UKM mengucapkan terima kasih 

khususnya kepada para penulis yang telah bersedia menyumbangkan hasil 

penelitiannya berupa artikel untuk dimuat dalam jurnal ini. Ucapan terima kasih 

juga kami sampaikan kepada Mitra Bestari, Tim Ahli dan semua pihak yang telah 

memberikan kontribususinya, sehingga Jurnal ini dapat terbit secara berkala. 

Akhirnya, semoga artikel yang dimuat dalam Jurnal Pengkajian Koperasi dan 

UKM ini bermanfaat bagi semua pihak dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan 

UKM. 

Jakarta, September 2011 

DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN 

SUMBERDAYA UKMK 

Asdep Urusan Pengembangan 

Perkaderan UKM 

Ir. Endah Srinarni, M.Sc. 

ii

Halaman ini sengaja dikosongkan

UJI KERAGAMAN KOPERASI BERPRESTASI BERDASARKAN SKALA USAHA 

TAHUN 2009 (Johnny W. Situmorang) 

UJI KERAGAMAN KOPERASI BERPRESTASI BERDASARKAN 

SKALA USAHA TAHUN 2009* 

Johnny W. Situmorang** 

Abstrak 

Berdasarkan konstitusi hukum dan perundang-undangan Indonesia (UUD 

1945, UU 25 tahun 1992, UU 34/2002, dan UU 38/2009), perkembangan koperasi 

di Indonesia menjadi penguasaan penuh pemerintah. Peran pemerintah, terutama 

Kementerian Koperasi dan UKM, dalam hal pembangunan nasional, adalah untuk 

memfokuskan dan mempertajam tugas pemerintah. Dalam mempromosikan koperasi, 

terdapat ratusan ribu koperasi yang beroperasi di bidang usaha. Salah satu usaha 

pemerintah adalah untuk menghargai kemajuan koperasi. Dalam hal penghargaan, 

Kementerian Koperasi dan UKM membedakan menjadi lima tipe koperasi, antara 

lain simpan pinjam, produksi, konsumsi, pemasaran, dan jasa. Pada tahun 2009, 

pemerintah telah mendapatkan 75 koperasi dengan predikat berprestasi. Masalahnya 

�d�l�h �p��h p��d�� op��s� �d�l�h s��. D�� l�s� v��s�, 

makalah mengungkapkan bahwa tidak ada bukti perbedaan variansi diantara koperasi 

berdasarkan bidang usaha. Maka dari itu kebijakan dan perlakuan pemerintah untuk 

mendukung koperasi seharusnya tidak dibedakan. 

Kata kunci: peraturan, kebijakan, koperasi, berprestasi, keragaman, uji-F 

Abstract 

Based on Indonesia constitution and laws (UUD 1945, UU 25 year 1992, 

UU 34/2002, and UU 38/2009), cooperative development in Indonesia has been 

the government’s domain. The role of government, especially the Ministry of 

Cooperative and SME, in term of national development is to focus and sharpen 

the government tasks. In promoting cooperative, there are hundred thousands of 

cooperative which operates in few field of business. One of government effort is 

to valuation the achievement of cooperative. In term of valuation, the Ministry 

of CSME distinguishes on five types cooperative, which are saving-borrowing, 

production, consumption, marketing, and services cooperatives. In year of 2009, the 

government had got 75 cooperatives with predicate of achievement. The problem 

*) Artikel diterima 20 Juli 2011, peer review 25 Juli 2011, review akhir 15 September 

2011 

**) Peneliti pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK 

1

JURNAL VOLUME 6 - SEPTEMBER 2011 : 1 - 23 

is whether the distinction cooperative is significance. With analysis of variance, 

this study has revealed that there is no evidence the distinction of variance between 

cooperative based on business. So, policies and treatments of government to support 

cooperative could not necessary be different on cooperative. 

Key words: regulation, policy, cooperative, achievement, diversity, F-test 

I. PENDAHULUAN 

1 Terdapat 3 klaster kementerian menurut UU 38 tahun 2009. 

2 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan perkoperasian adalah salah satu tugas pemerintah 

Indonesia berdasarkan pasal 33 UUD 1945. Kemudian, UU Nomor 

25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian lahir sebagai tindaklanjut UUD 

1945. Secara tegas tercantum bagaimana pengembangan koperasi 

Indonesia dan peran pemerintah. Selanjutnya, berdasarkan UU 34 

tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya otonomi daerah, 

pembangunan perkoperasian merupakan urusan yang diserahkan oleh 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Namun, dalam kerangka 

pembangunan nasional, pembangunan koperasi juga bagian tugas dari 

pemerintah pusat yang terlihat dari keberadaan Kementerian Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) sejak tahun 1983. Bahkan 

sebelum era reformasi, kementeriannya adalah Departemen Koperasi 

dan PPK yang kewenangannya mencakup teknis. Pada era reformasi, 

berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2009, Kementerian KUKM dibentuk 

oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berdasarkan 

klaster ketiga 1 , dalam rangka fokus dan penajaman tugas pemerintahan 

Kabinet Indonesia Bersatu Kedua (KIB-2). 

Keberadaan koperasi sebenarnya sudah diakui secara internasional. 

Dari perspektif sejarah, keberadaan koperasi sudah masif dan semakin 

penting setelah perlawanan kaum buruh atas pemilik modal setelah 

revolusi hitam di Inggris dan Jerman dengan terbentuknya koperasi 

konsumsi dan koperasi produsen. Di Indonesia, koperasi sudah menjadi 

tonggak kehidupan di kalangan petani dan buruh untuk memperjuangkan 

hak ekonomi. Keberadaan koperasi dianggap sebagai pemberontakan 

terhadap ketidakadilan ekonomi yang dirasakan oleh sekelompok orang 

terhadap pemilik sumberdaya atau kapital dan juga wujud atas sistem 

perekonomian yang mengandalkan kekuatan rakyat (Situmorang, 2000).



Sampai saat ini, secara resmi usia koperasi telah mencapai 63 tahun 

dengan jumlah entitas koperasi di Indonesia yang sangat banyak, lebih 

dari 177 ribu unit yang berbentuk koperasi simpan pinjam, koperasi 

konsumsi, koperasi produksi, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. 

Sesuai dengan UU 25/1992, koperasi adalah badan usaha sebagaimana 

badan usaha lainnya, tapi yang membedakannya dengan badan 

usaha non-koperasi adalah watak sosial koperasi. Sehingga, koperasi 

diharapkan menjadi format kelembagaan perjuangan anggotanya dan 

wadah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atas dasar gotong 

royong. Mubyarto (1998) menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan 

lebih mampu menghadapi globalisasi karena menjamin ketangguhan 

dan keandalan ekonomi nasional. 

Sampai saat ini belum ada koperasi di Indonesia yang termasuk kategori 

koperasi besar dengan kiprah internasional. Dewasa ini, menurut 

International Cooperative Alliance (ICA), terdapat sedikitnya 300 

koperasi yang berkelas dunia dengan omzet Rp.6.5 – Rp.634 triliun. Tapi 

tak satupun koperasi Indonesia masuk dalam kelas global itu (Rahardjo, 

2010). Sejalan dengan UU 25/1992, dalam kerangka pengembangan 

dan pengawasan, pemerintah menerapkan kebijakan sistem penilaian 

kinerja berdasarkan kualitas koperasi. Misalnya, penilaian koperasi 

terbaik tahun 2002, dan penilaian daerah koperasi tahun 2007, dan 

penilaian koperasi berprestasi tahun 2007 (Anonim, 2005, 2007a, 

2007b). Landasan penilaian koperasi berkualitas adalah Permenneg 

KUKM 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi 

Berprestasi/Koperasi Award. Hasil penilaian kualitas menjadi bahan 

bagi pemerintah untuk semakin memajukan koperasi sebagai sokoguru 

perekonomian Indonesia. Sejauhmana perbedaan jenis koperasi 

dalam konteks penilaian kualitas sangat perlu diketahui agar track 

pengembangan koperasi menjadi tepat. 

1.2 Permasalahan 

Sejak tahun 2002, pemerintah melalui Kementerian KUKM telah 

menerapkan pola penilaian terhadap koperasi agar kualitas koperasi 

dapat meningkat. Metode penilaian dilakukan berdasarkan beberapa 

variabel yang sesuai dengan prinsip perkoperasian, prinsip usaha, 

dan lingkungan. Setiap tahun, puluhan koperasi dari ratusan ribu 

d��u�� u�l��s�y�. �op��s� y�� d��l�� d��l�s��s�� s 

empat kelompok, yakni kelompok-kelompok koperasi simpan-pinjam, 

koperasi produksi, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Pada tahun 

3


4 

2009, terdapat 75 koperasi yang dinilai oleh pemerintah sebagai koperasi 

yang berkualitas dengan klaster-klaster koperasi simpan pinjam (KSP) 

15, koperasi konsumen (KK) 30, koperasi produksi (KP) 10, koperasi 

pemasaran (KM) 10, dan koperasi jasa (KJ) 10. Semua koperasi yang 

berkualitas itu diharapkan menjadi sokoguru atau pilar perekonomian 

rakyat. 

Dari pembedaan jenis koperasi yang dinilai, secara eksplisit terlihat 

perbedaan antar kelompok koperasi baik ciri, kemampuan, potensi, 

dan performa output. Pengakuan atas kelompok ini berimplikasi pada 

perbedaan perlakuan, baik internal mencakup organisasi dan manajemen 

maupun eksternal yang mencakup pola pembinaan oleh pemerintah. 

Disamping itu, semua koperasi yang dinilai tersebar di seluruh Indonesia 

yang semestinya juga menunjukkan perbedaan lingkungan strategisnya 

baik dari sisi wilayah maupun operasional (bisnis), industrial, dan jauh 

(remote). Namun, informasi atas perbedaan tersebut belum diketahui 

oleh pemerintah secara akurat dan tepat. Dengan kata lain, apakah 

benar terlihat adanya perbedaan kualitas koperasi antar kelompok atau 

klaster koperasi sebagaimana telah dinyatakan oleh pemerintah. Oleh 

karena itu, pemerintah belum mengetahui bagaimana mengembangkan 

sistem pembinaan agar harapan tercapai. 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Secara umum, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui keragaan koperasi 

yang telah dinilai oleh pemerintah sebagai koperasi berkualitas. Secara 

khusus, analisis keragaman ini bertujuan untuk mengungkapkan 

�p��h s�c�� s�� d�p�� d�� d��y� �� op��s� 

yang menyandang predikat berkualitas. Dari tujuan tersebut, analisis 

keragaman ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah 

untuk mengembangkan pola pembinaan koperasi. Disamping itu, 

analisis ini menjadi informasi bagi semua pemangku kepentingan dan 

masukan pengembangan metodologi riset di bidang perkoperasian. 

II. TINJAUAN TEORITIS 

UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian secara tegas 

menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha. Perbedaaan dasar antara 

koperasi dan non-koperasi adalah pada watak sosialnya, yang terlihat dari 

prinsip dan tujuannya. Tujuan utama koperasi adalah untuk menyejahterakan 

anggota dan masyarakat, serta mewujudkan tatanan perekonomian nasional



dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur 2 . Watak sosial 

koperasi Indonesia sebenarnya sejalan dengan koperasi di dunia karena prinsip 

dan tujuan koperasi mengacu pada prinsip koperasi dunia (Anonim, 1984; 

Watkins, 1986). Meskipun berwatak sosial, koperasi masih relevan dengan 

perubahan tatanan dunia dan globalisasi (Book, 1994; Baswir, 2010). Dengan 

inspirasi terbentuknya koperasi dari konsumen dan produsen, Rochdale 

di Inggris dan Raifaissen di Jerman, pengelompokan koperasi cenderung 

mengikuti pola tersebut. 

Majalah INFOKOP nomor 11 tahun 1992 telah memaparkan nilai dan 

prinsip dasar koperasi yang tidak bertentangan dengan globalisasi 3 . Lars 

Marcus (1992), Presiden ICA waktu itu, memaparkan dalam INFOKOP 

tersebut, nilai dasar koperasi, perumusan nilai dasar pada koperasi konsumen 

Jepang, dan kecenderungan koperasi secara global. Ukuran output performa 

koperasi, sebagai lembaga ekonomi rakyat, adalah penjualan atau volume 

usaha. Itu sebabnya, ICA memaparkan koperasi raksasa dunia dalam realitas 

global dewasa ini dilihat dari volume usaha. Misalnya, koperasi terbesar 

dunia adalah koperasi pertanian Zeh Noh di Jepang yang volume usahanya 

mencapai Rp.634 triliun, koperasi Mondragon di Spanyol pada peringkat 10 

yang berbentuk korporasi koperasi yang multinasional. Di Indonesia, Kospin 

Jasa di Pekalongan dengan volume usaha Rp.1.5 triliun (Rahardjo, 2010), dan 

Kopdit Sanggau di Kalimantan Barat, dengan volume usaha Rp.687.48 miliar 

pada tahun 2009. 

III. METODE 

3.1 Ruang Lingkup 

Analisis ini merupakan suatu bentuk “desk research” dalam lingkup ilmu 

ekonomi, sosial, dan ilmu-ilmu koperasi. Pendekatan analisis adalah 

statistika parametrika, khususnya “statistics for decision making”. 

Sumber data adalah sekunder, yakni koperasi yang telah memperoleh 

status berkualitas oleh Kementerian KUKM tahun 2009. Data tersebut 

2 UU nomor 25 tahun 1992 bab 1, pasal 1 angka 1 dan bab 2 pasal 3, dan bab 3 pasal 

5. Prinsip koperasi Indonesia adalah keanggotaan bersifat sukarela, pengelolaan yang 

demokratis, pembagian sisa hasil usaha yang adil, balas jasa terbatas atas modal, dan 

kemandirian 

3 INFOKOP nomor 11 tahun IX Mei 1992 dengan topic “Nilai-nilai dan Prinsip-prinsip 

Dasar Koperasi Menghadapi Tantangan Globalisasi. Media Pengkajian Perkoperasian, 

Badan Litbangkop & PPK, Departemen Kop&PPK, Jakarta. 

5


6 

dipublikasikan oleh Kementerian KUKM tahun 2010 dimana sebanyak 

75 koperasi status berkualitas pada tahun 2009. Variabel respon yang 

diuji adalah nilai volume usaha masing-masing koperasi berprestasi. 

Volume usaha menjadi variabel performa output koperasi yang sangat 

penting karena volume usaha menunjukkan bagaimana transaksi 

koperasi terjadi terhadap anggota (Lampiran 1). 

3.2 Model Analisis 

Metode analisis untuk mengambil keputusan ini adalah Analysis 

of Variance (ANOVA). ANOVA adalah suatu uji hipotesis untuk 

mengetahui apakah ada keragaman antar populasi. Terdapat tiga asumsi 

yang mendasari model ANOVA. Pertama, untuk setiap populasi, variabel 

responnya adalah terdistribusi normal. Kedua, keragaman dari variabel 

��spo�, d�c�� s�� δ2, �d�l�h s�� u��u� s��u� popul�s�. ��, 

semua observasi harus independen. Bila rata-rata populasi adalah sama 

maka rata-rata sampel sangat dekat satu. 

Bentuk umum dari uji hipotesis keragaman (ANOVA) untuk analisis 

keragaman dari sebanyak k populasi adalah (Anderson, et al, 2004; 

Keller, 2005) 

�o: μ1 = μ2 = μ3 = …….= μ� 

Ha: Semua rata-rata adalah tak sama 

dimana 

μ = ��-�� d�� popul�s� �� j 

Bila sampel acak dengan ukuran nj terpilih dari setiap k populasi atau 

perlakuan maka data contoh adalah 

x�j = ��l�� o�s��s� �� u��u� p��l��u�� j 

�j = ju�l�h o�s��v�s� u��u� p��l��u�� j 

x-j = ��-�� s��p�l u��u� p��l��u�� j 

sj2 = �� u��u� p��l��u�� j 

sj = s��d��d d�v��s� s��p�l u��u� p��l��u�� j



Rumus untuk rata-rata (xj) dan varian (sj2) sampel untuk perlakuan j 

adalah 

R��-�� s�lu�uh s��p�l, x= ��u x^, �d�l�h p��ju�l�h�� s��u� 

observasi dibagi jumlah total observasi, yaitu 

d�� = �1 + �2 + �3+……..+ �� 

Untuk mengetahui keragaman antar populasi atau disebut sebagai ratarata 

kuadrat terkait perlakuan atau the mean square due to treatments 

(MSTR) adalah dengan rumus 

��l�� d�� p��s�� (4) ��u ∑�j(xj – x-)2 �d�l�h ju�l�h �u�d�� 

terkait pada perlakuan atau sum of squares due to treatments (SSTR). 

Sedangkan denominator (penyebut), k - 1, adalah derajat bebas terkait 

pada SSTR. Jika hipotesis nol benar, MSTR merupakan estimasi tak 

��s d�� δ2. 

Untuk mengetahui keragaman dalam perlakuan atau disebut mean 

square due to error (MSE) adalah dengan rumus 

��l�� p�d� p��s�� (5) ��u ∑(�j - 1)sj2 d�s��u� s�� sum 

squares due to error (SSE) sedangkan penyebutnya (nt – k) adalah 

derajat bebas terkait pada SSE. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

7


8 

3.3 Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil penilaian kualitas 75 koperasi terdapat 5 (lima) 

klaster (k populasi) atau jenis koperasi, yakni KSP, KK, KP, KM, dan 

�J. Ol�h �� u uj� ��s�� d�� -�� (μ�) � popul�s� �d�l�h: 

�o: μ�sp = μ�� = μ�p = μ�� = μ�j 

Ha: Rata-rata semua koperasi adalah tak sama (6) 

Uji statistik berdasarkan analysis of variance disebut sebagai uji-F 

adalah: 

Aturan penolakan atau penerimaan hipotesis Ho adalah dengan 

��d�� F-h��u�� (Fh) d�� F-��l (F�) ��d�s�� α = 5% 

atau kriteria p-value pada derajat bebas (degree of freedom), k – 1 untuk 

M�TR d�� – � u��u� M�E. N�l�� F� (α=5%, �-1=4, ��-�=70) �d�l�h 

2.53. Jika Fh > Ft maka tolak Ho atau terima Ha, dengan kata lain ada 

bukti keragaman populasi. Sebaliknya, bila Fh < Ft, terima Ho atau 

tolak Ha, dimana ada bukti nyata bahwa keragaman antar populasi 

adalah sama. Atau, bila dengan kriteria p-value, tolak Ho jika p-value 

< α, s��l��y� j�� p-value > α. 

Model analisis ini sangat sering digunakan oleh kalangan pebisnis dan 

juga pengambil keputusan. Beberapa kasus yang dapat ditunjukkan 

adalah mengukur sejauhmana pekerja perusahaan tahu tentang “total 

quality management”, waktu kerja mesin produksi dari berbagai pabrik, 

efek diseminasi informasi untuk manajer, dan investigasi persepsi 

nilai etik korporasi antar spesialis. Juga analisis keragaman atas price 

earning ratio (PER) dari 1000 perusahaan yang diperingkat (ranking) 

oleh “the Business Week Global”. Salah satu yang menarik adalah suatu 

studi yang telah dimuat di Journal of Small Business Management 

tentang job stress (Anderson et al, 2004). Demikian juga menguji 

perbedaan penjualan pada pemasaran yang berbeda, menguji apakah 

perbedaaan gelar pendidikan juga menunjukkan perbedaan gaji, dan 

menguji perbedaan merek dagang (Keller, 2005) 

(7)



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Keragaan Umum Koperasi Berkualitas 

Keragaan umum koperasi yang telah memperoleh predikat berkualitas 

pada tahun 2009 terlihat pada Lampiran 1. Indikator output performance 

yang umum mencirikan koperasi adalah jumlah anggota (JA), jumlah 

tenaga kerja (JTK), modal sendiri (MS), modal luar (ML), volume 

usaha (VU), dan SHU (sisa hasil usaha). Dengan keragaman antar 

jenis, volume usaha per anggota adalah tepat ditampilkan untuk melihat 

p��d�� l��s. ��d� T��l 1 ��l�h�� h�s�l p�os�s s��s�� s 

data Lampiran 1. Dengan jumlah sampel 75 koperasi, secara umum 

terlihat, nilai rata-rata dari JA adalah 2389 orang, JTK sebanyak 45 

orang, MS sebesar Rp.5.22 miliar, ML sebesar Rp.13.47 miliar, VU 

sebesar Rp.27.51 miliar, dan SHU sebesar Rp.0.69 miliar. Sedangkan 

rata-rata volume usaha per anggota adalah Rp.0.0254 miliar atau 

Rp.25.40 juta. Pada Lampiran 2 terlihat, nilai rata-rata volume usaha 

koperasi berprestasi tahun 2009 adalah Rp.27.51 miliar dimana hanya 15 

koperasi berprestasi yang volume usahanya di atas rata-rata, selebihnya 

�d�l�h d� ��w�h ��-�� (p�d� �� -1 d�� -1 ��d�� l�h�� 

karena outlier, volume usahanya sangat besar dibanding yang lain). 

Secara umum terlihat bahwa keragaman koperasi berkualitas tahun 

2009, dimana jumlah anggota antara 67 orang dan 80858 orang, 

tenagakerja antara 1 orang dan 651 orang, modal sendiri antara Rp.0.07 

miliar dan Rp.139.25 miliar, modal luar antara Rp.0.13 miliar dan 

Rp.470.83 miliar, volume usaha antara Rp.0.16 miliar dan Rp.687.48 

miliar, dan SHU antara Rp.0.01 miliar dan Rp.8.24 milar. Sedangkan 

nilai volume usaha per anggota adalah antara Rp.80.0 juta dan Rp.448.40 

juta. Gambaran usaha koperasi berprestasi terlihat pada Lampiran 2-7. 

Posisi secara keseluruhan terlihat pada Lampiran 2. Sedangkan pada 

Lampiran 3-7 terlihat perbedaan posisi dalam kelompok koperasi 

berprestasi. Posisi koperasi berdasarkan usaha di atas rata-rata adalah 

sebanyak 5 KSP (>Rp.13.8 miliar), 9 KK (>Rp.14.83 miliar), 3 KP 

(>Rp.28.89 miliar), 3 KM (>Rp.21.0 miliar), dan 4 KJ (Rp.12.40 

miliar). Dari uraian ini terlihatlah secara umum keragaman yang sangat 

tinggi dari koperasi yang memperoleh predikat berprestasi pada tahun 

2009. 

9


10 

Tabel 1. 

Proses Statistika Performa Output Koperasi Berkualitas, Tahun 2009 

Uraian 

JA JTK MS ML VU SHU VU/Ang 

Orang Orang 

Rp 

miliar 

Rp 

miliar 

Rp 

miliar 

Rp 

miliar 

JA = ju�l�h ��o�� M� = �od�l s��d�� VU = volu�� us�h� 

JT� = ju�l�h �� j� ML = �od�l lu�� U = s�s� h�s�l us�h� 

Rp 

miliar 

Jumlah Sampel (n) 75 75 75 75 75 75 75 

Means (Rataan) 2388,69 44,51 5,22 13,47 27,51 0,69 0,0254 

Standard of Deviation 9325,97 95,11 16,20 54,70 80,76 1,28 0,0552 

Nilai Maksimum 80858,00 651,00 139,25 470,83 687,48 8,24 0,4484 

Nilai Minimum 67,00 1,00 0,07 0,13 0,16 0,01 0,0008 

Coefficient of Confidence 

(CoC) 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,9500 

Level of significance (LoS) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,0500 

z-value two-tail 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 

Standard of Error 1076,87 10,98 1,87 6,32 9,32 0,15 0,0064 

Margin of Error (MoE) 2110,63 21,53 3,67 12,38 18,28 0,29 0,0125 

UCL 4499,32 66,03 8,88 25,85 45,79 0,98 0,0379 

LCL 278,07 22,98 1,55 1,10 9,24 0,40 0,0129 

UCL = upper control limit LCL = lower control limit; Satuan rupiah tak 

berlaku untuk n, CoC, LoS, z-value 

Berdasarkan performa koperasi berkualitas tahun 2009, proses 

s��s�� l��h l��ju� d�p�� u�ju�� s��y�. D�� α 

s��s�� 5% ��u s�l�� p��c�y�� 95% d�� l�� Z s��s�� 1.96 (two 

tail), diketahui margin of error (MoE) dari masing-masing variabel 

performa output koperasi berprestasi. MoE adalah ukuran sebaran 

yang dapat memberikan batas atas dan batas bawah yang menunjukkan 

selang performa dalam kontrol. Dalam terminologi pengawasan, di 

luar batas atas dan batas bawah dinyatakan sebagai di luar kontrol. 

MoE menentukan UCL dan LCL variabel performa output koperasi 

berprestasi. Untuk anggota, UCL-nya adalah 4499 orang dan LCL- 

�y� 278 o��. A��y�, �� d�p��c�y� 95% ��hw� ��o�� op��s� 

berprestasi dengan rata-rata 2389 orang ada di antara 278 orang dan 

4499 orang. Demikian juga dengan variabel volume usaha, dimana 

UCL-nya Rp.45.79 miliar dan LCL-nya Rp.9.24 miliar. Artinya, kita 

percaya nilai volume usaha koperasi rata-rata Rp.27.51 miliar per 

koperasi ada di antara nilai Rp.9.24 miliar dan Rp.45.79 miliar. Untuk



variabel performa output lainnya, berlaku hal yang sama. Khusus 

variabel volume usaha per anggota dengan rata-rata sebesar Rp.25.4 

juta, UCL-nya sebesar Rp.37.9 juta dan LCL-nya Rp.12.9 juta. Selang 

ini menunjukkan peran koperasi dalam menggalang ekonomi anggota 

��s�h ��d�h d�� p��c�y� 95% ��s��s� ��d�h Rp.12.9 ju�� 

atau hanya mencapai Rp.1.08 juta per bulan tiap anggota atau hanya 

Rp.35.83 ribu per hari setiap anggota. 

4.2. Uji Keragaman 

Dari Lampiran 1 dapat dikelompokkan sampel koperasi berdasarkan 

jenis (klaster) koperasi berprestasi tahun 2009. Sebagaimana telah 

disebutkan sebelumnya, variabel performa output terpilih adalah 

volume usaha. Pada Tabel 2 terlihat jumlah sampel terbanyak adalah 

KK atau koperasi konsumen. Jumlah sampel KSP adalah 15, KK 

sebanyak 30, KP sebanyak 10, KM sebanyak 10, dan KJ sebanyak 

10. Sebagai data sekunder, sebaran ini adalah “given” dalam analisis 

ini. Alasan mengapa distribusi terjadi seperti tersebut di atas, tidak 

menjadi obyek pembahasan dalam analisis ini. Nilai rata-rata volume 

usaha klaster KSP adalah yang tertinggi, yakni Rp.58.71 miliar, lalu 

berurutan adalah KP sebesar Rp.28.39 miliar, KJ sebesar Rp.24.40 

miliar, KM sebesar Rp.21.06 miliar, dan KK sebesar Rp.14.81 miliar. 

Nilai volume usaha maksimum adalah pada KSP, sebesar Rp.687.78 

miliar, disusul oleh KP sebesar Rp.110.3 miliar, KM sebesar Rp.79.37 

miliar, KJ sebesar Rp.72.29 miliar, dan KK sebesar Rp.65.14 miliar. 

Volume usaha terendah adalah pada KSP sebesar Rp.0.16 miliar, lalu 

KK sebesar Rp.0.77 miliar, KP sebesar Rp.0.88 miliar, KM sebesar 

Rp.1.25 miliar, dan KJ sebesar Rp.3.34 miliar. Terlihat, volume 

usaha yang sangat beragam adalah pada KSP, antara Rp.0.16 sampai 

Rp.687.48 miliar. Hal ini karena ada satu sampel yang menonjol sendiri 

(outlier), yakni sampel SP-1 dengan volume usaha mencapai Rp.687.48 

miliar. Koperasi ini adalah Koperasi Kredit (Kopdit) yang sebelumnya 

merupakan lembaga keuangan Credit Union (CU) di Kabupaten 

Sanggau, Kalimantan Barat. Dengan jumlah anggota mencapai 80.858 

orang, volume usaha mencapai Rp.3.82 miliar per anggota. Koperasi 

sampel ini mempunyai asset sebesar Rp.610.08 miliar dimana sebesar 

22.83% d�� ss�� u ��su�� d�� od�l s��d��. �� l�� 

keuangan, koperasi sampel ini termasuk berhasil. 

11


12 

Dengan posisi nilai usaha tertinggi, volume usaha per anggota Kopdit 

di Sanggau tersebut adalah sebesar Rp.8.50 juta setahun atau Rp.708.53 

ribu sebulan setiap anggota atau Rp.23.62 ribu per hari setiap anggota. 

Volume usaha kedua tertinggi, sebesar Rp.110.3 miliar, adalah pada 

kelompok KP, yaitu di Pasuruan. Koperasi ini mempunyai anggota 

sebanyak 4116 orang dan tenaga kerja sebanyak 107 orang, nilai 

transaksi koperasi dengan anggota adalah Rp.26.8 juta setahun atau 

Rp.2.23 juta per hari per anggota atau Rp.74.41 ribu per hari setiap 

anggota. Selanjutnya adalah pada koperasi pemasaran di Mojokerto 

dengan volume usaha Rp.79.37 miliar dan anggota hanya 177 orang. 

Nilai ini sama dengan transaksi koperasi dengan setiap anggota sebesar 

Rp.448.4 juta atau sebesar Rp.37.37 juta per bulan setiap anggota atau 

Rp.1.25 juta sehari setiap anggota. Volume usaha keempat tertinggi 

adalah pada koperasi jasa, yakni Rp.72.29 miliar, yakni pada KJ di 

Surabaya. Dengan anggota sebanyak 449 orang dan tenaga kerja 21 

orang, transaksi untuk setiap anggota adalah Rp.161.0 juta atau Rp.13.42 

juta per bulan setiap anggota atau Rp.447.23 ribu sehari per anggota. 

Volume usaha tertinggi kelima adalah pada koperasi konsumen dengan 

volume usaha sebesar Rp.65.14 miliar, yakni KK di Kutai Timur. 

Dengan jumlah anggota sebanyak 3.664 orang dan tenaga kerja 651 

orang, transaksi dengan setiap anggota setahun adalah Rp.17.8 juta atau 

sebulan Rp.1.48 juta setiap anggota atau Rp.123.46 ribu sehari setiap 

anggota. Volume usaha terendah juga terdapat pada populasi KSP, yakni 

Rp.0.16 miliar. Ini adalah koperasi yang berprestasi berasal dari Banda 

Aceh, Propinsi NAD. Koperasi ini hanya mempunyai anggota sebanyak 

67 orang dengan tenaga kerjanya hanya satu orang. Koperasi ini hanya 

mampu menghimpun modal sebesar Rp.0.96 miliar. Sehingga transaksi 

koperasi dengan anggota hanya Rp.2.4 juta per anggota setahun atau 

hanya sebesar Rp.199.0 ribu per bulan setiap anggota. Dari sisi prinsip 

koperasi, yakni dari, oleh, dan untuk anggota, berdasarkan transaksi 

koperasi, performa koperasi berkualitas tersebut kurang baik, kecuali 

Kopdit di Sanggau. Artinya, nilai transaksi ekonomi koperasi dan 

anggotanya sangat rendah.



Tabel 2. 

Output Performa Koperasi Berprestasi Tahun 200 

Berdasarkan Jenis Koperasi 

VU = volu�� us�h� (Rp ��l��) 

13


14 

Berdasarkan analisis keragaman pada persamaan (1) – (7) diperoleh 

beberapa hasil ringkasan ANOVA single factor pada Tabel 3 dan Tabel 4. 

Pada Tabel 3 terlihat analisis keragaman koperasi berprestasi berdasarkan 

kelompok KSP, KK, KP, KM, dan KJ. Jumlah total observasi adalah 

sebanyak 75 dan jumlah kelompok (k) sebanyak 5. Nilai total volume 

usaha KSP berprestasi adalah Rp.880,68 miliar (tertinggi), disusul oleh 

KK sebesar Rp.444.42 miliar, KP sebesar Rp.283.87 miliar, KJ sebesar 

Rp.210.59 miliar, dan terrendah KM sebesar Rp.210,59 miliar. Dengan 

menggunakan persamaan (1), ditemukan nilai rata-rata masing-masing 

kelompok sampel, KSP adalah Rp.58.71 miliar, KK sebesar Rp.14.81 

miliar dan seterusnya (sama dengan Tabel 2). Dengan menggunakan 

persamaan (3), nilai rata-rata dari seluruh kelompok adalah Rp.29.47 

miliar. Nilai variance diperoleh dari operasi persamaan (2), misalkan 

untuk KSP adalah 

��2 = (687.48-58.71)2 + (43.98-58.71)2 + …………….+ 

(0.15-58.71)2/(5-1) 

= (395349 + 217.03 + 182.84+………………..+ 3428.3)/4 

= 30445.49 ��l�� 

Tabel 3. 

Analysis of Variance Koperasi Berprestasi Single Factor 

Dengan cara yang sama, keragaman KK, KP, KM, dan KJ adalah masingmasing 

Rp.358.79 miliar, Rp.1453,28, Rp.919.32, dan Rp.514.49.



Berdasarkan persamaan (4), dapat diketahui MSTR setelah terlebih 

dahulu dihitung SSTR, yakni 

��TR = 15(58.71-29.47)2 + 30(14.81-29.47)2 + 10(28.39-29.47)2 

+ 10(21.06-29.47)2 + (24.40-29.47)2 

= 12823.26 + 6447.12 + 11.81 + 708.05 + 257.82 

= 20248.06 ��l�� 

M�TR = 20248.06/(5-1) 

= 5062.02 ��l�� 

Berdasarkan persamaan (5), dapat diketahui MSE dengan terlebih 

dahulu dihitung SSE, yakni 

��E = (15-1)30445.49 + (30-1)358.79 + (10-1)1453.28 + 

(10-1)919.32 + (10-1)514.49 

= 4126236.88 + 10405.00 + 13079.55 + 8273.91 + 4630.39 

= 462625.73 ��l�� 

M�E = 462625.73/(75-5) 

= 6608.94 ��l�� 

Dengan didapatkannya nilai MSTR dan MSE, ringkasan ANOVA 

terlihat pada Tabel 4. Sumber variasi adalah variasi antar kelompok 

atau perlakuan) dan variasi dalam kelompok. Total variasi adalah 

penjumlahan variasi antar kelompok (SSTR) dan variasi dalam 

��lo�po� (��E). D��j�� s (d�) �� lo�po� �d�l�h 4 (=5 

��lo�po� �u�� 1) d�� d�l�� lo�po� 70 (= 75 o��s� �u�� 5 

kelompok). Dari sini dapatlah dinyatakan bahwa analisis keragaman 

merupakan proses partitioning jumlah total kuadrat dan derajat bebas 

atas variasi yang bersumber dari antar kelompok dan dalam kelompok. 

Kuadrat rata-rata antar kelompok (MSTR) adalah sebesar Rp.5062.02 

miliar dan Kuadrat rata-rata dalam kelompok (MSE) adalah sebesar 

Rp.6608.94 miliar. 

15


4 Pada tabel F distribution, derajat bebas denominator sebesar 70 tidak tersedia. Oleh 

karena itu, digunakan df denominator sebesar 60 yang tidak berbeda dengan df sebesar 

70. 

16 

Tabel 4. 

Analysis of Variance Koperasi Berprestasi Antar dan 

Dalam Kelompok, Tahun 2009 

Dengan angka-angka hasil analisis keragaman pada Tabel 4 maka uji F 

dapat dilakukan atas keragaman koperasi berprestasi tahun 2009. Nilai 

F hitung (Fh) adalah: 

Fh = 5062.02/6608.94 

= 0.7659 

Nilai Fh sebesar 0.7659 adalah lebih kecil daripada Ft, sebesar 2.53 

p�d� α = 5% d�� d��j�� s �o��o� 4 d�� d��o��o� 70 4 . 

Dengan menggunakan kriteria p-value, ternyata p-value (0.7659;4;70) 

�d�l�h s��s�� 0.55 ��u 55% y�� l��h ��s�� d��p�d� α = 5%. 

Artinya, keputusan adalah terima Ho yang menyatakan nilai rata-rata 

�d�l�h s��. A��u, p�d� s�l�� p��c�y�� 95% ��d�p�� u�� hw� 

klaster koperasi yang terdiri dari koperasi simpan pinjam, koperasi 

produksi, koperasi konsumsi, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa 

tidak berbeda satu dengan lainnya. Oleh karena itu, pembinaan dan 

pengawasan pembangunan koperasi tidak membutuhkan perbedaan 

perlakuan antar koperasi tersebut. Ini berbeda dengan output performa 

masing-masing kelompok koperasi berprestasi dimana dari beberapa 

variabel yang menunjukkan performa koperasi. Sayangnya, studi ini 

tidak mengungkapkan mengapa hal itu bisa terjadi.



V. PENUTUP 

Penilaian koperasi berdasarkan prestasi adalah upaya pemerintah untuk 

mengetahui performa koperasi dan merupakan suatu perangsang kemajuan koperasi 

Indonesia. Dari hasil analisis keragaman, secara umum terungkap keragaan koperasi 

berdasarkan volume usaha berbeda antar koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, 

�op��s� �o�su�s�, �op��s� p��s��, d�� op��s� j�s�. N��u�, s�c�� sp�s��, 

berdasarkan uji keragaman, terbukti tidak ada perbedaaan antar kelompok koperasi 

tersebut. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa perbedaan populasi koperasi 

tersebut tidak menyebabkan adanya keragaman antar koperasi. Dalam rangka 

pembinaan dan pengawasan pembangunan koperasi, khususnya untuk koperasi 

berprestasi, kebijakan dan perlakuan pemerintah bisa saja seragam, meskipun jenis 

koperasi beragam. Misalnya menyangkut kebijakan pengembangan bisnis, khususnya 

volu�� us�h�, d�� p�l��h�� j�� d�� w��us�h��, s�� s��s� ��s��s 

dan manajemen koperasi. 

DAFTAR PUSTAKA 

Anderson, David R., Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams. 2004. Essentials 

of Modern Business Statistics With Microsoft® Excel, 2e. Thomson South- 

Western. 

Anonim. 1984. Memperkokoh Pilar-pilar Kemandirian Koperasi. Ontologi Esei. 

Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Koperasi. Jakarta, 12 

Juli. 

_______. 2005. Koperasi Terbaik Seluruh Indonesia. Kementerian Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah, RI, Jakarta. 

_______. 2007a. PedomanPenilaianKoperasiBerprestasiTahun2007. Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, RI, Jakarta. 

_______. 2007b. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menegah Republik Indonesia Nomor 03/Per/14-KUKM/I/2007. Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, RI, Jakarta. 

_______. 2009. Profil Koperasi Berprestasi Tahun 2009. Kementerian Negara 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Jakarta 

Baswir, Revrisond. 2010. Revitalisasi Koperasi Dalam Menghadapi Perdagangan 

Bebas(ACFTA,ANZFTA). Worksop Nasional dan Ekspose Hasil Pemberdayaan 

Koperasi dan UMKM “Kelembagaan Koperasi Sehat, Koperasi Kuat, Rakyat 

Sejahtera”. Dosen FEB UGM dan Anggota Majelis Pakar Dekopin. Jakarta, 

Juli. 

17


Book, Sven Ake. 1994. Nilai-Nilai Koperasi Dalam Era Globalisasi. Laporan 

Kepada Kongres ICA di Tokyo, Oktober 1992. Koperasi Jasa Audit. Penerjemah 

Djabarudin Djohan. Jakarta, April. 

Keller, Gerald. Statistics for Management and Economics. Seven Edition. Thomson 

Brooks/Cole. 

Marcus, Lars. 1992. Nilai-nilai Dasar dan Kecenderungan Global Kooperatif. 

Majalah INFOKOP, Media Pengkajian Perkoperasian, nomor 11 tahun IX, 

Mei. Badan Litbangkop & PPK, Depkop & PPK, Jakarta. 

Mubyarto. 1998. Ekonomi Rakyat Menghadapi Globalisasi. Dalam bukunya 

”Reformasi Sistem Ekonomi. Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan. 

Penerbit Aditya Media. 

Rahardjo, Dawam. 2010. Ekonomi Politik Perkoperasian Indonesia. Prosiding 

seminar “Ekonomi Politik Perkoperasian Indonesia. Ibnu Soedjono Center 

dan GKBI, Jakarta, 8 & 12 Juli. 

Situmorang, Johnny W. 2000. Doktrin/Ajaran Koperasi Indonesia. Forum Dialog 

Nasional “Koperasi Dalam Paradigma Reformasi Menuju Indonesia Baru”. 

Aliansi Koperasi Indonesia (ALKINDO), Hotel Indonesia. Jakarta, 4 – 5 

September 2000. 

18



Lampiran 1. Sampel dan Variabel Performa Koperasi Berprestasi Tahun 2009 

No Kode Kab/Kota JAng JTK MS ML Volush SHU Volush/Ang 

(orang) (0rang) (Rp m) (Rp m) (Rp m) (Rp m) (Rp juta/orang) 

1 SP-1 Kab. Sanggau 80858 180 139,25 470,83 687,48 5,23 8.50 

2 SP-2 Kab. Ngada 7455 29 12,43 49,01 43,98 3,93 5.9 

3 SP-3 Kota Bandar Lampung 5746 19 8,87 43,44 45,19 1,42 7.9 

4 SP-4 Kab. Bandung 3520 13 2,75 7,25 8,14 0,44 2.3 

5 SP-5 Kodya Jakarta Barat 2881 8 7,76 23,6 18,92 0,6 6.6 

6 SP-6 Kab. OKI 1737 32 5,87 4,77 11,27 0,89 6.5 

7 SP-7 Kab. Bintan 1512 3 5,26 0,9 16,75 1,02 11.1 

8 SP-8 Kota Baru 946 10 1,31 3,06 5,98 0,02 6.3 

9 SP-9 Kab. Sidoarjo 720 21 1,37 3,03 15,39 0,09 21.4 

10 SP-10 Kab. Pandeglang 569 7 3,33 3 6,33 0,65 11.1 

11 SP-11 Kab. Lombok Timur 210 18 1,31 2,17 5,68 0,17 27.0 

12 SP-12 Kab. Boyolali 195 26 1,45 8,65 12,48 0,29 64.0 

13 SP-13 Kota Samarinda 164 5 0,35 0,44 0,62 0,07 3.8 

14 SP-14 Kab. Klungkung 125 3 0,49 1,33 2,31 0,01 18.5 

15 SP-15 Kota Banda Aceh 67 1 0,49 0,47 0,16 0,1 2.4 

16 KK-1 Kab. Kutai Timur 3664 651 13 28,79 65,14 8,24 17.8 

17 KK-2 Kota Padang 3852 214 10,23 43,71 57,18 3,34 14.8 

18 KK-3 Kota Batam 3321 17 7,49 4,9 4,53 0,16 1.4 

19 KK-4 Kota Bandar Lampung 3142 19 21,88 31,36 52,1 3,2 16.6 

20 KK-5 Kab. Situbondo 1660 34 8,79 28,99 62,55 1,45 37.7 

21 KK-6 Bangka Barat 717 13 9,74 2,53 16,02 0,98 22.3 

22 KK-7 Kab. Sleman 281 158 2,49 3,36 20,48 0,84 72.9 

23 KK-8 Kota Medan 1589 19 3,14 20,64 27,4 0,83 17.2 

24 KK-9 Kab. Sleman 1115 77 0,44 0,57 3,96 0,13 3.6 

25 KK-10 Kab. Tanjab Barat 1045 16 1,42 1,73 11,2 0,77 10.7 

26 KK-11 Kab. Flores 1029 17 4,93 1,99 6,46 0,36 6.3 

27 KK-12 Kab. Ende 984 5 0,7 1,3 2,07 0,04 2.1 

28 KK-13 Kab. Tangerang 914 3 2,32 0,35 0,77 0,58 0.8 

29 KK-14 Kab. Jembrana 861 7 1,38 2,6 5,18 0,11 6.0 

30 KK-15 Kodya Jakarta Timur 809 20 2,92 3,28 10,23 0,06 12.6 

31 KK-16 Kepahiang 764 11 1,63 0,14 1,96 0,41 2.6 

32 KK-17 Kab. Muna 676 2 1,89 0,59 2,6 0,39 3.8 

33 KK-18 Kota Bukittinggi 637 8 4,14 0,69 6,17 0,21 9.7 

34 KK-19 Kab. Jayapura 618 7 0,58 0,28 1,51 0,13 2.4 

35 KK-20 Kab. Simalungun 599 11 8,44 6,57 11,87 0,09 19.8 

36 KK-21 Kab. Subang 590 11 1,79 2,01 15,92 0,36 27.0 

19


37 KK-22 Kab. 50 Koto 551 4 4,51 4,97 1,09 0,02 2.0 

38 KK-23 Kab. Gorontalo 514 14 0,78 2,73 17,08 0,18 33.2 

39 KK-24 Kab. Pekalongan 404 4 1,32 1,08 4,7 0,06 11.6 

40 KK-25 Kota Samarinda 376 2 1,92 0,17 2,17 0,27 5.8 

41 KK-26 Kab. Tasikmalaya 310 26 1,05 2,57 13,14 0,29 42.4 

42 KK-27 Kab. Kubu Raya 203 171 2,06 0,44 4,71 0,77 23.2 

43 KK-28 Kota Sibolga 203 12 0,6 0,33 1,32 0,16 6.5 

44 KK-29 Kab. Kep. Sangihe 161 12 1,19 1,14 9,65 0,08 59.9 

45 KK-30 Kab. Hulu Sungai Selatan 160 2 0,64 1,05 5,26 0,15 32.9 

46 KP-1 Kab. Pasuruan 4116 107 11,93 22,97 110,26 0,48 26.8 

47 KP-2 Kabupaten Indragiri Hulu 585 14 1,4 1,93 5,37 0,72 9.2 

48 KP-3 Kab. Semarang 6287 26 1,31 2,63 4,98 0,07 0.8 

49 KP-4 Kab. Cirebon 2411 10 0,46 2,59 6,34 0,34 2.6 

50 KP-5 Kab. Lamongan 1616 21 1,7 12 42,67 0,1 26.4 

51 KP-6 Kab. Musi Banyuasin 1579 68 7,67 10,22 80,64 0,17 51.1 

52 KP-7 Kab. Lombok Timur 330 24 0,9 2,7 8,65 0,1 26.2 

53 KP-8 Kab. Malang 324 13 1,44 1,07 21,98 0,17 67.8 

54 KP-9 Kab. Tanjab Barat 257 15 0,26 0,42 2,1 0,1 8.2 

55 KP-10 Kab. Siak 183 45 0,26 0,24 0,88 0,04 4.8 

56 KM-1 Kodya Jakarta Pusat 251 14 1,61 5,77 22,13 0,37 88.2 

57 KM-2 Kab. Aceh Tengah 6776 399 0,62 26,06 75,45 0,22 11.1 

58 KM-3 Kab. Ogan Komering Ulu 1536 29 1,53 7,21 4,39 0,49 2.9 

59 KM-4 Kab. Merangin 627 23 1,12 1,71 4,68 0,48 7.5 

60 KM-5 Kab. Rohul 549 18 1,55 0,91 2,76 0,59 5.0 

61 KM-6 Kab. Merangin 518 16 0,82 1,61 5,47 0,33 10.6 

62 KM-7 Kab. Malang 324 39 1,51 0,28 11,58 0,14 35.7 

63 KM-8 Kota Baru 242 11 0,38 0,13 3,51 0,1 14.5 

64 KM-9 Kab. Mojokerto 177 5 0,35 9,77 79,37 0,11 448.4 

65 KM-10 Kab. Majalengka 90 9 0,07 0,27 1,25 0,01 13.9 

66 KJ-1 Kodya Jakarta Pusat 1331 21 5,53 31,9 30,56 0,72 23.0 

67 KJ-2 Kab. Kotawaringin Barat 1424 9 4,84 0,59 9,05 1,45 6.4 

68 KJ-3 Kota Balikpapan 973 189 6,09 1,01 12,08 2,55 12.4 

69 KJ-4 Kab. Jombang 4306 24 13,77 12,61 52,32 0,45 12.2 

70 KJ-5 Kota Malang 1496 17 2,44 7,48 32,79 0,65 21.9 

71 KJ-6 Kota Pekalongan 661 20 0,59 5,05 11,42 0,09 17.3 

72 KJ-7 Kab. Lombok Timur 494 21 0,5 2,22 3,34 0,07 6.8 

73 KJ-8 Kota Surabaya 449 21 2,49 15,4 72,29 0,37 161.0 

74 KJ-9 Kota Padang 405 11 1,14 0,71 14,42 0,34 35.6 

75 KJ-10 Kota Samarinda 381 157 1,29 0,34 5,69 0,42 14.9 

Sumber: Kementerian KUKM (2010) 

20



21


22



23


KAJIAN SKALA PRIORITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN 

KOPERASI DAN UMKM* 

Teuku Syarif** 

Abstrak 

Dari hasil penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah yang dilakukan oleh 

Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2009, diketahui bahwa ada 186 masalah 

koperasi yang harus dicarikan solusinya. Dengan menggunakan Analisis Skala 

Prioritas berdasarkan pertimbangan tingkatan, dampak, penyebaran, intensitas 

dan ketersediaan sumberdaya, ke-186 masalah tersebut dapat dikelompokkan 

menjadi permasalahan pokok sebagai berikut: (1) idiologis normatif koperasi, 

(2) kebijakan pembangunan ekonomi nasional, (3) kebijakan pemberdayaan koperasi 

dan UMKM, (4) koordinasi pemberdayaan koperasi dan UMKM, (5) kelembagaan 

koperasi,(6) usaha koperasi, (7) kondisi/karakter awal UMKM, (8) kondisi usaha 

UMKM, (9) produksi dan teknologi UMKM, (10) kebijakan otonomi daerah dan 

(11) program pemberdayaan Koperasi dan UMKM. 

Permasalahan di atas diduga menjadi penyebabnya rendahnya produktivitas 

dan daya saing koperasi. Beberapa indikasi menunjukkan bahwa permasalahan 

tersebut terkait langsung kebijakan dasar pembangunan yang semakin tidak berpihak 

pada upaya memberdayakan Koperasi dan UMKM. Untuk mengatasi permasalahan 

ini hasil analisis skala prioritas menyarankan agar dilakukan reorientasi kebijakan 

dasar pembangunan yang lebih diarahkan lagi pada kebijakan dan programprogram 

yang menekankan pemberdayaan Koperasi dan UMKM, khusus untuk 

meningkatkan kondisi internal UMKM dan iklim usaha yang kondusif. Sejalan 

konsepsi dasar tersebut, faktor yang perlu diperkuat adalah posisi koperasi sebagai 

lembaga pemberdayaan UMKM. Upaya ini dilakukan melalui peningkatkan 

intensitas pembinaan koperasi, sosialisasi peran dan kedudukan koperasi dalam 

pembangunan nasional, serta melaksanakan program sosialisasi tentang kepentingan 

peran koperasi dalam mendukung pembangunan nasional. Satu hal lain yang perlu 

mendapat perhatian adalah pengembangan sistem koordinasi program-program 

pemberdayaan Koperasi dan UMKM baik antara instansi sektoral, maupun antara 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 

Kata kunci: skala prioritas, pemberdayaan koperasi dan UMKM 

* Artikel diterima 20 Juli 2011, peer review 25 Juli 2011, review akhir 15 September 2011 

** Peneliti Utama pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKM dan Koperasi 

Kementerian Koperasi dan UKM 

24

KAJIAN SKALA PRIORITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM 

(Teuku Syarif) 

Abstract 

From the preparation of the inventory problem conducted by the Ministry of 

Cooperatives and SME in 2009, it is known that there are 186 cooperative problems 

that must find a solution. By using the Priority Scale Analysis is based on the 

consideration, the level of impact, intensity spread, and the availability of resources, to 

issue-186 can be grouped into the main issues as follows: (1) Cooperative Normative 

ideological, (2) National Economic Development Policy, Policy (3) Empowerment 

of Cooperatives and SMEs, (4) Coordination Empowering Cooperatives and 

SMEs, (5) Institutional Cooperation, (6) Cooperative Enterprises, (7) Condition / 

initial character of SMEs, (8) SME Business Conditions, (9) Production SMEs and 

Technology (10) Policy and Regional Autonomy (11) Empowerment Program for 

Cooperatives and SMEs. 

The above problems are estimated to be the cause of low productivity and 

competitiveness of cooperatives. Some indications show that this problem is directly 

related to the fundamental policies of the increasingly unfavorable to efforts to 

empower cooperatives and SMEs. To overcome this problem the priority scale 

analysis performed suggests that a more fundamental policy reorientation is directed 

more to the policies and programs that emphasize empowerment of Cooperatives 

and SMEs, especially for SMEs and improve the internal conducive business 

climate. Throughout the basic conception, the factors that need to be strengthened 

is position as a cooperative institution empowerment of SMEs. This work is done by 

increasing the intensity of cooperative development, the role of socialization and the 

position of cooperatives in national development, and implement outreach programs 

on the importance of the role of cooperatives in support of national development. 

One other thing that needs attention is the development program coordinated system 

of cooperatives and SMEs empowerment among sectoral agencies, and between 

central and local government 

Key words: scale of priority, empowerment of cooperative and SMEs 

I. LATAR BELAKANG 

Era reformasi yang diharapkan menjadi angin segar untuk 

memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah 

(KUMKM) ternyata tidak membawa perubahan pada usaha tersebut. Lebih 

dari satu dasawarsa reformasi berjalan, meskipun indikator makro ekonomi 

dinyatakan semakin membaik, tetapi kondisi Koperasi dan UMKM dapat 

dikatakan stagnan, bahkan cenderung menurun. Secara nominal, beberapa 

indikator bisnis seperti kepemilikan asset, omset dan sisa hasil usaha 

menunjukkan kinerja koperasi dan UMKM terlihat meningkat, tetapi dinilai 

dari kualitas usahanya, kondisi kelompok ini ternyata semakin terpuruk. 

25


Keterpurukan koperasi bukan hanya sebatas isu, tetapi banyak hasil-hasil 

kajian serta data dan informasi dari berbagai pihak yang menunjukkan semakin 

kecilnya rata-rata skala usaha koperasi dan UMKM serta memburuknya kualitas 

hidup kelompok pengusaha ini. Rata-rata skala usaha para pengusaha mikro pada 

harga berlaku memang meningkat dari Rp. 4,79 juta di tahun 2004 menjadi Rp. 5,75 

juta di tahun 2008. Tetapi pada harga tetap menurun dari Rp. 4,79 juta menjadi 

Rp. 4,56 juta. Demikian juga indeks kesejahteraan kalangan ini menurun dari 1,7 

pada tahun 1999 menjadi 1,42 di tahun 2008. Sumbangan Koperasi dan UMKM 

terhadap PDRB juga menurun dari 54,89% pada tahun 1999 menjadi 51,76% di 

tahun 2008. 

Sejalan dengan keterpurukan UMKM, kondisi dan eksistensi koperasi dalam 

perekonomian nasional ternyata lebih buruk lagi. Hal ini diindikasi dari menurunnya 

peran koperasi di beberapa sektor perekonomian, antara lain disektor tanaman 

pangan. Pada sektor ini, peran koperasi dalam penyediaan sarana produksi menurun 

dari 73,94% tahun 1998 menjadi 4,61% tahun 2008. Demikian juga disektor 

perkebunan, perikanan dan peternakan, peran koperasi dalam penyediaan sarana 

produksi menurun dari 7,84% menjadi 3,12%. 

Untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut, pemerintah telah 

mengeluarkan berbagai kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi 

dan UMKM. Namun kebijakan dan program-program tersebut setelah lebih dari 

enam puluh tahun belum mampu mengangkat ekstensi dan kesejahteraan koperasi 

dan UMKM. Bahkan, beberapa waktu belakangan ini kondisi Koperasi dan UMKM 

semakin terpuruk. Ironisnya, hal ini belum menjadi peringatan dini bagi pengambil 

kebijakan untuk secepatnya memperbaiki keadaan melalui kebijakan yang lebih 

efektif. Sebaliknya program-program yang dilaksanakan semakin mengarah pada 

pencitraan melalui berbagai kegiatan bersifat seremonial. Kondisi nyata di lapangan 

menunjukkan Koperasi dan UMKM dihadapkan pada berbagai masalah baik yang 

bersumber dari kondisi internal, maupun dari lingkungannya. Ada indikasi bahwa 

masalah lingkungan yang dihadapi oleh Koperasi dan UKM sebagian besar berkaitan 

dengan kebijakan-kebijakan pembangunan. Dalam hal ini beberapa indikasi 

menunjukkan bahwa Koperasi dan UMKM yang sebagai bagian terbesar dari dunia 

usaha belum ditempatkan pada posisi yang memungkinkan kelompok ini untuk dapat 

memanfaatkan sumberdaya pembangunan yang proporsional dan perannya dalam 

sistem perekonomian nasional. 

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa orientasi kebijakan dan programprogram 

yang dilaksanakan belum diarahkan pada permasalahan aktual di lapangan. 

Keberhasilan dari pelaksanaan program itu sendiri tidak pernah bisa terukur, 

akibatnya Koperasi dan UMKM masih terus harus berjuang sendiri tanpa mendapat 

bantuan yang layak dari pemerintah. 

26



II. PERUMUSAN MASALAH 

Sebagai proses pembangunan ekonomi, pemberdayaan Koperasi dan 

UMKM merupakan kegiatan lintas sektoral yang sebagian dilaksanakan oleh 

Kementerian Koperasi dan UKM, sedangkan sebagian lainnya dilaksanakan 

oleh instansi sektoral vertikal atau instansi teknis. Hasil penelitian lapangan 

yang dilakukan melalui penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah menunjukkan 

bahwa tingkat keberhasilan program-program pemberdayaan Koperasi 

dan UMKM efektivitasnya rata-rata relatif rendah. Hal ini diindikasikan dari 

masih banyak masalah yang dihadapi oleh Koperasi dan UMKM, serta belum 

terselesaikannya berbagai masalah klasik yang sudah sekian lama menjadi 

kendala untuk memberdayakan Koperasi dan UMKM. 

Ketidakefektivan program-program pemberdayaan Koperasi dan 

UMKM terutama disebabkan oleh ketidaksesuaian antara masalah yang 

dihadapi dengan program yang dilaksanakan. Sebagian besar program 

nampaknya dirancang hanya didasarkan pada isyu dan sinyalemen yang 

berkembang dan/atau gejala yang ditimbulkan, tetapi bukan didasarkan 

pada pokok permasalahan yang dihadapi. Inkonsistensi program-program 

pemberdayaan koperasi dan UMKM, dengan permasalahan juga dihadapi 

d� l�p��. ��o�s�s��s� ��j�d� �� p�d� p�o�� s��, ��upu� d�l�� 

p�o��-p�o�� o� ��s�� s�p�� p��yuluh�� d�� p�l��h��, s�h�� 

keberhasilan program-program tersebut belum optimal. 

Mengingat bahwa permasalahan yang dihadapi Koperasi dan UMKM 

di lapangan, yang dapat diinventarisir dalam DIM sangat banyak (ada 186 

masalah), sedangkan sumberdaya yang dimiliki pemerintah terbatas, maka 

dalam kajian ini digunakan “Analisa Skala Prioritas”. Sejalan dengan itu, 

permasalahan yang dibahas dalam kajian ini adalah menganalisis Daftar 

Inventarisasi Masalah (DIM) Koperasi dan UMKM, yang disusun oleh 

Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2009. Analisis skala prioritas 

digunakan berdasarkan pertimbangan bahwa sumberdaya pembangunan yang 

��s�d��y� ��l�� s h��us d��u�� d�� d�� s��. 

E�� d�� s��s� ��u s��d�� d��u�� ol�h ��p� ��o�, �� l��: 

tujuan pelaksanaan suatu kegiatan, pendekatan serta strategi dan model 

pelaksanaannya. Dengan perkataan lain, kepentingan analisis skala prioritas 

adalah untuk mengetahui urgensi masalah, dampak masalah, untuk menyusun 

prioritas masalah dan penyusunan solusi pemecahannya. Hasil analisis dan 

solusi pemecahan masalah yang diperoleh akan dijadikan bahan masukan 

dalam penyusunan kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi 

dan UMKM. 

27


III. TUJUAN 

(1) Mengukur tingkatan, penyebaran dan dampak masalah yang dihadapi 

oleh Koperasi dan UMKM. 

(2) Menyusun skala prioritas masalah pemberdayaaan Koperasi dan 

UMKM untuk dipecahkan sesuai dengan kepentingan dan dampak 

dari pemecahan masalah tersebut untuk mengoptimalkan upaya 

pemberdayaan Koperasi dan UMKM di lapangan 

IV. MANFAAT 

Mendapatkan skala prioritas masalah yang harus dipecahkan 

untuk digunakan sebagai masukan dalam penyusunan program-program 

pemberdayaan koperasi dan UMKM 

V. METODOLOGI 

Kajian ini merupakan analisis terhadap masalah koperasi dan UMKM 

yang berhasil diinventarisir dan telah disusun dalam Daftar Inventarisasi 

Masalah oleh Kementerian Koperasi dan UMK tahun 2009. Penetapan 

skala prioritas dilakukan dengan: (1) pengisian daftar pertanyaan terstruktur 

tentang masalah-masalah yang dihadapi Koperasi dan UMKM, (2) diskusi 

tentang tingkatan masalah, luas bidang cakupan, dampak, keseringan, dan 

keterkendalian masalah, dalam Focus Group Discusion dan (3) penarikan 

kesimpulan prioritas penyelesaian masalah, dilakukan dengan menggunakan 

model analisis skala prioritas. Penilaian terhadap tingkatan dampak dan 

keterkendalian masalah dilakukan dengan menggunakan metoda Delphi. 

Untuk menilai tingkat kepentingan penyelesaian masalah digunakan teknik 

skoring. Diskusi dilakukan di tingkat pusat dan di daerah. Lokasi kajian adalah 

Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Jawa Barat. 

VI. LANDASAN TEORI 

28 

Analisis skala prioritas terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh 

Koperasi dan UMKM pada dasarnya diperlukan untuk menyusun suatu sistem 

perencanaan yang sistematis dan komprehensif, dengan memperhitungkan 

semua masalah potensi dan kendala yang dihadapi. Sistem perencanaan 

tersebut harus didasarkan pada realitas kondisi dan permasalahan yang 

dihadapi oleh Koperasi dan UMKM di lapangan. Manfaat penggunaan analisis



skala prioritas dari DIM telah dirasakan oleh banyak pihak, tidak saja oleh 

kalangan dunia usaha dan pemerintahan, tetapi juga oleh kalangan peneliti 

dan ilmuwan. Salah satu pakar yang menyarankan penggunaan model analisis 

ini adalah Vence (1989). Vence lebih lanjut mengatakan bahwa ”penyelesaian 

masalah yang hanya didasarkan pada gejala yang terlihat, hanya akan berhasil 

dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang masalah tersebut dapat 

menyebar lebih luas lagi. Lebih lanjut dikatakan proses pemecahan masalah 

harus dimulai dengan menguraikan faktor-faktor yang menimbulkan masalah 

itu sendiri, untuk dirumuskan dan dianalisis dengan menggunakan metoda dan 

model yang sesuai dalam rangka mendapatkan solusi pemecahannya.” Lebih 

lanjut dikatakan salah satu model analisis yang dapat digunakan adalah model 

analisa skala prioritas (Scale of Priority Analisys). 

Analisis skala prioritas diperlukan karena banyaknya masalah dalam 

proses pemberdayaan koperasi dan UMKM yang telah dapat diinventarisir, 

yang jumlah mencapai 186 dan saling terkait. Banyaknya masalah tersebut 

terindikasi berhubungan langsung dengan konsepsi pemberdayaan Koperasi 

dan UMKM, yang merupakan suatu proses dinamis, yang melibatkan banyak 

aspek dan unsur. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM juga merupakan suatu 

proses dalam ruang lingkup lokasi yang sangat luas, seluruh Indonesia. 

Dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh koperasi 

dan UMKM agar Koperasi dan UMKM mampu berkembang, Pemerintah 

telah mengeluarkan berbagai program pemberdayaan Koperasi dan UMKM 

antara lain yang difasilitasi oleh Kementerian Negara Koperasi dan UMKM 

sejak tahun 2003, yaitu: 

1) Program perbaikan iklim usaha antara lain dilaksanakan dalam 

bentuk program-program meliputi penyederhanaan perizinan dan 

pengembangan sistem perizinan satu pintu, serta bagi usaha mikro 

perizinan cukup dalam bentuk registrasi usaha, serta penataan Peraturan 

Daerah (Perda) untuk mendukung pemberdayaan KUMKM, dan lainlain. 

2) Program peningkatan akses UMKM dan koperasi terhadap sumberdaya 

potensial. Program ini terdiri dari program peningkatan akses UMKM 

terhadap pendanaan yang antara lain pogram-program pengembangan 

berbagai skim perkreditan untuk UMKM seperti program pembiayaan 

produktif Koperasi dan usaha mikro (P3KUM) dan lain-lain. 

3) Program pengembangan jaringan pemasaran UMKM dan Koperasi 

dilakukan melalui pemberian dukungan sektor perdagangan khusus 

produk UMKM telah dilaksanakan program-program seperti program 

29


promosi proyek-proyek pemasaran UMKM serta program modernisasi 

usaha ritel koperasi seperti Makasar Trade Centre (MTC). 

4) Program pemberdayaan sumberdaya UMKM dilakukan melalui 

pelaksanaan program penumbuhan wirausaha baru melalui berbagai 

model seperti model pendampingan dan inkubator serta program 

peningkatan kemampuan teknis dan manajerial Koperasi dan UMKM 

melalui berbagai bentuk bimbingan penyuluhan dan penataran dan lainlain. 

Masalah yang timbul dalam proses itu terlihat sangat banyak, tetapi 

yang sering terlihat hanyalah gejalanya saja, sedangkan pokok masalah yang 

s��y� sul�� d��s�. U��u� p�os�s �d��s� �� d�p��lu�� 

penggunaan metoda dan sistematika yang akurat. Simpson (1988) dan 

Thaha (1983) berpendapat bahwa salah satu metoda pemecahan yang paling 

banyak digunakan dalam pemecahan masalah teknik, ekonomi dan sosial 

adalah penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM yang dilanjutkan 

dengan proses analisa masalah dengan menggunakan metoda dan model yang 

sesuai. Kelebihan dari model DIM yang dilanjutkan dengan model analisis 

skala prioritas terletak pada sistematika penguraian masalah yang dihadapi, 

sehingga para perencana/peneliti dapat dengan lebih mudah untuk memilah 

dan mengelompokkan masalah, untuk mengetahui akar permasalahan dan 

mendapatkan solusi pemecahannya. 

Lebih lanjut Stevenson (1993) mengatakan bahwa ”Analisis Skala 

Prioritas merupakan teknik analisis masalah secara sistematik yang dapat 

dijadikan alat untuk mendapatkan solusi pemecahan masalah, berdasarkan 

akar permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan”. Analisis skala 

prioritas merupakan langkah awal dari suatu proses pemecahan masalah yang 

harus dilanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya a) penyusunan alternatif 

solusi dan b) penetapan solusi pemecahan masalah. 

VII. KERANGKA BERPIKIR 

30 

Untuk dapat mewujudkan kondisi ideal pemberdayaan Koperasi dan 

UMKM, maka dalam menentukan solusi pemecahan masalah yang dihadapi 

oleh Koperasi dan UKM, harus dipertimbangkan potensi dan kendala 

yang ada dari unsur yang terlibat dalam sistem pemberdayaan UMKM dan 

Koperasi. Demikian juga penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Koperasi 

dan UMKM harus secara proporsional dilakukan atau dikoordinir oleh unsur 

yang paling berkompeten untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik secara 

sektoral maupun daerah (regional). Sejalan dengan itu, masalah-masalah yang



dihadapi dalam proses pemberdayaan Koperasi dan UMKM pada prisipnya 

bersumber dari akar permasalahan yang sering tertutup oleh berbagai gejala 

yang sering dianggap sebagai masalah. Kesalahan persepsi ini menyebabkan 

masalah tersebut semakin berkembang dan tertutup karena adanya kebijakan 

penyelesaian masalah dengan melihat gejala yang ada. Penyelesaian masalah 

seperti ini cenderung menimbulkan masalah-masalah baru yang saling 

menutupi, sehingga masalah pokok sebenarnya tidak terlihat. Oleh sebab itu, 

untuk menggali faktor penyebab dari permasalahan tersebut perlu lebih dulu 

d�susu� D�� v��s�s� M�s�l�h y�� d��u�� d�� d��s� d�� 

�l�s��s� ��s�l�h u��u� ��h�s�l�� solus� p��c�h�� y�� u��. U��u� 

itu perlu diperhatikan kerangka pikir permasalahan yang menggambarkan 

proses kejadian masalah, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah 

dan pendekatan pemecahan masalah seperti diperlihatkan pada Gambar 1 di 

bawah ini. 

Gambar 1. Kerangka Dasar Pemecahan Masalah 

31


32 

Dari gambar 1 terlihat bahwa: 

1) Pada prinsipnya kebijakan pemerintah bertujuan untuk membangun 

kondisi ideal yang sesuai dengan visi Pemerintah dalam pemberdayaan 

UMKM. 

2) Kebijakan Pemerintah dilaksanakan melalui program-program yang 

bertujuan untuk memperbaiki kondisi UKM dan lingkungannya. 

3) Bisa terjadi deviasi dalam pelaksanaan program yang menimbulkan 

permasalahan karena program-program tidak selalu dirancang berdasarkan 

permasalahan dasar yang dihadapi Koperasi dan UMKM. 

4) Proses inventarisasi bertujuan untuk dapat mengetahui permasalahan 

yang dihadapi UMKM agar dapat dianalisis guna mendapatkan solusi 

atas permasalahan yang dihadapi. 

5) Solusi pemecahan masalah yang disusun berdasarkan analisis dari DIM 

akan dapat digunakan untuk menyusun program-program yang lebih 

berdayaguna dan berhasil guna 

Sesuai dengan kerangka pikir di atas, maka ditetapkan 5 (lima) tolok 

ukur kepentingan penyelesaian suatu masalah sebagai berikut: 

1) Masalah Siapa. 

Sesuai dengan amanat konstitusional (UUD 1945) pemberdayaan 

Koperasi dan UMKM merupakan tugas dari semua komponen bangsa 

termasuk pemerintah dan kalangan stakeholder lainnya. Masalah 

Koperasi dan UMKM tidak melulu merupakan masalah yang harus 

diselesaikan oleh Koperasi dan UMKM, tetapi bisa merupakan masalah 

bagi kalangan stakeholdernya, yang dapat dibedakan menjadi: 

(1) Gerakan Koperasi dan UMKM (a) Koperasi dan UMKM tanpa 

fasilitas/bantuan dari pemerintah atau pihak lain, (b) Koperasi 

dan UMKM yang bergerak dan menikmati fasilitas Pemerintah, 

c) Dekopin. 

(2) Pemerintah d) Kemenkop dan UKM, e) Departemen teknis/ 

kementerian terkait, f) Kabinet, g) Pemda Propinsi, dan h) 

h) Pemda Kabupaten/Kota. 

(3) Masyarakat luas/Negara (i).



2) Tingkatan Masalah. 

Masalah Koperasi dan UMKM memiliki tingkatan sesuai dengan luas 

dan besarnya dampak yang timbulkan yang dapat dibedakan menjadi: 

(1) Akar masalah/masalah bawaan yang dirasakan dampaknya (skor 5). 

(2) Akar masalah yang dampak belum terasa (skor 4). 

(3) Masalah turunan tapi dampaknya besar (skor 3). 

(4) Masalah turunan tapi dampaknya tidak besar (skor 2). 

(5) Masalah sampingan (skor 1). 

3) Nilai Strategis (Peranan) Masalah dan Bagaimana Dampaknya 

Adalah keseringan suatu masalah timbul di satu lokasi, bersifat 

endemi yang kemungkinan bersumber dari kondisi lingkungan di 

daerah tersebut seperti misalnya masalah-masalah yang timbul karena 

kurangnya sarana dan prasarana usaha yang tersedia di suatu daerah. 

Berdasarkannya dampaknya ini masalah Koperasi dan UMKM dapat 

dibedakan menjadi: 

(1) Dampak negatif sangat berbahaya (skor 7). 

(2) Dampak negatif berbahaya (skor 6). 

(3) Dampak negatif tidak mengganggu (skor 5). 

(4) Kalau diatasi akan berdampak positif (skor 4). 

(5) Dampak positif banyak dan besar (skor 3). 

(6) Dampak positif tidak banyak tapi besar (skor 2). 

(7) Dampak positif tidak banyak dan tidak besar (skor 1). 

4) Frekuensi dan Persistensi Masalah. 

Dari aspek ini masalah koperasi dan UMKM dapat dibedakan 

menjadi: 

(1) Sesekali, sementara, sporadis (skor 3). 

(2) Cukup sering tapi bersifat lokal (skor 2). 

(3) Sering, laten dan meluas (skor 1). 

33


5) Tingkat Keterkendalian Masalah 

Adalah perkiraan sejauh mana masalah tersebut dapat dikendalikan, 

dari aspek ini masalah dapat dibedakan menjadi: 

(1) Non controllable dalam jangka pendek dan menengah dengan 

dampak negatif tidak dapat dikurangi (skor 4). 

(2) Controllable dalam jangka pendek dan menengah dengan dampak 

negatif dapat dikurangi (mitigasi) (skor 3). 

(3) Controllable dalam jangka pendek dan menengah (skor 2). 

(4) Controllable dalam jangka panjang (skor 1). 

Penilaian dilakukan dengan metoda skoring terhadap keempat aspek 

di atas. Batasan nilai adalah 0 (nol) sampai dengan 3 (tiga), dengan 

tingkatan sebagai berikut: a) 2,50 s/d 3,00 Sangat Penting; b) 2,00 

s/d 2,49 Penting; c) 1,50 s/d 1,90 Kurang Penting dan d) lebih kecil dari 

1,49 Tidak Penting. Penilaian akhir terhadap suatu masalah dilakukan 

dengan menjumlah nilai yang diperoleh masalah tersebut berdasarkan 

penilaian dari keempat aspek di atas. Kesimpulan diambil berdasarkan 

rata-rata nilai yang diperoleh dari suatu masalah yang dinilai. Prioritas 

tertinggi adalah masalah yang memiliki rata-rata nilai tertinggi. 

VIII. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 

Mengingat keterbatasan sumberdaya maka penetapan daerah contoh 

��u�� c�� s��s� (Stratified Random Sampling). 

Dengan menggunakan teknik tersebut ditetapkan sampel lokasi kajian 

adalah Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan Propinsi Jawa Barat. 

Sedangkan waktu penelitian adalah mulai Bulan Februari sampai dengan 

November 2010. 

IX. HASIL PENGAMATAN 

34 

1). Prioritas Sangat Penting. 

(1). Idiologis Normatif Koperasi 

Dari aspek internal koperasi kelompok masalah idiologis 

normatif koperasi menempati urutan pertama sebagai masalah



sangat penting yang harus sesegera mungkin diselesaikan. 

Akar masalah ini menimbulkan dampak luas yang diindikasikan 

dari banyaknya masalah besar yang ditimbulkan antara 

lain (1) koperasi tidak mempunyai daya tarik sebagai sarana 

penghimpun ekonomi karena lebih dipromosikan sebagai lembaga 

yang ideal tidak mencari keuntungan dan berwatak sosial. (2) 

(2) rumusan tujuan fungsi dan peran koperasi terlalu ideal tidak 

sesuai dengan kapasitas sebenarnya. (3) badan usaha koperasi 

tidak memiliki budaya perusahaan yang kondusif bagi aktualisasi 

diri di tengah realita perekonomian yang sedang berkembang. 

(2). Kebijakan Pembangunan Ekonomi 

Masalah kebijakan pembangunan ekonomi sangat penting untuk 

segera diselesaikan karena secara langsung maupun tidak langsung 

mempengaruhi tingkat keberhasilan pemberdayaan koperasi dan 

UMKM. Beberapa masalah menonjol yang merupakan turunan 

dari masalah ini adalah: (a) banyak kebijakan yang menyebabkan 

penguasaan sumberdaya potensial oleh Koperasi dan UMKM 

sedikit, (b) fenomena dualisme ekonomi yang mengesampingkan 

peran Koperasi dan kelompok Usaha Mikro dan Kecil, (c) arah 

kebijakan ekonomi belum mengindikasikan pentingnya peran 

Koperasi dan UMKM, (d) kebijakan dibidang ekspor, impor dan 

d�s��us� �� h p�d� �o�opol�, (�) ��j�� s��l 

yang cenderung mengikuti keinginan ekonomi pasar (globalisasi 

perekonomian) mempersulit porsi Koperasi dan UMKM. 

(3). Kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 

Kelompok masalah ini menempati urutan ke tiga dalam kelompok 

masalah penting yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya. 

Beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian dalam 

kelompok masalah ini adalah: (a) program-program pemberdayaan 

Koperasi dan UMKM sering dirancang hanya berdasarkan isyu 

dan sinyalemen, tetapi bukan didasarkan pada akar masalahnya, 

(b) sebagian besar program dirancang dalam lingkup makro, 

tetapi dilaksanakan dalam lingkup lokal, (c) penentuan skala 

prioritas pelaksanaan program belum didasarkan pada metoda 

yang valid, (d) desain program belum memberikan gambaran 

yang jelas apa untuk pertumbuhan atau pemerataan, (e) program 

pemberdayaan Koperasi dan UMKM belum disesuaikan dengan 

�o�d�s� ��s�� l��u��, (�) sos��l�s�s� p�o�� lu� op��l 

karena sering lebih banyak dilakukan oleh Pemerintah pusat. 

35


36 

(4). Koordinasi Pemberdayaan Koperasidan UMKM 

Kelompok masalah ini termasuk dalam kelompok sangat penting 

untuk segera diselesaikan karena berhubungan langsung dengan 

optimalitas pemanfaatan sumberdaya pembangunan. Adapun 

masalah-masalah yang termasuk dalam kelompok ini adalah: 

(a) pola pembangunan sektoral tidak selalu maching dengan 

kepentingan pemberdayaan Koperasi dan UMKM, (b) pelaksanaan 

program sektoral diorientasikan pada tujuan pembangunan 

sektoral dan kurang memperhatikan kepentingan pemberdayaan 

Koperasi dan UMKM, (c) kebijakan sektoral sangat kentara 

berorientasi ego sektoral, sehingga tolok ukur keberhasilan tidak 

sesuai dengan kepentingan Koperasi dan UMKM, (d) koordinasi 

pemberdayaan KUMKM sulit dibangun, karena hubungan 

��s� �� o�po�� s�s�� oo�d��s� ��d�� d��s� 

dengan baik, (e) rendahnya koordinasi pelaksanaan program 

antar sektor menyebabkan terjadinya tumpang tindih program, 

(f) sumber dan mekanisme penyaluran bantuan program sangat 

beragam, (g) antara stakeholder tidak ada kesamaan persepsi 

dalam menafsirkan arti dan fungsi koperasi. 

2). Kelompok Prioritas Penting 

(1). Kelembagaan Koperasi 

Masalah kelembagaan koperasi termasuk dalam kategori 

penting untuk segera diselesaikan. Adapun masalah-masalah 

yang ada dalam kelompok ini adalah: (a) gerakan koperasi di 

Indonesia sangat terfragmentasi sehingga tidak memiliki sinerji 

untuk bersaing dalam pasar, (b) koperasi cenderung berperilaku 

birokratis akibat adanya penugasan untuk melaksanakan program 

yang diproteksi pemerintah, (c) kualitas sumber daya manusia di 

lingkungan koperasi baik dari pemahaman perkoperasian maupun 

bisnis umumnya rendah, dan (d) sistem manajemen operasional 

usaha masih dijalankan secara manual. 

(2). Kewirausahaan Dikalangan UMKM 

Kelompok masalah ini termasuk dalam kategori penting untuk 

diselesaikan karena secara langsung menentukan kemampuan 

UMKM dalam berusaha dan mengembangkan usahanya. Adapun 

masalah-masalah yang ada dalam kelompok ini adalah:



(a) UMKM tidak siap untuk menanggung resiko kegagalan 

usaha. sehingga sulit untuk dapat masuk dalam suatu kegiatan 

usaha yang berpotensi untuk dikembangkan, (b) rasa cepat puas 

akan apa yang telah diperoleh menyebabkan UMKM jarang 

berpikir untuk memperluas usahanya. Rendahnya pengetahuan 

UMKM dibidang produksi menyebabkan produk UMKM sulit 

untuk berkembang. 

(3). Usaha Koperasi 

Masalah usaha koperasi penting untuk diselesaikan karena 

secara langsung berhubungan dengan kinerja koperasi dalam 

perekonomian masyarakat yang menjadi peran utama koperasi 

dan daya tarik koperasi. Kelompok masalah ini terdiri dari: 

(a) manajemen belum berkembang, menyebabkan koperasi 

sulit mengoptimalkan pelayanan dan berhubungan dengan 

pihak lain, (b) koperasi belum dapat melihat peluang usaha 

potensial yang tersedia dari lingkungannya, (c) pemanfaatan 

SDM di lingkungan oleh koperasi belum optimal, (d) disorientasi 

kegiatan usaha dari untuk memenuhi kebutuhan anggota menjadi 

keperluan pengembangan bisnis, (e) koperasi sulit untuk 

menjalin kerjasama baik dengan kalangan Usaha Mikro dan 

kecil maupun usaha besar, (f) jaringan koperasi yang berjalan 

tersegmentasi belum mencapai skala usaha optimal dan rapuh 

kelangsungannya, dan (g) lapangan usaha koperasi banyak yang 

tidak berbasis kepentingan anggota. 

(4). Kondisi/Karakter UMKM 

Kelompok masalah ini termasuk dalam kategori penting untuk 

segera diselesaikan secara langsung menggambarkan potensi, 

kondisi dan eksistensi UMKM dalam perekonomian. Adapun 

beberapa masalah yang termasuk dalam kelompok masalah ini 

dan merupakan masalah pokok yang menyebabkan timbulnya 

masalah lain adalah: (a) unit-unit usaha baru lebih banyak tumbuh 

karena desakan kebutuhan lapangan kerja, (b) produk-produk 

UMKM tidak berdaya saing karena berada pada sektor yang 

cepat jenuh dan berkualitas rendah, dan (c) nilai tambah dari 

usaha UMKM rendah karena produknya berupa bahan mentah 

dan bahan setengah jadi. 

37


38 

(5) Kondisi Usaha UMKM 

Kelompok masalah ini termasuk dalam kategori masalah yang 

penting untuk segera diselesaikan karena secara langsung 

akan mempengaruhi eksistensi UMKM dalam perekonomian. 

Beberapa masalah yang menonjol dari kelompok ini adalah: 

(a) kondisi usaha UMKM lemah dan jaringan pasar UMKM 

sangat terbatas dan dikuasai oleh sekelompok pengusaha lain 

yang membangun kartel, (b) UMKM menghadapi kesulitan 

dalam mengakses bahan baku, (c) kualitas produk KUMKM 

relatif rendah karena memakai bahan baku berkualitas rendah 

dan bahan-bahan berbahaya, (d) pendapatan UMKM relatif 

rendah karena skala usahanya yang kecil serta pasar bahan baku 

dan produknya dikuasai pedagang besar, (e) karena pendapatan 

yang sedikit, maka UMKM khususnya pengusaha mikro 

termasuk dalam kelompok miskin yang tidak memiliki kelebihan 

uang untuk ditabung, dan (f) sebagian besar pengusaha mikro 

merupakan kelompok marginal dengan pola hidup gali lubang 

tutup lubang (Survival strategic). 

3). Masalah Kurang Penting 

(1) Produksi dan Teknologi UMKM 

Kelompok masalah dengan rata-rata nilai skor skala prioritas 

sebesar 1,86 ini termasuk dalam kategori masalah yang kurang 

penting tetapi dalam jangka menengah dan jangka panjang perlu 

diselesaikan. Adapun masalah-masalah yang termasuk dalam 

kelompok ini adalah: (a) teknologi produksi yang digunakan 

ol�h UM�M s�� d�h s�h�� u�l��s d�� p�odu��s 

UMKM rendah, (b) berbagai sebab mengakibatkan KUMKM 

sulit untuk melakukan inovasi teknologi, (c) UMKM belum 

mampu mengaplikasikan berbagai tekonologi tepat guna dari luar 

negeri, (d) hasil inovasi teknologi dari kalangan UMKM belum 

mendapat perlindungan, (e) banyak temuan teknologi dan 

peralatan dari lembaga-lembaga penelitian yang belum dapat 

d�� ol�h �op��s� d�� UM�M, d�� (�) s��s� 

inovasi teknologi hanya dilakukan terhadap peralatan produksi.



(2). Kebijakan Otonomi Daerah 

Otonomi Daerah masuk dalam kelompok tersendiri karena 

dari kebijakan ini timbul berbagai masalah tidak saja masalah 

yang dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah tetapi juga 

masalah-masalah yang penyelesaiannya menjadi kewenangan 

dari Pemerintah Pusat. Kelompok masalah ini cukup penting dan 

memiliki nilai rata-rata skala prioritas mencapai 1,98 atau hampir 

termasuk dalam masalah penting yang harus segera diselesaikan. 

Adapun masalah-masalah yang termasuk dalam kelompok 

ini adalah: (a) Otonomi Daerah berimplikasipada keragaman 

bentuk instansi yang membidangi Koperasi dan UMKM, 

(b) Pemerintah Daerah belum memiliki konsepsi yang jelas tentang 

arah kebijakan, pendekatan dan pola operasional pemberdayaan 

Koperasi dan UMKM, (c) sistem organisasi pemerintahan belum 

memberikan gambaran yang jelas komitmen Pemerintah Daerah 

untuk mendukung program pemberdayaan Koperasi dan UMKM, 

(d) keterlibatan Pemerintah Daerah dalam beberapa kegiatan 

program masih sangat terbatas, (e) program bimbingan dan 

penyuluhan perkoperasian di daerah belum dapat dilaksanakan 

dengan baik, (f) untuk memperbesar PDB dan PAD Pemerintah 

Daerah lebih mengutamakan pengelolaan sumberdaya dilakukan 

oleh menengah dan usaha besar, dan (g) kurangnya ketersediaan 

prasarana dan sarana ekonomi menyebabkan Koperasi dan 

UMKM tidak terdorong untuk mengembangkan usaha atau 

membuka usaha baru. 

(3). Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 

Kelompok masalah ini memiliki rata-rata nilai skala prioritas 

yang juga cukup tinggi yaitu mencapai 1,89 atau mendekati 

kriteria masalah penting yang harus sesegera mungkin 

diselesaikan. Adapun masalah-masalah yang termasuk dalam 

kelompok ini adalah: (a) sejak era reformasi tidak ada 

paradigma pemberdayaan KUMKM yang disepakati oleh 

semua instasi dan kalangan, (b) pemberdayaan Koperasi 

dan UMKM dipersepsikan tidak kontributif terhadap pencapaian 

target makro ekonomi, (c) pemberdayaan Koperasi dan 

UMKM cenderung semakin dijauhkan dari pendekatan ekonomi 

dan semakin dilekatkan pada pendekatan pengaman sosial, 

(d) perumusan visi dan sasaran pembangunan sektoral tidak 

dikaitkan dengan program pemberdayaan Koperasi dan UMKM, 

39


X. KESIMPULAN 

40 

(e) ada kesan secara sistemik koperasi dikurangi peranannya 

dalam sistem perekonomian nasional, (f) koperasi tidak lagi 

dipandang sebagai opsi untuk memenuhi motif ekonomi 

masyarakat, dan (g) koperasi hanya dijadikan sebagai alat dalam 

mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan sektoral atau peran 

koperasi hanya sebatas institusi pendukung kegiatan program. 

Akar permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dan UMKM bersumber 

dari kebijakan ekonomi makro yang mensubordinasi kondisi internal Koperasi 

dan UMKM. Adanya kebijakan perekonomian nasional yang masih belum 

mampu mensinerjikan keinginan potensi untuk memberdayakan UMKM dan 

koperasi yang diindikasikan dari masih adanya masalah-masalah: (1) banyak 

kebijakan yang menyebabkan penguasaan sumberdaya potensial oleh koperasi 

dan UMKM sedikit, (2) fenomena dualisme ekonomi yang mengesampingkan 

peran koperasi dan kelompok usaha mikro dan kecil, (3) arah kebijakan 

ekonomi belum mengindikasikan pentingnya peran Koperasi dan UMKM, 

(4) kebijakan dibidang ekspor, impor dan distribusi barang mengarah pada 

�o�opol�, d�� (5) ��j�� s��l y�� c��d��u�� u�� 

ekonomi pasar (globalisasi perekonomian), mempersulit posisi Koperasi dan 

UMKM. 

Kondisi internal UMKM yang ditandai oleh rendahnya kualitas sumber 

daya manusia dan penguasaan sumber daya produktif yang sangat rendah serta 

kebijakan pemerintah yang belum mendukung upaya pemberdayaan Koperasi 

dan UMKM. Orientasi pembangunan yang dipengaruhi oleh pemikiranpemikiran 

neoklasik dan era globalisasi menyebabkan ketidakmampuan 

penyusunan menyebabkan adanya berbagai kebijakan yang dikeluarkan 

ekonomi yang secara tidak berpihak pada upaya memberdayakan Koperasi 

dan UMKM. 

Iklim usaha yang terbentuk karena orientasi pembangunan yang tidak 

berpihak kepada Koperasi dan UMKM serta keterbatasan SDM UMKM 

menyebabkan UMKM sulit mengakses sumber-sumberdaya produktif, 

teknologi dan pasar. 

Ada kecenderungan kebijakan dan program-program pemberdayaan 

yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM selama satu 

dasawarsa terakhir tidak tepat kegunaannya, tidak tepat sasaran dan bahkan 

banyak menimbulkan permasalahan baru di lapangan. Hal tersebut dikarenakan



iklim usaha yang terbentuk dalam sistem ekonomi neoliberal mengharuskan 

UMKM bersaing dengan kelompok usaha besar yang lebih kuat. 

Pembinaan UMKM lebih diarahkan pada pengembangan teknologi 

produksi dalam rangka meningkatkan daya saing dan kurang memperhatikan 

kepentingan pengembangan institusi. 

Koperasi sebagai kelembagaan yang diharapkan dapat mendukung 

proses pemberdayaan UMKM peranannya semakin dikurangi sedangkan 

disisi yang lain ada skeptisme dari masyarakat terhadap kemampuan koperasi 

untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan. 

Otonomi Daerah berimplikasi langsung terhadap kondisi pembinaan 

koperasi di lapangan yang diindikasikan dari keragaman jenis instansi-instansi 

yang membidangi Koperasi dan UMKM, eselonering jabatan instansi yang 

bersangkutan serta kompetensi aparat di lingkungan instansi tersebut. 

XI. REKOMENDASI 

Reorientasi pembangunan kebijakan dasar pembangunan yang lebih 

diarahkan lagi pada kebijakan dan program-program yang berpihak pada 

upaya memberdayakan Koperasi dan UMKM, khusus untuk memperbaiki 

atau meningkatkan kondisi internal UMKM dan iklim usaha yang kondusif 

bagi Koperasi dan UMKM. 

Evaluasi kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi 

dan UMKM untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang menghambat 

keberhasilan program-program tersebut di lapang. 

Reorientasi kebijakan pembinaan agar ada keseimbangan antara pembinaan 

pada pengembangan teknologi produksi dalam rangka meningkatkan 

daya saing dengan tetap memperhatikan kepentingan pengembangan institusi. 

Memperkuat posisi koperasi sebagai kelembagaan pemberdayaan 

UMKM dengan meningkatkan intensitas pembinaan koperasi, sosialisasi peran 

dan kedudukan koperasi dalam pembangunan nasional serta menghilangkan 

skeptisme dari masyarakat terhadap kemampuan koperasi. 

Melaksanakan program sosialisasi kepentingan koperasi dalam 

mendukung pembangunan daerah dan koordinasi program-program 

pembangunan koperasi dengan Pemerintah Daerah. 

41



Anonimous. 1992. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 

Tentang Perkoperasian. Departemen Koperasi, Ditjen Bina Lembaga 

Koperasi, Jakarta. 

Anonimous. 2008 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 

Tentang Usaha Mikro Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Kementerian 

Negara Koperasi UKM Jakarta. 

Anonimous. 2009. Daftar Inventarisasi Masalah Koperasi dan UMKM. Kementerian 

Koperasi dan UKM Jakarta. 

Just.R.E, Hueth.D.L, and Schmit. A. 1982. Applied Welfare Economics and Public 

Policy. Prentice-Hall, Inc., USA. 

Kartasasmita, Ginanjar. 1996. Ekonomi Rakyat untuk Membangun Kesejahteraan 

yang Berkeadilan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta. 

Koutsoyiannis, A. 1977. Theory of Econometrics: An Introductory Exposition of 

Econometic Methods. Second Edition. The MacMillan Press Ltd, London. 

Kuznes. 1982. Applied Welfare Economics and Public Policy. Prentice-Hall, Inc., 

USA. 

Lu�� N�su��o�. 1996. Analisis Akar Permasalahan Pembangunan Ekonomi untuk 

Membangun Kesejahteraan. 

Manggara Tambunan. 2004. Melangkah Ke Depan Bersama UKM. Makalah pada 

Debat Ekonomi ESEI 2004, Jakarta Convention Centre 15-16 September 

2004. 

Maulana Ibrahim. 2004. Mendorong Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia 

di Masa Depan. Makalah pada Debat Ekonomi ESEI 2004, Jakarta Convention 

Centre 15-16 September 2004. 

Syarif Teuku. 2008. Kajian Bargaining UMKM dalam Pasar dan Permasalahan 

dalam Produksi dan Pemasaran Produk UMKM. Deputi Bidang Pengkajian 

Sumberdaya UKMK. Departemen Koperasi dan UKM. 

Suarja Wayan. 2009. Pedoman Pemahaman Daftar Inventarisasi Masalah Koperasi 

dan UMKM. Kementerian Koperasi dan UKM Jakarta. 

Stevenson. 1998. “Building The Policy of ICT Development,“ National Information 

& Communications Initiative Committee & Science and Technology Advisory 

Group (STAG), Taiwan, January 2005. 

Vence.A.F. 1999. Problem Solving Welfare and Ecinomics Growt. Michigan State 

University Publisher. 

42

KOPERASI DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA: TINJAUAN 

PROBABILITAS TINGKAT ANGGOTA KOPERASI DAN TINGKAT KEMISKINAN PROPINSI 

(Johnny W. Situmorang dan Saudin Sijabat) 

KOPERASI DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA: 

TINJAUAN PROBABILITAS TINGKAT ANGGOTA KOPERASI 

DAN KEMISKINAN PROVINSI* 

Johnny W. Situmorang dan Saudin Sijabat** 

Abstrak 

Penanggulangan kemiskinan adalah target utama pembangunan ekonomi 

Indonesia. Hal ini sejalan dengan program global dalam MDGs. Semua badan 

pemerintah Republik Indonesia akan mengarahkan sumber daya untuk mengatasi 

kemiskinan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menyatakan cerita sukses 

untuk mengatasi kemiskinan dengan menurunkan jumlah dan tingkat penduduk 

miskin di Indonesia, meskipun jumlah dan tingkat kemiskinan masih tinggi di 

Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM sebagai salah satu instansi pemerintah 

untuk pengentasan kemiskinan dalam responsdvel panjang Cluster-3, mengacu 

pada Kementerian Koordinator untuk cluster Kesejahteraan Rakyat. Sementara 

itu, pengembangan koperasi telah menunjukkan hasil dimana jumlah anggota 

koperasi adalah satu juta orang dan sisi lain jumlah orang miskin masih tinggi. 

Hal ini menarik untuk mengetahui hubungan antara pembentukan koperasi dan 

pengurangan kemiskinan. Dengan teori probabilitas dan ruang lingkup provinsi, 

yang mengungkapkan bahwa hubungan koperasi dan kemiskinan. 

Kata kunci: tingkat kemiskinan, tingkat anggota koperasi, relasi, probabilitas 

Abstract 

Poverty alleviation is a prime target of Indonesia development of economic. 

It is in line with global program in term of MDGs. All the government bodies of 

Republic of Indonesia shall direct resource fo r tackling poverty in Indonesia. The 

government of RoI had declared the successful story for handling poverty with 

lowering number and rate of people poor in Indonesia, although, number and rate 

of poverty is still high in Indonesia. The ministry of Cooperative & SME as a one 

agency of government responsibles for poverty alleviation in term of Cluster-3, 

refering to Ministry Coordination of People Welfare cluster. Meanwhile, cooperative 

development had showed outcome where number of cooperative member is a million 

* Artikel diterima 20 Juli 2011, peer review 25 Juli 2011, review akhir 15 September 

2011. 

** Johnny W. Situmorang adalah peneliti pada Kementerian KUKM, Jakarta dan Dosen 

ABFII Perbanas. HP. 0811163154; jwsringo@yahoo.com; Saudin Sijabat adalah peneliti 

Kementerian KUKM, Jakarta 

43


people and the other side the number of people poor is still high. It is interested to 

know the relationship between establishment cooperative and poverty alleviation. 

With probability theory and province scope, it’s revealed that the relationship 

cooperative and poverty alleviation is not so high. 

Key words: level of poverty, members of the cooperative, relation, probability 


44 

Peningkatan kesejahteraan adalah esensi dari berdirinya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang secara jelas tertuang dalam 

Pembukaan UUD 1945. Tindaklanjutnya adalah bagaimana penanggulangan 

kemiskinan. Itu sebabnya, pemerintahan Indonesia yang sah menetapkan 

tingkat kemiskinan menjadi indikator keberhasilan pemerintahan dan 

pembangunan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan 

program pro-wealth sebagai salah satu pilar pemerintahannya dalam masa 

Kabinet Indonesia Bersatu kedua, tahun 2009-2014 dimana ditargetkan 

p��u�u�� s�� s�c�� s�� s�l�� p��od� ��s��u�. 

Semua sumberdaya diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan Indonesia. 

Sampai tahun 2010, pemerintah telah menyatakan adanya penurunan tingkat 

kemiskinan di Indonesia secara nyata dan menanggap program pemerintahan 

SBY telah berhasil. Namun, secara kuantitas, jumlah orang miskin di Indonesia 

masih tinggi, mencapai lebih 30 juta orang (BPS, 2011). 

Sejalan dengan itu, pembangunan koperasi sebagai salah satu 

bagian integral dari pembangunan nasional juga diarahkan pada upaya 

penanggulangan kemiskinan. Secara konstitusi, undang-undang (UU) 

tentang perkoperasian memuat fungsi koperasi terutama adalah peningkatan 

kesejahteraan rakyat melalui anggota koperasi. Selama ini, keberadaan 

koperasi secara faktual telah diakui dan selalu menjadi bahan pidato dan 

penonjolan pelaksanaan program pemerintahan nasional dan lokal. Bahkan 

untuk mewujudkan koperasi sebagai pilar perekonomian rakyat dibentuk 

Dewan Koperasi sebagai perintah UU perkoperasian. Sampai tahun 2009, 

jumlah koperasi telah mencapai lebih dari 170 ribu unit dengan anggota 

koperasi lebih dari 29 juta orang. Manakala koperasi dinyatakan sebagai 

solusi penanggulangan kemiskinan dengan jumlah anggota koperasi yang 

banyak, sementara jumlah orang miskin Indonesia masih banyak, pertanyaan 

muncul, sejauhmanakah keberadaan koperasi menanggulangi kemiskinan. 

Apakah anggota koperasi menjadi bagian dari orang miskin? Atau, apakah 

anggota koperasi di luar dari orang miskin itu? Pertanyaan tersebut 

setidaknya menginspirasi keingintahuan bagaimanakah relasi koperasi




dengan penanggulangan kemiskinan. Tulisan ini menguraikan relasi tersebut 

dengan analisis pendekatannya pada probabilitas hubungan tingkat anggota 

koperasi dan tingkat kemiskinan dalam skala propinsi. 

II. GAMBARAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

INDONESIA 

Sesungguhnya, berbagai program penanggulangan kemiskinan di 

Indonesia telah diluncurkan oleh Pemerintah RI baik semasa Orde Baru 

maupun Reformasi. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di 

Indonesia pada pemerintahan Presiden SBY tercantum dalam RPJM 2004-2009 

dan 2009-2014 juga sejalan dengan Milennium Development Goals (MDGs) 

yang telah disepakati secara multilateral. Pada Tabel 1 terlihat berdasarkan 

UU 25 tahun 2004, RPJM berisi rencana strategis untuk mengurangi tingkat 

pengangguran dan kemiskinan dengan pencapaian tingkat pengangguran 5- 

6% dan tingkat kemiskinan 8-10% pada tahun 2014. MDGs dalam pertemuan 

puncak PBB mengeluarkan resolusi anti-kemiskinan dan perhatian terhadap 

perempuan dan anak menghadapi kemiskinan, kelaparan, dan penyakit. 

Pemberantasan kemiskinan di Indonesia sejalan dengan MDGs adalah 

penurunan penduduk miskin dan penderita kelaparan sampai 50%. Sementara, 

keberadaan koperasi berdasarkan UU 25 tahun 1992 berfungsi membangun 

masyarakat agar mampu meningkatkan kesejahteraan. Artinya, keberadaan 

koperasi adalah untuk menanggulangi kemiskinan rakyat. Menurut David T. 

Ellwood 1 (2010) bahwa terdapat empat syarat untuk menciptakan lapangan 

kerja dan menghapus kemiskinan, yakni ekonomi yang kuat, keunggulan 

komparatif jangka panjang, kelembagaan dan pemerintahan yang kuat, dan 

program bagi kaum miskin yang dirancang secara seksama. 

Tabel 1. 

Visi Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan RPJM, MDGs, dan Perkoperasian 

Sumber: Bappenas (2009), Website UN (2011) 

1 David T. Ellwood adalah Profesor & Dekan Harvard Kennedy School dalam Presidential 

Lecture di Istana Negara, Rabu 15 September 2010. 

45


Program penanggulangan kemiskinan pada era kedua pemerintahan 

Presiden SBY semakin dipercepat pencapaian targetnya untuk mengurangi 

jumlah orang miskin. Presiden SBY selalu menekankan pentingnya 

penanggulangan kemiskinan dalam era 2009-2011. Kementerian Koordinator 

Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) ditetapkan sebagai penanggungjawab 

pelaksanaan program pemberantasan kemiskinan. Terdapat tiga jalur 

strategi pembangunan Presiden SBY, yakni pro-growth, pro-job, dan propoor. 

Strategi ini adalah untuk menurunkan tingkat penduduk di bawa garis 

kemiskinan, membuka kesempatan kerja, dan berusaha. Berbagai bentuk 

program yang dilaksanakan disesuaikan dengan klaster. Pada Klaster-1 

melibatkan 7 kementerian dan lembaga dengan 8 program. Klaster-2 melibatkan 

13 kementerian dan lembaga dengan 17 program. Klaster-3 melibatkan 16 

kementerian dan lembaga dengan 25 program (Tabel 2). 

Pada Tabel 2 terlihat, hampir semua kementerian melaksanakan 

program pemberantasan kemiskinan. Dalam rangka koordinasi, Kementerian 

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) sebagai 

koordinator implementasi semua program penanggulangan kemiskinan telah 

merumuskan rencana strateginya dengan sasaran utama adalah menurunkan 

jumlah penduduk miskin laki-laki dan perempuan 2 . Menurut Kemenko Kesra 

(2008), bahwa koordinasi dan harmonisasi penanggulangan kemiskinan yang 

melibatkan berbagai lembaga membagi target kebijakan berdasarkan klaster. 

Klaster-1 merupakan kelompok rumahtangga kategori sangat miskin, miskin, 

dan hampir miskin yang merupakan kelompok masyarakat termiskin dari yang 

miskin, tertinggal, dan tidak memiliki modal apapun. Pada tahun 2008, target 

rumah tangga sasaran (RTS) mencapai 18,5 juta dan pada tahun 2014 tentunya 

RTS akan berkurang. Mereka termasuk dalam kategori kemiskinan struktural 

yang terparah yang sangat membutuhkan perlindungan sosial. Klaster-2, 

kelompok masyarakat miskin yang berpotensi mandiri bila diberikan bantuan. 

Sedangkan Klaster-3 adalah kelompok masyarakat miskin tapi sudah bisa 

mandiri dan mengembangkan diri dalam bisnis dan penciptaan lapangan 

kerja. Jenis bantuan sosial yang ditujukan pada Klaster-1 antara lain adalah 

jaminan kesehatan dan pemberian beras murah bersubsidi. Bantuan yang 

diberikan untuk Klaster-2 adalah dalam bentuk pemberdayaan masyarakat 

yang termasuk dalam skema PNPMM (Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri) atau Program Mandiri, seperti program pengembangan 

kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 

(P2KP pada tahun 2007, awal PNPMM. Sampai tahun 2011, berkembang 

menjadi beberapa program. 

2 Kemenko Kesra membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

46




Tabel 2 

Kementerian/Lembaga dan Program Penanggulangan Kemiskinan Menurut Klaster 

47


Sumber: Kemenko Kesra, 2008. 

48 

Program Mandiri memfasilitasi masyarakat agar terdorong bangkit 

bersama dalam hal merencanakan, melaksanakan hasil perencanaan, dan 

mengawasi hasil pelaksanaan dari rencana yang telah disusun oleh masyarakat. 

Proses dalam Program Mandiri merupakan proses pembelajaran masyarakat 

untuk hidup mandiri dalam hal nilai, kemitraan, demokratisasi, kesetaraan 

gender, dan ekonomi. Mulai tahun 2009, Program Mandiri mencakup seluruh 

kecamatan yang mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk 

orang miskin dan wilayah tertinggal dalam rangka, pertama, pengembangan 

masyarakat, kedua BLM sebagai stimulan atau pelengkap keswadayaan 

masyarakat, ketiga adalah peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku 

lokal, dan keempat, pengelolaan dan pengembangan program. Salah satu 

sumber pembiayaan PNPM pada tahun 2011 adalah Asian Development Fund 

dengan nilai US $50.00 juta untuk proyek infrastruktur perdesaan mencakup 

1724,0 desa di propinsi-propinsi Jambi, Lampung, Riau, dan Sumatera 

Selatan. 

Pada Klaster-3, target grupnya adalah masyarakat yang termasuk 

kategori mandiri dan mampu mengembangkan diri sendiri. Kegiatan yang 

masuk dalam program ini adalah pemberdayaan dan pengembangan usaha. 

Dalam strata kemisikinan, kelompok miskin ini termasuk kategori miskin pada 

lapisan atas. Dengan perlakuan sedikit saja kelompok ini sudah mampu masuk 

kelompok tak miskin. Pada umumnya, kelompok ini mencakup masyarakat 

yang tergabung dalam koperasi serta usaha skala mikro, kecil, dan menengah, 

termasuk koperasi (KUMKM). Mengacu pada Klaster-3 ini, sasaran 

masyarakat miskin kemungkinannya adalah kelompok miskin pada lapisan 

atas atau di atas garis kemiskinan. Oleh karena itu, manakala Kementerian 

KUKM meluncurkan program pemberantasan kemiskinan, sasarannya adalah 

kelompok UMKM, khususnya pengusaha skala mikro yang jumlah entitasnya 

terbanyak dan lemah dalam segala hal.




Tanggungjawab pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan 

ditunjukkan oleh penyediaan anggaran pembangunan. Menurut Kemenko 

Kesra (2011), nilai alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan selalu 

meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2002, nilai anggaran sebesar Rp.16,5 

triliun dengan jumlah orang miskin 38,4 juta orang dan menjadi Rp.94.0 triliun 

dengan jumlah orang miskin menjadi 31,02 juta pada tahun 2010. Selama 

tahun 2002 sampai 2010 secara kumulatif, total anggaran penanggulangan 

kemiskinan telah mencapai Rp.389,70 triliun atau rata-rata Rp.43,30 

triliun per tahun. Selama periode tersebut, rasio anggaran penanggulangan 

kemiskinan dan jumlah orang miskin adalah sebesar Rp.1.21 juta per orang. 

Bila dibandingkan dengan nilai pendapatan (salary) rata-rata buruh di sektor 

manufaktur selama 2005-2009, rasio anggaran dan salary tersebut adalah 

4.69 3 . Artinya, nilai alokasi tersebut sebesar 4.69 kali salary buruh di sektor 

manufaktur. 

Kementerian KUKM termasuk lembaga pemerintah yang cakupan 

penanggulangan kemiskinan dalam Klaster-3. Posisi KUMKM di Indonesia 

sangat strategis dari jumlah pelaku dan penyerapan tenaga kerja. Menurut 

Kementerian KUKM (2010), pada tahun 2009, jumlah koperasi lebih dari 170 

ribu unit dengan anggota lebih dari 29 juta orang atau rata-rata 245.12 per 

koperasi aktif. Penyerapan tenaga kerja koperasi sebesar 325.16 ribu orang 

atau rata-rata 2.73 orang per koperasi aktif. Sedangkan jumlah UMKM lebih 

dari 52 juta unit yang sebagian besarnya adalah skala usaha mikro sebanyak 

98.9%, usaha kecil 1.01%, dan sisanya usaha skala menengah. Dengan 

penyerapan tenaga kerja UMKM mencapai 90 juta orang atau rata-rata 1.73 

orang per unit usaha, UMKM adalah badan usaha utama pendukung lapangan 

kerja. Dengan demikian penanggulangan kemiskinan melalui jalur KUMKM 

sangat strategis. Itu sebabnya, pemerintah memberikan perhatian besar pada 

pengembangan KUMKM. Pada tahun 2005, Presiden RI telah mencanangkan 

Tahun Keuangan Mikro dengan meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat 

melalui sektor perbankan. Pada peringatan Hari Koperasi ke-63, 15 Juli 2010 

di Surabaya, Presiden SBY telah memerintahkan agar pejabat pemerintah 

serius mengatasi masalah perkoperasian agar mampu meningkatkan 

kesejahteraan rakyat (Sularso, 2010). Awal tahun 2011, dibangkitkan lagi 

oleh Presiden Gerakan Kewirausahaan Nasional. Bahkan pada setiap hari 

ulang tahun koperasi, selalu disertai dengan slogan bahwa “koperasi itu 

solusi penanggulangan kemiskinan”. Fungsi pemerintah dalam pembangunan 

3 Menurut BPS, salary riil buruh sektor manufaktur selama 2005-2009 adalah rata-rata 

sebesar Rp258.03 ribu. 

49


koperasi semestinya bersama Dewan Koperasi yang terbentuk karena perintah 

UU tentang perkoperasian 4 . 

Tabel 3 

Beberapa Program Penanggulangan Kemiskinan Kementerian KUKM pada 

Klaster-3 

Kementerian KUKM sejak tahun 2003 telah mengembangkan program 

dalam rangka penanggulangan kemiskinan pada Klaster-3 ini. Bentuk kegiatan 

yang diluncurkan adalah Bantuan Langsung Sosial (BLS) untuk pembiayaan 

KUKM, Bantuan Pinjaman Dana Bergulir yang dilaksanakan oleh Badan 

Layanan Umum (BLU) dengan nama Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir 

(LPDB), dan Bantuan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola KUMKM. 

Skim BLS sepenuhnya bersumber dari Anggaran Belanja Pemerintah (APB 

Negara dan Daerah) yang tidak dikembalikan oleh penerima bantuan. 

Sedangkan pembiayaan melalui LPDB bersumber dari APBN/D dan hasil 

pengembalian perguliran dana sebelumnya. Sasaran BLS adalah UMKM dan 

Koperasi yang secara nyata belum mampu berkompetisi, sementara sasaran 

LPDB adalah UMKM yang tergabung dalam koperasi yang sudah mampu 

mengembangkan usaha tapi kategori non-bankable. Alokasi anggaran BLS 

telah mencapai triliunan rupiah sementara dana LPDB mencapai miliaran 

rupiah meskipun dana pembiayaan yang tersedia mencapai setidaknya satu 

triliunan rupiah. Secara teknis, pada tahun 2011, akses pembiayaan BLS 

semakin dipermudah oleh pemerintah dengan alasan bahwa koperasi sasaran 

adalah koperasi yang sangat membutuhkan dukungan dan perlindungan 

pemerintah. Demikian juga akses pembiayaan LPDB, namun untuk kasus 

pinjaman skala besar lebih menuntut administrasi dan jaminan keikutsertaan 

koperasi yang lebih jelas. Semua bantuan pembiayaan KUMKM disalurkan 

melalui lembaga koperasi sebagai badan hukum. 

4 Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menurut UU 25/1992 berfungsi sebagai 

wadah aspirasi gerakan koperasi. Tapi dalam realitanya, Dekopin belum berfungsi 

sepenuhnya. 

50




Nilai realisasi bantuan dana bergulir selama tahun 2000-2007 di 

Kementerian KUKM mencapai Rp.1.4 miliar mencakup 12.273 koperasi. 

Khusus dana bergulir Program Agribisnis, nilai alokasi mencapai Rp.321.7 

miliar yang melibatkan 448 koperasi. Program ini ingin membangkitkan 

koperasi sebagai lembaga keuangan mikro untuk pembiayaan UMKM. Salah 

satu bantuan dana bergulir yang menarik adalah Program Perkassa 5 yang 

diperuntukkan bagi pemberdayaan perempuan melalui koperasi. Nilai alokasi 

PERKASSA nasional sebesar Rp.24.7 miliar dan Koperasi Wanita (Kopwan) 

penerima sebanyak 247 unit. Dana bergulir Perkassa telah mampu membiayai 

sebanyak 6.175 orang anggota Kopwan sebagai pengusaha mikro (Anonim, 

2009). Menurut Situmorang (2010a; 2010b), Program Perkassa mampu 

memberdayakan perempuan ibu rumah tangga sebagai pengusaha mikro. 

Dengan bantuan dana Rp100 juta per koperasi atau Rp.4.0 juta per anggota 

�op��s�, ��o�� ss� ��l�h �� s ��o�o�� lu�� 

yang pada umumnya keluarga miskin di perdesaan dan memosisikan koperasi 

semakin kuat. 

Bantuan dana perbankan untuk penguatan usaha adalah melalui 

program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak tahun 2007. Peluncuran Program 

KUR oleh Presiden SBY adalah sebagai tindak lanjut dari Tahun Keuangan 

Mikro. Skema KUR adalah kredit umum perbankan dengan pola penjaminan 

pemerintah sebesar 70-80% dari nilai pinjaman yang pelaksanaannya oleh PT. 

Askrindo dan PT. Jamkrindo dengan dukungan Lembaga Penjaminan. Sasaran 

program ini adalah KUMKM yang layak tapi tidak memiliki kolateral. Bank 

pelaksana adalah Bank BRI, Bank Mandiri, BNI, Bank BTN, Bukopin, dan 

Bank Syariah Mandiri. Pada tahun 2008 penyaluran KUR sebesar Rp.6.88 

triliun mencakup 672.284 debitur atau rata-rata Rp.10.23 juta per debitur. 

Pada tahun 2010, bank pelaksana bertambah menjadi 13 dengan ikutnya 

bank daerah. Nilai penyaluran KUR hanya Rp.17.23 triliun mencakup 1.44 

juta debitur atau rata-rata Rp.11.98 juta per debitur dengan non-performance 

loan 6.2%. Pada tahun 2010, KUR diperluas untuk tenaga kerja Indonesia 

(TKI) dengan nilai Rp.5-10 juta (Kemenko Ekonomi, 2011). Secara nasional, 

p�l��s�� UR ��lu� s�� h�s�l��y� �� l�� l�s�s� d� 

bawah Rp.20 triliun. Dalam praktek, persyaratan administratif, seperti tuntutan 

atas legalitas usaha dan langkanya surat-surat ijin pengusaha KUMK sering 

menjadi penghambat akses KUR. Padahal, pada umumnya, skala usaha mikro 

hampir tidak memiliki legalitas bisnis dan perijinan. 

Skema BLS, LPDB, dan KUR sesungguhnya adalah untuk 

menanggulangi kemiskinan melalui pengembangan bisnis KUKM. Ketika 

5 Program Perkassa adalah program perempuan dan keluarga sehat dan sejahtera 

51


koperasi yang memperoleh dana perkuatan modal maka dana tersebut akan 

disalurkan kepada anggota koperasi. Anggota koperasi pada umumnya 

adalah kelompok masyarakat yang lemah usahanya dan mungkin tingkat 

kesejahteraannya rendah. Meskipun tingkat kesejahteraan rakyat tidak 

semata-mata ditentukan oleh penyaluran dana dan perkembangan usaha 

rakyat. Tetapi, manakala jumlah KUMKM yang sangat banyak dengan 

anggota koperasi yang mencapai lebih dari 29 juta orang, pada saat yang 

sama jumlah orang miskin juga masih sangat banyak, mencapai lebih dari 30 

juta orang. Sangat menarik diungkapkan relasi pemberantasan kemiskinan 

dengan upaya penanggulangan kemiskinan pada Klaster-3. Dengan program 

penanggulangan kemiskinan oleh Kementerian KUKM, harapannya semua 

anggota koperasi bukan menjadi bagian dari kemiskinan. 

III. KOPERASI DAN KEMISKINAN INDONESIA 

52 

Sebagaimana telah tertuang dalam pengantar dan permasalahan 

yang muncul dalam tulisan ini, relasi keberadaan koperasi sebagai lembaga 

yang diakui mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara agregat, 

perkembangan keanggotaan koperasi yang disimbolkan JAK (jumlah anggota 

koperasi) dan jumlah orang miskin (JOM) di Indonesia menarik untuk 

diungkapkan. Selama tahun 2000-2010, rata-rata per tahun jumlah orang 

miskin mencapai 36.23 juta orang. Pada periode yang sama, jumlah anggota 

koperasi mencapai 27.31 juta orang. Tiga pertanyaan mendasar atau hipotesis 

yang terbangun. Pertama, apakah anggota koperasi merupakan bagian dari 

orang miskin? Kedua, apakah anggota koperasi adalah miskin dan di luar 

jumlah orang miskin? Ketiga, apakah anggota koperasi adalah sudah menjadi 

kelompok bukan orang miskin? Pada Gambar 1 terlihat perkembangan kedua 

random variable tersebut dimana perkembangan orang miskin Indonesia 

cenderung turun dari tahun 2000 sampai 2010 sedangkan perkembangan 

anggota koperasi cenderung naik pada periode yang sama. Perkembangan ini 

seolah-olah telah menjawab pertanyaan relasi koperasi dengan penanggulangan 

kemiskinan. Bila itu jawabannya maka pembangunan koperasi telah sukses 

mengatasi kemiskinan rakyat Indonesia selama ini, sebagai jawaban pertanyaan 

pertama dan ketiga. Sebaliknya, bila hipotesis kedua diterima, suatu fenomena 

ironi pembangunan koperasi telah terjadi, bahwa keberadaan koperasi belum 

sepenuhnya mendukung penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Ini berarti 

jumlah orang miskin sesungguhnya jauh lebih besar dari angka statistik resmi 

pemerintah. 

Gambar 1 juga memperlihatkan fenomena unik perkembangan kedua 

random variable. Selama tahun 2000 – 2002, ketika jumlah anggota koperasi




turun pada tahun 2001, jumlah orang miskin turun. Pada tahun 2002, ketika 

jumlah anggota koperasi naik, jumlah orang miskin juga naik. Selama tahun 

2002-2005, ketika anggota koperasi naik dan turun, jumlah orang miskin 

juga turun, sampai 35.1 juta orang. Pada tahun 2006, ketika anggota koperasi 

naik sedikit, jumlah orang miskin melonjak, bahkan mencapai puncaknya, 

sebanyak 39.30 juta orang, selama 2000-2010. Peristiwa yang menandainya 

adalah krisis ekonomi secara global. Pada waktu itu, daya kompetisi Indonesia 

berada pada peringkat 50 menurut Global Competitiveness Index. Selama 

tahun 2006-2010, jumlah orang miskin turun sampai 31.2 juta pada tahun 

2010, sementara jumlah anggota koperasi naik sedikit, menjadi 29.12 juta 

orang pada tahun 2010. Kecenderungan perkembangannya adalah suatu saat 

perpotongan antara jumlah anggota koperasi dan jumlah orang miskin, artinya 

jumlah anggota koperasi sama dengan jumlah orang miskin di Indonesia. 

IV. METODE STUDI 

Relasi keberadaan koperasi dan penanggulangan kemiskinan dapat 

dianalisis dari berbagai model atau metode. Sebagaimana disebutkan 

sebelumnya, relasi dalam hal ini diuraikan dengan metode probilitas 

berdasarkan tree analysis (analisis pohon). Metode ini sangat baik digunakan 

untuk menjelaskan relasi manakala cakupannya menilai kaitan situasional 

antara dua peristiwa secara bertahap yang mungkin mempunyai relasi satu 

dengan lainnya (Anderson et al, 2004; Keller, 2005). Model analisis dapat 

dilihat dari diagram The Venn pada Gambar 2 dengan menggunakan the 

Addition Law. Terlihat, ketika diketahui dua kejadian (events), A (keanggotaan 

koperasi) dan B (kemiskinan), kombinasi kejadian bisa terjadi, yakni union 

53


54 

of events (gabungan kejadian) A dan B dan intersection of events (irisan 

kejadian) antara A dan B. 

Dari Gambar 2, sangat baik menjelaskan pengetahuan probabilitas 

setidaknya satu dari dua kejadian, kejadian A atau B atau keduanya. 

Penggabungan kejadian, A atau B, dicatat sebagai A U B sedangkan irisan 

��j�d��, A d�� B d�c�� s�� A ∩ B. The Addition Law (Rule) dapat 

menghitung probabilitas kejadian A atau B dengan rumus 

P(A atau B) = P(A) + P(B) – P(A dan B) (1) 

dimana P(A atau B) atau P(A U B) adalah probabilitas kejadian A 

atau B, atau keduanya. P(A) adalah probabilitas kejadian A dan P(B) adalah 

probabilitas kejadian B. Bila kejadian A dan B masing-masing terdiri dari tiga 

kategori, yakni tinggi, sedang, dan rendah, maka berbagai interaksi kejadian 

mungkin terjadi (Tabel 4). 

Tabel 4. 

Beberapa Interaksi Kejadian A dan B dengan Tiga Kategori 

Berdasarkan Tabel 4, joint, marginal, dan conditional probabilities 

dapat diketahui. Joint probability {P(AiBj), yakni probabilitas interseksi antar 

kejadian, adalah: 

�(A�Bj) = �(A� ∩ Bj) (2)




Sedangkan marginal probability, yakni probabilitas setiap kategorial 

kejadian A dan B karena lokasinya di luar tabel. Misalnya, probabilitas 

kejadian B1 {P(total B1)} dan A1 {P(total A1)} adalah: 

�(�o��l B1) = ∑A�B1 (3) 

�(�o��l A1) = ∑A1Bj (4) 

Hal itu berlaku juga bagi kategorial A2 dan A3 serta B2 dan B3. Untuk 

mengetahui conditional probability, yakni probabilitas kejadian A terkait 

d�� B, ��u �(A│B), d�� j�d�� B �� d�� A, ��u �(B│A). 

Rumus conditional probability kejadian A terkait B adalah: 

Sedangkan rumus conditional probability kejadian B terkait A adalah: 

Peubah yang digunakan dalam analisis ini adalah tingkat keanggotaan 

koperasi dan tingkat kemiskinan setiap propinsi (33 provinsi). Tingkat 

keanggotaan koperasi provinsi (regional membership cooperative size) 

merupakan ukuran relatif anggota koperasi provinsi secara nasional atau 

notasinya adalah Tingkat Anggota Koperasi Provinsi (TAKP). Sedangkan 

tingkat kemiskinan propinsi (regional poverty rate) adalah ukuran relatif 

kemiskinan provinsi secara nasional atau dinotasikan sebagai Tingkat 

Kemiskinan Provinsi (TKP). Asumsi dasarnya adalah adanya hubungan 

yang nyata antara keanggotaan koperasi dan kemiskinan yang hubungannya 

negatif. Artinya, masyarakat yang menjadi anggota koperasi adalah dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraannya. Semakin tinggi tingkat keanggotaan 

koperasi semakin rendah tingkat kemiskinan. Pengkategorian setiap peubah 

didasarkan pada margin of error dengan selang kepercayaan 95%. Data 

yang yang digunakan adalah data penampang agregatif pada tahun 2009 pada 

Lampiran Tabel 1 dan hasil analisis statistikal pada Lampiran Tabel 2. Dengan 

terlebih dahulu menentukan tingkat anggota koperasi dan tingkat kemiskinan 

tahun 2009 sebagai tahun analisis dan setiap provinsi sebagai data penampang, 

kategori tingkat anggota koperasi dan tingkat kemiskinan tiap provinsi dapat 

(5) 

(6) 

55


ditentukan. Selanjutnya, dengan metode perhitungan probabilitas dan analisis 

pohon, maka probabilitas relasi koperasi dengan penanggulangan kemiskinan 

dapat terungkap. 

V. PROBABILITAS KOPERASI DAN PENANGGULANGAN 

KEMISKINAN: STUDI KASUS TAHUN 2009 

56 

Gambaran tingkat anggota koperasi setiap provinsi (TAKP) dan tingkat 

kemiskinan provinsi pada tahun 2009 tertera pada Gambar 3. Tingkat anggota 

koperasi provinsi (TAKP) adalah rasio jumlah anggota koperasi dengan 

jumlah penduduk. Semakin tinggi TAKP semakin baik, sebaliknya. Semakin 

rendah TAPK semakin baik, dan sebaliknya. Provinsi yang TAKP-nya tinggi 

semestinya akan menunjukkan tingkat kemiskinan provinsi yang rendah 

pula. Sedangkan provinsi yang TAPK-nya rendah akan menghasilkan tingkat 

kemiskinan yang tinggi. Terlihat pada Gambar 4, TAKP rata-rata Indonesia 

adalah 0.1145 atau jumlah anggota koperasi adalah 11.45% dari jumlah 

penduduk provinsi. Provinsi yang performa keanggotaan koperasinya baik, 

dengan TAKP di atas rata-rata, adalah sebanyak 12 provinsi. Secara berurutan 

dari tertinggi Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Utara, DI Yogyakarta, 

Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi 

Selatan, Gorontalo, dan Sumatera Barat karena TAKP-nya di atas rata-rata 

nasional, sebesar 0.1145. Selebihnya, propinsi di bawah nilai rata-rata, atau 

cenderung rendah. Kalau tertinggi adalah Kalimantan Timur dan terrendah 

adalah Papua. Ternyata juga, beberapa provinsi di P. Jawa kalah posisi dengan 

provinsi di luar P. Jawa. Padahal aksesibilitas P. Jawa jauh lebih baik daripada 

luar Jawa. 

Dari TAPK tersebut, provinsi-provinsi Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi 

Utara, DI Yogyakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa 

Timur, NTB, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Sumatera Barat adalah daerah 

yang semestinya tingkat kemiskinannya rendah. Sedangkan propinsi lainnya 

dengan TAKP yang rendah akan menghasilkan tingkat kemiskinan yang 

��. Y�� d�� G�� 2 �d�l�h pos�s� ��p� p�ov��s� d� �ul�u 

Jawa seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dimana performa TAKPnya 

yang rendah. Sementara Jawa Timur, meskipun TAKP-nya tinggi, masih 

di bawah beberapa provinsi di luar P. Jawa. Propinsi-propinsi tersebut selama 

ini dinyatakan sebagai propinsi yang termaju koperasinya akibat dukungan 

infrastruktur dan akses yang jauh lebih baik daripada propinsi di luar P. Jawa. 

Faktanya, dengan jumlah anggota koperasi yang terbanyak belum sepenuhnya 

menunjukkan perfoma kependudukannya. Hanya sebagian kecil saja dari 

jumlah penduduk yang banyak di propinsi tersebut yang menjadi anggota




koperasi. Dari sisi pembinaan, pemerintah (daerah) tersebut belum mampu 

memobilisasi penduduk menjadi anggota koperasi. Mobilisasi penduduk 

menjadi anggota adalah sangat perlu mengingat status koperasi sebagaimana 

UU 25/1992 adalah badan usaha yang merupakan kumpulan orang, bukan 

saham. Ini yang membedakannya dengan badan hukum perseroan terbatas 

(PT). Artinya, semakin banyak anggota semakin baik performa koperasi. 

Tingkat kemiskinan propinsi (TKP), sebagai ukuran kemiskinan 

daerah, adalah rasio jumlah orang miskin dan jumlah penduduk provinsi. 

Bagaimanakah dengan tingkat kemiskinan yang terjadi di setiap provinsi? 

G�� 3 ��u�ju�� s�� d� ��p p�ov��s� ��s��u�. R��-�� 

TKP adalah 0.1419 atau jumlah orang miskin secara nasional adalah 14.19% 

dari jumlah penduduk pada tahun 2009. Bila TKP di bawah 0.1419 maka 

performa provinsi tersebut baik. Sebaliknya, bila TKP tinggi maka performa 

propinsi buruk. Sebagian besar provinsi performanya adalah baik ditinjau 

57


58 

dari TKP, yakni sebanyak 18 provinsi. Secara berurutan yang terbaik adalah 

DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, 

Banten, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Barat, Maluku 

Utara, Riau, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Jawa Barat, 

Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat karena di bawah nilai rata-rata TPK 

sebesar 0.1419. DKI Jakarta misalnya, TKP-nya sebesar 0.0337 atau jumlah 

orang miskin di DKI Jakarata hanya 3.37% dari jumlah penduduk. Selebihnya, 

sebanyak 15 provinsi menunjukkan posisi tidak baik. Umumnya, provinsi di 

Indonesia bagian Timur adalah daerah yang tingkat kemiskinannya sangat 

tinggi. Misalnya, TKP Papua Barat sebesar 0.3375 atau sebanyak 33.75% 

penduduk Papua Barat adalah miskin.




Beberapa provinsi di P. Jawa juga kalah posisi dengan provinsi luar 

P. Jawa. Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah, TKP-nya masingmasing 

0.1607, 0.1697, dan 0.1768. Posisi provinsi ini di bawah Sumatera 

Selatan. Penduduk miskin di daerah tersebut masih sangat banyak. Khusus 

Jawa Timur, fenomena menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Mengapa tingkat 

kemiskinan masih tinggi? Padahal Jawa Timur selalu dianggap sebagai 

daerah yang sangat maju dan acuan bagi daerah lainnya. Fakta ini sebenarnya 

menunjukkan rendahnya kapasitas Jawa Timur dalam pembangunan daerah. 

Fenomena ini sejalan dengan performa propinsi tersebut dalam hal menarik 

investasi dimana RIPI (Regional Investment Performance Index) Jawa timur 

dalam menarik investasi nasional dan asing adalah rendah (Situmorang 2009a 

dan 2009b). Artinya, ukuran ekonomi Jawa Timur yang besar tidak serta merta 

memiliki performa baik dalam menanggulangi kemiskinan dan atau menarik 

investasi di daerah tersebut. 

Posisi berdasarkan TAKP dan TKP tersebut dan penggunaan metode 

statistika estimasi interval dengan menggunakan margin of error, pada 

�o��s�� p��c�y�� (coefficient of interval confidence) sebesar 95% 

y�� l�h�� p�d� L��p�� T��l 2, TA�� d�� T�� d�p�� d��l�s��s�� 

dalam tiga kategorial, yakni rendah (R) dengan TAKP < 0.11 dan TKP < 

0.13, kategori sedang (S) dengan TAKP antara 0.11-0.13 dan TKP 0.13 

– 0.17, dan kategori tinggi (T) dengan TAKP>0.13 dan TKP>0.17. Metode 

p��l�s��s�� s��u� d�p�� d�p��u��j�w�� s�c�� l��h 

d�� p��c�y�� 95% ��u ��s�l�h�� s��s�� 5%. ��s�l �l�s��s� 

dan distribusi propinsi dapat menunjukkan relasi keanggotaan koperasi dan 

kemiskinan setiap provinsi, dan selanjutnya menunjukkan keterkaitan antar 

random variable tersebut (Tabel 5). 

Tabel 5. 

Matriks Distribusi Propinsi Berdasarkan TAKP dan TKP 

Ket: Distribusi dengan rata-rata 11.45%, margin of error 13.74%, d�� α = 5% u��u� 

TAKP dan rata-rata 14.19%, margin of error 17.67%, d�� α = 5% u��u� T�� 

59


60 

Pada Tabel 5 terlihat distribusi provinsi berdasarkan kedua variabel 

acak tersebut yang tingkat keragamannya tinggi. Sebagian besar provinsi pada 

tahun 2009 masuk kategori rendah berdasarkan TAKP dan TKP. Beberapa 

provinsi di P. Jawa masuk dalam kategori rendah, yakni DKI Jakarta, Jawa 

Barat, dan Banten dilihat dari TAKP. Beberapa provinsi di P. Jawa, seperti DI 

Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah masuk kategori sedang dan tinggi 

dalam hal kemiskinan. Masuknya beberapa provinsi di P. Jawa pada kategorial 

kurang baik menjadi fenomena tersendiri mengingat aksesibilitas P. Jawa 

jauh lebih baik daripada luar P. Jawa. Jawa Tengah dan NTB masuk dalam 

kategori yang sama dari sisi kemiskinan, tingkat kemiskinannya tinggi. Posisi 

yang terbaik dengan TAKP tinggi dan TKP rendah hanya lima provinsi, yakni 

Sumatera Utara, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi 

Utara. Posisi ini sebenarnya menjadi harapan dengan upaya penanggulangan 

kemiskinan dengan kehadiran koperasi sebagai lembaga perjuangan rakyat 

mengatasi kemiskinan. 

Dari distribusi provinsi berdasarkan kategorial TAKP dan TKP pada 

Tabel 5, maka distribusi jumlah provinsi dapat ditampilkan pada Tabel 6. 

Sebanyak 19 provinsi masuk kategori rendah (R) dan hanya sebanyak 9 provinsi 

masuk kategori tinggi (T) menurut TAKP. Sisanya, sebanyak 5 provinsi 

masuk dalam kategori sedang (S). Sementara itu, berdasarkan TKP, terdapat 

sebanyak 16 provinsi masuk kategori rendah (R) tingkat kemiskinannya dan 

sebanyak 12 provinsi masuk kategori tinggi (T). Sisanya, sebanyak 5 provinsi 

masuk kategori sedang (S). Distribusi jumlah propinsi dengan TAKP rendah 

dan TKP rendah adalah yang terbanyak, sebesar 9 provinsi, menyusul TAKP 

rendah dan TKP tinggi sebanyak 8 provinsi. Sedangkan TAKP tinggi dan 

TKP rendah hanya sebanyak 5 provinsi. Distribusi ini telah menggambarkan 

relasi yang kurang sejalan dengan harapan dimana yang semestinya adalah 

frekuensi terbanyak adalah ketika TAKP tinggi dan TKP rendah. Kemudian 

dari Tabel 5, dapat dihitung joint probability dan marginal probability antara 

tingkat anggota koperasi dan tingkat kemiskinan 6 . 

6 Joint probability adalah probabilitas interaksi dua kejadian sedangkan marginal 

probability adalah total probabilitas satu kejadian atau jumlah joint probabilitas




Tabel 6. 

Matriks Distribusi Jumlah Propinsi Berdasarkan TAKP dan TKP, Tahun 2009 

Pada Tabel 7 terlihat joint probability yang merupakan interaksi antar 

kejadian, ditunjukkan oleh angka pada baris dan kolom sebagai interaksi 

TAKP dan TKP. Misalnya, angka 0.2727, 0.0606, dan seterusnya sampai 

angka terakhir yang juga 0.0606 adalah joint probability antara TAKP dan 

TKP. Angka 0.2727 adalah joint probability antara kategori TAKP rendah 

dengan kategori TKP rendah, dan seterusnya. Jadi, interaksi TAKP yang 

rendah dengan TKP yang rendah sebesar 27.27%, TAKP rendah dengan TKP 

sedang sebesar 6.06%, dan TAKP rendah dengan TKP tinggi sebesar 24.24%. 

Joint probability tertinggi adalah antara TAKP rendah dan TKP rendah, 

sebesar 27.27%, dan yang terendah adalah TAKP sedang dan TKP sedang 

sebesar 3.03%. 

Sedangkan marginal probability adalah probabilitas sisa yang 

ditunjukkan oleh baris dan kolom total. Angka pada kolom Total sebesar 0.5758, 

0.1515, dan 0.2727 adalah marginal probability yang merupakan probabiltas 

kejadian di luar interkasi antar kejadian yang tampak dari kategori TAKP yang 

rendah sebesar 57.58%, sedang sebesar 15.15%, dan tinggi sebesar 27.27%. 

Sedangkan angka pada baris Total sebesar 0.4848, 0.1515, dan 0.3636 adalah 

marginal probability dari kategori TKP yang rendah sebesar 48.48%, sedang 

sebesar 15.15%, dan tinggi sebesar 36.36%. Marginal probability tertinggi 

adalah pada kejadian TAKP rendah, sebesar 0.5758. Artinya, kemungkinan 

menemukan propinsi dengan tingkat anggota yang rendah adalah sebesar 

57.58%. Marginal probability terendah pada kejadian TAKP adalah pada 

kategori sedang, sebesar 0.1515. Artinya, kemungkinan ditemukan propinsi 

yang TAKP-nya sedang adalah sebesar 15.15%. Marginal probability TKP 

tertinggi adalah pada kategori rendah, yakni 0.4848. Artinya, kemungkinan 

ditemukan provinsi yang TKP rendah adalah sebesar 48.48%, dan terendah 

adalah kategori sedang, sebesar 0.1515 dimana kemungkinan ditemukan 

provinsi dengan kategori tingkat kemiskinan sedang adalah sebesar 15.15%. 

61


Tabel 7. 

Joint dan Marginal Probability Tingkat Anggota Koperasi Propinsi 

dan Tingkat Kemiskinan Propinsi, 2009 

Pengoperasian probabilitas untuk mengatahui seberapa jauh peluang 

koperasi mendukung penanggulangan kemiskinan lebih jelas terlihat dengan 

metode tree analysis (Analisis Pohon). Gambar 3 menampilkan analisis pohon 

tersebut dimana dua langkah (step) yang terbangun untuk mengetahui relasi 

koperasi dan penanggulangan kemiskinan. Step-1 menunjukkan probabilitas 

kejadian TAKP sebagaimana Tabel 6, yakni kategori rendah 0.5758, sedang 

0.1515, dan tinggi 0.2727. Pada step-2, probabilitas kejadian TKP, yakni 

kategorial rendah, sedang, dan tinggi terkait dengan kategori rendah TAKP 

(conditional probabaility TKP atas TAKP) adalah masing-masing 0.4737, 

0.1053, dan 0.4211. Dengan kata lain, probabilitas kategori rendah, sedang, 

dan tinggi pada step-2 yang terkait dengan kejadian atau kategori rendah pada 

step-1 adalah masing-masing sebesar 47.37%, 10.53%, dan 42.11% 7 . 

Probabilitas pada step-2 untuk kategori rendah, sedang, dan tinggi yang 

terkait pada kondisi kategori sedang pada step-1 masing-masing adalah sebesar 

0.4000, 0.2000, dan 0.4000. Artinya probabilitas step-2 tersebut masingmasing 

40%, 20%, dan 40%. Sedangkan untuk probabilitas rendah, sedang, dan 

tinggi pada step-2 yang terkait pada kondisi kategori tinggi pada step-1 adalah 

masing-masing 55.56%, 22.22%, dan 22.22%. Hasil atau outcome dari step-1 

dan step-2 terlihat ketika propinsi dengan tingkat anggota koperasi yang tinggi 

terkait dengan tingkat kemiskinan yang rendah hanya muncul satu hasil yang 

7 Probabilitas pada step-2 merupakan conditional probability dimana probabilitas step- 

2 terkait pada kondisi step-1. Contoh, Bila R* adalah kejadian rendah pada step-2 

dan R adalah kejadian rendah pada step-1 (R* rendah terkait R rendah) maka rumus 

conditional probability R* terkait R adalah P(R*/R) = P(R*П R)/P(R). Sementara 

probabilitas outcome (hasil) merupakan joint probabilitas seperti terdapat pada Tabel 

6. 

62




Gambar 3. 

Analisis Pohon Probabilitas Anggota Koperasi dan Kemiskinan 

Step 1: TAKP Step 2: TKP Hasil Probabilitas 

Sedang 

Rendah 0,4737 

Rendah Tinggi 0,4211 

RR 0,2727 

Sedang 0,1053 RS 0,0606 

0,5758 RT 0,2424 

SR 0,0606 

Rendah 0,4000 

0,1515 Sedang 0,2000 SS 0,0303 

Tinggi 0,4000 

Tinggi ST 0,0606 

0,2727 

Rendah 0,5556 

Sedang 

Tinggi 0,2222 

TR 0,1515 

0,2222 TS 0,0606 

TT 0,0606 

disimbolkan dengan TR adalah probabilitas sebesar 0.1515. Artinya, peluang 

provinsi dengan tingginya anggota koperasi dan juga tingkat kemiskinan 

rendah hanya sebesar 15.15%. Dari 33 provinsi di Indonesia, maka hanya 

sebanyak 5 provinsi kemungkinannya pada posisi yang baik dimana koperasi 

mendukung pengurangan jumlah orang miskin. Bila digabungkan dengan 

kategori tinggi pada step-1 dan kategori sedang pada step-2 dengan simbol 

TS maka probabilitasnya menjadi 21.21%. Artinya, dari 33 provinsi yang ada 

hanya sebanyak 7 provinsi kemungkinannya menunjukkan performa yang 

baik dalam penanggulangan kemiskinan dengan hadirnya koperasi di provinsi 

itu. Sisanya, adalah tidak baik. Anehnya, manakala tingkat anggota koperasi 

rendah dan tingkat kemiskinan rendah dengan simbol RR, probabilitasnya 

mencapai 27.27%, jauh lebih tinggi dari TR. Ini seolah-olah suatu kondisi 

paradoksial. 

63


Berdasarkan relasi probabilitas tersebut, performa pembangunan 

koperasi terlihat dari 33 provinsi di Indonesia, dengan tingkat anggota koperasi 

yang rendah mendorong rendahnya kemiskinan adalah sebanyak 9 provinsi. 

Bila digabungkan dengan kategori rendah TAKP dan rendah pula TKP maka 

probabilitas mencapai 33.33%. Artinya, kemungkinan provinsi yang rendah 

tingkat anggota koperasi akan mendukung penanggulangan kemiskinan 

adalah mencapai 11 provinsi. Dengan mengambil sampel provinsi di P. Jawa 

dengan enam provinsi, maka kemungkinan relasi koperasi yang mampu 

mendukung penanggulangan kemiskinan adalah sebanyak satu provinsi. Di 

Pulau Sumatera, misalnya, kemungkinannya hanya sebanyak dua provinsi 

dari sepuluh provinsi. Sedangkan di bagian Timur, juga hanya sebanyak dua 

provinsi dari 12 provinsi. Fakta ini sejalan dengan pendapat beberapa penggiat 

perkoperasian dalam mengamati perkembangan koperasi di era reformasi. 

Dalam realitas global, menurut Rahardjo (2010), dari 300 koperasi terbesar 

di dunia versi ICA 8 , tidak termasuk koperasi Indonesia. Bahkan, koperasi 

besar tersebut terdapat di negara-negara kapitalis-liberal yang tidak memiliki 

UU perkoperasian dan kementerian yang membidangi koperasi. Sementara 

itu, koperasi jarang bergerak di sektor produksi, pengolahan, pemasaran, dan 

distribusi (Sularso, 2010). 

Dari hasil analisis di atas dapat dinyatakan bahwa dukungan koperasi atas 

penanggulangan kemiskinan masih rendah. Padahal target grup pembangunan 

KUKM adalah kelompok usaha skala mikro yang dianggap sebagai kelompok 

usaha yang sangat tertinggal di antara kelompok usaha. Mereka pada umumnya 

adalah anggota koperasi dimana seluruh upaya pemerintah, khususnya 

bantuan pembiayaan dilakukan melalui koperasi. Upaya pemerintah yang 

meluncurkan berbagai program penanggulangan kemiskinan memang perlu 

tapi tidak cukup menjadikan koperasi sebagai instrumen penanggulangan 

kemiskinan. Partisipasi lembaga lain, khususnya Dewan Koperasi yang 

terbentuk berdasarkan amanah UU perkoperasian, sangat dibutuhkan sebagai 

mitra pemerintah. Selama ini, peran Dewan Koperasi tidak terlalu mendukung 

keberadaan koperasi karena Dewan Koperasi belum berperan sebagai wadah 

menampung aspirasi gerakan koperasi. Menurut Situmorang (2009), Dewan 

Koperasi Indonesia menjadi semacam koperasi juga yang menyelenggarakan 

Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan usaha sebagaimana layaknya koperasi. 

Fungsi pengawasan atas implementasi prinsip koperasi yang membedakannya 

dengan badan usaha lainnya yang mestinya menjadi kewenangan Dewan 

Koperasi, tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Dewan Koperasi harus 

8 ICA adalah International Cooperative Alliance yang menjadi rujukan koperasi Indonesia 

dan Indonesia menjadi anggotanya. 

64




mampu melakukan transformasi struktural perkoperasian menuju lembaga 

yang tangguh. 

Relasi yang rendah tersebut juga didukung oleh keberadaan koperasi yang 

ambivalen. Pada satu sisi koperasi dinyatakan sebagai lembaga meningkatkan 

kesejahteraan rakyat yang semestinya menjadi wilayah pemerintahan. Pada 

sisi lain koperasi dinyatakan badan usaha yang berwatak sosial. Sebagai badan 

usaha yang berbadan hukum, koperasi adalah sebagai perusahaan sebagaimana 

layaknya dunia usaha, seperti perseroan terbatas. Ketika koperasi sebagai 

lembaga mengatasi kemiskinan maka koperasi selayaknya adalah instrumen 

pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Keberadaan koperasi 

merupakan rekayasa pemerintah dengan melibatkan masyarakat miskin, 

mengingat rakyat miskin sangat tidak mungkin mampu mengorganisasikan 

diri sendiri dalam organisasi formal. Manakala koperasi sebagai badan hukum 

maka keberadaaannya murni atas pembentukan anggota yang mempunyai 

kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan bisnis. Koperasi seperti ini 

lepas dari persoalan kemiskinan karena anggotanya pasti adalah kelompok 

masyarakat bukan miskin. 

VI. PENUTUP 

Sejalan dengan kerangka pembangunan nasional, koperasi diharapkan 

mampu menjadi instrumen meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kaitan antara 

jumlah anggota koperasi dengan upaya penanggulangan kemiskinan di 

Indonesia masih rendah. Dengan kata lain jumlah koperasi dan anggota koperasi 

yang banyak belum memiliki relasi yang kuat dalam hal penanggulangan 

kemiskinan. Kualitas anggota dalam kerangka peningkatan kesejahteraan 

masih belum terungkap secara jelas. Hal itu terlihat, misalnya penyuluhan 

perkoperasian yang sebenarnya faktor penting menggalang keanggotaan 

koperasi, tidak berjalan dan tidak ada dalam struktur pemerintahan. Keberadaan 

Dekopin belum mampu menjadi wadah pembawa aspirasi anggota dan 

lembaga koperasi. Barangkali, jumlah koperasi dan anggota koperasi yang 

terus meningkat lebih pada pencatatan dalam rangka memenuhi elemen utama 

pembentukan koperasi. Oleh karena itu, perlu meninjau kembali apakah 

keberadaan koperasi dan anggota koperasi benar-benar mencerminkan upaya 

kerjasama untuk memenuhi kepentingan dan mengatasi masalah bersama 

dalam bisnis dan ekonomi. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah 

pembedaan koperasi yang jelas apakah sebagai instrumen pemerintah dalam 

rangka penanggulangan kemiskinan atau badan usaha berbadan hukum yang 

sepadan dengan perseroan terbatas. Disamping itu, tampaknya, keterlibatan 

semua pemangku kepentingan, khususnya keberadaan Dekopin, perlu ditinjau 

kembali agar sesuai dengan UU perkoperasian. 

65



Anonim. 1996. Operasionalisasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang 

Perkoperasian. Prosiding Lokakarya, TNPP. 

_______. 2008. Memahami Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan 

Perluasan Kesempatan Kerja. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

Republik Indonesia. Nopember. 

_______. 2009. Kajian Dampak Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera 

(Perkassa). Deputi Bidang Pengkajian Bidang Sumberdaya UMKM, 

Kementerian KUKM. Jakarta. 

_______. 2010. Kajian Pajak Terhadap Koperasi. Bahan Pengantar Diskusi, Deputi 

Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM, Kementerian KUKM. Jakarta, 20 

September. 

_______. 2011. Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 2010. Tinjauan Ekonomi 

Keuangan, Januari. 

_______. 2011. Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Indonesia, 2002-2010. 

Website Kemenko Kesra, Maret 2011. 

Anderson, David R., Dennis J. Sweeney, Thomas A.Williams. 2004. Essentials of 

Modern Business Statistics with Microsoft Excel. 2 Edition. Thomson. 

Ellwood, David T, Prof. 2010. 4 Syarat Hapus Kemiskinan. Presidential Lecture. 

Harian Kompas, 23 September 2010. 

Keller, Gerald. 2005. Statistics for Management and Economics, 7 Edition. 

International Student Edition (ISE). 

Rahardjo, Prof M, Dawam. 2010. Ekonomi Politik Perkoperasian Indonesia. 

Prosiding Seminar Ekonomi Politik Perkoeprasian Indonesia. Ibnoe Soedjono 

Center dan GKBI. Jakarta, 8 dan 12 Juli. 

Retnadi, Djoko. 2008. People Based Small-Business Loan KUR: Prospects And 

Challenges. Economic Review number 212, June. 

Situmorang, Johnny W. 2009. Performa Regional Menarik PMDN, Tahun 2006- 

2008. Analisis Dengan Metode RIPI. CBES-Communication Paper, Jakarta. 

__________________. 2009. Performa Regional Menarik PMA, Tahun 2006-2008. 

Analisis Dengan Metode RIPI. CBES-Communication Paper, Jakarta. 

66




__________________. 2009. Tinjauan Kelembagaan Koperasi Dalam Pembangunan 

Nasional. Makalah untuk Inventarisasi Masalah Tindaklanjut Rencana 

Strategis Pembangunan Koperasi. Kemenneg KUKM, Jakarta, Mei. 

__________________. 2010. Analisis Tipologi dan Posisi Koperasi Penerima 

Program Perkassa. Studi Kasus Koperasi Wanita di Sumatera Selatan. Jurnal 

Pengkajian KUKM, volume 5. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya 

UMKM, Kemen KUKM, Jakarta Juli. 

__________________. 2010. Analisis Tipologi dan Posisi Koperasi Penerima 

Program Perkassa. Studi Kasus Koperasi Wanita di Jawa Timur. Proceeding 

PPM The 4th PPM National Conference on Management Research. 

Sustainable Competitive Advantage in Challenging Market Environment. 

PPM School of Management, Jakarta, ISSN: 2086-0390. 25 Nopember. 

Sularso. 2010. Presiden Instruksikan Atasi Masalah Koperasi. Peringatan Hari 

Koperasi Ke-63 di Surabaya, 15 Juli. 

67


68 

Lampiran Tabel 1. 

Anggota Koperasi dan Orang Miskin Indonesia, Tahun 2009




Sumber: BPS dan Kemen KUKM, 2011 

JAKP = jumlah anggota koperasi propinsi (ribu orang) 

JOMP = jumlah orang miskin propinsi (ribu orang) 

JPIP = jumlah penduduk Indonesia propinsi (ribu orang) 

TAKP = tingkat anggota koperasi propinsi 

TKP = tingkat kemiskinan propinsi 

Lampiran Tabel 2. 

Nilai Proses Statistikal Anggota Koperasi dan Orang Miskin, 2009 

69


STUDI KASUS PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI 

KALIMANTAN SELATAN KE KOPERASI* 

Achmad H. Gopar** 

Abstrak 

Koperasi sebagai badan usaha adalah sebuah lembaga yang dinamis yang perlu 

terus dikembangkan lembaganya dan diperbesar usahanya. Untuk memperbesar 

usahanya tersebut koperasi memerlukan modal, baik yang berasal dari internal 

koperasi maupun yang berasal dari eksternal koperasi. Ketika modal sendiri tidak 

mencukupi maka koperasi harus mencari modal dari luar koperasi. Salah satu bentuk 

modal dari luar tersebut adalah modal penyertaan. 

Setidaknya ada tiga bentuk kelembagaan sebagai konsekuensi pelaksanaan 

modal penyertaan, yaitu: modal penyertaan langsung pada kegiatan usaha koperasi, 

modal penyertaan pada unit usaha otonom koperasi, dan modal penyertaan pada 

perseroan milik koperasi. Modal penyertaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Selatan dilakukan langsung pada kegiatan usaha koperasi untuk menambah modal 

kegiatan usaha koperasi. Modal penyertaan pada model ini tidak mempunyai hak 

suara (nonvoting stock), karena hanya anggota yang mempunyai hak suara. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut hal yang menjadi sumber wanprestasi dinegosiasikan 

sejak awal dan dituangkan dalam surat perjanjian modal penyertaan (SPMKOP), 

dengan tingkat pendapatan tetap berupa prosentase dari keuntungan sebesar 70% 

untuk koperasi dan 30% untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 

Ketiga bentuk kelembagaan tersebut akan mengubah sistem operasional 

dan prosedur yang harus dijalankan oleh koperasi. Perubahan bentuk kelembagaan 

maupun sistem operasional tersebut pada tingkatan tertentu mungkin tidak bisa lagi 

hanya diatur dengan aturan internal dan perjanjian, tapi memerlukan pengaturan 

pemerintah atau perundangan, baik dalam bentuk revisi Peraturan Pemerintah (PP) 

atau bahkan perubahan Undang Undang. 

Kata kunci: modal penyertaan, hak suara, hak keuntungan, investasi, saham tanpa 

hak suara, deviden 


2011 

** Peneliti pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK 

70

STUDI KASUS PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

KE KOPERASI (Achmad H. Gopar) 

Abstract 

Cooperative as a business entity is a dynamic institution which should strengthen 

its business. In strengthening the business will need capital, capital owned as well 

as capital borrowed. When capital owned is shortened then cooperative will have to 

seek capital from outside, one of them is cooperative stock (modal penyertaan). 

As consequences of the cooperative stock used, there are three institutional 

formulas; cooperative stock directed to cooperative business, to autonomous business 

unit of cooperative, and to investor owned firms. South Kalimantan Government has 

invested its owned capital to cooperatives through the first formula. The investors 

do not have the right to vote because only the members have it. In order to minimize 

disputes, the parties have made a written agreement (SPMKOP), which set dividend 

share of 70% for cooperative and 30% for South Kalimantan Government. 

The three formulas would change the institutional and the operational system 

of cooperative. The changes on certain level might need some revision on the 

regulation. It is recommended to revise the Government Regulation on cooperative 

stock and the related regulations. 

Key words: cooperative stock, votting rights, profit rights, investment, non votting 

stock, devidend 


1.1. Latar Belakang Masalah 

Koperasi sebagai badan usaha adalah sebuah lembaga yang dinamis, 

perlu untuk terus mengembangkan lembaganya dan memperbesar usahanya. 

Untuk memperbesar usahanya tersebut koperasi memerlukan modal, baik yang 

berasal dari internal koperasi maupun yang berasal dari eksternal koperasi. 

Ketika modal sendiri tidak mencukupi, koperasi harus mencari modal dari luar 

koperasi. Berbagai jenis modal ditawarkan oleh pemodal dari luar koperasi 

maupun dari lembaga intermediasi keuangan. Salah satu bentuk modal dari 

luar tersebut adalah modal penyertaan. Modal penyertaan adalah sejumlah 

uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh 

pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi 

dalam meningkatkan kegiatan usahanya (PP Nomor 33 Tahun 1998). 

Modal penyertaan pada koperasi merupakan salah satu opsi yang 

dapat dilakukan oleh koperasi untuk mengatasi permasalahan permodalannya 

yang terbatas. Untuk mengembangkan usahanya, koperasi seharusnya tidak 

71


hanya bertumpu pada modal sendiri yang umumnya terbatas. Sebagaimana 

diketahui, modal sendiri koperasi umumnya hanya berasal dari simpanan 

anggota dan keuntungan usaha, biasanya sangat terbatas ketika digunakan 

untuk mengembangkan usaha secara cepat. 

Kegiatan usaha yang menguntungkan biasanya akan menarik. Namun 

hal tersebut tidaklah cukup bagi pemodal untuk menanamkan uang dan barang 

modalnya pada usaha tersebut. Beberapa hal menjadi sangat penting bagi 

pemodal untuk menjadi bahan pertimbangan sebelum menanamkan modalnya 

pada suatu usaha koperasi, misalnya kepastian usaha, transparansi pelaporan, 

pembagian keuntungan, dan sebagainya. Oleh karena itu koperasi harus selalu 

berinovasi untuk lebih menarik modal luar, terutama modal penyertaan. 

Inovasi tersebut dilakukan agar usaha koperasi menjadi lebih lebih menarik 

bagi pemodal dengan tanpa meninggalkan jati diri yang harus selalu dipegang 

teguh koperasi. Jangan sampai upaya pragmatis menyebabkan koperasi tidak 

lagi memegang teguh prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi 

koperasi dalam melaksanakan kegiatannya. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Modal penyertaan dapat berasal dari pemerintah, anggota masyarakat, 

badan usaha, dan badan-badan lainnya. Pemerintah dapat menjadi pelopor 

dalam melaksanakan modal penyertaan ini dengan menanamkan modalnya 

ke dalam kegiatan usaha koperasi. Selain itu pemerintah perlu mendorong 

dilakukannya berbagai inovasi untuk membuat modal penyertaan menjadi 

opsi yang lebih menarik lagi bagi pemodal untuk menanamkan modalnya 

pada koperasi. Dorongan inovasi itu dapat dilakukan melalui penelitian dan 

pengembangan, kaji tindak suatu inovasi, maupun penanaman modal secara 

langsung. 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 2006 telah 

melaksanakan penyertaan modal kepada koperasi. Walaupun penyertaan 

modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini dianggap sukses, namun 

bukan berarti tidak ada permasalahan dan kendala. Untuk itu harus dilakukan 

pengkajian sudah sejauh mana modal penyertaan ini telah berkembang dan 

berperan dalam pengembangan koperasi. 

1.3. Pembatasan Masalah 

72 

Sasaran dari kajian ini mencakup sekelompok koperasi penerima 

dana modal penyertaan yang telah memanfaatkannya untuk pengembangan 

usaha koperasi. Mengingat keterbatasan sumberdaya untuk melaksanakan



pengambilan data, maka kelompok sasaran dibatasi untuk 6 koperasi yang 

ditentukan secara sengaja (purposive), yaitu koperasi penerima modal 

penyertaan pertama kali pada tahun 2006. 

Keluaran dari kajian ini adalah data faktual mengenai pemanfaatan 

modal penyertaan oleh koperasi responden untuk mengembangkan koperasi. 

Data tersebut dianalisis sehingga menjadi informasi yang berguna bagi 

penyusunan kebijakan mengenai modal penyertaan dan referensi bagi koperasi 

yang akan mereplikasi pemanfaatan modal penyertaan untuk mengembangkan 

koperasinya. 

1.4. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pada kajian ini dibatasi pada lingkup sebagai berikut: 

1. Mengkaji kemanfaatan dan keuntungan dari pelaksanaan modal 

penyertaan. 

2. Menghitung pembagian hasil antara koperasi dan investor modal 

penyertaan. 

3. Mengukur dampak pemanfaatan modal penyertaan bagi koperasi. 

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dilakukannya Kajian Peranan Modal Penyertaan pada 

Pengembangan Koperasi ini adalah sebagai berikut: 

1. M�l��u�� d��s� p��s�l�h�� y�� d� d�l�� 

pemanfaatan modal penyertaan oleh koperasi. 

2. Melakukan analisis peranan modal penyertaan terhadap pengembangan 

usaha koperasi. 

3. Melakukan analisis terhadap model kelembagaan pada koperasi yang 

memanfaatkan modal penyertaan tersebut. 

Kegiatan ini pada dasarnya dapat memberikan manfaat ganda baik 

kepada koperasi maupun kepada pemerintah. Manfaat yang dapat diambil 

oleh koperasi adalah mengetahui lebih jauh lagi mengenai pemanfaatan modal 

penyertaan untuk mengembangkan usahanya. Bagi pemerintah, hasil analisis 

ini akan dapat memberikan masukan dalam perbaikan program pengembangan 

koperasi, khususnya dalam hal pemanfaatan modal penyertaan oleh koperasi, 

baik secara kelembagaan maupun sistem operasional dan prosedurnya. 

73


II. KERANGKA PEMIKIRAN 

74 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan 

dibuat untuk memacu pemanfaatan modal penyertaan untuk mempercepat 

pengembangan koperasi. Walaupun sudah satu dasawarsa berlalu, nyatanya 

penyertaan modal pada koperasi ini belumlah menggembirakan, bahkan dapat 

dikatakan stagnan, terutama modal penyertaan yang berasal dari anggota 

masyarakat, badan usaha, dan badan badan lainnya. Pemupukan modal 

penyertaan dilakukan berdasarkan perjanjian antara koperasi dengan pemodal 

(pasal 3 dan pasal 4, PP No. 33 Tahun 1998). Pasal 15 PP No. 33 Tahun 1998 

tersebut menyatakan koperasi yang menyelenggarakan usaha yang dibiayai 

modal penyertaan wajib menyampaikan laporan berkala kepada Menteri 

(dalam hal ini Menteri Koperasi). Dari minimnya pelaporan mengenai 

penyertaan modal dalam koperasi ke Menteri Koperasi dan UKM sampai 

saat ini mengindikasikan masih kecilnya peranan modal penyertaan dalam 

pengembangan koperasi. 

Rendahnya pemanfaatan modal penyertaan dalam pengembangan 

koperasi ini diduga karena adanya berbagai permasalahan yang ada di koperasi 

yang menghambat masuknya modal ke koperasi.Berbagai permasalahan 

tersebut dapat disebabkan oleh bentuk kelembagaan koperasi, usaha koperasi, 

manajemen koperasi, sumberdaya koperasi, dan berbagai masalah dan kendala 

lainnya, terutama yang berkaitan dengan peraturan internal maupun dari 

eksternal (pemerintah). Permasalahan tersebut tentunya harus diatasi terlebih 

dahulu agar pihak luar tertarik untuk menanamkan modalnya dalam koperasi. 

Bagi penanam modal, setelah berbagai permasalahan tersebut dapat dikurangi, 

tentunya mereka melihat apakah menanamkan modalnya di koperasi akan lebih 

prospektif dibandingkan jika mereka menanamkan modalnya di badan usaha 

non koperasi, karena orientasi utama penanam modal adalah keuntungan yang 

sebesar-besarnya untuk modal yang mereka tanamkan. 

Modal penyertaan pada koperasi pada kenyataannya hampir mirip jika 

dibandingkan dengan saham pada Perseroan Terbatas (PT) maupun perusahaan 

terbuka, namun memiliki keunikan sendiri karena lembaga koperasi memiliki 

prinsip ”one man one vote”. Jika pada PT dan perusahaan terbuka besarnya 

suara ditentukan oleh besarnya modal yang disertakan di perusahaan 

(representasi modal/saham), maka pada koperasi suara merepresentasikan 

keanggotaan; setiap anggota mempunyai kekuatan suara yang sama, satu 

suara untuk setiap anggota. Inilah yang menjadi tantangan bagi koperasi 

untuk menarik modal penyertaan: bagaimana menarik modal penyertaan dari 

luar koperasi yang tidak merepresentasikan suara (nonvote), padahal modal 

tersebut menanggung risiko kerugian. Hal tersebut menjadi permasalahan



mendasar bagi penanam modal untuk menyertakan modalnya dalam koperasi. 

Bagi penanam modal kendali bagi pemanfaatan modal yang mereka sertakan 

merupakan hal yang mutlak diperlukan. Oleh karena itu koperasi memerlukan 

banyak inovasi untuk menawarkan model penyertaan modal yang menarik 

bagi penanam modal agar menanamkan modalnya ke koperasi. 

Selain permasalahan internal, koperasi juga mempunyai permasalahan 

eksternal untuk menarik lebih banyak lagi modal penyertaan. Gerakan 

koperasi hingga saat ini belum mampu membangun sistem kelembagaan 

yang terintegrasi secara struktural. Koperasi masih bergerak secara sendirisendiri 

dalam unit-unit kecil yang umumnya belum mandiri. Kelebihan dan 

kekurangan di masing-masing unit belum terintermediasikan secara baik. Hal 

ini menyebabkan banyak sumberdaya di suatu unit yang menjadi mubazir, 

atau tidak bermanfaat secara maksimal, sedangkan di unit lainnya sebenarnya 

sumberdaya tersebut sangat dibutuhkan dan dapat dimanfaatkan secara 

optimal. 

Peraturan dan pengaturan mengenai penyertaan modal untuk 

mengembangkan koperasi masih belum memadai. Untuk lebih memacu 

lagi pemanfaatan modal penyertaan oleh koperasi berbagai pengaturan dan 

peraturan masih perlu dibuat, dan yang lebih penting lagi bagaimana peraturan 

tersebut disosialisasikan dan diinternalisasikan agar bisa digunakan oleh 

gerakan koperasi. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1998 tentang Modal 

Penyertaan Sendiri, walau sudah berusia satu dekade lebih, diduga masih 

belum tersosialisasikan dengan baik. 

��j�� co�� d��s�� p��s�l�h�� 

tersebut, menganalisis dan menemukan kesimpulan yang diperlukan untuk 

merancang solusi dan saran perbaikan yang diperlukan dalam penyusunan 

kebijakan lebih lanjut. 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Metode Penelitian 

Metodologi kajian yang dilakukan sangatlah erat kaitannya dengan 

tujuan yang akan dicapai oleh kegiatan ini dan ketersediaan data dan informasi 

yang didapat serta beberapa pertimbangan lainnya, seperti pemenuhan tujuan 

penelitian. Untuk mencapai tujuan kegiatan kajian ini dan berdasarkan 

kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan, maka pelaksanaannya 

dilakukan berdasarkan metodologi penelitian studi kasus. 

75


3.2. Lokasi Kegiatan dan Waktu Penelitian 

3.2.1. Lokasi Kegiatan 

Lokasi pengambilan data untuk analisis ini tentunya sangat 

tergantung dengan ketersediaan dana dan sumber daya yang ada 

serta ketersediaan data di lapangan. Provinsi Kalimantan Selatan 

dipilih sebagai lokasi penelitian karena pemerintah daerahnya telah 

melakukan penyertaan modal ke koperasi sejak tahun 2006, sehingga 

dirasakan sudah cukup waktunya untuk dilakukan analisis terhadap 

pelaksanaannya. 

3.2.2. Waktu Penelitian 

Kajian dilaksanakan sesuai dengan tahapan penelitian yang 

biasa digunakan dalam suatu kegiatan penelitian. Tahapan kegiatan 

tersebut antara lain dimulai dari penyusunan dan pengajuan proposal, 

penyusunan dan pembahasan kerangka acuan, penyusunan dan 

pembahasan rancangan kajian, penyusunan dan pembahasan instrumen 

kajian, pengumpulan data. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

Pemilihan responden contoh didasarkan kepada berbagai pertimbangan 

pula. Pada kegiatan kajian ini koperasi contoh ditentukan secara sengaja 

(purposive) dari sejumlah populasi koperasi yang ada di propinsi terpilih. Hal 

�� d�l��u�� d�� p�� pu�� p�l��s��, ��s��s�; �� 

aspek transportasi maupun aspek biaya, serta representasi data yang dapat 

diambil dan kemungkinan fasilitasi yang tersedia di lapangan. Untuk kajian 

ini responden contoh adalah enam koperasi penerima modal penyertaan untuk 

koperasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2006. 

3.4. Teknik Analisis Data 

76 

Analisis yang akan dilakukan sangatlah erat kaitannya dengan tujuan 

yang akan dicapai oleh kegiatan ini dan ketersedian data dan informasi yang 

didapat serta beberapa pertimbangan lainnya, seperti pemenuhan tujuan 

penelitian. Pada kegiatan kajian ini akan digunakan metode analisis statistik 

deskriptif sederhana sebagaimana yang dikemukakan oleh Welch & Comer 

(1988).



Untuk mengkaji perkembangan aspek keuangan dan aspek usaha dari 

pemanfaatan modal penyertaan oleh koperasi responden, akan dilakukan 

analisis rasio keuntungan dan biaya (benefit/cost ratio). 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Modal penyertaan dapat berasal dari pemerintah, anggota masyarakat, 

badan usaha, dan badan badan lainnya. Pemupukan modal penyertaan 

dilakukan berdasarkan perjanjian antara koperasi dengan pemodal (pasal 3 

dan pasal 4, PP No: 33 Tahun 1998). Pasal 15 PP No. 33 Tahun 1998 tersebut 

menyatakan: ”koperasi yang menyelenggarakan usaha yang dibiayai modal 

penyertaan wajib menyampaikan laporan berkala kepada Menteri (dalam 

hal ini Menteri Koperasi)”. Walaupun sudah lebih satu dasawarsa berlalu, 

nyatanya penyertaan modal pada koperasi ini belumlah menggembirakan, 

bahkan dapat dikatakan stagnan, terutama modal penyertaan yang berasal dari 

anggota masyarakat, badan usaha, dan badan badan lainnya. 

Modal bantuan dari pemerintah pada koperasi, khususnya dari 

pemerintah daerah, sebenarnya sudah banyak dilaksanakan oleh beberapa 

p��h d��h, ��u� ��d�� sp�s�� s�� od�l p��y��. U��u� 

itu mungkin layak untuk dikaji apa yang telah dilakukan oleh pemerintah 

daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan melaksanakan modal penyertaan 

kepada koperasi. Pada tahun 2006 pemerintah daerah menyertakan modalnya 

sebesar Rp. 1 milyar kepada 6 koperasi. Sesuai dengan PP, pelaksanaan 

modal penyertaan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian, Surat Perjanjian 

Modal Penyertaan Koperasi (SPMPKOP), yang dilakukan antara pemerintah 

Provinsi Kalimantan Selatan dan keenam koperasi tersebut. 

Dalam SPMPKOP disebutkan modal penyertaan harus dikembalikan 

selama lima tahun dengan satu tahun masa tenggang (grace period), jadi sebesar 

25% pertahun dimulai tahun kedua. Keuntungan usaha yang diperoleh, setelah 

dikurangi biaya yang berkaitan langsung dengan pengelolaan kegiatan usaha 

yang dibiayai oleh modal penyertaan, dibagi menjadi 30% untuk pemerintah 

daerah, sedangkan yang 70%nya untuk koperasi. Apabila menderita kerugian, 

maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama secara proporsional antara 

koperasi dan pemerintah daerah. 

Proses penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 

kepada koperasi ini dapat diuraikan secara sederhana dengan alur proses 

sebagai berikut: 

77


78 

1. Adanya Program dari Pemerintah Provinsi untuk Modal Penyertaan 

Kepada Koperasi dan Badan Usaha lainnya untuk Tahun Anggaran. 

2. Pembentukan Tim Fasilitasi Penyertaan Modal Pemprov untuk Tahun 

Anggaran. 

3. Sosialisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan ke 

Dinas yang membidangi urusan Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota se 

Kalimantan Selatan. 

4. Penyampaian proposal dari Koperasi ke Dinas masing-masing untuk 

rekomendasi dan layak untuk diprogramkan ke Pokja Fasilitasi 

penyertaan Modal Pemprov yang dibentuk oleh Dinas Koperasi dan 

UKM Provinsi Kalimantan Selatan tentunya didukung oleh Dana 

APBD untuk kegiatan tersebut. 

5. D�l��u�� v��s� ol�h T�� o�j� �� op��s� ��s��-��s�� 

Kab/Kota yang mengusulkan untuk mendapatkan program Modal 

Penyertaan. 

6. Dilakukan penilaian sekaligus Scoring oleh tim atas usulan koperasi. 

Dimaksud untuk diproses lebih lanjut dengan nilai score yang disepakati 

oleh tim yang tentunya disesuaikan dengan dana yang tersedia oleh 

Pemerintah Daerah untuk program Tahun Anggaran yang disetujui oleh 

Dewan (DPRD Prov). 

7. Adanya penetapan oleh tim atas koperasi-koperasi yang dicalonkan 

yang tentunya melalui seleksi tadi yang tentunya layak sesuai kebutuhan 

dan ketetapan tim. 

8. Kemudian proses penetapan melalui Perda atas penyertaan modal 

Pemprov kepada koperasi yang sudah ditetapkan baik jumlah 

koperasinya maupun besaran berapa dana yang disertakan kepada 

masing-masing koperasi yang bersangkutan. 

9. Jika Perda sudah ditetapkan, baru tim akan mengusulkan kembali 

kepada Gubernur Kepala Daerah agar koperasi calon penerima dibuat 

SK-nya oleh Gubernur. 

10. Koperasi calon penerima dipanggil untuk memberitahukan keputusan 

Gubernur tersebut sekaligus untuk membahas Surat Perjanjian Bersama 

antara Gubernur dengan Pengurus Koperasi yang bersangkutan, yang 

didalam memuat sebagaimana perjanjian masing-masing koperasi.



11. Tim fasilitasi melalui Dinas yang membidangi urusan koperasi akan 

menyiapkan proses pencairan dana kepada rekening Bank masingmasing 

koperasi melalui Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

12. Tugas dan kewajiban koperasi penerima modal penyertaan Pemprov 

tertuang dalam Surat Perjanjian Modal Penyertaan (SPMP) Koperasi. 

13. Koperasi berkewajiban menyampaikan Laporan Perkembangan setiap 

bulan ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan dan 

ditembuskan pula ke Dinas yang membidangi urusan Koperasi Kab/ 

Kota. 

14. Dinas Koperasi merekap laporan dari Koperasi per 3 bulan (triwulan) 

untuk dievaluasi dan disampaikan ke Gubernur Kalimantan Selatan dan 

ditembuskan ke DPRD. 

Melihat prospek penyertaan modal dari Pemprov Kalsel tersebut cukup 

berhasil, program tersebut dilanjutkan pada tahun 2008, 2009 dan 2010. Pada 

tahun 2008 Pememerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelontorkan 

dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp.4,750 

milyar dan sebanyak Rp. 10 milyar untuk tahun 2009. Dana tersebut tentunya 

sudah atas persetujuan DPRD, karena dituangkan melalui Peraturan Daerah. 

Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini dapat dilihat 

pada tabel 1. 

Tabel 1 

Data Penyertaan Modal 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Koperasi 

(30 Juni 2010) 

79


80 

Untuk keperluan penelitian ini, responden yang ditetapkan adalah 

koperasi penerima modal penyertaan program Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Selatan tahun 2006. Ada 6 responden koperasi. Penetapan ini tentunya dengan 

berbagai pertimbangan sebagaimana telah diulas sebelumnya, juga karena 

koperasi yang menjadi responden telah menjalani program ini sekitar 3 tahun, 

sehingga dianggap cukup waktu untuk dievaluasi. Koperasi yang menjadi 

responden inilah yang didalami permasalahan modal penyertaannya. Laporan 

keragaan tentang koperasi responden penerima modal penyertaan ini seperti 

terlihat pada Tabel 2 dan Tabel 3. 

Pada Tabel 2 dapat dilihat penyebaran dana modal penyertaan dari 

Pemprov Kalsel untuk ke enam koperasi penerimanya, mulai dari Rp.100 juta 

hingga Rp. 400 juta. Dari koperasi, dana tersebut diteruskan atau dipinjamkan 

kembali kepada nasabah yang juga menjadi anggota koperasi. Pemberian 

pinjaman kepada anggota juga tidak sama besarnya, tentunya berdasarkan 

kelayakan masing-masing anggota calon penerima pinjaman. Oleh karena 

besaran pemberian pinjaman kepada anggota bervariasi antar anggota suatu 

koperasi maupun antar anggota di enam koperasi penerima. 

Tabel 2 

Modal Penyertaan Pemprov Kalsel Kepada Koperasi Tahun 2006



Evaluasi yang dilakukan terhadap laporan akhir tahun 2008 yang 

dilakukan oleh Gopar (2009), menunjukkan gambaran yang menggembirakan, 

sebagaimana dapat dikutip adalah sebagai berikut: 

1) Tingkat perputaran dana sebesar 3,34 kali (pemberian pinjaman 

sebesar Rp. 3.343.574.000,00 atau 334 % dari modal awal sebesar 

Rp.1.000.000.000,00. 

2) penerimaan angsuran pinjaman sebesar Rp.2.490.547.503,00 dengan 

jasa yang diterima sebesar Rp.514.672.378,00 atau 51,47% dari modal 

penyertaan awal sebesar Rp.1 milyar. 

3) Tingkat pengembalian angsuran pinjaman anggota kepada koperasi 

cukup lancar, belum terdaftar ada tunggakan. 

4) Kewajiban pengembalian pokok pinjaman pada tahun pertama yang 

telah disetor oleh koperasi ke kas daerah sampai Desember 2008 sebesar 

Rp.325.002.000,00 sedangkan kewajiban bagi hasil yang disetor sbesar 

Rp. 130.803.685,00. 

Melihat hasil yang menggembirakan tersebut, pemerintah daerah 

melaksanakan lagi modal penyertaan kepada koperasi pada tahun 2008 dengan 

menyertakan modal sebesar Rp. 4.750.000.000,- kepada 29 koperasi. Besarnya 

modal penyertaan untuk setiap koperasi disesuaikan dengan kemampuan 

koperasi untuk menyerapnya, demikian juga masa pengembaliannya yang 

bervariasi antara 5 tahun dan 10 tahun dimulai terhitung Januari 2009. 

Kemudian untuk tahun 2009 Pemprov Kalsel menggelontorkan lagi dana 

sebesar Rp. 10 milyar sebagai penyertaan modal untuk 49 koperasi, dengan 

besaran dan masa pengembalian yang bervariasi untuk setiap koperasi. 

Dari tabel 3 tersebut dapat dievaluasi bahwa telah terjadi peningkatan 

kinerja program penyertaan modal Pemprov Kalsel pada tahun 2010 ini. Hal 

tersebut bisa dilihat dari beberapa indikator berikut: 

1) Ditinjau dari pemberian pinjaman, tingkat perputaran modalnya telah 

meningkat, dari 3,34 kali pada tahun 2009 menjadi sebesar 4 kali pada 

tahun 2010 (pemberian pinjaman sebesar Rp. 4,055 milyar). 

2) Jasa yang diterima sebesar Rp. 762,1 juta, atau sebesar 76,21% dari 

modal penyertaan awal. Dengan masa 3 tahun berarti pendapatan jasa 

lebih dari 25% pertahun, jauh lebih besar dibandingkan bunga pasar. 

Angka ini sebenarnya jauh lebih besar jika diperhitungkan bahwa salah 

satu koperasi, yaitu KPN Guru-Guru, Jalan Kelayan, Banjar Selatan, 

sudah mengembalikan modal penyertaan yang diterimanya pada tahun 

pertama. 

81


82 

3) Bagi Pemprov Kalsel, modal penyertaan yang telah diberikannya kepada 

koperasi ternyata dikembalikan lagi dengan lancar. Dapat dilihat pada 

tabel lebih dari separoh modalnya telah kembali, tersisa hanya Rp. 456 

juta, dari Rp. 1 milyar yang dijadikan modal penyertaan. 

4) Selain setoran pokok modal penyertaan, Pemprov Kalsel juga menerima 

bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh oleh koperasi, yaitu sebesar 

30% dari keuntungan. Pada Juli 2010 setoran bagi hasil yang telah 

diterima Pemprov Kalsel adalah sebesar Rp. 180,6 juta (sekitar 18%), 

atau rata rata 6% pertahun. 

Mengkaji investasi pemerintah daerah Kalimantan Selatan dalam 

bentuk modal penyertaan ini kelihatannya memang cukup berhasil. Namun 

jika melihat jenis koperasi dan bidang usaha yang dibiayai dengan modal 

penyertaan tersebut, yaitu simpan pinjam, dimana pinjaman kepada anggotanya 

masih dalam skala mikro, pelaksanaan modal penyertaan ini belumlah 

menyentuh sektor produktif yang bisa dilakukan oleh koperasi. Padahal 

sejarah pembangunan koperasi peternakan menunjukkan bahwa Penyertaan 

Modal Pemerintah (PMP) untuk pembangunan ”cooling unit” pada beberapa 

koperasi susu menunjukkan keberhasilan yang sangat menggembirakan, 

karena investasi tersebut membawa dampak kebelakang maupun dampak 

kedepan yang sangat baik. 

Tabel 3 

Kinerja Penyertaan Modal Pemprov Kalsel Program Tahun 2006 

(Juli 2010)



Tabel 4 

Penyetoran Bagi Hasil Oleh Koperasi Ke Pemprov Kalimantan Selatan 

Atas Penyertaan Modal Tahun 2006 

Per 23 Juli 2010 

Pada beberapa sektor, terutama pertanian dan perkebunan rakyat, yang 

sangat tidak diminati pemodal dan kreditor untuk menanamkam modalnya pada 

koperasi, pemerintah dapat melakukan pemberdayaan dengan melaksanakan 

modal penyertaan. Misalnya saja untuk pendirian pabrik pengolahan kelapa 

sawit dan karet alam. Untuk mendirikan pabrik pengolahan kedua komoditi 

tersebut membutuhkan dana yang sangat besar, yang tidak mungkin 

hanya berasal dari modal internal koperasi. Oleh karena itu dibutuhkan 

upaya pemerintah untuk memobilisasikan dana untuk membantu koperasi 

membangun pabrik pengolahan agar petani yang menjadi anggota koperasi 

dapat memetik nilai tambah yang dihasilkan dari pabrik pengolahan tersebut. 

Mobilisasi dana tersebut bisa dari sumber tunggal, misalnya dari modal 

penyertaan, maupun dengan mengkombinasikannya dengan sumber dana 

lainnya, seperti kredit, dana bergulir, dan penjualan efek. Pada tahun 2004 

pernah dicoba menggunakan dana bergulir kemitraan untuk membangun 

pabrik pengolahan kelapa sawit mini. Dana bergulir sebesar Rp. 3 milyar 

tersebut tentu tidak cukup untuk membangun pabrik senilai Rp. 15 milyar. 

Oleh karena itu dicarikan investor swasta yang mau bermitra dengan koperasi 

penerima dana bergulir tersebut. Karena kemitraan berdasarkan modal, maka 

akan dibentuk sebuah perseroan terbatas untuk mengelola pabrik tersebut. 

Agar koperasi menjadi pemilik dominan (memiliki lebih dari 50% saham) 

maka modal koperasi ditambah dari sumber perbankan. 

83


Bagaimana memperoleh dana kredit perbankan? Permohonan kredit 

diajukan oleh masing-masing anggota dengan agunan kebun sawit mereka. 

Dana kredit yang diperoleh diinvestasikan ke pabrik sebagai penyertaan 

modal dari anggota dan dikonversikan sebagai saham milik anggota. 

Pembayaran kredit yang diperoleh anggota dari perbankan tersebut dilakukan 

oleh perusahaan pengelola pabrik dengan memotongnya dari marjin harga 

pembelian tandan buah segar (TBS). Marjin ditentukan berdasarkan selisih 

harga pembelian TBS oleh pabrik dan harga TBS di pasar umum. 

Model Kelembagaan Untuk Modal Penyertaan Pada Koperasi 

Penyertaan modal kepada koperasi memberikan konsekuensi kelembagaan 

pada koperasi, baik pada bentuk kelembagaannya maupun pada sistem operasional 

dan prosedurnya. Setidaknya ada tiga bentuk kelembagaan sebagai konsekuensi 

pelaksanaan modal penyertaan, yaitu: modal penyertaan langsung pada kegiatan 

usaha koperasi, modal penyertaan pada unit usaha otonom koperasi, dan modal 

penyertaan pada perseroan milik koperasi. 

Modal penyertaan langsung pada kegiatan usaha koperasi biasanya dilakukan 

untuk menambah modal pada satu kegiatan usaha koperasi yang sedang berkembang. 

Model kelembagaan pada pelaksanaan modal penyertaan seperti ini menimbulkan 

konsekuensi yang paling kompleks kerena dua hal; hak suara dan hak keuntungan. 

Modal penyertaan pada model ini tidak mempunyai hak suara (nonvoting stock), 

karena hanya anggota yang mempunyai hak suara. Oleh karena itu pemodal tidak 

mempunyai hak untuk pengelolaan dan pengawasan, yang berakibat pada lemahnya 

akses untuk penentuan hak keuntungan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, hal 

yang menjadi sumber wanprestasi biasanya dinegosiasikan sejak awal dan dituangkan 

dalam surat perjanjian modal penyertaan. Mengingat kompleksitasnya biasanya 

koperasi menawarkan model-modal penyertaan dengan tingkat pendapatan tetap, 

baik berupa nilai nominal maupun berupa prosentase tertentu dari keuntungan. 

Mod�l p��y�� p�d� u�� us�h� o�o�o� �op��s� l��h �ud�h d�� fl��s��l 

lagi. Pada model ini pengelolaan dan administrasi dilakukan sendiri secara otonom 

oleh unit usaha, sehingga pemodal lebih mudah untuk mengikuti perkembangannya. 

Namun demikian pemodal tetap tidak bisa ikut dalam pengelolaan dan pengawasan, 

karena dua kegiatan tersebut dilakukan oleh dan atas nama koperasi. Pemodal dapat 

mengikuti perkembangannya melalui sistem pelaporan. Oleh karena itu sistem 

pelaporan operasional menjadi hal penting yang harus masuk dalam perjanjian. 

Model ketiga, yang seharusnya dapat dieksplorasikan secara maksimal oleh 

koperasi, adalah modal penyertaan pada badan usaha atau perseroan milik koperasi. 

Karena modal penyertaan dilaksanakan untuk perseroan, yang berlaku adalah 

84



peraturan dan undang-undang perseroan terbatas. Pada model ini, kepemilikan, 

pengelolaan dan pengawasan dilakukan bersama antara koperasi dan pemodal secara 

proporsional sesuai dengan besarnya modal yang disertakan. Oleh karena itu, agar 

badan usaha tersebut tetap menjadi milik koperasi, proporsi kepemilikan saham 

perseroan harus dijaga agar tetap dominan sehingga tetap penjadi pemilik saham 

pengendali. 

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENELITIAN 

5.1. Kesimpulan 

Modal penyertaan pada koperasi merupakan salah satu opsi yang 

dapat dilakukan oleh koperasi untuk mengatasi permasalahan permodalannya 

yang terbatas. Untuk mengembangkan usahanya koperasi seharusnya tidak 

hanya bertumpu pada modal sendiri yang umumnya terbatas. Sebagaimana 

kita ketahui, modal sendiri koperasi umumnya hanya berasal dari simpanan 

anggota dan keuntungan usaha, biasanya sangat terbatas untuk digunakan 

mengembangkan usaha secara cepat. 

Kegiatan usaha yang menguntungkan biasanya akan menarik, namun 

hal tersebut tidaklah cukup bagi pemodal untuk menanamkan uangnya dan 

barang modalnya pada usaha tersebut. Beberapa hal menjadi sangat penting 

bagi pemodal untuk menjadi bahan pertimbangan sebelum menanamkan 

modalnya pada suatu usaha koperasi, misalnya kepastian usaha, transparansi 

pelaporan, pembagian keuntungan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu 

koperasi harus selalu berinovasi untuk lebih menarik modal luar, terutama 

modal penyertaan. Inovasi tersebut dilakukan agar usaha koperasi menjadi 

lebih menarik bagi pemodal dengan tanpa meninggalkan jati diri yang harus 

selalu dipegang teguh koperasi. Jangan sampai upaya pragmatis menyebabkan 

koperasi tidak lagi memegang teguh prinsip-prinsip dasar yang menjadi 

pedoman bagi koperasi dalam melaksanakan kegiatannya. 

Penyertaan modal kepada koperasi memberikan konsekuensi 

kelembagaan pada koperasi, baik pada bentuk kelembagaannya maupun pada 

sistem operasional dan prosedurnya. Setidaknya ada tiga bentuk kelembagaan 

sebagai konsekuensi pelaksanaan modal penyertaan, yaitu: modal penyertaan 

langsung pada kegiatan usaha koperasi, modal penyertaan pada unit usaha 

otonom koperasi, dan modal penyertaan pada perseroan milik koperasi. 

Modal penyertaan langsung pada kegiatan usaha koperasi biasanya 

dilakukan untuk menambah modal pada satu kegiatan usaha koperasi yang 

sedang berkembang. Model kelembagaan pada pelaksanaan modal penyertaan 

85


seperti ini menimbulkan konsekuensi yang paling kompleks kerena dua hal; hak 

suara dan hak keuntungan. Modal penyertaan pada model ini tidak mempunyai 

hak suara (nonvoting stock), karena hanya anggota yang mempunyai hak 

suara. Oleh karena itu pemodal tidak mempunyai hak untuk pengelolaan 

dan pengawasan, yang berakibat pada lemahnya akses untuk penentuan hak 

keuntungan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut hal hal yang menjadi 

sumber wanprestasi biasanya dinegosiasikan sejak awal dan dituangkan dalam 

surat perjanjian modal penyertaan. Mengingat kompleksitasnya biasanya 

koperasi menawarkan model modal penyertaan dengan tingkat pendapatan 

tetap, baik berupa nilai nominal maupun berupa prosentase tertentu dari 

keuntungan. 

Modal penyertaan pada unit usaha otonom koperasi lebih mudah dan 

fl��s��l l��. ��d� �od�l �� p��lol�� d�� d�� d��s��s� d�l��u�� 

sendiri secara otonom oleh unit usaha, sehingga pemodal lebih mudah untuk 

mengikuti perkembangannya. Namun demikian pemodal tetap tidak bisa ikut 

dalam pengelolaan dan pengawasan, karena dua kegiatan tersebut dilakukan 

oleh dan atas nama koperasi. Pemodal dapat mengikuti perkembangannya 

melalui sistem pelaporan. Oleh karena itu sistem pelaporan operasional 

menjadi hal penting yang harus masuk dalam perjanjian. 

Model ketiga, yang seharusnya dapat dieksplorasikan secara maksimal 

oleh koperasi, adalah modal penyertaan pada badan usaha atau perseroan 

milik koperasi. Karena modal penyertaan dilaksanakan untuk perseroan, yang 

berlaku adalah peraturan dan undang undang perseroan terbatas. Pada model 

ini, kepemilikan, pengelolaan dan pengawasan dilakukan bersama antara 

koperasi dan pemodal secara proporsional sesuai dengan besarnya modal 

yang disertakan. Oleh karena itu, agar badan usaha tersebut tetap menjadi 

milik koperasi, proporsi kepemilikan saham perseroan harus dijaga agar tetap 

dominan sehingga tetap penjadi pemilik saham pengendali. 

Ketiga bentuk kelembagaan tersebut akan mengubah sistem operasional 

dan prosedur yang harus dijalankan oleh koperasi. Perubahan bentuk 

kelembagaan maupun sistem operasional tersebut pada tingkatan tertentu 

mungkin tidak bisa lagi hanya diatur dengan aturan internal dan perjanjian, 

tapi sudah memerlukan pengaturan pemerintah atau perundangan, baik dalam 

bentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau bahkan Undang-Undang. 

5.2. Rekomendasi 

86 

Pemerintah dapat menjadi pelopor dalam melaksanakan modal 

penyertaan ini dengan menanamkan modalnya kedalam tiga model seperti telah



dibahas sebelumnya. Selain itu pemerintah perlu mendorong dilakukannya 

berbagai inovasi untuk membuat modal penyertaan menjadi opsi yang lebih 

menarik lagi bagi pemodal untuk menanamkan modalnya pada koperasi. 

Dorongan inovasi itu dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan, 

kaji tindak suatu inovasi, maupun penanaman modal secara langsung. 

Penelitian dan pengembangan mengenai modal penyertaan ini masih 

sangat sedikit, sehingga belum banyak inovasi yang bisa dieksplorasi maupun 

dieksploitasi untuk pengembangan permodalan koperasi melalui pemanfaatan 

modal penyertaan. Perhatian terhadap pengembangan koperasi melalui 

pemanfaatan modal penyertaan ini selayaknya lebih ditingkatkan lagi, apalagi 

jika dikaitkan dengan program pemerintah untuk mewujudkan 100 koperasi 

besar saat ini. 

Program pembangunan 100 koperasi besar selayaknya akan lebih 

baik lagi jika melalui pengkajian penerapan inovasi modal penyertaan pada 

beberapa koperasi. Sudah dimaklumi, secara teori maupun praktek, jika mau 

membesarkan suatu usaha maka yang diperlukan adalah modal, dan salah satu 

sumber permodalan murah yang dapat dimanfaatkan koperasi adalah modal 

penyertaan. 

Langkah terbaik yang dapat dilakukan pemerintah adalah melakukan 

penyertaan modal langsung kepada koperasi yang memiliki prospek usaha 

bagus namun tidak memiliki modal yang cukup. Dengan pendampingan yang 

cukup, telah terbukti penyertaan modal kepada koperasi dapat membangun 

koperasi dengan baik, bahkan menjadi koperasi yang besar. Koperasi susu 

mungkin tidak akan bisa membangun “cooling unit” dan pabrik pengolahan 

susu jika tidak ada penyertaan modal dari pemerintah. 

Hal yang mendesak untuk dilakukan oleh pemerintah adalah 

memperbaharui PP 33 Tahun 1998 yang sudah berumur lebih satu dasawarsa 

namun masih kurang ditengok. Pembaharuan PP hendaknya agar PP lebih 

operasional dan lebih berorientasi keluar, artinya penekanan tidak hanya pada 

hal-hal yang berhubungan dengan penyertaan modal ke koperasi, namun juga 

pada hal-hal yang menyangkut bagaimana caranya koperasi dapat menyertakan 

modalnya kepada usaha-usaha yang menguntungkan, terutama yang ada di 

koperasi lain. 

87



Draper, N .R. and H. Smith.1981. Applied Regresion Analysis , New York: John 

Wiley & Sons. 

Gilbert, N. and H. Specht. 1977. Planning for Social Welfare; Issues, Model, and 

Tasks, New Jersey: Pretice-Hall, Inc. 

Gopar, A.H. 2009. Modal Penyertaan pada Koperasi, paper, Hotel Mirah, Bogor, 

28 April 2009. 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal pada 

Koperasi. 

Pusat Informasi Perkoperasian. Majalah, Edisi Mei 2008: HTTP://www.majalahpip.com/majalah. 

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 

1992. Jakarta: Pemerintah Koperasi. 

Welch, S. and J. Comer. 1988. Quantitative Methods for Public Administration, 

Techniques and Applications, Chicago: The Dorsey Press. 

88

MODEL PENINGKATAN PERAN KUMKM DALAM PENGEMBANGAN KOMODITAS 

UNGGULAN DI KAWASAN PERBATASAN (Indra Idris dan Saudin Sijabat) 

MODEL PENINGKATAN PERAN KUMKM DALAM PENGEMBANGAN 

KOMODITAS UNGGULAN DI KAWASAN PERBATASAN* 

Indra Idris dan Saudin Sijabat** 

Abstrak 

Kajian ini bertujuan menganalisis pembangunan ekonomi masyarakat di 

kawasan perbatasan dan peran KUMKM dalam rangka pengentasan kemiskinan. 

Penelitian dilakukan di daerah perbatasan Kalimantan Barat dan NTT. Potensi 

daerah perbatasan yang bisa dikembangkan berdasarkan analisa Location 

Quotient (LQ), AHP dan hasil FGD di Kupang dan Pontianak disepakati komoditi 

potensial/unggulan yang perlu dikembangkan dalam peningkatan peran KUMKM 

di kawasan perbatasan Kabupaten Belu (NTT) adalah: komoditi sapi dan jagung, 

sedangkan untuk Kabupaten Sanggau (Kalbar) adalah komoditi lada dan kakao. 

Potensi KUMKM perbatasan Sanggau terhadap Kabupaten Sanggau untuk koperasi 

memberikan share sebesar 2%, usaha mikro sebesar 5% dan usaha kecil sebesar 

2%. Pada kawasan perbatasan Kabupaten Belu dengan Timor Leste potensi koperasi 

memberikan share sebesar 1,7%, usaha mikro sebesar 3,2%, usaha kecil sebesar 

2,3% dan usaha menengah sebesar 3%. Peran KUMKM, terutama Koperasi masih 

kecil dalam pemberdayaan kawasan perbatasan, dan belum berfungsi dengan baik 

untuk pemberdayaan masyarakat perbatasan. 

Untuk peningkatan peran KUMKM telah dirancang, model yang diharapkan 

dapat meningkatkan share KUMKM kawasan perbatasan dalam jangka waktu 5 

tahun kedepan untuk Kabupaten Sanggau dengan Malaysia dari 5% menjadi 15%, 

sedangkan untuk kawasan perbatasan Kabupaten Belu dengan Timor Timur dari 

3% menjadi 10%. Model yang dirancang sesuai dengan skenario kecenderungan 

masyarakat yang hanya menjual bahan baku tanpa pengolahan dengan menciptakan 

barang setengah jadi atau produk akhir. Untuk penerapan model ini sebaiknya 

terlebih dahulu dibuat pilot proyek oleh pihak-pihak terkait. 

Kata kunci: model KUMKM, potensi daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan 


2011 

** Peneliti pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK 

89


Abstract 

This study aims to analyze the economic development of communities in the 

border region and the role of cooperatives and SMEs in order to alleviate poverty. 

Research conducted in the west Kalimantan border area and NTT. Potential border 

areas that can be developed based on analysis of Location Quotient (LQ), AHP 

and FGD results in Kupang and Pontianak, agreed on a potential commodity to be 

developed in the role of increases in the border region cooperatives and SMEs Belu 

(NTT) is cattle and corn, while for Sanggau District (West Kalimantan) is pepper and 

cocoa. Potential cooperatives and SMEs in Sanggau border area against Sanggau 

district for cooperatives contribute to 2% shares, micro business contributes to 

5% and small business contributes to 2%. In border areas between Belu district 

and Timor Leste, cooperatives that are potential contributes to1.7% shares, micro 

business 3.2% shares, small business 2.3% shares, and middle business to 3% shares. 

The role of cooperatives and SMEs, especially Cooperative in empowering border 

areas is still small and has not been functioning properly for the empowerment of 

border communities. 

To increase the role of KUMKM, a role model has been designed to increase 

KUMKM shares in border areas within next 5 years for border areas between 

Sanggau district and Malaysia, from 5% to 15% of shares contribution. Meanwhile 

shares contribution for border areas between Belu district and Timor Leste increase 

from 3% to 10%. This model is designed in accordance with the trend scenario for 

people who only sell raw materials without processing by creating a semi-finished 

goods or final products. 

Key words: SMEs model, disadvantage areas and border region 


1.1. Latar Belakang 

90 

Peningkatan peran Koperasi dan UMKM di daerah tertinggal 

merupakan bagian dari upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan daerah, khususnya daerah pedesaan dalam upaya pengentasan 

kemiskinan. Sungguhpun sebagian besar masyarakat di daerah tertinggal di 

perbatasan hidup dari sektor pertanian, namun dalam membangun daerah 

tertinggal bukan semata hanya ditujukan untuk mengembangkan sektor 

pertanian saja, melainkan mencakup kegiatan sosial ekonomi masyarakat.



Pembangunan ekonomi daerah tertinggal mestinya bisa dirajut melalui 

pendekatan keterpaduan pengembangan dan pertumbuhan antar sektor yang 

ada. Perlunya penekanan pembangunan daerah tertinggal tidak lain untuk 

menjaga perimbangan pembangunan dengan daerah lain yang lebih maju dan 

dinamis. 

Dewasa ini pengembangan wilayah perbatasan menjadi perhatian 

pemerintah karena memiliki arti penting dan strategis terkait dengan otonomi 

daerah, perdagangan bebas, dan bahkan terkait dengan kedaulatan Negara. 

Kawasan perbatasan di Indonesia masih ditandai dengan kesenjangan 

pembangunan dengan negara tetangga, kemiskinan yang tinggi, keterisolasian, 

kualitas sumber daya yang rendah, serta sarana prasarana yang minimum. 

Wilayah perbatasan umumnya merupakan daerah tertinggal dengan kondisi 

rawan baik dari aspek ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta 

pertahanan dan keamanan. Fenomena yang sangat menonjol adalah maraknya 

kegiatan illegal logging, illegal trading, arus migrasi ilegal (illegal traficking), 

serta bergesernya patok-patok pembatas antar negara. 

Kawasan perbatasan seyogyanya menjadi wilayah terdepan dalam 

pengembangan ekonomi. Dalam konteks inilah, pembangunan ekonomi 

lokal dengan peningkatan peran KUMKM dapat menjadi salah satu alternatif 

penting bagi pengembangan kawasan perbatasan. Pemberdayaan KUMKM 

di kawasan perbatasan negara semestinya dilaksanakan secara simultan 

dalam kerangka kerja yang komprehensif dengan berbagai upaya lain seperti 

pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan sosial, dan penyediaan 

infrastruktur yang diarahkan untuk mendukung kedaulatan nasional. 

1.2. Permasalahan 

Peran KUMKM dalam mendayagunakan potensi ekonomi daerah 

tertinggal dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan 

pemerataan pembangunan. Hal ini karena KUMKM umumnya terdiri 

dari petani, pedagang, pengrajin atau bentuk usaha produktif lainnya 

dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Dalam konteks ini, maka 

permasalahan dalam kajian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengembangkan potensi daerah melalui peningkatan peran 

KUMKM di daerah tertinggal di kawasan perbatasan? 

2. Rancangan/alternatif model pemberdayaan seperti apa yang dapat 

dengan cepat mengembangkan KUMKM di perbatasan? 

91


1.3. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan kajian adalah : 

1. Mengetahui potensi ekonomi daerah tertinggal di kawasan perbatasan 

yang bisa ditangani KUMKM. 

2. Menyusun rancangan model pemberdayaan KUMKM dalam 

pengembangan sektor ekonomi daerah tertinggal di kawasan 

perbatasan. 

Sedangkan manfaat yang diharapkan adalah sebagai masukan bagi 

pengembangan kebijakan dalam peningkatan peran KUMKM dalam 

pembangunan daerah tertinggal di kawasan perbatasan. 

1.4. Ruang Lingkup 

Lingkup kajian terdiri atas analisis perkembangan kondisi makro dan 

mikro yang ditujukan untuk melihat faktor kelemahan, kekuatan, tantangan, 

dan peluang KUMKM untuk bisa memanfaatkan potensi ekonomi daerah, 

sebagai pijakan bagi penyusunan model peningkatan peran KUMKM. Untuk 

itu, lingkup kajian ini dikelompokkan sebagai berikut: 

1. ��d��s� d�� l�s�s po��s� ��o�o�� d��h, �� l��: s��o� 

pertanian, sektor perdagangan, dan lain-lain. 

2. ��d��s� d�� l�s�s po��s� �UM�M y�� d�p�� d�� 

bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

3. Penyusunan model KUMKM dalam pengembangan ekonomi daerah 

tertinggal. 

II. KERANGKA PIKIR DAN METODOLOGI 

2.1 Kerangka Pikir 

92 

Pembangunan daerah tertinggal adalah upaya terencana untuk 

mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai 

p��s�l�h�� sos��l ��o�o�� d�� s�� s�� s��, ��j�d� d��h 

yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh 

tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya (KPDT, 2006). 

Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat daerah tertinggal di perbatasan 

dengan masyarakat negara tetangga mempengaruhi pola hidup masyarakat 

setempat dan berdampak negatif bagi pengamanan daerah perbatasan dan



nasionalisme. Tidak jarang daerah perbatasan sebagai pintu masuk atau 

tempat transit pelaku kejahatan dan teroris. Oleh sebab itu, banyak kalangan 

menginginkan perubahan paradigma pembangunan daerah tertinggal di 

perbatasan. Dari sisi pemberian anggaran, prioritas perlu dilihat tidak sebagai 

membangun “halaman belakang negara” tapi membangun “halaman depan 

negara”. 

Pembangunan kawasan perbatasan melalui peningkatan peran 

KUMKM berarti mendorong partisipasi masyarakat di perbatasan dalam 

pembangunan daerahnya terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan. 

Pemberdayaan KUMKM dalam menangani potensi daerah merupakan suatu 

alternatif bagi pengembangan daerah tertinggal pada konteks kompleksitas 

kawasan perbatasan. Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan mestinya 

dilaksanakan secara simultan dalam kerangka kerja yang komprehensif 

dengan berbagai upaya lain seperti: pendidikan, pemberdayaan masyarakat, 

pembangunan sosial, penyediaan infrastruktur dan lainnya. Oleh sebab itu, 

dalam penyusunan model peningkatan peran KUMKM di daerah tertinggal di 

kawasan perbatasan disusun kerangka pikir sebagai berikut : 

Gambar 1. Kerangka Pikir Kajian Penyusunan Model Peningkatan UMKMK 

di Daerah Tertinggal 

93


2.2. Metodologi 

94 

Metodologi kajian sangatlah erat kaitannya dengan tujuan yang 

akan dicapai dan ketersediaan data dan informasi yang didapat. Untuk 

��d��s�� p��s�l�h�� y�� d� s�� h�s 

solusinya. Kajian ini menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD). 

FGD dilaksanakan bersama pengambilan data primer di lokasi penelitian. 

2.2.1. Kerangka Analisis Kajian 

Langkah awal dari kajian ini dimulai dari menelaah dan 

menganalisis kembali kebijakan yang terkait dengan peningkatan peran 

KUMKM secara umum dan kebijakan tentang pengembangan daerah 

tertinggal. Kemudian mencermati fakta penerapan di lapangan secara 

situasional berdasarkan dukungan data primer (survey lapangan) dan 

masukan dari diskusi terbatas (FGD) tahap awal. Langkah kerja dan 

kerangka analisis sebagai berikut: 

Gambar 2. Kerangka Analisis Model Peningkatan Peran KUMKM di 

Daerah Tertinggal



Analisis terhadap kondisi eksisting dilakukan untuk mengetahui 

potensi ekonomi daerah dan permasalahannya, serta potensi KUMKM 

yang dapat dikembangkan dan bentuk kelembagaan KUMKM sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya dilakukan analisa deskriptif, 

AHP dan IQ Share terhadap hasil pengolahan data awal. Hasil analisis 

dijadikan sebagai penentuan sektor dan produk KUMKM prioritas. 

Melalui pertimbangan kelayakan potensi dan prospek pengembangannya 

maka dibawa ke forum FGD untuk dibahas. Hasil pengujian di forum 

FGD menjadi landasan untuk penyempurnaan rancangan model yang 

akan dibuat. 

2.2.2. Pengumpulan Data dan Informasi 

Data sekunder dikumpulkan dari studi literatur melalui berbagai 

sumber dan hasil penelitian sebelumnya, termasuk melalui jaringan 

internet yang terkait dengan ekonomi pembangunan, pembangunan 

wilayah, pembangunan pedesaan dan berbagai hasil penelitian dan dari 

instansi terkait di daerah: (1) Kantor Statistik provinsi dan kabupaten, 

(2) Kantor Koperasi propinsi dan kabupaten, (3) Instansi terkait di daerah 

meliputi: Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Perbankan, 

BKPM, (4) Gerakan Koperasi. Data primer, diambil langsung dari 

lapangan baik melalui wawancara maupun melalui daftar pertanyaan 

(kuesioner); Focus Group Discussion, dengan instansi terkait di 

daerah, perguruan tinggi, pemerhati pembangunan daerah, LSM, dan 

KUMKM. 

2.2.3. Lokasi Kajian 

Kajian dilaksanakan di dua provinsi yaitu: Kalimantan Barat 

dan Nusa Tenggara Timur. Lokasi kajian dipilih daerah tertinggal yang 

berada di daerah perbatasan pada 2 (dua) lokasi di atas, yaitu Kabupaten 

Sanggau (Kalbar) dan Kabupaten Belu untuk NTT. Pemilihan lokasi 

dengan pertimbangan bahwa daerah perbatasan tersebut memerlukan 

perhatian untuk dikembangkan mengingat keduanya berada di 

perbatasan antar negara. Pada masing-masing kabupaten diambil satu 

kecamatan sebagai sampel untuk penelitian. 

2.2.4. Sampel 

Sampel dari penelitian ini adalah stakeholder di Kabupaten 

Sanggau dan Kabupaten Belu. Penarikan sampel dilakukan secara 

95


96 

purposive, sedangkan sebagai responden adalah: usaha mikro, usaha 

kecil, usaha menengah, koperasi, dinas/instansi, dan expert. Penyebaran 

sampel dan responden dapat dilihat pada Tabel: 

Tabel 1. Penyebaran Sampel untuk Survei Lapangan dan FGD 

2.2.5. Pengolahan dan Analisa Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan banyak 

ditentukan atas dasar pengamatan dari objek yang diteliti. Adapun 

analisa data yang digunakan dalam kajian ini adalah: 

1. Analisis deskriptif untuk memberikan gambaran umum tentang 

data yang diperoleh. Untuk analisis data primer digunakan metode 

analisis statistik sederhana sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Welch & Comer (1998). Perlakuan dan pengolahan akan 

dilakukan terhadap distribusi frekuensi, tendensi pemusatan 

dan penyebaran (Draper & Smith,1981). Teknik ini digunakan 

karena sederhana dan dapat menggambarkan kecenderungan 

yang terdapat pada suatu populasi. 

2. Analisis AHP untuk melihat pengembangan potensi KUMKM. 

Menurut Saaty (1975), AHP merupakan teori pengukuran yang 

digunakan untuk menemukan skala ratio dari perbandingan 

pasangan yang diskret maupun kontinue. Pengukurannya bisa 

secara aktual atau dari suatu skala dasar yang mencerminkan 

perasaan dan preferensi. Sedangkan prinsip yang digunakan 

pada AHP adalah: 1) dekomposisi, 2) pendapat yang bersifat 

komperatif, 3)sentisis terhadap prioritas, dan 4) konsestensi 

dalam pemikiran 

3. Analisis Location Quotient (LQ) untuk mengetahui sejauhmana 

sektor-sektor di suatu daerah atau sektor-sektor apa saja yang 

merupakan sektor basis atau leading sector. Hasil dari analisis 

ini akan memperlihatkan sektor yang berperan secara dominan 

sebagai sektor basis dan sektor yang tidak berperan secara 

dominan disebut sebagai sektor non basis. Pengelompokan sektor



basis dan non basis berdasarkan besaran LQ yang diperoleh dari 

hasil analisis adalah sebagai berikut: 

• LQ < 1, berarti sektor tersebut memiliki potensi yang kecil 

untuk menjadi sektor basis wilayah. 

• LQ = 1, berarti sektor tersebut telah mampu memenuhi 

kebutuhan lokalnya dan dapat berpotensi sebagai kegiatan 

basis ekonomi wilayah. 

• LQ > 1, berarti sektor tersebut merupakan sektor basis 

ekonomi wilayah. 

III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

3.1. Permasalahan Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Kawasan 

Perbatasan 

Masalah perbatasan masih dinilai belum mendapat perhatian yang 

cukup dari pemerintah, hal ini tercermin dari kebijakan pembangunan yang 

masih kurang memperhatikan kawasan perbatasan dan lebih mengarah kepada 

wilayah-wilayah yang padat penduduk, aksesnya mudah, dan potensial, 

sedangkan kebijakan pembangunan bagi daerah-daerah terpencil, terisolir dan 

tertinggal seperti kawasan perbatasan masih belum diprioritaskan. 

Potensi sumber daya alam yang berada di kawasan perbatasan, 

baik di wilayah darat maupun laut cukup besar, namun sejauh ini upaya 

pengelolaannya belum dilakukan secara optimal. Potensi sumber daya alam 

yang memungkinkan dikelola di sepanjang kawasan perbatasan, antara 

lain sumber daya kehutanan, pertambangan, perkebunan, pariwisata, dan 

perikanan. Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan pada Kabupaten 

Belu dan Kabupaten Sanggau terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi 

masyarakat di kawasan perbatasan. Secara umum permasalahan yang dihadapi 

pada dua kabupaten yang berbatas dengan Negara Timur Leste dan Malaysia 

masih terkait dengan kemampuan SDM, modal kerja, penguasaan teknologi, 

sarana produksi dan tingkat pemanfaatan lahan. Sungguhpun demikian 

intensitas permasalahan yang ditemukan pada kedua daerah perbatasan 

berbeda. Intensitas masing-masing permasalahan pada ke dua kabupaten 

perbatasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

97


98 

1) Permasalahan dalam Pengembangan Potensi Daerah 

Kabupaten Belu sebagai salah satu kabupaten di provinsi 

NTT memiliki potensi yang cukup besar, seperti pada sektor 

pertanian, sektor peternakan, dan sektor lain. Walaupun sektor 

tersebut berkembang seiring dengan pertumbuhan pembangunan, 

akan tetapi perkembangannya mengalami berbagai permasalahan 

y�� cu�up ��. ��l�h ��l��u�� d��s�, d��u�� 6 

(enam) permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengembangan 

potensi daerah yaitu: kemampuan SDM, modal kerja, penguasaan 

teknologi, sarana produksi, prasarana dan sarana penunjang dan tingkat 

pemanfaatan lahan. Berdasarkan hasil depth interview yang dilakukan 

Tim, akumulasi permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan 

potensi daerah di Kabupaten Belu dapat digambarkan pada gambar 3. 

G�� 3. G�� s�l�h�� o��s� D��h 

Kabupaten Belu 

Permasalahan modal kerja merupakan masalah yang paling 

krusial menurut persepsi responden (30,47%), kemudian diikuti sarana 

dan prasarana pendukung (20.67 %), penggunaan benih dan sarana 

produksi (15,55%), kemampuan SDM (15,46%), penguasaan teknologi 

(10%) dan tingkat pemanfaatan lahan (8%). 

Sedangkan di Kabupaten Sanggau (Provinsi Kalimantan Barat) 

permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam pemanfaatan potensi 

daerah tidak jauh berbeda hanya tingkat kadar permasalahan yang 

intensitasnya tidak sama sebagaimana terlihat pada Gambar 4 berikut:



G�� 4. G�� s�l�h�� o��s� D��h 

Kabupaten Sanggau 

Permasalahan modal kerja di Kabupaten Sanggau masih 

merupakan masalah yang utama (39%), selanjutnya diikuti penguasaan 

teknologi (29%), kemampuan SDM (18%), pemanfaatan lahan (7%), 

prasarana dan sarana pendukung (4%), dan tingkat pemanfaatan lahan 

(3%). 

2) Potensi Ekonomi Daerah Kawasan Perbatasan 

Potensi ekonomi terkait dengan produk potensial untuk 

dikembangkan KUMKM dalam suatu kawasan (desa atau kecamatan) 

dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia 

setempat, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat sebagai 

pelaku usaha dan pemerintah. Produknya memiliki daya saing, 

berorientasi pasar dan ramah lingkungan, sehingga mempunyai 

keunggulan kompetitif dan bisa bersaing di pasar global. Komoditi 

potensial bisa juga disebut dengan produk unggulan kawasan perbatasan 

yang bisa dikembangkan masyarakat setempat dan mempunyai prospek 

pasar yang bagus. Upaya pemberdayaan tentunya difokuskan pada 

pengoptimalan pengusahaan produk terutama yang banyak melibatkan 

stakeholder masyarakat. 

Penentuan produk potensial/unggulan dilakukan dengan 4 

(empat) langkah, yaitu: 1). berdasarkan persepsi stakeholder; 2). kalkulasi 

LQ melalui perbandingan PDRB masing-masing kabupaten dengan 

subsektor dominannya; 3) analisis AHP; dan 4) diuji melalui forum 

FGD. Langkah awal dilakukan terlebih dahulu pemilihan sejumlah 

komoditas yang volume/skala produksi aktualnya tertinggi (data 

99


100 

s��u�d��). T�h�p ��u��y� ��d��s� p�odu� u��ul�� d��h 

berdasarkan kontribusinya bagi pendapatan daerah. Alat ukur utama 

adalah dengan memperhatikan PDRB dan subsektor dominannya. 

��l�h ��d��s� s�� d�� p�odu� po��s��l 

daerah maka informasi ini didiskusikan dengan stakeholder setempat 

melalui kegiatan FGD. Persepsi dan preferensi masing-masing. 

stakeholder juga dapat diminta untuk membandingkan keunggulan 

masing-masing produk tersebut. Karakteristik khas kawasan pedesaan 

seperti, keterbatasan infrastruktur, perilaku ekonomi lintas daerah, 

interaksi sosial lintas daerah, diperkirakan juga akan mempengaruhi 

pola atau konsep pengembangan produk potensial/unggulan daerah. 

(1) Potensi Daerah Kabupaten Belu 

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa penentuan potensi 

potensial atau potensi unggulan daerah dilakukan secara 

metodologi mengikuti 3 (tiga) langkah dan terakhir diuji dan 

dilengkapi berdasarkan diskusi terbatas pada lokasi kajian. Hasil 

dari pengujian berdasarkan langkah dimaksud dapat dikemukakan 


(1.1) Penentuan Berdasarkan Persepsi Stakeholder 

Stakeholder dalam penelitian ini mencakup dinas terkait, 

pelaku usaha, dan expert. Pemilihan stakeholder ini karena 

mereka mengetahui tentang kondisi daerah, pelaku usaha 

yang menggeluti bidang usaha potensial dan expert sebagai 

pengamat perkembangan ekonomi, pembangunan daerah 

dan pemuka masyarakat setempat. Pendapat stakeholder 

tentang potensi daerah Kabupaten Belu dapat dilihat pada 

gambar 5. 

Gambar 5. Potensi Daerah Potensial Kabupaten Belu 

Berdasarkan Persepsi Stakeholders



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa sektor ekonomi 

yang dianggap potensial untuk dikembangkan KUMKM 

berdasarkan persepsi stakeholders adalah peternakan dan 

pertanian. Hal ini dinyatakan oleh 50% jawaban responden 

untuk sektor peternakan, 43% untuk sektor pertanian dan 

7% untuk sektor perdagangan umum. 

(1.2) Penentuan Berdasarkan Perhitungan LO 

Penghitungan LQ dalam analisis ini didasarkan atas data 

PDRB Kabupaten Belu dan Provinsi NTT tahun 2008 atas 

dasar harga berlaku tahun 2000. Dari hasil perhitungan, 

tampak hanya ada tiga sektor kegiatan pembangunan 

yang memiliki nilai lebih besar dari 1 (satu) yaitu sektor 

pertanian (1.38), sektor pengangkutan dan komunikasi 

(1.17), serta sektor keuangan dan perbankan (1.29). Artinya 

masing-masing sektor tersebut selain mampu memenuhi 

kebutuhan masyarakat di Kabupaten Belu juga memiliki 

peluang untuk memenuhi kebutuhan wilayah lainnya. 

(1.3) Penentuan Potensi Berdasarkan Analisis AHP 

Penghitungan potensi unggulan menggunakan analisis 

AHP didasarkan pada hasil hitungan LQ yang didasarkan 

pada persepsi stakeholder daerah mulai dari dinas terkait, 

pelaku usaha, tokoh masyarakat dan expert. Pemilihan 

alternatif potensi potensial/unggulan daerah dengan 

menggunakan kriteria bahan baku, pangsa pasar, SDM, 

pelaku usaha, pelayanan, dan nilai ekonomis. Kriteria 

tersebut merupakan dasar pertimbangan dalam penentuan 

alternatif potensi potensial/unggulan daerah yang bisa 

dikembangkan KUMKM. Penetapan kriteria yang 

berpengaruh didasarkan atas berbagai studi sebelumnya. 

Garis-garis yang menghubungkan kotak-kotak antar 

level merupakan hubungan yang perlu diukur dengan 

perbandingan berpasangan dengan arah ke level yang 

lebih tinggi. Adapun penghitungan analisis AHP dengan 

menggunakan bantuan software expert choice dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

101


102 

Gambar 6. Penghitungan Potensi Unggulan Menggunakan 

Expert Choice di Kabupaten Belu 

Pada gambar 6 dapat disimpulkan bahwa potensi 

peternakan yaitu sapi merupakan potensi yang dianggap 

prioritas dan unggulan dengan nilai 43.2 %. Sedangkan 

alternatif kedua yaitu potensi jagung merupakan potensi 

pertanian yang juga diunggulkan dengan nilai sebesar 

30.3%, sementara sisanya adalah angkutan darat dengan 

bobot nilai 14.4%, jasa perbankan dengan bobot nilai 12%. 

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa potensi prioritas 

atau unggulan untuk dikelola masyarakat atau KUMKM 

di Kabupaten Belu adalah sapi dan jagung. Kedua 

komoditi tersebut merupakan potensi potensial yang harus 

diperhatikan untuk dikembangkan KUMKM. 

(2) Potensi Daerah Kabupaten Sanggau 

Sebagaimana pengujian yang dilakukan di Kabupaten Belu, maka 

untuk melihat potensi potensial di Kabupaten Sanggau dilakukan 

dengan langkah yang sama, berdasarkan persepsi stakeholder, 

perhitungan/kalkulasi LQ, analisis AHP dan kemudian diuji dan 

dilengkapi berdasarkan diskusi terbatas pada lokasi kajian. Hasil 

dari pengujian yang telah dilakukan dapat dikemukakan sebagai 

berikut : 

(2.1) Penentuan Berdasarkan Persepsi Stakeholder 

Penentuan potensi potensial atau unggulan Kabupaten 

Sanggau yang dilakukan dengan pendapat stakeholders 

daerah, dapat dilihat pada gambar 7:



Ganbar 7. Penentuan Potensi Unggulan Kabupaten Sanggau 

Berdasarkan Persepsi Stakeholders 

Potensi yang dianggap unggulan berdasarkan persepsi 

stakeholders adalah peternakan dan pertanian, hal ini 

dinyatakan 46% responden (dinas terkait, pelaku usaha, 

expert), pada sisi lain 46% responden juga menyatakan 

bahwa potensi potensial/unggulan di Kabupaten Sanggau 

adalah perdagangan umum dan hanya 7% responden 

menyatakan sektor peternakan sebagai sektor potensial/ 

u��ul��. D�� l�s��s� po��s� po��s��l/u��ul�� 

tersebut dapat dilihat bahwa potensi UMKM pertanian 

dan UMKM perdagangan di Kabupaten Sanggau 

dinilai responden berimbang sebagai potensi yang bisa 

dikembangkan KUMKM. Pada lokasi kawasan perbatasan 

sudah terbentuk kegiatan usaha disektor tersebut yang 

mulai berkembang dan selama ini telah digeluti masyarakat 

setempat. 

(2.2) Penentuan Potensi Berdasarkan Penghitungan LQ 

Dalam menentukan potensi potensial/unggulan Kabupaten 

Sanggau yang dilakukan dengan menggunakan penghitungan 

LQ. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah 

dilakukan terdapat beberapa sektor kegiatan pembangunan 

yang perlu mendapat perhatian dan pengembangan yaitu 

sektor pertanian, pertambangan, sektor keuangan dan 

perbankan karena memiliki nilai lebih besar dari 1 (satu) 

yang berarti bahwa masing-masing sektor tersebut selain 

mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten 

Sanggau, memiliki peluang untuk memenuhi kebutuhan 

wilayah lainnya. 

103


104 

(2.3) Penentuan Potensi Berdasarkan Analisis AHP 

Penghitungan potensi potensial/unggulan Kabupaten 

Sanggau dengan menggunakan analisis AHP dengan 

cara dan persyaratan sebagaimana pada Kabupaten Belu, 

hasilnya berdasarkan penghitungan analisis AHP dengan 

menggunakan bantuan software expert choice dapat dilihat 

pada gambar: 

Gambar 8. Penghitungan Potensi Unggulan Kabupaten Sanggau 

Pada gambar 8 hasil perhitungan menunjukkan potensi 

potensial/unggulan di Kabupaten Sanggau yang perlu 

mendapat prioritas untuk ditangani adalah komoditi lada 

dengan nilai 38.5%, sedangkan alternatif kedua adalah 

komoditi kakao dengan nilai expert choice sebesar 30.3%, 

berikutnya pertambangan tanpa migas dengan bobot nilai 

12%, sewa bangunan dengan bobot nilai 9.7% dan jasa 

sosial kemasyarakatan dengan bobot nilai sebesar 9.5 %. 

Jus��s� �� y��pul�� hw� po��s� p��o��s/ 

unggulan untuk ditangani KUMKM dalam pemberdayaan 

pembangunan masyarakat kawasan perbatasan Kabupaten 

Sanggau adalah Lada dan Kakao. Kedua komoditi tersebut 

merupakan potensi yang harus diperhatikan pemangku 

kepentingan dan pihak-pihak terkait untuk dikembangkan 

dalam rangka pemberdayaan masyarakat Kabupaten 

Sanggau.



3) Hasil FGD di Lokasi Kajian 

Peserta dipilih dengan selektif terdiri dari unsur: Bappeda, Dinas 

Instansi Terkait di daerah, Perguruan Tinggi, Perbankan, Tokoh 

Masyarakat, Pemerhati/Peneliti dan LSM. Diskusi terbatas/FGD 

telah diselenggarakan pada 2 tempat, yaitu: Kupang (Provinsi 

Nusa Tenggara Timur) membahas hasil temuan tim untuk lokasi 

penelitian Kabupaten Belu dan Pontianak (Kalimantan Barat) 

membahas hasil temuan tim untuk Kabupaten Sanggau. Adapun 

tanggapan dan masukan dari peserta diskusi terbatas/FGD untuk 

kedua daerah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. KUMKM penting dan sangat diperlukan mengambil 

peran ikut menggerakkan ekonomi masyarakat kawasan 

perbatasan melalui pendekatan institusi kelembagaan 

Koperasi sebagai penggerak. Oleh sebab itu, pada kawasan 

perbatasan perlu dibentuk Koperasi yang ideal yang bisa 

menjalankan fungsinya dengan baik. 

2. Peningkatan peran KUMKM untuk menangani 

pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan produk 

potensial/ungulan kawasan perbatasan Kabupaten 

Belu yaitu: Sapi dan Jagung, serta kawasan perbatasan 

Kabupaten Sanggau yaitu: Lada dan Kakao dapat 

disepakati, walaupun tidak tertutup untuk pengembangan 

produk atau komoditi lainnya, seperti untuk kawasan Belu: 

cendana, kemiri, dan asam jawa, serta kawasan Sanggau: 

buah buahan, jagung, dan kelapa. 

3. Pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan melalui 

peningkatan peran KUMKM memerlukan bantuan 

pemerintah dan stakeholders lainnya baik daerah maupun 

pusat terutama dalam permodalan dan pengembangan 

SDM tanpa ada komitmen ini dipastikan upaya dan 

langkah yang akan dilaksanakan akan gagal. 

4. Rancangan model kemitraan dengan menempatkan posisi 

sentral koperasi sebagai institusi kelembagaan petani/ 

peternak yang diusulkan untuk pengembangan potensi 

potensial/unggulan di masing-masing lokasi sudah sesuai 

dengan kebutuhan dan bisa diterima forum diskusi. 

Diusulkan Kementerian Koperasi dan UKM bersama 

dengan Kementrian Pengembangan Daerah Tertinggal 

105


untuk membuat pilot proyek sebagai langkah konkret 

untuk menindaklanjuti rancangan tersebut. 

5. Perlu konsensus umum tentang perubahan paradigma 

koperasi dan pengembangan koperasi perbatasan dalam 

kontek sebagai pembina kelompok/petani, Quality Control 

hasil produksi, marketing agent, arranger kemitraan, dan 

mitra perbankan. 

6. Perlu konsensus umum tentang optimalisasi peran Badan 

Pembangunan Perbatasan sebagai pihak yang bertanggung 

jawab terhadap SOP Investasi, Lembaga yang Meng Up 

Date kondisi internal dan eksternal kawasan perbatasan, 

marketing agent terhadap potensi ekonomi kawasan 

perbatasan, memberikan masukan kepada pemerintah 

(Pusat, Provinsi dan Kabupaten) terhadap kemajuan 

KUMKM di kawasan perbatasan, berkoordinasi dan 

merangkul pengusaha dan investor untuk memajukan 

kawasan perbatasan. 

3.2. Kontribusi dan Karateristik KUMKM 

106 

1) Kontribusi KUMKM 

Kontribusi KUMKM di kawasan perbatasan perlu dilihat 

untuk mengetahui gambaran seberapa besar peran KUMKM dalam 

pengembangan ekonomi masyarakat. Semakin besar peran KUMKM 

maka semakin besar pula aktivitas perekonomian masyarakat kawasan 

perbatasan tumbuh dan berkembang melalui dukungan KUMKM. 

Indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar potensi 

KUMKM dalam perekonomian masyarakat kawasan perbatasan adalah 

melalui share KUMKM kecamatan perbatasan terhadap KUMKM 

kabupaten baik itu di Kabupaten Belu maupun Kabupaten Sanggau. 

Gambaran tentang hal tersebut dapat dilihat pada gambar 9.



Share KUMKM Kecamatan Tasifeto Timur Terhadap Kabupaten 

Belu 

Gambar 9. Share KUMKM Pada Dua Kecamatan Kawasan 

Perbatasan 

Berdasarkan gambar 9 diketahui share KUMKM di Kecamatan 

Tasifeto Timur terhadap Kabupaten Belu masih dibawah 5%, dan 

Kecamatan Entikong terhadap Kabupaten Sanggau masih berada 

dibawah 6%. Peran KUMKM di kawasan perbatasan ternyata masih 

sangat kecil terutama peran koperasi, sedangkan kedua daerah tersebut 

merupakan pintu lintas batas ke negara tetangga dimana pergerakan 

barang dan jasa cukup tinggi. Sebenarnya kedua daerah memiliki 

107


108 

potensi yang baik untuk ditangani KUMKM dan pemberdayaan 

��sy�� du� ��w�s�� p��s�� s��u� cu�up s�� u��u� 

dikembangkan melalui peningkatan peran KUMKM. Untuk mengetahui 

kontribusi KUMKM pada pengembangan potensi ekonomi di lokasi 

kajian dapat dijelaskan sebagai berikut: 

(1.1) Ketersediaan Koperasi Pendukung di Kabupaten Belu dan 


Ketersediaan Koperasi pendukung di Kabupaten Belu dan 

Kabupaten Sanggau merupakan salah satu indikator yang dapat 

dilihat terkait dengan eksistensi usaha yang akan dikembangkan. 

Pendapat responden dari dinas terkait, expert dan pelaku usaha 

dikemukakan pada gambar 10. 

Gambar 10. Ketersediaan Koperasi Pendukung di Kabupaten 

Belu dan Sanggau 

Pada gambar di atas, 76% responden menyatakan bahwa di 

Kabupaten Belu terdapat Koperasi pendukung yang mengelola 

usaha anggota yang bergerak menangani sektor peternakan 

dan pertanian khususnya untuk peternakan sapi dan tanaman 

jagung, hanya 24% responden yang menyatakan bahwa koperasi 

pendukung belum ada untuk kedua komoditi tersebut. Sedangkan 

di Kabupaten Sanggau 65% responden menyatakan belum 

terdapat Koperasi pendukung yang menaungi petani dalam 

budidaya tanaman Lada dan Kakao, sedangkan 35% responden 

menyatakan sudah ada koperasi yang membantu petani dalam 

aktivitas pertanian tanaman Lada dan Kakao. Responden yang 

menyatakan ada mungkin melihat adanya aktivitas kelompok 

tani yang dibantu oleh Dinas Pertanian setempat dalam bentuk 

kredit dan PNPM Mandiri dari Dinas Sosial. 

Dari kondisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pada Kabupaten 

Belu ternyata Koperasi telah berperan dalam mendukung 

aktivitas perekonomian masyarakat setempat yang didasarkan



pada potensi ekonomi daerah, sedangkan di Kabupaten Sanggau 

keberadaan Koperasi dalam membantu petani belum begitu 

kelihatan. Koperasi disini lebih cenderung bergerak pada sektor 

perdagangan dan jasa, hanya terdapat satu Koperasi yang 

mendukung sektor pertanian dan perkebunan di Kecamatan 

Entikong yaitu koperasi yang mengumpulkan hasil perkebunan 

kakao masyarakat. 

(1.2) Ketersediaan UMKM Pendukung di Kabupaten Belu dan 


Ketersediaan UMKM juga merupakan indikator yang cukup 

penting untuk mengetahui potensi berkembang tidaknya UMKM 

dalam menangani produk potensial/unggulan daerah di kawasan 

perbatasan baik yang sudah berlangsung maupun kepentingan 

dimasa yang akan datang Adapun ketersediaan UMKM 

pendukung dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 11. Ketersediaan UMKM Pendukung di Kabupaten 

Belu dan Kabupaten Sanggau 

109


110 

Dari data di atas tidak ada barrier to entry pada aktivitas bisnis 

UKM, baik dari aspek teknologi, investasi, manajemen, dan 

perlindungan hak intelektual, maka sangat mudah bagi masyarakat 

untuk masuk ke dalam berbagai industri sebagai UMKM. Untuk 

usaha mikro lebih dari 50% responden menyatakan kelompok 

�� p�� y�� cu�up s�� d� ��s��masing 

Kabupaten baik Belu maupun Sanggau mereka adalah 

kelompok petani dan peternak. Sayangnya mereka melakukan 

usaha hanya sebatas untuk kebutuhan hidup tanpa sentuhan 

teknologi dan pola pertanian dan peternakan yang maju. Untuk 

kelompok usaha kecil masih sangat terbatas apalagi untuk usaha 

menengah, walaupun banyak yang ingin masuk sebagai pelaku 

bisnis UKM dalam sektor dan kegiatan bisnis tertentu, namun 

kendala permodalan dan pasar sulit untuk mereka atasi, pada satu 

sisi kebanyakan UKM hanya sebagai produsen yang menghadapi 

kekuatan monopsonis. 

(2). Karakteristik Hubungan UMKM 

Karakteristik hubungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

merupakan gambaran mengenai bagaimana UMKM di lokasi kajian 

memanfaatkan jaringan yang dimiliki. Adanya jaringan hubungan antara 

pelaku usaha dapat mempermudah penyusunan model pengembangan 

UMKM di lokasi kajian. Untuk mengetahui gambaran karakteristik 

hubungan UMKM di lokasi kajian dapat dikemukakan sebagai 

berikut: 

(2.1) Karakteristik UMKM di Kabupaten Belu 

Pada Kabupaten Belu terdapat usaha mikro, kecil dan menengah, 

sebagai penggerak ekonomi masyarakat, yang memberi kontribusi 

cu�up s�� p��d�p�� d��h d�� p�� 

penting dalam pertumbuhan perekonomian dan penyerapan tenaga 

kerja. Adapun jenis usaha yang menggerakkan perekonomian 

Kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2. Perusahaan/Usaha dan Tenaga Kerja Menurut Skala 

Usaha di Kabupaten Belu 

Sumber : Sensus Ekonomi 2006, BPS



Dari tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah usaha mikro dan usaha 

kecil sangat dominan, disamping usaha menengah dan besar 

dalam perekonomian Kabupaten Belu. Bagaimana karakteristik 

hubungan UMKM di Kabupaten Belu akan dilihat dari sisi 

hubungan usaha mikro dengan UKM dan hubungan UMKM 

dengan berbagai instansi Pembina. 

Selain jejaringan dengan pemasok dan konsumen yang telah 

tercipta, UMKM juga membina jejaring dengan berbagai instansi 

terkait. Dari observasi yang telah dilakukan, ternyata UMKM 

sebagian besar pernah memiliki dan membina jejaring dengan 

Perguruan Tinggi, dan instansi-instansi pemerintah seperti 

Departemen dan/atau Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan 

Koperasi, dan/atau dengan berbagai asosiasi UMKM, dengan 

perbankan, dan juga pernah berhubungan dengan BUMN seperti: 

PLN dan Jasa Raharja. Selain itu, UMKM juga mempunyai 

jejaringan dengan biro perjalanan, hotel, atau restoran yang 

terkait dengan aktivitas kepariwisataan. Karakteristik hubungan 

UMKM yang bergerak dalam bidang usaha peternakan sapi dan 

pertanian jagung dengan instansi terkait di Kabupaten Belu 

berdasarkan hasil observasi terhadap UMKM dapat dilihat pada 

gambar 12. 

Gambar 12. Karakteristik Hubungan UMKM dengan Instansi 

Terkait di Kabupaten Belu 

Memperhatikan gambar 12, dapat diketahui bahwa 45% dari 

UMKM telah pernah berhubungan dengan instansi pemerintah, 

37% dengan asosiasi UMKM, 12% dengan Bank dan 5% dengan 

BUMN seperti PLN dan Jasa Raharja. 

111


112 

(2.2) Karakteristik UMKM di Kabupaten Sanggau 

Sama dengan pembahasan sebelumnya maka karakteristik 

hubungan UMKM di Kabupaten Sanggau juga akan dilihat 

dari sudut pandang hubungan usaha mikro dengan UKM dan 

hubungan UMKM dengan berbagai instansi terkait. Melalui 

�� u� d�p�� d��d��s� ��hw� UM�M y�� 

di sektor pertanian dan perkebunan yaitu lada dan kakao memiliki 

karakteristik hubungan yang saling mengkait diantara mereka 

mulai dari tingkat produsen (petani) sampai pada pemasaran 

hasil pertanian/perkebunan. Adapun bentuk dan karakteristik 

hubungan antara UMKM tersebut dapat dilihat pada gambar 

13. 

Grambar 13. Karakteristik UMKM Sektor Pertanian dan 

Perkebunan di Kabupaten Sanggau 

Gambar di atas menunjukkan UKM yang bergerak di sektor 

pertanian dan perkebunan memperoleh pasokan dari petani atau 

usaha mikro di masing masing lokasi. Masyarakat atau petani 

merupakan supply hasil pertanian dari perkebunan (kakao dan 

lada) yang dipasarkan ke Sanggau, Malaysia dan daerah lainnya 

di Indonesia. Petani dan UKM disini telah memiliki pangsa pasar 

yang jelas dan dengan dukungan infrastrukturnya, namun dalam 

kondisi ini yang banyak memperoleh manfaat dari alur distribusi 

yang telah tercipta adalah UKM karena mereka merupakan 

pedagang pengumpul, agen dan distributor, sedangkan petani 

tetap memperoleh nilai tambah yang kecil.



Karakteristik hubungan UMKM dengan berbagai Instansi di 

Kabupaten Sanggau dapat dilihat dari jejaringan yang telah 

dibina selama ini dengan dinas-dinas terkait yang ada seperti: 

Kementerian atau Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan 

Koperasi, dan/atau dengan berbagai asosiasi UMKM, lembaga 

perbankan, dan BUMN. Karateristik hubungan UMKM dengan 

instansi terkait di Kabupaten Sanggau digambarkan pada gambar 

14. 

Gambar 14. Karakteristik Hubungan UMKM dengan Instansi 

Terkait di Kabupaten Belu 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa instansi pemerintah 

(69%) masih merupakan institusi yang paling dominan dalam 

mendukung perkembangan UMKM di Kabupaten Sanggau. 

Pembinaan, pelatihan, bantuan perkuatan baik dalam bentuk 

phisik maupun pendanaan sangat dirasakan UKMK. Berbagai 

dinas terkait seperti pertanian, peternakan, koperasi dan UKM, 

perdagangan, perindustrian dan dinas-dinas lainnya setiap 

tahun mengalokasikan pendanaan dan melakukan pembinaan 

serta berbagai pelatihan dalam rangka pemberdayaan UKMK. 

Menurut pendapat UKMK peran lembaga perbankan (16%) 

sudah mulai menunjukkan keberadaannya yang semakin baik 

dalam mendukung UKMK, diikuti asosiasi UMKM (12%) dan 

BUMN (3%). 

3.3. Model Peningkatan Peran KUMKM Kawasan Perbatasan 

Besarnya potensi sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan baik 

dilihat dari ketersediaan lahan maupun kesiapan masyarakat dalam mengelola 

113


114 

komoditi tersebut pada lokasi kajian (Kabupaten Belu dan Kabupaten Sanggau) 

merupakan hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat maupun 

daerah dan pihak-pihat terkait lainnya untuk mendayagunakan potensi yang 

ada melalui upaya pemberdayaan masyarakat dengan menangani potensi lokal 

tersebut secara baik dan terencana. Bila hal ini bisa dilakukan setidaknya akan 

menjadi langkah awal pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan melalui 

pendekatan KUMKM yang selama ini tidak banyak didorong. Pembangunan 

masyarakat kawasan perbatasan seolah-olah terbelenggu dan sulit dilakukan 

bila infrastruktur tidak terlebih dahulu disiapkan atau dibangun. Melalui 

pemberdayaan KUMKM ekonomi masyarakat diharapkan bisa berkembang 

dan maju sehingga timbul efek ganda yang mendorong pemerintah pusat dan 

provinsi untuk segera membangun infrastruktur pendukung. 

Penyusunan model harus bersifat dinamis dan melindungi kepentingan 

petani sebagai produsen atau penghasil komoditi. Untuk itu, kelembagaan 

petani/peternak/pedagang perlu diperkuat mulai dari pemberdayaan 

kelompok sampai pada pembentukan kelembagaan Koperasi sebagai wadah 

atau lembaga bisnis dimana mereka biasa mengelola usaha dengan baik. Oleh 

sebab itu, model ini dirancang supaya bisa digunakan atau dioperasionalkan 

di daerah atau tempat lain sejauh persyaratan dasar dan bersifat teknis sesuai 

dengan temuan lokasi kajian bisa dipenuhi. Adapun hal-hal yang mendasari 

penyusunan model antara lain : 

1. Model merupakan suatu proses yang mesti dilakukan dalam upaya 

pemberdayaan KUMKM. 

2. Model merupakan acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pemberdayaan 

KUMKM. 

3. Model dibuat terutama untuk melindungi kepentingan Usaha Mikro 

dan Kecil (petani, peternak dan pedagang kecil) yang selama ini selalu 

berada pada pihak yang dirugikan (mendapatkan nilai tabah paling 

kecil). 

4. Model harus memberikan manfaat/keuntungan yang wajar dan terukur 

bagi KUMKM (objek yang disimulasikan) untuk diperankan dalam 

pemberdayaan potensi lokal/unggulan lokal. 

5. Perancangan dan penerapan model berorientasi pada kepentingan 

pengguna (User-Centered-Design) dalam hal ini adalah KUMKM. 

Memperhatikan hal-hal yang dikemukakan di atas maka disusun 

rancangan Model Peningkatan Peran KUMKM di Kawasan Perbatasan 

seperti gambar 15.



Gambar 15. Rancangan Model Peningkatan Peran KUMKM 

di Kawasan Perbatasan 

Model yang disusun sebagaimana terlihat pada gambar di atas biasa 

diimplementasikan dalam bentuk pilot proyek yang dikelola secara khusus 

dalam arti semua stakeholder harus tunduk pada ketentuan dan kesepakatan 

yang dibuat bersama yang tujuannya adalah untuk pemberdayaan potensi 

lokal dan pemberantasan kemiskinan, dimana dalam pengelolaan proyek 

keuntungan financial bukanlah merupakan tujuan utama. Rancangan model 

pada gambar 15 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

• Model ini ditujukan untuk peningkatan peran KUMKM dalam 

mengelola komoditi potensial daerah atau komoditi unggulan. 

Koperasi merupakan wadah kelembagaan yang berperan dalam 

menjaga keseimbangan dan posisi tawar anggota (petani/peternak/ 

pedagang) sebagai kelompok usaha mikro dalam berbisnis dengan 

Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Keberadaan koperasi tentunya 

diharapkan memberikan manfaat atau keuntungan yang optimal kepada 

anggotanya. 

• Peran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten diharapkan masih 

besar karena tanpa dukungan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten 

baik dalam kebijakan maupun pendanaan masih sulit untuk mendorong 

pembangunan kawasan perbatasan termasuk dalam pemberdayaan 

KUMKM. 

• Pemerintah pusat diharapkan memberikan dukungan pendanaan dalam 

bentuk modal investasi, infrastruktur dan peningkatan capacity building 

dan disalurkan atau berkoordinasi dengan Badan Otoritas Pengelola 

115


116 

Kawasan Perbatasan atau BPP (Badan Pengembangan Perbatasan) 

yang ada di setiap provinsi. 

• Pemerintah daerah memberikan dukungan langsung yang bersifat 

lebih operasional kepada kelembagaan petani/peternak/pedagang yang 

tergabung dalam wadah koperasi. 

• Badan Pengembangan Perbatasan atau Badan Otorita Kawasan 

Perbatasan berperan aktif mencari dukungan baik dari pemerintah pusat 

maupun investor swasta dalam dan luar negeri. BPP bersama pemerintah 

daerah membuat aturan pelaksanaan proyek yang bisa disepakati semua 

pihak dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. 

• Mitra usaha adalah UKM yang melakukan hubungan kemitraan 

dengan koperasi sebagai lembaga institusi petani untuk melakukan 

proses produksi, pengolahan hasil produksi, pembangunan pabrik dan 

pemasaran. 

R��c�� od�l y�� s�� u�u� ��s� d��u�� s�c�� l��h sp�s�� 

untuk Kabupaten Belu dan Kabupaten Sanggau sesuai dengan temuan 

lapangan terhadap komoditi potensial/unggulan yang akan dikembangkan 

pada dua daerah kawasan perbatasan tersebut. Model tentu dikembangkan 

sesuai kelayakan untuk menangani komoditi yang menjadi prioritas dalam 

pemberdayaan masyarakat. Pengembangan model ditujukan untuk memperoleh 

mannfaat yang optimal dan saling menguntung bagi KUMKM yang terlibat. 

3.3.1. Rancangan Model Pengembangan Komoditi Potensial di Kebupaten 

Belu 

Rancangan model pengembangan komoditi potensial/unggulan 

di Kabupaten Belu dikembangkan untuk peternakan sapi dan komoditi 

jagung di subsektor perkebunan. Untuk pengembangan komoditi tersebut 

perlu diatur dan dirancang dengan baik keterlibatan pelaku usaha 

mulai produksi sampai ke pemasaran, serta dukungan pihak-pihak 

terkait. Peternak/petani sebagai usaha mikro yang merupakan basis 

pengembangan komoditi sapi potong dan jagung perlu diorganisir 

dengan baik agar mereka tidak berada dalam posisi tawar yang lemah. 

Selain itu, kondisi sosial budaya masyarakat yang telah lama menekuni 

komoditi peternakan dan pertanian/perkebunan secara turun temurun 

juga menjadi pertimbangan dalam pengembangan model. Atas dasar 

tersebut, maka disusun rancangan model peningkatan peran KUMKM 

dalam pengembangan komoditi jagung di Kabupaten Belu sebagaimana 

pada gambar 16.



Gambar 16. Rancangan Model Peningkatan Peran KUMKM dalam 

Pengembangan Komoditi Sapi 

Gambar 17. Rancangan Model Peningkatan Peran KUMKM dalam 

Pengembangan Komoditi Jagung 

Pada prinsipnya kedua rancangan model untuk komoditi sapi 

maupun jagung tidak jauh berbeda. Perbedaan hanya terjadi dalam 

penanganan komoditi baik di tingkat produksi, pengolahan hasil, 

produk turunan dan pemasaran. Dalam mengorganisir peternak/petani, 

kelompok ternak/tani dan koperasi bisa dikatakan dilakukan dengan 

cara, langkah dan prinsip yang sama. Keberadaan peternak/petani 

perlu diayomi agar tidak menjadi kelompok yang dirugikan terutama 

dalam berhubungan dengan usaha kecil dan menengah. Pengembangan 

prinsip kemitraan ditujukan agar semua komponen yang terlibat mulai 

dari tingkat produksi sampai pada pemasaran memperoleh manfaat 

y�� s�l�� u��u�� s�c�� o�o�� upu� ��s��l. 

Koperasi bertanggung jawab dalam upaya pemberdayaan petani dan 

kemitraan dengan UKM. Model ini menempatkan posisi Koperasi 

117


118 

menjadi organisasi yang memikul tugas dan tanggung jawab besar 

dalam pengembangan komoditi potensial melalui peningkatan peran 

KUMKM yang terlibat didalamnya. Untuk melindungi petani dari 

pedagang perantara atau pengijon maka kebutuhan produksi mulai 

dari pra produksi, penanaman, pengolahan dan pemasaran hasil harus 

mampu dikelola Koperasi. Pengembangan teknik budidaya tanaman 

agar bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan standar produksi 

per luas lahan menjadi perhatian Koperasi. Untuk itu, Koperasi perlu 

membuat demplot sebagai tempat bagi peternak/petani dalam belajar 

mengelola usaha yang ditekuninya. 

3.3.2. Rancangan Model Pengembangan Komoditi Potensial di Kebupaten 

Sanggau 

Model pengembangan komoditi potensial/unggulan di Kabupaten 

��u h��p�� d�� d�p�� p��d�� y�� s��. �o�od�� 

yang akan dikembangkan dalam peningkatan peran KUMKM 

berdasarkan temuan lapangan kajian ini adalah lada dan kakao. Namun 

yang penting diperhatikan adalah aspek pendekatan sosial budaya 

masyarakat setempat yang selama ini telah menggeluti usaha budidaya 

ke dua komoditi tersebut. Model yang dibuat dapat dilihat pada gambar 

berikut : 


dalam Pengembangan Komoditi Lada




dalam Pengembangan Komoditi Kakao 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya Koperasi memegang 

peran sentral dan peran aktif untuk menggerakkan komponen yang 

terlibat di dalamnya, mulai dari mencari dukungan pemerintah, lembaga 

perbankan, swasta serta dalam pemberdayaan petani dan menjalin 

kemitraan dengan UKM. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Pada daerah kawasan perbatasan di lokasi kajian terdapat potensi 

potensial/unggulan daerah yang bisa dikembangkan masyarakat, namun 

selama ini belum ditangani dengan sungguh-sungguh dan optimal. 

Peran KUMKM dalam menangani potensi potensia/unggulan kawasan 

perbatasan masih sangat kecil, oleh sebab itu perlu peningkatan dan 

penataan dimana keterlibatan pemerintah sangat diperlukan. 

2. Permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam pengembangan potensi 

unggulan kawasan perbatasan pada kedua lokasi pada dasarnya tidak 

jauh berbeda yaitu: kemampuan SDM, modal kerja, penguasaan 

teknologi, penggunaan benih dan sarana produksi, prasarana dan 

sarana, serta tingkat pemanfaatan lahan. Perbedaan hanya terletak pada 

bobot prosentasenya saja dimana secara berurutan untuk Kabupaten 

Belu (15,46%, 30,47%, 10,00%, 15,55%, 20,67%, 8,00%) dan untuk 

Kabupaten Sanggau (18%, 39%, 29%, 3%, 4%, 7%). 

119


120 

3. Modal kerja masih menjadi masalah krusial untuk peningkatan peran 

KUMKM di kawasan perbatasan, karena akses masyarakat dengan 

lembaga keuangan baik formal maupun informal masih sangat terbatas. 

Lembaga keuangan formal seperti perbankan belum banyak yang mau 

memberikan layanannya, karena menfasilitasi masyarakat perbatasan 

tentu akan mengeluarkan biaya operasional yang cukup tinggi dan tidak 

akan memberikan keuntungan. Untuk lembaga non formal seperti para 

pelepas uang (rentenir) sudah barang tentu sangat merugikan masyarakat 

karena beban bunga yang dikenakan cukup tinggi. 

4. Kemampuan SDM dan penguasaan teknologi masyarakat pada 

umumnya masih rendah terhadap komoditi yang mereka usahakan. 

Kondisi kemampuan SDM ini juga terkait dengan kondisi tingkat 

pendidikan masyarakat petani/peternak rata-rata pada taraf SMP. 

��h�� pu�� u��u� ��lol� us�h� d�� l��h ��s�� d�� 

memanfaatkan kemajuan teknologi sangat terbatas. 

5. Potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dalam peningkatan peran 

KUMKM berdasarkan kajian ini yang ditentukan melalui proses analisa 

Location Quotient (LQ), AHP dan kemudian dibahas/disepakati dalam 

forum FGD maka disepakati komoditi potensial/unggulan di kawasan 

perbatasan untuk Kabupaten Belu (NTT) adalah: komoditi sapi dan 

jagung, sedangkan untuk Kabupaten Sanggau (Kalbar) adalah komoditi 

lada dan kakao. 

6. Keterlibatan KUMKM di masing masing lokasi terhadap pengusahaan 

komoditi di atas terutama Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah masih 

sangat kecil dan belum optimal karena selama ini kurang difasilitasi 

sehingga peran masing-masing masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan 

secara simultan. 

7. Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi maka untuk 

peningkatan peran KUMKM dalam pengembangan komoditi potensial 

tersebut telah dirancang model kemitraan dengan meletakkan peran 

sentral Koperasi sebagai institusi kelembagaan petani yang diharapkan 

dapat bekerjasama dan melakukan kemitraan dengan UKM. Untuk tahap 

awal, maka penerapan model ini perlu mendapat dukungan pemerintah 

pusat, provinsi, kabupaten, dan melibatkan peran akademisi, bisnismen 

dan pemerintah. 

8. Model yang dirancang untuk pengembangan KUMKM di kawasan 

perbatasan (Kabupaten Belu dan Kabupaten Sanggau) diharapkan 

dapat meningkatkan peran KUMKM pada kawasan perbatasan dari



4.2. Saran 

3% menjadi 10% dalam jangka waktu 5 tahun. Selain itu, masyarakat 

yang selama ini cenderung menjual bahan baku tanpa pengolahan, dapat 

ditingkatkan nilai tambahnya dengan menjual barang setengah jadi atau 

produk akhir. 

1. Untuk penerapan model yang direkomendasikan perlu dibuat pilot 

proyek dan demplot untuk masing-masing komoditi, karenanya pihakpihak 

terkait perlu menindaklanjuti terutama Kementrian Pengembangan 

Daerah Tertinggal dan Kementerian Koperasi dan UKM. Pilot proyek ini 

bersifat khusus dengan melibatkan semua instansi yang terkait dengan 

komoditi potensial/unggulan masing-masing kawasan perbatasan yang 

ingin dikembangkan. 

2. Dinas Koperasi dan UKM masing-masing kabupaten kawasan 

perbatasan bekerjasama dengan Badan Pembangunan Perbatasan 

segera mengambil langkah untuk merumuskan action plan dari pilot 

proyek secara jelas dengan menyebutkan pembagian tugas dan peran 

masing-masing pemangku kepentingan untuk diusulkan kepada pihakpihak 

terkait. 

3. Badan Pembangunan Perbatasan dan Dinas Koperasi dan UKM 

masing-masing kabupaten mengkoordinasikan rencana pilot proyek 

dengan Bappeda/Pemda Tingkat II, Bappeda/Pemda Tingkat I dan 

memperjuangkan agar pagu anggaran pilot proyek bisa dimasukkan 

pada APBD Tingkat I dan II, serta APBN sesuai dengan peran dan 

tugas pemangku kepentingan yang telah dibuat dalam action plan. 

4. Pengembangan koperasi di kawasan perbatasan secara ideal disarankan 

untuk membentuk koperasi baru yang dipersiapkan secara khusus 

untuk menangani pengembangan komoditi potensial/unggulan dan 

pemberdayaan masyarakat, namun tidak tertutup kemungkinan 

mengembangkan koperasi yang telah ada dengan catatan bahwa 

koperasi tersebut memenuhi kriteria untuk menangani pengembangan 

komoditi potensial/unggulan kawasan perbatasan sekaligus mampu 

berperan dalam pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan. 

5. Badan Pembangunan Perbatasan mengkoordinasikan dan mengintegrasikan 

pihak-pihak yang terlibat dalam visi dan misi yang sama 

dan memiliki job desk yang jelas untuk mendukung pemberdayaan 

masyarakat di kawasan perbatasan melalui peningkatan peran 

121


KUMKM. Kesamaan mindset, fungsi dan peran masing-masing 

pemangku kepentingan yang terlibat mulai dari petani/peternak sampai 

ke pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta perlu 

disosialisasikan agar dapat dipahami secara baik. 

6. Perlu dipertimbangkan aspek keamanan secara cermat dalam 

p�� p�lo� p�oy�� s�h s�� j�d� �o�fl�� 

antar masyarakat di kawasan perbatasan. 


Bappenas. 2004. Kawasan Perbatasan: Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan 

Kawasan Perbatasan Antar Negara di Indonesia. Bappenas. 

Departeman Kimpraswil. 2004. Laporan Akhir Pengembangan Kawasan Pusatpusat 

Pertumbuhan di Kawasan Pulau Kalimantan. Dirjen Pemetaan Ruang 

Departemen Kimpraswil. 

Departemen Dalam Negeri. 2004. Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang 

Penataan Ruang Kawasan Pertahanan. Dirjen Pemerintahan Umum 

Departemen Dalam Negeri. 

Departemen Pertahanan. 2004. Rencana Induk Pengembangan Perbatasan NKRI. 

Dirjen Kebijakan dan Strategi Pertahanan, Departemen Pertahanan. 

Eriandi, Hasan. 2009. Perdagangan Bebas dengan China Tahun 2010 akan 

Bangkrutkah Industri Nasional. Kompas 5 Desember 2009. 

Rustiani, Frida. 1996. Pengembangan Ekonomi Rakyat dalam Era Globalisasi: 

Peluang dan Strategi Praktis. Aktaga Bandung dan YAPIKA Jakarta. 

Robert Ho & Pactricis Kontur. 2001. Enterpreunership as A Rural Development 

Strategy. Defining a Policy Framework for Maine. Maine Rural Depelopment 

Councol, Maine USA. 

Sanim, B. 2000. Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi dalam Mewujudkan Sistem 

Ekonomi Kerakyatan Menanggulangi Krisis Nasional. MMA-IPB Bogor. 

Susila, W dan Munadi Ernawati. 2007. Penggunaan Analytic Hierachy Process Untuk 

Penyusunan Prioritas Proposal Penelitian. Jurnal Informatika Pertanian Vol 

16 No. 2 Departemen Pertanian. 

Tambunan, T. 2001. Peranan UKM bagi Perekonomian Indonesia dan Prospeknya. 

Makalah Presentasi pada Seminar Strategi Bisnis dan Peluang Usaha bagi 

Pengusaha Kecil dan Menengah IFMS dan Lab. Ilmu Administrasi FISIP UI 

Jakarta. 

122



Winata, Atma. 2009. Peran UKM Bagi Perekonomian Nasional di Tengah Ancaman 

Krisis Global. Diakses pada tanggal 7 Januari 2010. 

123


PEMANFAATAN SERTIFIKAT HKI SEBAGAI COLLATERAL KREDIT* 

Akhmad Junaidi dan Muhammad Joni** 

Abstrak 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di negara-negara maju telah diperluas 

pemanfaatannya sebagai collateral untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan 

dari lembaga keuangan. Nilai ekonomi HKI dapat ditentukan dengan menghitung 

misalnya nilai pasar, biaya pembuatan/reproduksi, biaya penggantian penyusutan, 

nilai likuidasi, dan nilai asuransi. Permasalahan yang dihadapi di Indonesia adalah 

belum tersedianya suatu ketentuan tentang penggunaan HKI sebagai collateral 

dalam sistem penyaluran kredit perbankan. Tujuan memanfaatkan HKI sebagai 

collateral kredit adalah untuk membantu UMKM dan Koperasi dalam melengkapi 

persyaratan perkreditan. Meskipun HKI dapat dimanfaatkan sebagai collateral 

kredit, namun demikian kedudukannya dalam perjanjian penjaminan adalah 

bersifat perjanjian tambahan melengkapi suatu perjanjian pokok kredit. Kajian 

ini menggunakan analisis diskriptif dengan melakukan tinjauan studi pustaka 

difokuskan untuk menggali peran penting, regulasi HKI serta regulasi penjaminan 

kredit perbankan di Indonesia. HKI memiliki prospek untuk dijadikan collateral 

kredit, karena HKI memiliki nilai ekonomi yang dapat dihitung berdasarkan harga 

pasar, dapat dieksekusi, dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun 

sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab 

lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, perjanjian 

penjaminan kredit, termasuk menggunakan HKI sebagai collateral pada umumnya 

diikat dengan akta notaris yang bersifat baku dan bersifat eksekutoral. 

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual (HKI), collateral 

Abstract 

Intellectual Property Rights (IPRs) in developed countries have increased 

their use as collateral to obtain loans or financing from financial institutions. The 

economic value of IPR can be determined by calculating the market value for example, 

the cost of making/reproduction, depreciation replacement cost, liquidation value, 


2011 

** Peneliti Madya Koperasi pada Kementerian Koperasi dan UKM dan Advokat & Konsultan 

Hukum pada Law Office Joni & Tanamas. 

124

PEMANFAATAN SERTIFIKAT HKI SEBAGAI COLLATERAL KREDIT 

(Akhmad Junaidi & Muhammad Joni) 

and value of insurance. The problem faced in Indonesia is the unavailability of the 

provisions on the use of IPR as collateral in loans, the banking system. The purpose 

utilizes IPR as collateral loan is to assist SMEs and Cooperatives in completing 

the credit requirements. Although the IPR can be used as loan collateral, but the 

position in the underwriting agreement to an additional agreement complements the 

primary credit agreement. This research uses descriptive analysis to conduct focused 

literature review to explore an important role, IPR rules and regulations guarantee 

bank lending in Indonesia. IPR has the prospect to be used as collateral for loans, 

because the IPR has an economic value can be calculated based on market prices, 

can be executed, can be transferred either wholly or partly by inheritance, grants, 

wills, written agreement or other causes that are justified by the law of rules. In 

addition, the loan guarantee agreement, including the use of IPRs as collateral is 

generally associated with the raw action and executorial. 

Key words: Intelectual Property Right (IPR), collateral 


Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah padanan kata yang biasa digunakan 

untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir 

otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada 

intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas 

intelektual. Obyek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir 

karena kemampuan intelektual manusia. 

Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian besar yaitu : 

1. Hak cipta (Copyright); 

2. Hak Kekayaan Industrial (industrial property rights), yang mencakup : 

1. Paten (Patent); 

2. Desain Industri (Industrial Design); 

3. Merek (Trademark); 

4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lay out Design of Integrated 

Circuit); 

5. Rahasia Dagang (trade secret). 

6. Perlindungan Varietas Tanaman (Varieties of Plants Protection). 

Jumlah HKI di Indonesia sangat tertinggal jauh dibandingkan dengan negaranegara 

lain. Sebagai bahan perbandingan, paten internasional tempe yang terdaftar 

atas nama periset Indonesia hanya tiga, sedangkan yang dimiliki asing sebanyak 

15 paten (data tahun 2001). Demikian juga dengan hasil kerajinan rotan, temuan 

125


tentang rancang bangun rotan di Amerika Serikat jumlah patennya mencapai 193 

buah, sedangkan Indonesia hanya 7 paten (Pandy, J, 2010). 

Rendahnya pemahaman akan pentingnya HKI ini bisa dilihat dari data bahwa 

hanya 3% kontribusi peneliti Indonesia terhadap jumlah paten yang didaftarkan. Itu 

lebih rendah bila dibandingkan dengan peneliti Thailand yang menyumbangkan 7% 

jumlah paten yang didaftarkan di badan peten lokal dan Malaysia yang bahkan lebih 

dari 10%. 1 

Pada perkembangan selanjutnya di berbagai negara industri dan bisnis 

internasional, HKI telah dikembangkan sebagai alat agunan (collateral) diantara 

benda-benda lainnya yang dapat dijadikan jaminan kredit. 

Cina telah meluncurkan proyek percontohan nasional untuk memberikan 

pinjaman kepada perusahaan yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak 

kekayaan intelektual (HKI) seperti paten sebagai jaminan. Pada upacara Jumat 

peluncuran di Guangzhou, ibukota provinsi Guangdong Selatan, enam lembaga 

pinjaman Cina, termasuk Industri dan Commercial Bank of China dan China 

Construction Bank, menandatangani perjanjian HKI senilai 1.308.000.000 yuan ($ 

186.860.000) dalam bentuk pinjaman kepada 18 perusahaan. The State Intellectual 

Property Office (SIPO) memutuskan untuk memulai proyek serupa di kota-kota 

termasuk Beijing dan Shanghai. Menurut data, bank maupun perusahaan-perusahaan 

memiliki permintaan yang kuat untuk pinjaman dengan jaminan HKI. Hal ini sangat 

baik karena tujuan strategi HKI Cina adalah untuk meningkatkan penerapan paten. 

Padahal sebelumnya, perbankan di Cina menawarkan pinjaman dengan jaminan 

hipotek terutama pada aset berwujud seperti pabrik dan peralatan. Pola pemberian 

pinjaman dengan jaminan asset berwujud di atas, menyebabkan perusahaan yang 

berorientasi pada inovasi teknologi sulit untuk mendapatkan dukungan keuangan 

dari bank. 

��l�� p�� u��s� s�� s ��y�� l��u�l (��) 

sebagai agunan pinjaman belum berjalan di Indonesia. Andy N Sommeng, Dirjen 

Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, mengemukakan bahwa 

fungsi-fungsi lain dari sistem HKI di dalam negeri sudah berjalan, misalnya fungsi 

p��l��du��,”��y� �u��s� s�� s�� u�� lu� ��j�l��. ��d�h�l 

h�l �� s�� d��u�� d�� u �� d� ��, 

sehingga bisa dipindah tangankan, dan HKI adalah merupakan “asset tidak nyata 

(intangible asset)”. D� lu�� s� s�� s�� u��. D� 

luar negeri value dari HKI, misalnya merek terkenal, biasa dinilai. 2 

1 Adiningsih, N. U , 2010 dalam Bunga rampai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 

2 www.bisnis.com 

126



II. PENGATURAN HAK KEBENDAAN DI INDONESIA 

Dalam pembicaraan hukum, masalah benda atau kebendaan merupakan tema 

yang penting bagi perbuatan hukum. Istilah “benda” dalam KUHPerdata diartikan 

dalam berbagai arti, yang pada umumnya diartikan sebagai semua apa saja yang dapat 

menjadi sasaran hukum. 3 Benda adalah objek hukum, yang oleh Vollmar ditegaskan 

bahwa benda sebagai objek hukum ialah “bagian dari suatu harta kekayaan”. 4 

Dengan benda seseorang/badan hukum dapat melakukan hubungan hukum 

tertentu, misalnya perjanjian jual beli, mengalihkan, menjaminkan, dan perbuatan 

hukum lainnya. 5 Hak kebendaan dirumuskan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan 

(1981) sebagai “hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan 

langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga”. 6 

Hak kebendaan sebagai hak mutlak atau hak absolut, dapat dibedakan 

dengan hak relatif atau dikenal juga hak perorangan. Hak perorangan hanya dapat 

dipertahankan terhadap orang tertentu, atau tidak terhadap semua orang seperti hak 

kebendaan. 7 Beberapa ciri pokok yang membedakan hak kebendaan dengan hak 

relatif atau hak perorangan (Sofwan,1981) adalah: 

(1) Merupakan hak kebendaan yang mutlak, dapat dipertahankan terhadap 

siapapun juga. 

(2) Mempunyai zaakgevolg atau droit de suite (hak yang mengikat). Artinya hak 

itu terus mengikuti bendanya dimanapun juga (dalam tangan siapapun juga) 

benda itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya. 

(3) Sistem yang dianut dalam hak kebendaan dimana terhadap yang lebih dahulu 

terjadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi daripada yang 

terjadi kemudian. 

(4) Mempunyai sifat (hak yang didahulukan). 

(5) Adanya apa yang dinamakan hak gugat kebendaan. 

(6) Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan itu dapat secara 

sepenuhnya dilakukan. 8 

3 H.F.A. Vollmar, “Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I”, Rajagrafindo Persada,1996, 

hal. 187. 

4 H.F.A. Vollmar, “Ibid”,. 

5 H. Tan Kamelo, “Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan”, Alumni, 

Bandung, 2006, hal. 137. 

6 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, “Hukum Perdata: Hukum Benda”, Liberty, Yogjakarta, 

1981, hal. 24. 

7 H. OK. Saidin, S.H., M.Hum “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual 

Property Rights)”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 49 

8 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, “Op.Cit”., hal 49. 

127


Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), membedakan 

benda dalam beberapa jenis yakni benda bergerak dan tidak bergerak, benda 

berwujud dan tidak berwujud, benda yang diperdagangkan dan benda yang tidak 

diperdagangkan, benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi, benda 

yang sudah ada dan benda yang masih akan ada. 9 

Menurut pendapat Vollmar, ahli hukum perdata mengatakan bahwa pembedaan 

benda yang terpenting adalah pembedaan atas benda bergerak dan benda tidak 

bergerak. 10 Pembedaan benda antara benda bergerak dan benda tidak bergerak sesuai 

sifat alamiah benda 11 , sehingga hampir seluruh sistem hukum mengenal pembedaan 

benda bergerak dan benda tidak bergerak. 12 

Selanjutnya menurut Tan Kamelo 13 , dalam hal pembedaan benda bergerak dan 

benda tidak bergerak berguna serta mempunyai akibat hukum terhadap kedudukan 

berkuasa, penyerahan, kadaluwarsa, pembebanan dan penyitaan. Maksudnya, 

perbuatan hukum mengenai benda bergerak dalam hal tertentu misalnya penyerahan 

y�� d�l��u�� s�c�� s�� u l��su��, ��u� ��d� d�� d� ��d�� 

bergerak yang penyerahannya dilakukan secara juridis. 

Batasan mengenai benda yang dirujuk dari pasal 499 KUHPerdata yang 

berbunyi: menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiaptiap 

barang atau tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh milik. Kemudian Mahadi 

mengemukakan bahwa yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda 

itu sendiri dari barang dan hak. 14 

III. HKI SEBAGAI HAK KEBENDAAN 

Mengutip pendapat Mahadi, perihal barang yang dimaksudkan dalam pasal 

49 KUHPerdata adalah benda materil, sedangkan hak adalah benda immaterial. 

Uraian ini konsisten dengan pembedaan benda berwujud dan benda tidak berwujud 

yang dikandung dalam pasal 503 KUHPerdata. 15 D�l�� u�l��s� ��u, �� 

termasuk benda immaterial atau benda tidak berwujud. 16 

9 H. Tan Kamelo, “Ibid”, hal. 140. 

10 H.F.A. Vollmar, “Hukum Benda”, disadur Chidir Ali, Tarsito, Bandung, 1980, hal. 55 

11 R. Subekti, “Suatu Tinjauan tentang Sistem Hukum Jaminan Nasional”, makalah seminar 

hukum jaminan tahun 1978, BPHN, Jakarta, Binacipta, 1981, hal. 22. 

12 H. Tan Kamelo, “Op.Cit”., hal. 141. 

13 H. Tan Kamelo, “Ibid”, hal. 141. 

14 H. OK. Saidin, “Op.Cit”., hal. 11-12. 

15 Ibid., hal. 12. 

16 Ibid., hal. 12 

128



Dalam ketentuan hukum positif, misalnya Undang-undang Nomor 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang tidak lain merupakan HKI, secara eksplisit 

��d��s�� d�l�� p�s�l 3 UU �� C�p�� hw� �� C�p�� d��p s�� 

benda bergerak. Selanjutnya UU Hak Cipta menegaskan bahwa Hak Cipta dapat 

beralih dan dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, karena pewarisan hibah, 

wasiat, perjanjian tertulis. 

Dalam hal HKI sebagai hak kebendaan, dapat diwujudkan dengan lembaga 

hukum franchise. Keterkaitan franchise dengan HKI yakni pihak franchisor 

sebagai pemilik merek dan know how memberikan haknya kepada franchisee untuk 

melakukan kegiatan bisnis berdasarkan merek know how itu. 17 

D�l�� u�� hu�u� franchise terakumulasi beberapa jenis hak yang 

kesemuanya berbentuk hak atas kebendaan immaterial atau benda tidak berwujud. 18 

Dalam perjanjian franchise terdapat rahasia manajemen, rahasia dagang/jasa, rahasia 

d�l�� p��lol�� p�odu� ��/j�s� d�� l��-l��, s�h�� d�l�� u�� hu�u� 

franchise tidak hanya terdapat hak cipta, paten, merek, disain industri, tetapi juga 

hak immaterial lainnya seperti hak atas keahlian atau ketrampilan. 19 

Franchise atau waralaba sebagai suatu sistem bisnis merupakan integrasi 

keseluruhan pengetahuan, peralatan, prosedur, praktek bisnis tertentu yang tersusun 

sebagai formula bisnis. Di dalam sistem waralaba ada dua pihak yang terlibat dalam 

kontrak/perjanjian (waralaba), yaitu pemberi waralaba atau pewaralaba (franchisor) 

dengan penerima waralaba atau terwaralaba (franschisee). Pewaralaba adalah 

perusahaan pemilik HKI (merek dagang dan sistem bisnis yang telah teruji – a 

proven system of business). 

Keseluruhan hak-hak tersebut merupakan HKI yang dapat saja dimiliki oleh 

perusahan global, domestik ataupun lokal. Selain itu, pemegang hak-hak dimaksud 

dapat pula Perseroan Terbatas (PT) yang berskala besar, usaha kecil dan menengah 

maupun koperasi. 

Berbagai produk yang melakukan transaksi franchise banyak dikenal 

konsumen seperti Pizza Hut, Mc. Donald, Kentucky Fried Chicken, atau berbagai 

produk domestik seperti Indomaret, Alfamaret, Wong Solo, dan lain-lain. Dalam hal 

pemegang hak franchise lokal Wong Solo misalnya, menawarkan paket Franchise 

selama 10 tahun (hak waralaba) dengan paket-paket mulai dari Paket A seniai 

Rp. 1.000.000.000,00 (kapasitas kapasitas 200 seats) sampai dengan yang terkecil 

Paket E senilai Rp.50.000.000,00 (kaki lima). Sehingga yang ditawarkan bukan saja 

17 Felix O. Soebagjo, “Perlindungan Bisnis Franchise”, Seminar Sehari tentang Peluang 

Bisnis Waralaba (Franchise) dan Pengembangannya di Indonesia, LPPN-AFI, Jakarta, 

1993. 

18 H. OK. Saidin,, “Op.Cit”., hal. 516. 

19 H. OK. Saidin, “Ibid”. 

129


produk barang namun juga HKI yang dimilikinya. Dana tersebut termasuk franchise 

fee 10 tahun, pembangunan rumah makan, pembelian peralatan, preparasi dan pra 

operasi (tidak termasuk sewa tanah) Rumah makan Wong Solo mengenakan royalti 

fee sebesar 6% dari penjualan setiap bulan. 

Secara ekonomis, franchise atau waralaba lokal cukup menggairahkan pasar. 

Berdasarkan data Asosiasi Franchise Indonesia (AFI), dalam enam bulan pertama 

tahun ini (hingga Juni 2009), total tercatat 1.010 usaha waralaba, dengan jumlah 

gerai mencapai 42.900 buah, serta mampu menyerap 819.200 tenaga kerja. 

Bandingkan dengan data tahun lalu (2008) yang mencatat 855 usaha waralaba, 

jumlah gerai 31.827 buah, dan menyerap 523.162 tenaga kerja. Artinya, terjadi 

pertumbuhan bisnis franchise yang luar biasa selama beberapa bulan terakhir. Lebih 

menggembirakan lagi, perusahaan lokal semakin merajai pasar franchise di Tanah 

Air. Juga selama enam bulan terakhir, data AFI mengungkap, jumlah waralaba lokal 

mencapai 750 unit atau naik 20% dibanding tahun lalu yang tercatat sebanyak 600 

unit. Adapun pertumbuhan waralaba asing relatif sedikit, yakni dari 255 unit pada 

2008 menjadi 260 unit per Juni 2009 20 . 

Dengan figure dan praktik bisnis franchise tersebut dalam kegiatan bisnis, 

maka sudah faktual adanya nilai ekonomi dari hak-hak kekayaan intelektual dari 

para pemegang HKI, sehingga kedudukannya tidak lain adalah harta kekayaan atau 

asset korporasi, termasuk koperasi maupun usaha kecil dan menengah. 

D�l�� h�l �� s�� y�� l��u�l (��) s�� 

collateral, maka mendudukkan HKI sebagai suatu yang berharga atau bernilai untuk 

menjadi jaminan utang. HKI mempunyai nilai ekonomi oleh karena HKI merupakan 

hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil 

kerja rasio. 21 Dengan asumsi sedemikian, maka HKI merupakan hak kebendaan yang 

dapat dijadikan jaminan utang sebagaimana halnya hak kebendaan pada umumnya. 

Dengan status HKI sebagai hak k ebendaan yang mempunyai nilai ekonomis, 

maka keberadaannya dapat dialihkan, diperjualbelikan, disewakan, dan perjanjian 

lainnya. Oleh karena mempunyai nilai eknomis, maka HKI merupakan harta 

kekayaan. Dengan dasar itu di Indonesia sebenarnya kua-teoritis HKI dapat dijadikan 

jaminan utang. Tak hanya itu, sebagaimana halnya industri kreatif lainnya, maka 

HKI dapat diletakkan sebagai jaminan utang. 22 

20 Redaksi Majalah SWA, “Bangkitnya Franchise Lokal”, Thursday, July 16th, 2009 

21 H. OK. Saidin, “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)”, 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 9. 

22 Redaksi Majalah SWA, “Bangkitnya Franchise Lokal”, Thursday, July 16th, 2009, 

melaporkan bahwa pihak pemegang hak waralaba Rumah makan Wong Solo mengenakan 

royalti fee 6% dari penjualan setiap bulan. 

130



IV. JAMINAN KREDIT DAN AGUNAN KREDIT 

Pemberian kredit bank kepada nasabah debitur dapat berpotensi menjadi 

kredit macet. Untuk mengantisipasi resiko kredit macet tersebut, pihak bank pada 

umumnya mengharuskan nasabah debitur untuk memberikan jaminan kredit dan 

agunan kredit. Selama ini masyarakat awam mempersamakan pengertian “jaminan 

kredit” dengan “agunan kredit”, padahal pengertian keduanya berbeda. Jaminan 

kredit adalah jaminan utama yang berwujud tidak nyata, yaitu jaminan yang berupa 

“keyakinan” bank atas “iktikad baik” nasabah debitur untuk melunasi utangnya 

sesuai perjanjian, sedangkan agunan kredit adalah jaminan tambahan yang pada 

u�u��y� ��wujud ��s�� (��s�l�y�: �u��h, ��h, �o��l, su�� h��, d�� l��lain) 

yang dicadangkan untuk pelunasan hutang. Agunan kredit terdiri dari agunan 

pokok dan agunan tambahan. 

Pengertian jaminan kredit secara tersirat dan tersurat dijelaskan dalam pasal 

8 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa: 

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank 

Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad 

dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau 

mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. 

Adapun pengertian agunan kredit menurut Pasal 1 angka 23 UU Tahun 1998 

adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam 

rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. 

Anggunan pokok dapat berupa barang, surat berharga, atau garansi, yang 

berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, 

seperti barang-barang yang dibeli dengan kredit yang bersangkutan, maupun tagihantagihan 

debitur kepada pihak lain. 

Agunan tambahan dapat berupa barang, surat berharga, atau garansi, yang 

tidak berkaitan langsung objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, yang 

ditambahkan sebagai agunan. Agunan tambahan tidak bersifat pokok, artinya tanpa 

agunan itupun bank tetap dapat memberikan kredit kepada nasabah debitur, asalkan 

syarat jaminan kredit dan agunan pokok telah dipenuhi 23 . 

Pengertian jaminan kredit dan agunan kredit sering berubah-ubah. Pengertian 

jaminan berdasarkan UU Perbankan No 10 Tahun 1998 tidak sama dengan pengertian 

jaminan berdasarkan UU Perbankan Tahun 1967. Menurut UU Perbankan Tahun 

1967, pengertian “jaminan” disamakan dengan “agunan”. Adapun “jaminan” 

menurut UU Perbankan No 10 Tahun 1998 diartikan “keyakinan atas iktikad dan 

23 Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan Tahun 1998 

131


kemampuan nasabah serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya 

atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. 

Jaminan kredit yang dimaksud UU Perbankan No 8 Tahun 1998 bukanlah jaminan 

kredit yang selama ini dikenal dengan sebutan collateral yang merupakan bagian 

dari Prinsip 5 C. Istilah collateral oleh UU Perbankan No 10 Tahun 1998 diartikan 

dengan “agunan” 24 . 

Prinsip 5 C adalah prinsip/pedoman dasar yang harus dipegang oleh setiap 

pejabat perkreditan pada saat memberikan kredit kepada nasabah debitur. Prinsip 5 

C merupakan bagian tak terpisahkan dari keharusan bank untuk menerapkan prinsipprinsip 

kehati-hatian dalam penyaluran kredit kepada nasabah debitur. Prinsip 5 C 

meliputi : 

a. character (sifat/kepribadian) 

b. capital (permodalan) 

c. capacity (kemampuan) 

d. collateral (agunan), dan 

e. condition of economy (kondisi perekonomian) 

V. PENGATURAN HUKUM JAMINAN DAN AGUNAN DI INDONESIA 

Pemberian kredit dari bank kepada nasabah debitur, disamping harus 

didasarkan adanya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, juga harus diikuti 

perbuatan perjanjian jaminan sebagai perjanjian accessoir (tambahan). Pemberlakuan 

perjanjian jaminan mengikuti perjanjian pokok yang mendasarinya. Perjanjian 

jaminan berkaitan dengan pengikatan jaminan kredit atas agunan kredit yang pada 

umumnya diikat dengan akta notaris yang bersifat baku dan bersifat eksekutoral. Sifat 

eksekutoral dari perjanjian jaminan mengandung konsekuensi jika debitur ingkar 

janji (wanprestasi) maka bank langsung dapat mengajukan permohonan eksekusi 

agunan via Pengadilan Negeri, tanpa harus melalui proses peradilan biasa. Perjanjian 

jaminan dibuat pihak bank sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan prinsip 

kehati-hatian dalam penyaluran kredit sehingga kelak ada jaminan pengembalian 

kredit secara utuh. 

Pengertian collateral menurut SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/ 

KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, Pasal 2 ayat 

(1) adalah “kekayaan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai 

dengan yang diperjanjikan”. Sedangkan guna memperoleh keyakinan tersebut maka 

24 Rachmadi Usman, 2001, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Cetakan 1, 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 282 

132



bank sebelum memberikan kredit harus melakukan penilaian yang seksama terhadap 

watak, kemampuan, model, agunan, dan prospek usaha dari debitor. 25 

Dalam praktek perbankan di Indonesia, pengaturan tentang agunan yang 

dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA telah diatur dalam 

peraturan Bank Indonesia No 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum, 

dimana pada pasal 46 menyebutkan : 

a. Surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia 

atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai; 

b. tanah, rumah tinggal dan gedung yang diikat dengan hak tanggungan; 

c. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter 

kubik yang diikat dengan hipotek; dan atau 

d. ��d�� o�o� d�� p��s�d�� y�� d�� s�c�� dus��. 

Perkembangan hukum mengenai agunan ini kemudian berkembang setelah 

dikeluarkannya Undang-undang No 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang, yang 

memasukkan Resi Gudang sebagai bagian dari konstruksi hukum agunan di 

Indonesia. 

Apabila dilihat dari ketentuan tersebut, sangat jelas bahwa hingga saat ini, 

s�� lu� ��c��u� s�� s�l�h s��u ��u� ��u�� d�� y�� d��u� 

di Indonesia, walaupun secara eksplisit seluruh HKI yang diatur dalam undangundang 

memuat syarat yang sangat memungkinkan HKI dapat dijadikan agunan 

kredit. Oleh karenanya, menjadikan HKI sebagai bagian dari agunan di Indonesia 

akan sangat mungkin dilakukan, sebagaimana Resi Gundang yang pada akhirnya 

dapat dijadikan agunan (collateral). 

VI. NILAI EKONOMI HKI SEBAGAI JAMINAN KREDIT 

Dalam kaitan dengan HKI sebagai collateral (jaminan), dalam Hukum 

Jaminan secara sederhana dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang 

jaminan utang, baik yang berbentuk jaminan kebendaan maupun perorangan 

Menurut R. Subekti jaminan dapat dibedakan dalam jaminan kebendaan dan 

jaminan perorangan. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang 

kreditor dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban 

debitur. Perjanjian jaminan perorangan bahkan dapat diadakan tanpa sepengetahuan 

debitur tersebut. Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditor dengan debitur, 

25 Muhamad Djumhana, 2000, Hukum Perbnkan di Indonesia, cetak ketiga, PT Citra Aditya 

Bakti, Bandung, hal 393-394. 

133


atau antara kreditor dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajibankewajiban 

debitur. 26 

HKI sebagai jaminan, dalam prosesnya pasti akan dilakukan penilaian 

(appraisal, valuation). Untuk melakukan hal tersebut, penilaian HKI dapat melakukan 

komparasi dengan berbagai penilaian dilakukan perbankan diantaranya: 27 

(a) Nilai pasar (market value). 

(b) Biaya penggantian baru (reproduction cost). 

(c) Nilai wajar (depreciated replacement cost). 

(d) Nilai likuidasi (liquidation value). 

(e) Nlai asuransi (insurable value/actual cost value). 

Oleh karena setiap pembiayaan bisnis membutuhkan instrumen jaminan 

utang, maka tentu saja hal itu dapat dilakukan untuk bisnis yang berbasis HKI 

seperti halnya pemegang hak franchise atau waralaba. Bagaimana dengan industri 

kreatif atau pemegang HKI atau pemegang franchise? Apakah pemegang HKI bisa 

��l�� h�s�l ��s ��u �� y�� d��u�s��y� d�j�d�� j�� u��? 

Sekitar 6 tahun yang lalu David Bowie menerbitkan suatu surat hutang yang di jamin 

dengan lagu-lagu ciptaannya. Bagaimana di Indonesia? Tentu elemen industri kreatif 

h��us �� pul� ��do�o�� h�s�l ��s wujud s�� p�op�� y�� l�y�� 

diagunkan. Modal dasarnya sudah jelas tertera pada UU Hak Cipta menganggap Hak 

Cipta sebagai sebagai benda bergerak. Menurut Dedy Kurniadi dalam tulisannya 

berjudul “2009, Awal Pertumbuhan Industri Kreatif?”, belum ada regulasi yang 

jelas tentang bagaimana cara menempatkan hak cipta atau HKI lainnya sebagai 

jaminan hutang. 28 

Dalam mengintegrasikan HKI sebagai collateral maka perlu membuat regulasi 

dan kebijakan yang memasukkan HKI dalam menghitung bobot risiko tertentu yang 

disebut dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)/Risk Weight Asset 

(RWA). 29 Di Indonesia kewenangan mengatur ketentuan ATMR ada pada pihak 

Bank Indonesia. 

26 R. Subekti, 1992, Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kridit Menurut Hukum Indonesia, 

Cetakan 10, Alumni, Bandung, hal 25. 

27 H. R. Daeng Naja, “Hukum Kredit dan bank Garansi The Bankers Hand Book”, Citra 

Aditya bakti, Bandung, 2005, hal. 229-230. 

28 http://www.hukumhiburan.com/id/index_sub.php?tab=artikel&judul=2009,%20AWAL 

%20 PERTUMBUHAN%20INDUSTRI%20KREATIF%20?&tgl=2009-01-08 & headerimage=cap08 

29 Ahza Anwari, “Perkembangan Reglasi Manajemen Resiko”, dalam artikel yang dirilis 

kedalam http://www.bankirnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id 

=128%3Apart-1-perkembangan-regulasi-manajemen-risiko&catid=69%3Amanajemenrisiko&Itemid=102&utm 

_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&sms_ss=facebook 

134



Untuk melakukan penilaian terhadap HKI, dapat mempertimbangkan beberapa 

model penilaian asset yang dikembangkan saat ini. Salah satunya menurut Sveiby, 

ada tiga jenis asset intangible, yaitu employee competence, internal structure, dan 

external structure. Yang termasuk dalam jenis internal structure antara lain adalah 

paten, konsep, model, dan sistem komputer dan sistem administrasi. Dengan 

demikian, hak cipta dan kekayaan intelektual juga merupakan asset intangible, lebih 

rinci lagi termasuk internal structure sebuah perusahaan. 

Model penilaian asset intangible yang biasa dipilih untuk digunakan biasanya 

bervariasi, tergantung pada tujuan dan penitikberatan penilaian asset tersebut. 

Beberapa model yang biasa digunakan antara lain: cost-based model, market-based 

model, income-based model, dan option model. Penjelasan dari masing-masing 

model dapat dirangkum sebagai berikut: 

1. Model Cost-Based 

Model cost-based pada prinsipnya menghitung nilai asset intangible 

dan intellectual property berdasarkan seberapa besar biaya yang telah 

dikeluarkan untuk mengembangkan atau menciptakan asset tersebut. Model 

ini tidak memperhitungkan nilai yang bisa diperoleh dari asset tersebut di 

masa mendatang. Jadi, mirip dengan asset tangible lainnya, asset intangible 

dalam model ini dianggap memiliki nilai awal, misalnya mobil adalah nilai 

belinya, dan akan memiliki perhitungan nilai di tahun-tahun berikutnya dengan 

asumsi yang sama dengan asset-asset lainnya, yaitu adanya nilai penyusutan. 

Biasanya model ini digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. 

Model cost-based belum melibatkan aspek hukum seperti hak cipta dan 

hak kekayaan intelektual. Meskipun secara nyata telah memperhitungkan aspek 

biaya dalam penciptaan dan perawatan asset tersebut, yaitu untuk pendaftaran 

hak cipta dan perlindungan hukumnya, namun belum mencerminkan 

perhitungan dampak dari aktivitas hukum terhadap nilai asset tersebut di masa 

mendatang. 

2. Model Market-Based 

Model market-based ini pada dasarnya mencoba menghitung nilai asset 

intangible berdasarkan nilai pasar yang akan diperoleh dari asset tersebut. 

Hal ini biasanya dilakukan melalui pembandingan dengan asset intangible 

lain yang telah ada sebelumnya dan telah diketahui nilai pasarnya. Masalah 

s�� d�l�� p��p�� od�l �� d�l�h p��l�h�� p��d�� ss�� 

y�� d�p�� d��d�� s�c�� u��. �� l� sul�� u��u� ��d��s� 

asset pembanding yang benar-benar dapat dibandingkan. Model market-based 

hanya akan bekerja dengan baik apabila ada nilai pasar yang sudah ditetapkan 

untuk asset pembanding yang setara dengan asset intangible tersebut. Apabila 

135


tidak ada nilai pasar yang jelas untuk asset pembandingnya, model ini tidak 

akan efektif digunakan. 

Model market based �� l u��u� ��d��s� �sp�� hu�u� d�� 

penilaian asset intangible secara menyeluruh. Hal ini disebabkan tidak adanya 

asset pembanding yang dapat digunakan secara akurat oleh perusahaanperusahaan 

yang memiliki asset tersebut. Sebagai contoh, hak paten yang 

dimiliki oleh perusahaan besar akan memiliki nilai asset yang lebih besar 

dibandingkan dengan paten yang sama yang dimiliki oleh perusahaan kecil. 

Hal ini karena perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih besar untuk 

dapat mengembangkan dan memaksimalkan hak paten tersebut dibandingkan 

dengan perusahaan kecil yang memiliki sumber daya yang terbatas. 

3. Model Income-Based 

Penilaian berdasarakan model income-based menggunakan perkiraan 

penghasilan yang akan diterima di masa yang akan datang untuk memperkirakan 

nilai dari asset tersebut. Dalam model ini, nilai dari asset intangible ditentukan 

berdasarkan proyeksi pendapatan royalty yang akan dihasilkan di masa 

yang akan datang dalam sebuah struktur lisensi. Perusahaan-perusahaan 

menggunakan perhitungan proyeksi yang berbeda-beda dalam menghitung 

perkiraan penghasilan yang akan diterima di masa yang akan datang. Hal ini 

akan membawa konsekuensi terjadinya penilaian yang berbeda-beda antara 

satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. 

Model income-based akan bekerja dengan efektif jika terdapat 

informasi yang akurat untuk mendukung penghitungan pendapatan dan arus 

kas di masa yang akan datang. Informasi pendukung ini biasanya tersedia 

apabila asset intangible tersebut mempunyai asset pembanding yang sejenis 

atau asset tersebut memiliki nilai yang jelas dan tetap. Salah satu masalah 

dalam penerapan model ini adalah penentuan discount rate yang digunakan. 

Penentuan discount rate harus mempertimbangkan baik time value of money 

maupun resiko atas perkiraan penghasilan di masa yang akan datang. 

Model income-based kurang bisa memperhitungkan aspek hukum atas 

p��l�� ss�� l�. Mod�l �� s�c�� d�p�� d��s� 

biaya-biaya perolehan dan perawatan atas asset intangible tersebut, tetapi tidak 

d�p�� d��s� ��y�-��y� y�� d�� p�� h�� 

legal atas kepemilikan asset intangible tersebut. 

4. Model Option 

136 

Option adalah sebuah pilihan yang dapat digunakan pada suatu waktu 

tertentu, akan tetapi seseorang juga dapat memilih untuk tidak menggunakan



pilihan tersebut. Pemilik dari Hak Kekayaan Intelektual tersebut mempunyai 

berbagai macam pilihan tentang pengembangan dan komersialisasi atas asset 

yang dimilikinya. Pilihan-pilihan tersebut antara lain adalah dalam bentuk 

apa kekayaan intelektual tersebut; apakah akan menggunakan lisensi untuk 

kekayaan intelektual yang dimiliki; bagaimana cara menilai jumlah kekayaan 

intelektual tersebut; dan kapan akan mendaftarkan kekayaan intelektual yang 

dimiliki agar dapat dikembangkan lebih lanjut. 

Model ini akan efektif untuk digunakan apabila berbagai macam 

p�l�h�� y�� d� d�p�� s�� d��d��s� d�� d�h��u��. Mod�l option ini 

akan lebih efektif apabila nilai dari pilihan-pilihan yang ada stabil dan apabila 

pilihan-pilihan tersebut memiliki beberapa kriteria tertentu dan tidak dapat 

dilaksanakan sebelum waktunya. Sayangnya, dalam kenyataannya hal tersebut 

sangat sulit untuk direalisasikan. 

Terdapat beberapa masalah dalam penerapan model option ini. 

Sebagai contoh, resiko yang berkaitan dengan berbagai macam pilihan atas 

komersialisasi dari asset intangible tersebut berubah-ubah seiring dengan 

waktu. Model ini juga sulit untuk melakukan penilaian pilihan-pilihan 

sedemikian rupa sehingga dapat secara efektif menghitung besarnya arus kas 

di masa yang akan datang yang berkaitan dengan komersialisai asset intangible 

secara aktual. 

Penggunaan model option yang rumit dapat memperhitungkan banyak 

biaya yang berkaitan dengan aspek hukum dari asset intangible tersebut. Akan 

tetapi akan sangat sulit untuk mengintegrasikan aspek-aspek hukum tersebut 

dalam sebuah perhitungan yang kompleks dalam model option. Model 

ini sudah dikenal sebagai model yang paling rumit dalam sistem penilaian 

asset. 30 

VII. PENGEMBANGAN HKI SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA 

�� s�� j�� dus�� d��j�u d�� sp�� 

hu�u� y�� d� ��pu�y�� l�� o��l�s� y�� s�� s��. ��l �� d�� 

s�� d�s��u�� hw� ��dus�� d�l�h p��l�h�� h�� p��l�� 

suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak 

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. 

J�� dus�� d�l�h h�� j�� s ��d� �� y�� wujud 

maupun yang tidak berwujud dan tidak bergerak dan khususnya bangunan yang 

tidak dapat dibebankan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud UU No 4 tahun 

1996 �� T��u�� y�� p ��d� d�l�� p��u�s�� p�� dus��, 

30 Mastsuura, Jeffrey, An Overview of Intellectual Property and Intangible Asset Valuation, 

Research Management Review, Volume 14, Number 1 Spring 2004 

137


sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 

d�u�� p�d� p�� dus�� h�d�p ��d��o� l��y�, s�su�� p�s�l 1 �� 

1 dan 2 UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

B��d�s�� d��s� ��s��u� d� ��s, �� s�c�� o��s �� d�p�� d�j�d�� 

s�� o�y�� j�� dus�� olo�� d� �� y�� d�� 

berwujud nyata (immaterial). Disamping itu, HKI juga dapat beralih atau dialihkan, 

baik seluruhnya maupun sebagian, karena sebab: 

(a) pewarisan, 

(b) hibah, 

(c) wasiat, 

(d) perjanjian tertulis, atau 

(e) sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 

M��u�u� Mu�� Fu�dy, j�� dus�� du�� p� p��s�p: 

(�) ��hw� s�c�� l, p�� dus�� h��y� ��u��s� s�� p�� 

jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya; 

(b) hak pemegang untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada 

wanprestasi dari pihak debitur; 

(c) �p��l� u�� d�lu��s�, �� o�j�� j�� dus�� s�� d��l�� p�d� 

p�h�� p�� dus��; 

(d) j�� p��ju�l�� (��s�us�) �� dus�� l��h� ju�l�h u��y�, �� s�s� 

h�s�l p��ju�l�� h��us d��l�� p�d� p�� dus��. 31 

Sebagaimana dijelaskan dalam UU Hak Cipta dan UU HKI lainnya, bahwa 

HKI merupakan benda yang tidak berwujud yang didalam ketentuannya dalam 

dialihkan atau dipindahkan. 

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Fidusia, yang dimaksud dengan 

j�� dus�� d�l�h h�� j�� s ��d� ��, �� wujud ��upu� 

tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat 

d�� h�� u�� y�� p ��d� d�l�� p��u�s�� p�� dus��, 

sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 

d�u�� p�d� p�� dus�� h�d�p ��d��u� l��y�. 

31 Abdul R. Saliman, dkk, 2005, hal 36 

138



��u�� d� y�� d�p�� j�d� o�j�� j�� dus�� d�p�� 

antara lain dalam pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 UU No 42 Tahun 

1999 �� J�� F�dus��. B��d� – ��d� y�� d�p�� j�d� j�� dus�� 

adalah sebagai berikut: 

(a) Benda tersebut dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum. 

(b) Benda berwujud. 

(c) Benda tidak berwujud, termasuk piutang. 

(d) Benda bergerak. 

(e) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan. 

(f) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik. 

(g) Benda yang sudah ada, maupun benda yang akan diperoleh kemudian. 

(h) Satu satuan benda, atau satu jenis benda. 

(i) Lebih dari satu satuan benda, atau lebih dari satu jenis benda. 

(j) ��s�l d�� d� y�� l�h ��j�d� o�j�� j�� dus��. 

(�) ��s�l �l�� su��s� d�� d� y�� j�d� o�j�� j�� dus��. 

(l) Benda persediaan (inventory, stok perdagangan). 32 

VII. PENUTUP 

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari berbagai aspek hukum baik kebendaan, 

hu�u� j��, hu�u� p�� d�hulu, d�p�� d�s��pul�� hw� �� 

Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dikatakan sebagai salah satu pengembangan atau 

�� d�� j�� dus��, y��u ��dus�� y�� y��u� �� d�� wujud 

(immaterial). Model-model untuk menilai ekonomi suatu HKI yang ditawarkan 

dalam tulisan dapat digunakan sebagai collateral kredit dengan memperhatikan 

kelebihan dan kekurangan. Terkait pemanfaatan HKI untuk pemanfaatan collateral 

kredit, maka nilai ekonominya akan ditentukan oleh pengetahuan dan keyakinan 

pejabat penilai yang diberi tugas bank untuk menaksir atau menilai HKI. Seperti 

ju�� j�� dus��, �� ju�� l��h ��d�p�� sp�� p��c�y�� 

�� d��u� (p��l�� ) d�� d��o�. �� d�s��u�� hw� ��dus�� 

adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan 

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam 

penguasaan pemilik benda. 

M�s��pu� s�� d�p�� ol�h ��d��o� (��), ��p� o�y�� 

jaminannya (yaitu HKI yang berwujud tidak nyata) tetap berada di tangan debitor 

32 Munir Fuady, 2000, Jaminan Fidusia, Cetakan 1 Citra Aditya Bakti, Bandung 

139


(pemilik HKI), sehingga debitor masih bisa melaksanakan eksklusifnya (misalnya: 

membuat perjanjian lisensi) asalkan dengan seizin kreditor untuk didaftarkan ke 

Direktorat Jenderal HKI (DJHKI). 

Untuk dapat dijadikan suatu jaminan, hal ini berlaku juga pada HKI, karena 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada HKI harus dapat dialihkan. 

Ketentuan tentang “pengalihan hak” ini berlaku secara menyeluruh di semua bidang 

HKI yaitu hak cipta, merek, paten, desain industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

(DTLST), rahasia dagang dan perlindungan varitas tanaman, sebagai berikut: 

(a) pewarisan, 

(b) hibah, 

(c) wasiat, 

(d) perjanjian tertulis, atau 

(e) sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Ketentuan hukum yang mendukung dan membuka peluang keberlangsungan 

penjaminan HKI sebenarnya telah ada. Oleh karena itu, diharapkan agar HKI sebagai 

jaminan kredit dapat diterima luas dan berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan 

UMKM dan Koperasi. Pemanfaatan HKI collateral kredit harus didukung dengan 

regulasi hukum dengan mengintegrasikan HKI dalam Peraturan Bank Indonesia 

yang mengatur tentang bobot risiko jaminan suatu kredit dan diperhitungkan dalam 

penetapan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). 


Adiningsih, N. U. 2010 dalam Bunga rampai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 

www.bisnis.com. 

Ahza Anwari. Perkembangan Regulasi Manajemen Resiko. dalam artikel yang 

dirilis kedalam http://www.bankirnews.com. 

Felix O. Soebagjo. 1993. Perlindungan Bisnis Franchise. Seminar Sehari tentang 

Peluang Bisnis Waralaba (franchise) dan Pengembangannya di Indonesia. 

LPPN-AFI. Jakarta. 

H.F.A. Vollmar. 1980. Hukum Benda. disadur Chidir Ali, Tarsito, Bandung. 

H.F.A. Vollmar. 1996. Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I. R�j� G��do 

Persada. 

H. OK. Saidin. 2004. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property 

Rights). R�j� G��do ��s�d�. J��. 

140



H. R. Daeng Naja. 2005. Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book. 

Citra Aditya Bakti. Bandung. 

H. Tan Kamelo. 2006. Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan. 

Alumni. Bandung. 

Mastsuura, Jeffrey. 2004. An Overview of Intellectual Property and Intangible Asset 

Valuation. Research Management Review. Volume 14, Number 1 Spring. 

Muhamad Djumhana. 2000. Hukum Perbankan di Indonesia. Cetak Ketiga. PT Citra 

Aditya Bakti. Bandung. 

Munir Fuady. 2000. Jaminan Fidusia. Cetakan 1 Citra Aditya Bakti. Bandung. 

Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan Tahun 1998 

R. Subekti. 1981. Suatu Tinjauan tentang Sistem Hukum Jaminan Nasional. Makalah 

Seminar Hukum Jaminan Tahun 1978. BPHN. Jakarta. Binacipta. 

Redaksi Majalah SWA. 2009. Bangkitnya Franchise Lokal. Thursday, July 16th. 

Rachmadi Usman. 2001. Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Cetakan 1. 

Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1981. Hukum Perdata: Hukum Benda. Liberty. 

Yogjakarta. 

Subekti. 1992. Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia. 

Cetakan 10. Alumni. Bandung. 

141


ANALISIS KEBUTUHAN PERALATAN DI SENTRA GERABAH* 

Riana Panggabean** 

Abstrak 

Tujuan kajian adalah mengetahui kebutuhan peralatan/teknologi untuk 

UKM di sentra gerabah dan mengetahui optimalisasi peralatan/teknologi gerabah. 

Manfaat penelitian ini sebagai bahan masukan untuk pengambil kebijakan dalam 

rangka pengembangan peran UKM di sentra gerabah dan perbaikan kualitas gerabah 

sesuai dengan permintaan pasar. 

Kesimpulan dan saran hasil kajian ini adalah UKM dan pengrajin gerabah 

sebagian besar masih menggunakan teknologi sederhana. Jenis kebutuhan peralatan/ 

teknologi pengrajin gerabah dapat dikelompokkan pada tiga jenis yaitu teknologi 

untuk pengolahan bahan baku, pembentukan, pencetakan dan pemasaran. 

Untuk mengoptimalkan peralatan/teknologi yang diperlukan UKM dan 

pengrajin adalah pendidikan dan modal. Ada keinginan pengrajin/UKM untuk 

memiliki peralatan/teknologi modern namun para UKM dan pengrajin belum mampu 

untuk membeli. Pada umumnya pengrajin tidak memiliki kemampuan modal. Oleh 

sebab itu diperlukan bantuan modal untuk membeli dan mengoperasionalkan jenis 

teknologi yang sesuai permintaan. 

Selain pendidikan mengoperasionalkan peralatan/teknologi diperlukan juga 

pendidikan bahasa Inggris bagi UKM dan pengrajin agar mampu melayani pembeli 

dari luar negeri. 

Kata kunci: Kebutuhan peralatan/teknologi, UKM, pendidikan dan modal 

Abstract 

The purpose of this research is to find out the needs assessment of equipment/ 

technology for SMEs in the center of ceramics and learn optimization of equipment/ 

technology pottery. The benefits of this research as an input for policy makers in 

order to develop the role of SMEs in the center of earthenware pottery and quality 

improvement in accordance with market demand. 


2011 

** Peneliti Utama pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK 

142

ANALISIS KEBUTUHAN PERALATAN DI SENTRA GERABAH 

(Riana Panggabean) 

Conclusions and recommendations of this research are SMEs and most of 

the pottery craftsmen still using simple technology. This type of equipment needs / 

potter’s technology can be grouped into three types of technology for the processing 

of raw materials, forming, printing and marketing. 

To optimize equipment/technology,SMEs and craftsmen/artisans need 

education and capital. There is a desire that SMEs want to have the modern 

equipment/ technology but do not have the ability to buy. In general, the craftsmen 

do not have the capability of capital. It is therefore necessary to have capital to buy 

and operate this type of technology based on demand. 

In addition to operationalize equipment/technology, English language 

education is also needed for SMEs and craftsmen in order to cater buyers from 

abroad. 

Key words: need of equipments/technology, SMEs, education and capital 


1.1 Latar Belakang 

Sentra industri kerajinan seni gerabah di Desa Banyumulek Kabupaten 

Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat sudah cukup terkenal di Pulau Lombok 

dan pulau sekitarnya. Sentra tersebut telah dijadikan desa wisata andalan yang 

menjadi tujuan wisatawan saat mencari cenderamata yang akan dibawa pulang 

ke wilayah/negeri asalnya. 

Kawasan Banyumulek dalam bahasa Sasak berarti air jernih, dikenal 

sebagai wilayah dengan kualitas tanah lempung nomor satu di Pulau Lombok. 

Karena itu wajar bahwa pengrajin gerabah banyak muncul di desa ini, dan 

akhirnya ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat sebagai sentra industri 

gerabah unggulan Nusa Tenggara Barat. 

Sampai saat ini gerabah sudah menjadi salah satu komoditas barang 

karya kerajinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah menjadi komoditas 

ekspor. Bahan baku tanah berubah menjadi gerabah adalah hasil karya 

pengrajin di NTB yang didominasi oleh wanita. Kerajinan gerabah telah 

berkembang menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Kegiatan 

ini merupakan usaha (1) peningkatan pendapatan pengusaha dan pengrajin, 

(2) peningkatan kemampuan pengusaha/UKM dan pengrajin terutama dalam 

kaitan pemasaran hasil produksi baik di dalam negeri dan luar 

negeri, (3) peningkatan perbaikan struktur usaha industri kecil dan kerajinan 

agar menjadi kuat dan berdaya tumbuh, (4) peningkatan kualitas, desain dan 

143


144 

d�v��s��s� p�odu� d��, (5) p�� dus�� c�l 

dengan industri menengah dan besar terutama industri permesinan. 

Pengrajin dan UKM diberdayakan melalui pendekatan sentra/klaster 

dan merupakan salah satu program strategis dalam rangka meningkatkan 

��j� us�h�, ��s��s� d�� d�y� s�� U�M. ��d�� s�� up�� 

suatu konsentrasi pemberian dukungan dan fasilitasi kepada KUKM sehingga 

su��d�y� p��u�� d�p�� d�� s�c�� d�� s��. 

Menurut Lindrawati (2010) tenaga kerja pada kegiatan gerabah 

dilakukan secara turun-temurun di Desa Banyumulek. Kaum perempuan 

di desa ini digambarkan sebagai pembuat gerabah selao atau gentong yang 

sangat ulung. Sedangkan para lelaki dewasanya kemudian menjajakan 

gentong tersebut dengan cara memikulnya keliling kampung. Namun, sejak 

pariwisata Lombok mulai berkembang (1990-an), gambaran tentang Desa 

Banyumulek pun mulai berubah. Tak ada lagi lelaki yang memikul gerabah 

keliling kampung karena telah muncul toko seni suvenir lokal (art shops) 

yang khusus menjual produk-produk kerajinan gerabah mereka. Kerajinan 

gerabah Banyumulek mulai bervariasi dan tidak hanya membuat kerajinan 

gentong saja, melainkan juga jenis gerabah lain, seperti anglo, wajan, periuk, 

kendi, dan masih banyak lainnya. 

Kedekatan masyarakat Lombok dengan gerabah digambarkan dalam 

cerita rakyat (legenda) tentang Dewi Anjani. Menurut legenda tersebut, 

Dewi Anjani mengirimkan seekor burung pembawa pesan (Manuk Bre) 

untuk menolong sepasang manusia yang kebingungan menanak beras hasil 

panen pertama mereka. Melalui burung tersebut, Dewi Anjani lalu rnengajari 

manusia mengolah tanah gunung menjadi periuk. Mungkin, cerita ini sedikit 

menjelaskan bagaimana masyarakat Lombok dari dulu memang telah dekat 

dan menggeluti kerajinan gerabah. 

Gambaran umum keberadaan UKM di NTB adalah sebagai berikut: 

(1) jumlah UKM di NTB berdasarkan data statistik (BPS: 2006) tercatat 

544.607 terdiri dari usaha mikro 478.907, usaha kecil 62.669 dan usaha 

menengah 2.947 serta usaha besar sebanyak 414 unit, (2) penyebaran tenaga 

kerja sejumlah 1.018.700 orang, (3) jumlah UKM yang dibina dari tahun 2004 

sampai tahun 2008 sejumlah 2.453 unit. 

Ada beberapa kendala yang perlu diperhatikan dalam peningkatan 

produksi UKM dan pengrajin, yaitu: 

(1) Saat ini perkembangan alat peralatan teknologi modern sudah lebih 

maju sehingga banyak yang berpindah dari alat tradisional ke alat 

modern, namun alat yang ada tidak dapat dimanfaatkan.



(2) Selama ini bahan baku tanah liat dijemur diterik matahari kurang lebih 

satu minggu di jalan raya, kegiatan ini menggangu lalu lintas, tidak 

higenis dan porositasnya tinggi/merembes. 

(3) Kebiasaan para ibu pengrajin dalam membuat gerabah adalah 

kurangnya kebersihan. Misalnya sambil membuat gerabah, menyusui 

anaknya dalam tangan penuh tanah. Hal ini erat kaitannya dengan 

aspek kesehatan reproduksi. 

(4) Pembakaran gerabah dilakukan jerami kering, daun kelapa kering 

ataupun kayu bakar. Kegiatan ini sangat mengganggu lingkungan 

dan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat karena pencemaran 

lingkungan. 

(5) Jumlah produk olahan gerabah di Kecamatan Banyumulek mencapai 

sekitar 300 jenis. Selain itu, para perajin gerabah Banyumulek juga 

menciptakan gerabah dengan ciri khas yang tidak terdapat pada produk 

gerabah lainnya, yaitu bercak kecoklat-coklatan pada permukaannya, 

yang dihasilkan dari semprotan larutan buah. Untuk membuat gerabah 

ini diperlukan peralatan/teknologi agar UKM dan Pengrajin mampu 

memenuhi permintaan pasar 

Dalam analisis ini dijelaskan jenis peralatan dan bagaimana 

mengoptimalkan peralatan agar bermanfaat bagi peningkatan usaha UKM dan 

Perajin. 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa masalah yang akan 

dianalisis dalam kajian ini adalah: (1) kebutuhan peralatan apa yang diperlukan 

oleh UKM di sentra gerabah, dan (2) bagaimana mengoptimalkan peralatan 

agar bermanfaat bagi UKM dan pengrajin. 

1.3 Tujuan Kajian dan Manfaat Penelitian 

Tujuan kajian adalah: (1) mengetahui kebutuhan peralatan untuk UKM 

di sentra gerabah dan (2) mengetahui optimalisasi peralatan agar bermanfaat 

bagi pengrajin dan UKM. Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan 

masukan untuk pengambil kebijakan dalam rangka pengembangan peran 

UKM di sentra gerabah untuk memperbaiki kualitas gerabah sesuai dengan 

permintaan pasar. 

145


II. TINJAUAN KONSEP DAN KERANGKA KAJIAN 

2.1. Tinjauan Konsep 

146 

Gerabah dan Peralatan Pembuatannya 

Menurut Tim Peneliti Pusat Pengembangan Industri Budaya (2010), 

gerabah adalah salah satu jenis keramik menurut tingkat kepadatan tertentu 

sedangkan keramik meliputi semua benda-benda yang terbuat dari tanah liat/ 

lempung yang mengalami suatu proses pengerasan dengan pembakaran suhu 

tinggi. Pengertian keramik yang lebih luas dan umum adalah “Bahan yang 

dibakar tinggi” termasuk didalamnya semen, gips, metal dan lainnya. 

Gerabah (Earthenware), dibuat dari semua jenis bahan tanah liat yang 

plastis dan mudah dibentuk dan dibakar pada suhu maksimum 1000°C. 

Keramik jenis ini struktur dan teksturnya sangat rapuh, kasar dan masih 

berpori. Supaya kedap air, gerabah kasar harus dilapisi glasir, semen atau 

bahan pelapis lainnya. Gerabah termasuk keramik berkualitas rendah apabila 

dibandingkan dengan keramik batu (stoneware) atau porselin. Bata, genteng, 

paso, pot, anglo, kendi, gentong dan sebagainya termasuk keramik jenis 

gerabah. Genteng telah banyak dibuat berglasir dengan warna yang menarik 

sehingga menambah kekuatannya. 

Menurut Widarto (2010), Banyumulek semula hanya memproduksi 

gerabah dengan jenis alat-alat rumah tangga dan dapur. Namun sejak 

memperoleh pembinaan oleh para pemasok dari Selandia Baru pada tahun 

1986, produk gerabah mulai mengalami perubahan dari hanya sekedar 

membuat alat-alat rumah tangga dan dapur menjadi barang-barang yang 

mempunyai nilai seni. Pada saat ini motif dan desain gerabah Banyumulek 

mencapai sekitar 300 jenis. Di samping itu, para perajin gerabah Banyumulek 

juga menciptakan gerabah dengan ciri khas yang tidak terdapat pada produk 

gerabah lainnya, yaitu bercak kecoklat-coklatan pada permukaannya, 

yang dihasilkan dari semprotan larutan buah asam. Selanjutnya, untuk 

lebih memperkaya motif hiasnya, sebagian dari gerabah yang telah selesai 

dibakar diberi hiasan tambahan dari bahan-bahan tertentu, antara lain: 

daun, kulit telur, dan anyaman rotan. Banyaknya jenis gerabah ini tentunya 

memerlukan peralatan dan teknologi yang dapat membantu pengrajin untuk 

mengerjakannya. 

Menurut Pusat Tim Penelitian dan Pengembangan Budaya Kab Lombok 

Barat (2010), cara pembuatan atau teknik pembuatan keramik: (1) teknik coil 

(lilit pilin), (2) teknik tatap batu/pijat jari dan (3) teknik slab (lempengan). 

Cara pembentukan dengan tangan langsung seperti coil, lempengan atau pijat



jari merupakan teknik pembentukan keramik tradisional yang bebas untuk 

membuat bentuk-bentuk yang diinginkan. Bentuknya tidak selalu simetris. 

Teknik ini sering dipakai oleh seniman atau para penggemar keramik. 

Teknik pembentukan dengan alat putar dapat menghasilkan banyak bentuk 

yang simetris (bulat, silindris) dan bervariasi. Cara pembentukan dengan 

teknik putar ini sering dipakai oleh para pengrajin di sentra-sentara keramik. 

Pengrajin keramik tradisional biasanya menggunakan alat putar tangan (hand 

wheel) atau alat putar kaki (kick wheel). Para pengrajin bekerja di atas alat 

putar dan menghasilkan bentuk-bentuk yang sama seperti gentong, guci, dan 

lain-lain. 

Menurut kamus teknologi gerabah (2010) teknik pembentukan dengan 

cetak dapat memproduksi barang dengan jumlah yang banyak dalam waktu 

relatif singkat dalam bentuk dan ukuran yang sama. Bahan cetakan yang biasa 

dipakai adalah berupa gips, seperti untuk cetakan berongga, cetakan padat, 

cetakan jigger maupun cetakan untuk dekorasi tempel. Cara ini digunakan 

pada pabrik-pabrik keramik dengan produksi massal, seperti alat alat rumah 

tangga piring, cangkir, mangkok gelas dan lain-lain. 

Disamping cara-cara pembentukan di atas, para pengrajin gerabah/ 

keramik tradisonal dapat membentuk keramik dengan teknik cetak pres, 

seperti yang dilakukan pengrajin genteng, tegel dinding maupun hiasan 

dinding dengan berbagai motif seperti binatang atau tumbuh-tumbuhan (ibid, 

2010). 

Beberapa teknik dekorasi gerabah/keramik meliputi dekorasi: ukir, toreh, 

melubangi, stempelan/cap, tempel lukis dan sablon. Dekorasi toreh dilakukan 

dengan menggunakan benda tajam seperti pisau. Torehan-torehan tersebut 

membentuk motif-motif sesuai dengan yang diinginkan seperti garis-garis 

maupun relung-relung. Biasa dijumpai pada pengrajin keramik tradisional di 

Lombok yang diterapkan pada gentong, kendi dan piring. Dekorasi melubangi 

dilakukan dengan cara melubangi bagian-bagian yang ingin dihias dengan 

menggunakan pipa logam yang dipotong miring. Dekorasi semacam ini 

diterapkan pada barang-barang seperti tempat lilin dan kap lampu. Dekorasi 

stempelan/cap teknik stempelan/cap dapat diterapkan pada keramik dengan 

menekankan sebuah stempelan pada permukaan benda keramik. Stempelan bisa 

dibuat dari kayu, logam, gips, atau menggunakan tanah yang dibakar. Dekorasi 

tempel dilakukan dengan menempelkan motif-motif tertentu yang dibuat dari 

cetakan atau dibuat langsung dengan tangan. Dekorasi lukis dekorasi teknik 

lukis baik lukis on glaze (di atas glasir) maupun under glaze (di bawah glasir) 

diterapkan pada benda keramik dengan cara melukis di atas benda keramik 

yang sudah diglasir maupun sebelum diglasir dengan menggunakan pewarna 

147


148 

khusus keramik, dengan penyelesaian akhir dibakar pada temperatur ±800°C. 

Teknik dekorasi lukis ini tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan pada 

keramik tradisional. Namun bahan pewarna yang digunakan berbeda dengan 

keramik halus. Bahan pewarna yang dipakai adalah seperti cat paragon, asturo 

yang tidak dibakar lagi (ibid, 2010). 

Dekorasi sablon dan dekorasi stiker khusus teknik sablon dan teknik 

stiker tidak dapat diterapkan pada keramik tradisional, akan tetapi hanya 

dapat diterapkan pada keramik halus (stone ware) dan porselin sebab keramik 

tradisional mempunyai porositas yang tinggi sehingga penyerapan warna 

tidak bagus. Demikian juga, bahan yang digunakan tidak cocok untuk badan 

keramik tradisional, seperti pewarna khusus keramik, medium dan lain-lain. 

Teknik ini dapat dilakukan dengan menyablon langsung di atas benda keramik 

atau dengan membuat stiker terlebih dahulu kemudian ditempelkan pada 

permukaan benda keramik. Teknik sablon langsung hanya dapat diterapkan 

pada benda-benda keramik yang mempunyai permukaan datar seperti pada 

tegel sebab alat yang digunakan berupa screen segi empat dengan permukaan 

mendatar dan langsung bersentuhan dengan permukaan benda keramik. 

Sedangkan teknik stiker dapat diterapkan pada semua jenis permukaan teknik 

sablon dan stiker sama halnya dengan teknik lukis dengan penyelesaian akhir 

dibakar pada temperatur ± 800°C (ibid, 2010). 

Definisi Sentra dan Klaster 

Menurut Tehnical Asisten Asia Development Bank (2001) sentra 

adalah bagian dari klaster industri yang terbentuk akibat pengelompokan dan 

kerjasama horisontal. Sentra merupakan kumpulan dari beberapa produsen 

produk sejenis yang berada dalam posisi yang sama dalam mata rantai nilai. 

Sedangkan klaster mencakup juga hubungan/pengelompokan/kerjasama 

vertikal antara sentra dengan perusahaan lain dalam mata rantai nilai dan 

��s��us� l�� d� lu�� u y�� u p��c�p�� uju��. D�� d��s� d� 

atas konsep sentra dengan klaster belum dapat dibedakan secara tegas dan 

umumnya bersifat saling menggantikan. 

Klaster merupakan suatu kumpulan dari berbagai unit usaha yang 

satu sama lainnya berhubungan secara kemitraan dan fungsional dalam 

suatu kawasan tertentu dan dalam satu pengelolaan terpadu (Farid Ma’ aruf, 

2008).



Manajemen Teknologi /Peralatan 

Pengertian manajemen teknologi dalam kajian ini mengatur atau 

mengelola teknologi agar berdaya guna, berhasil guna, terintegrasi dan 

terkordinasi agar teknologi yang dibutuhkan mencapai tujuan yang optimal 

(Hasibuan, 2006). Apa yang diatur adalah semua unsur-unsur manajemen 

yang terdiri dari men, money, methods, machine market yang ditimbulkan 

oleh proses teknologi. Yang mengatur adalah pimpinan atau petugas melalui 

instruksi agar mencapai tujuan yang diinginkan. Cara mengatur, melalui proses 

dari urutan fungsi-fungsi manajemen input produksi, produksi, pengolahan 

dan pemasaran. 

2.2 Kerangka Kajian 

Gambar 1. Analisis Kebutuhan Peralatan Sentra Klaster Gerabah 

Dari gambar di atas kajian ini mencoba mengamati: 

1) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk membuat bahan baku menjadi 

barang jadi atau barang setengah jadi. 

2) Jenis-jenis teknologi yang dimiliki UKM untuk membuat gerabah. 

3) Teknologi yang masih dibutuhkan untuk meningkatkan produksi atau 

mengikuti permintaan pasar. 

4) Kemampuan yang diperlukan untuk memanfaatkan teknologi tersebut. 

5) Pendidikan yang dibutuhkan untuk memanfaatkan teknologi tersebut. 

6) Kebutuhan modal yang dibutuhkan agar teknologi yang diminta 

bermanfaat seoptimal mungkin. 

149


III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan untuk melaksanakan kajian ini adalah 

metode survey. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Barat, Propinsi 

Nusa Tenggara Barat (NTB). Waktu penelitian dimulai dari bulan Februari 

sampai dengan bulan Desember 2010. 

Data dan informasi yang digunakan dalam kajian ini terdiri dari data 

sekunder dan data primer. Data sekunder bersumber dari instansi terkait, 

internet dan makalah, sedangkan data primer bersumber dari UKM responden 

melalui kuesioner yang disediakan: pengumpulan data primer diperkuat 

dengan diskusi melalui metode Foccus Group Discussion (FGD). 

Teknik penarikan lokasi sampel dalam kajian ini dilakukan dengan 

metode purposive dengan ciri di kabupaten/kota yang bersangkutan terdapat 

sentra/klaster gerabah yang masih aktif. Jumlah sampel UKM masing-masing 

satu sentra adalah 10 orang. 

3.2. Teknik Analisis Data 

150 

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah A dilakukan 


(1) ��d� ��h�p p�� d�l��u�� d��s� �� d�� p��l�� y�� 

digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi. 

(2) ��d� ��h�p ��du� d�l��u�� d��s� ��u�uh�� olo�� y�� 

dibutuhkan oleh pasar (dalam negeri maupun luar negeri/eksportir). 

(3) Pada tahap ketiga ditentukan kebutuhan teknologi yang prioritas sesuai 

dengan permintaan pasar. 

(4) ��d� ��h�p ��p�� d��u�� d��s� ��p�l�� p� y�� 

dibutuhkan untuk menggunakan teknologi tersebut. 

(5) ��d� ��h�p ��l�� d��d��s� ��u�uh�� od�l y�� d�p��lu�� 

untuk mengoperasionalkan teknologi tersebut.



IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

��o��l s�� h d� ��op��s� NTB, d�p�� d�l�h�� p�d� T��l 1 

menunjukkan bahwa sebanyak 13 pengusaha gerabah atau 86,6% telah 

melakukan ekspor, dua diantaranya melakukan ekspor ke tiga negara, yaitu 

Norwegia, England dan Belgia, dan sepuluh pengusaha melakukan ekspor 

ke 12 negara, yaitu Jepang, Jerman, Kanada, Amerika, Prancis, Australia, 

Belanda, China, Newzeland, Belgia, Inggris dan Rusia. Jumlah tenaga kerja 

rata-rata per pengusaha sebanyak 27 orang dan besarnya omset rata-rata 

Rp.71.675.029,00. 

��o��l U�M �� up�� od�l u��u� l��h �� p�� U�M 

sekaligus mendorong kelancaran ekonomi para pengrajin dan masyarakat 

disekitarnya. Contoh ini memperkuat alasan bahwa UKM perlu menggunakan 

teknologi agar selalu mampu mengikuti perkembangan pasar. 

4.1. Proses Pembuatan Gerabah 

Seluruh rangkaian kegiatan proses produksi gerabah, pada 

umumnya dilakukan oleh pengrajin sendiri. Kegiatan produksi dimulai 

dari pengadaan bahan baku berupa tanah liat dan pasir. Selanjutnya 

bahan-bahan tersebut dijemur, dihancurkan, diayak, dicampur dan 

kemudian direndam dan dilumatkan menjadi bahan setengah jadi. Pada 

tahap berikutnya membentuk, menjemur, membakar dan mensortir 

sebagai produk siap dipasarkan. Ada beberapa pengrajin yang telah 

menyempurnakan produknya dengan pewarna, memberi motif dalam 

gambar, menambah anyaman rotan atau bambu pada produksinya. 

Namun pada umumnya penyempurnaan produk dilakukan oleh pihak 

lain dengan cara mengupahkan, dan jarang yang dilakukan oleh perajin 

sendiri secara skematis proses produksi gerabah dapat dilihat pada 

gambar 2. 

Tabel 1. Pro��l �� G��h d� ��op��s� NTB 

151


Sumber: Profil Sentra UKM. Dinas Koperasi dan UKM 2008 

Gambar 2. Skema Proses Produksi Gerabah di Banyumulek 

Sumber: Lindrawati, 2010 

4.2. Identifikasi Peralatan UKM yang Sudah Dimiliki 

152 

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa peralatan yang telah dimiliki oleh UKM 

untuk membuat barang jadi gerabah ditempatkan di Pasar Seni Kecamatan 

Banyumulek. Ada 21 jenis peralatan yang ditempatkan di Pasar Seni Kecamatan 

Banyumulek. Semua jenis peralatan tersebut merupakan contoh peralatan 

modern yang diperlukan untuk kegiatan produksi dan pengolahan gerabah.



Menurut UKM sampai saat kajian ini dilakukan peralatan tersebut belum bisa 

dimanfaatkan karena UKM belum paham menggunakannya. UKM meminta 

agar diadakan pelatihan agar semua peralatan tersebut dapat dimanfaatkan. 

Temuan ini diperkuat oleh hasil survey dan penelitian Pusat Penelitian 

Peranan Wanita (P3W) UNRAM tentang kehidupan pengrajin gerabah 

selama ini disimpulkan bahwa (1) diawali dengan temuan masih rendahnya 

pemahaman tentang hidup bersih dan keluhan adanya gangguan pada organ 

reproduksi, (2) jumlah alat-alat produksi dan kelengkapan untuk Pasar Seni 

cukup banyak, kendalanya pengrajin belum bisa mengoperasikan alat tersebut 

dan membutuhkan daya listrik yang tinggi, (3) di masyarakat alat-alat produksi 

serba terbatas, (4) pengrajin dan UKM tetapi belum mampu membeli. Untuk 

memanfaatkan peralatan modern seperti pada Tabel 2 diperlukan (1) pelatihan 

penggunaan alat-alat produksi yang tersedia di Pasar Seni, (2) penambahan 

daya listrik, (3) sosialisasi pentingnya kesehatan reproduksi dan memanfaatkan 

klinik sehat dan (4) tungku botol untuk menghindari polusi waktu pembakaran. 

Tabel 2. Peralatan yang Dimiliki UKM di Pasar Seni 

Sumber : Responden UKM 

153


Tabel 3 di bawah ini menunjukkan ada 5 jenis peralatan yang digunakan 

oleh pengrajin dan UKM untuk kegiatan produksi dan pengolahan gerabah 

selama ini. Alat tersebut meliputi alat putar, tempat pembakaran,alat gerak, 

alat gosok dan alat bantu. Alat bantu yang digunakan seperti sandal bekas, 

sikat cuci, kain kelambu, kain lap (kain bekas dan sikat gigi bekas. Kondisi 

ini memperkuat pernyataan di atas bahwa peralatan yang digunakan masih 

sangat tradisional. 

Tabel 3. Peralatan Tradisional yang Dimiliki 

Sumber : Responden UKM dan Pengrajin. 

4.3 Kebutuhan Peralatan /Teknologi Responden 

154 

��s�l �d��s� ��u�uh�� olo�� p�d�T��l 4. ��j�l�s�� hw� 

semua jenis kebutuhan peralatan yang diperlukan adalah jenis peralatan yang 

digunakan untuk kegiatan produksi/pengolahan mulai dari mesin pengolah 

tanah, penghancur, mesin press, alat ukur kadar tanah, cetak, grift, cetak karet. 

Alat komputer dibutuhkan untuk informasi mengenai model dan pemasaran. 

teknologi tersebut penting untuk membantu proses pembuatan gerabah lebih 

cepat dan lebih bersih dari sebelumnya. Selain untuk mempercepat produksi 

dan pengolahan alat itu direncanakan untuk meningkatkan mutu produk. 

Alat ukir listrik diperlukan untuk menghias gerabah dalam rangka mengikuti 

model. 

Selama ini pengrajin baru memiliki peralatan sederhana dan mempunyai 

kecenderungan penggunaannya kurang bersih. Memiliki teknologi seperti 

disebut pada Tabel 4 dapat juga merubah perilaku pengrajin dari kebiasaan 

kurang menjadi lebih bersih dan tidak mengganggu organ reproduksi. Memiliki



jenis-jenis teknologi ini diperkirakan pengrajin gerabah dapat bersaing dan 

memenuhi permintaan pasar dalam negeri dan luar negeri. 

Tabel 4. Kebutuhan Teknologi yang Diperlukan Responden 

Sumber : UKM Responden, 2010 

4.4. Optimalisasi Peratan/Teknologi Gerabah 

Peralatan/teknologi yang dibutuhkan agar bermanfaat bagi UKM dan 

Pengrajin perlu didukung oleh pendidikan dan modal. 

4.5. Kebutuhan Pendidikan dan Modal 

Pengalaman pengrajin gerabah di Pasar Seni yang telah mendapatkan 

bantuan peralatan teknologi dari Dinas Perindustrian menunjukkan bahwa jenis 

peralatan pada Tabel 2 sampai saat penelitian belum dapat dioperasionalkan 

karena alat tersebut baru bagi mereka dan belum pernah dioperasionalkan. Oleh 

155


156 

sebab itu jika peralatan atau teknologi pada Tabel 4 dipenuhi pengadaannya 

diperlukan pendidikan bagi pengrajin agar teknologi tersebut tidak mubazir. 

Selain pendidikan teknis peralatan diperlukan pendidikan bahasa Inggris bagi 

UKM. Bahasa Inggris perlu untuk sarana komunikasi pemasaran bagi tamu 

dan buyers luar negeri. 

Pada umumnya pengrajin tidak memiliki kemampuan modal untuk 

membeli teknologi yang dibutuhkan. Oleh sebab itu diperlukan bantuan modal 

untuk membeli dan mengoperasionalkan jenis teknologi sesuai permintaan. 

��s�l �d��s� p�d� 16 ��spo�d�� j�l�s��, �d� s��y�� 6 

reseponden (37,5%) mengajukan modal antara Rp. 3,5 juta sampai Rp. 335 

juta seperti terlihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Kebutuhan Modal dan Pendidikan Responden



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat ditarik kesimpulan dan saran 

sebagai berikut: UKM dan pengrajin gerabah sebagian besar masih menggunakan 

teknologi sederhana. Jenis kebutuhan peralatan/teknologi pengrajin gerabah dapat 

dikelompokkan pada tiga jenis yaitu jenis peralatan/teknologi untuk pengolahan 

bahan baku, pencetakan, pembentukan dan pemasaran. 

Untuk mengoptimalkan peralatan/teknologi yang diperlukan UKM dan 

Pengrajin diperlukan pendidikan dan modal. Ada keinginan pengrajin/UKM untuk 

memiliki teknologi modern namun para UKM dan pengrajin belum mampu untuk 

membeli. Karena pada umumnya pengrajin tidak memiliki kemampuan modal. Oleh 

sebab itu diperlukan bantuan modal untuk membeli dan mengoperasionalkan jenis 

teknologi sesuai permintaan. 

Selain pendidikan mengoperasionalkan peralatan/teknologi diperlukan 

pendidikan bahasa Inggris bagi UKM dan Pengrajin agar mampu melayani pembeli 

luar negeri. 


Anonimus. 2010. Kamus Ilmiah Teknologi Pembuatan Keramik. Kamus Ilmiah. 

com/ Teknologi. Teknologi Pembuatan Keramik. 

................ 1988. Peranan Pembangunan Pertanian dalam Perluasan Kesempatan 

Kerja dan Meningkatkan Pendapatan Petani. Prosiding Seminar Sehari 

YPPTI. Bogor, 18 Juni 1988. 

Binswanger, Hans P, Vernon W, dan Ruttan. 1978. Induced Inovation Technology, 

Institution and Development. Baltimore, Johns Hopkins University Press. 

Faisal Kasrino. 1983. Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia. Yayasan 

Obor Indonesia. 

Linrawati, 2010. Makalah Pengembangan UKM di Sentra Gerabah Desa 

Banyumulek. 

Malayu Nasution. 2006. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Bumi 

Aksara. 

M.Echols, John dan Hasan Shadly. 2005. Kamus Inggris Indonesia. PT Gramedia. 

Jakarta. 

Mubyarto. 1985. Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan. BPFE untuk P3PK 

Yogyakarta. 

157


Nunung Kusnadi, Anna Fariyanti, Dwi Rachmina dan Siti Jahron. 2009. Bunga 

Rampai Agribisnis Seri Pemasaran. IPB Press. 

Ridwan. 2007. Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. Penerbit Alfabeta 

Bandung. 

S Nasution. 1987. Metode Research. Penerbit Jemmars Bandung. 

Tim Peneliti. 2010. Penelitian dan Pengembangan Strategi Industri Budaya. Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Industri Budaya. 

Widarto. 2010. Teknologi Tepat Guna Membuat Gerabah. Penerbit Kanisius. 

158

INDEKS ISI 

JURNAL PENGKAJIAN KOPERASI DAN UKM 

ISSN 1978-2896 Terbit: September 2011 

Johnny W. Situmorang (Deputi Bidang Pengkajian 

Sumberdaya UKMK) 

UJI KERAGAMAN KOPERASI BERPRESTASI 

BERDASARKAN SKALA USAHA TAHUN 2009 

JRL. Sept. 2011 Vol. 6-Sept 2011 h. 1 - 23 

PENGKAJIAN 

KUKM 

Berdasarkan konstitusi hukum dan perundangundangan 

Indonesia (UUD 1945, UU 25 tahun 1992, UU 

34/2002, dan UU 38/2009), perkembangan Koperasi di 

Indonesia menjadi penguasaan penuh pemerintah. Peran 

pemerintah, terutama Kementrian Koperasi dna UKM, 

dalam hal pembangunan nasional, adalah untuk 

memfokuskan dan mempertajam tugas pemerintah. 

Dalam mempromosikan Koperasi, terdapat ratusan ribu 

koperasi yang beroperasi di bidang usaha. Salah satu 

usaha pemerintah adalah untuk menghargai kemajuan 

koperasi. Dalam hal penghargaan, Kementrian Koperasi 

dan UKM membedakan menjadi lima tipe koperasi, 

antara lain simpan-pinjam, produksi, konsumsi, 

pemasaran, dan jasa. Pada tahun 2009, pemerintah telah 

mendapatkan 75 koperasi dengan predikat beprestasi. 

Masalahnya adalah apakah perbedaan koperasi adalah 

signifikan. Dengan analisa variansi, makalah 

mengungkapakan bahwa tidak ada bukti perbedaan 

variansi diantara koperasi berdasarkan bidang usaha. 

Maka dari itu kebijakan dan perlakuan pemerintah untuk 

mendukung koperasi seharusnya tidak dibedakan. 

Kata kunci : peraturan, kebijakan, koperasi, berprestasi, 

keragaman, uji-F 

Teuku Syarif (Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya 

UKMK) 

KAJIAN SKALA PRIORITAS PROGRAM 

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM 


PENGKAJIAN 


Dari hasil penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah 

yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM 

tahun 2009, diketahui bahwa ada 186 masalah Koperasi 

yang harus dicarikan solusinya. Dengan menggunakan 

Analisis Skala Prioritas berdasarkan pertimbangan 

tingkatan, dampak, penyebaran, intensitas dan 

ketersediaan sumberdaya, ke-186 masalah tersebut dapat 

dikelompokkan menjadi permasalahan pokok sebagai 

berikut: (1) Idiologis Normatif Koperasi, (2) Kebijakan 

Pembangunan Ekonomi Nasional, (3) Kebijakan 

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, (4) Koordinasi 

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, (5) Kelembagaan 

Koperasi, (6) Usaha Koperasi, (7) Kondisi/karakter awal 

UMKM, (8) Kondisi Usaha UMKM, (9) Produksi dan 

Teknologi UMKM, (10) Kebijakan Otonomi Daerah 

dan (11) Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. 

Permasalahan di atas diduga menjadi penyebabnya 

rendahnya produktivitas dan daya saing koperasi. 

Beberapa indikasi menunjukkan bahwa permasalahan 

tersebut terkait langsung kebijakan dasar pembangunan 

yang semakin tidak berpihak pada upaya 

memberdayakan Koperasi dan UMKM. Untuk 

mengatasi permasalahan ini hasil analisis skala prioritas 

menyarankan agar dilakukan reorientasi kebijakan dasar 

pembangunan yang lebih diarahkan lagi pada kebijakan 

dan program-program yang menekankan pemberdayaan 

Koperasi dan UMKM, khusus untuk meningkatkan 

kondisi internal UMKM dan iklim usaha yang kondusif. 

Sejalan konsepsi dasar tersebut, faktor yang perlu 

diperkuat adalah posisi koperasi sebagai lembaga 

pemberdayaan UMKM. Upaya ini dilakukan melalui 

peningkatkan intensitas pembinaan koperasi, sosialisasi 

peran dan kedudukan koperasi dalam pembangunan 

nasional, serta melaksanakan program sosialisasi 

tentang kepentingan peran koperasi dalam mendukung 

pembangunan nasional. Satu hal lain yang perlu 

mendapat perhatian adalah pengembangan sistem 

koordinasi program-program pemberdayaan koperasi 

dan UMKM baik antara instansi sektoral, maupun 

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 

Kata kunci: skala prioritas, pemberdayaan koperasi dan 

UMKM 

Johnny W. Situmorang dan Saudin Sijabat (Deputi 

Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK) 

KOPERASI DAN PENANGGULANGAN 

KEMISKINAN DI INDONESIA : TINJAUAN 

PROBABILITAS TINGKAT ANGGOTA KOPERASI 

DAN TINGKAT KEMISKINAN PROPINSI 


PENGKAJIAN 


Hal ini sejalan dengan program global dalam 

MDGs. Semua badan pemerintah Republik Indonesia

INDEKS ISI 



akan mengarahkan sumber daya untuk mengatasi 

kemiskinan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah 

menyatakan cerita sukses untuk mengatasi kemiskinan 

dengan menurunkan jumlah dan tingkat penduduk 

miskin di Indonesia, meskipun, jumlah dan tingkat 

kemiskinan masih tinggi di Indonesia. Kementerian 

Koperasi & UKM sebagai salah satu instansi 

pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dalam 

responsdvel panjang Cluster-3, mengacu pada 

Kementerian Koordinator untuk cluster Kesejahteraan 

Rakyat. Sementara itu, pengembangan koperasi telah 

menunjukkan hasil dimana jumlah anggota koperasi 

adalah satu juta orang dan sisi lain jumlah orang miskin 

masih tinggi. Hal ini tertarik untuk mengetahui 

hubungan antara pembentukan koperasi dan 

pengurangan kemiskinan. Dengan teori probabilitas dan 

ruang lingkup provinsi, yang mengungkapkan bahwa 

hubungan koperasi dan kemiskinan 

Kata kunci: tingkat kemiskinan, tingkat anggota 

koperasi, relasi, probabilitas 

Achmad H. Gopar (Deputi Bidang Pengkajian 


KAJIAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KE 

KOPERASI 


PENGKAJIAN 


Koperasi sebagai badan usaha adalah sebuah 

lembaga yang dinamis yang perlu terus dikembangkan 

lembaganya dan diperbesar usahanya. Untuk 

memperbesar usahanya tersebut koperasi memerlukan 

modal, baik yang berasal dari internal koperasi maupun 

yang berasal dari eksternal koperasi. Ketika modal 

sendiri tidak mencukupi maka koperasi harus mencari 

modal dari luar koperasi. Salah satu bentuk modal dari 

luar tersebut adalah modal penyertaan. 

Setidaknya ada tiga bentuk kelembagaan sebagai 

konsekuensi pelaksanaan modal penyertaan, yaitu: 

modal penyertaan langsung pada kegiatan usaha 

koperasi, modal penyertaan pada unit usaha otonom 

koperasi, dan modal penyertaan pada perseroan milik 

koperasi. Modal penyertaan dari Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Selatan dilakukan langsung pada kegiatan 

usaha koperasi untuk menambah modal kegiatan usaha 

koperasi. Modal penyertaan pada model ini tidak 

mempunyai hak suara (nonvoting stock), karena hanya 

anggota yang mempunyai hak suara. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut hal yang menjadi sumber 

wanpretasi dinegosiasikan sejak awal dan dituangkan 

dalam surat perjanjian modal penyertaan (SPMKOP), 

dengan tingkat pendapatan tetap berupa prosentase dari 

keuntungan sebesar 70% untuk koperasi dan 30% untuk 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 

Ketiga bentuk kelembagaan tersebut akan 

mengubah sistem operasional dan prosedur yang harus 

dijalankan oleh koperasi. Perubahan bentuk 

kelembagaan maupun sistem operasional tersebut pada 

tingkatan tertentu mungkin tidak bisa lagi hanya diatur 

dengan aturan internal dan perjanjian, tapi memerlukan 

pengaturan pemerintah atau perundangan, baik dalam 

bentuk revisi Peraturan Pemerintah (PP) atau bahkan 

perubahan Undang Undang. 

Kata kunci : modal penyertaan, hak suara, hak 

keuntungan, investasi, saham tanpa hak suara, deviden 

Indra Idris dan Saudin Sijabat 

MODEL PENINGKATAN PERAN KUMKM DALAM 

PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN DI 

KAWASAN PERBATASAN 


PENGKAJIAN 


Kajian ini bertujuan menganalisis pembangunan 

ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan dan peran 

KUMKM dalam rangka pengentasan kemiskinan. 

Penelitian dilakukan di daerah perbatasan Kalimantan 

Barat dan NTT. Potensi daerah perbatasan yang bisa 

dikembangkan berdasarkan analisa Location Quotient 

(LQ), AHP dan hasil FGD di Kupang dan Pontianak 

disepakati komoditi potensial/unggulan yang perlu 

dikembangkan dalam peningkatan peran KUMKM di 

kawasan perbatasan Kabupaten Belu (NTT) adalah: 

komoditi sapi dan jagung, sedangkan untuk Kabupaten 

Sanggau (Kalbar) adalah komoditi lada dan kakao. 

Potensi KUMKM perbatasan Sanggau terhadap 

Kabupaten Sanggau untuk koperasi memberikan share 

sebesar 2%, usaha mikro sebesar 5% dan usaha kecil 

sebesar 2%. Pada kawasan perbatasan Kabupaten Belu 

dengan Timor Leste potensi koperasi memberikan share

INDEKS ISI 



sebesar 1,7%, usaha mikro sebesar 3,2%, usaha kecil 

sebesar 2,3% dan usaha menengah sebesar 3%. Peran 

KUMKM, terutama Koperasi masih kecil dalam 

pemberdayaan kawasan perbatasan, dan belum berfungsi 

dengan baik untuk pemberdayaan masyarakat 

perbatasan. 

Untuk peningkatan peran KUMKM telah dirancang 

model yang diharapkan dapat meningkatkan share 

KUMKM kawasan perbatasan dalam jangka waktu 5 

tahun kedepan untuk Kabupaten Sanggau dengan 

Malaysia dari 5% menjadi 15%, sedangkan untuk 

kawasan perbatasan Kabupaten Belu dengan Timor 

Timur dari 3% menjadi 10%. Model yang dirancang 

sesuai dengan skenario kecenderungan masyarakat yang 

hanya menjual bahan baku tanpa pengolahan dengan 

menciptakan barang setengah jadi atau produk akhir. 

Untuk penerapan model ini sebaiknya terlebih dahulu 

dibuat pilot proyek oleh pihak-pihak terkait. 

Kata kunci: model KUMKM, potensi daerah tertinggal, 

dan kawasan perbatasan 

Akhmad Junaidi (Deputi Pengkajian Sumberdaya 

UKMK) dan Muhammad Joni ((Peneliti Madya Koperasi 

pada Kementerian Koperasi dan UKM dan Advokat & 

Konsultan Hukum pada Law Office Joni & Tanamas) 

PEMANFAATAN SERTIFIKAT HKI SEBAGAI 

COLLATERAL KREDIT 


PENGKAJIAN 


Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di negara-negara 

maju telah diperluas pemanfaatannya sebagai collateral 

untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan dari lembaga 

keuangan. Nilai ekonomi HKI dapat ditentukan dengan 

menghitung misalnya nilai pasar, biaya 

pembuatan/reproduksi, biaya penggantian penyusutan, 

nilai likuidasi, dan nilai asuransi. Permasalahan yang 

dihadapi di Indonesia adalah belum tersedianya suatu 

ketentuan tentang penggunaan HKI sebagai collateral 

dalam sistem penyaluran kredit perbankan. Tujuan 

memanfaatkan HKI sebagai collateral kredit adalah 

untuk membantu UMKM dan Koperasi dalam 

melengkapi persyaratan perkreditan. Meskipun HKI 

dapat dimanfaatkan sebagai collateral kredit, namun 

demikian kedudukannya dalam perjanjian penjaminan 

adalah bersifat perjanjian tambahan melengkapi suatu 

perjanjian pokok kredit. Kajian ini menggunakan analisis 

diskriptif dengan melakukan tinjauan studi pustaka 

difokuskan untuk menggali peran penting, regulasi HKI 

serta regulasi penjaminan kredit perbankan di Indonesia. 

HKI memiliki prospek untuk dijadikan collateral kredit, 

karena HKI memiliki nilai ekonomi yang dapat dihitung 

berdasarkan harga pasar, dapat dieksekusi, dapat beralih 

atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena 

pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebabsebab 

lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan. 

Selain itu, perjanjian penjaminan kredit, 

termasuk menggunakan HKI sebagai collateral pada 

umumnya diikat dengan akta notaris yang bersifat baku 

dan bersifat eksekutoral. 

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual (HKI), collateral 

Riana Panggabean (Deputi Bidang Pengkajian 


ANALISIS KEBUTUHAN PERALATAN DI SENTRA 

GERABAH 


PENGKAJIAN 


Tujuan kajian adalah mengetahui kebutuhan 

peralatan/teknologi untuk UKM di sentra gerabah dan 

mengetahui optimalisasi peralatan/ teknologi gerabah. 

Manfaat penelitian ini sebagai bahan masukan untuk 

pengambil kebijakan dalam rangka pengembangan peran 

UKM di sentra gerabah dan perbaikan kualitas gerabah 

sesuai dengan permintaan pasar. 

Kesimpulan dan saran hasil kajian ini adalah UKM 

dan pengrajin gerabah sebagian besar masih 

menggunakan teknologi sederhana. Jenis kebutuhan 

peralatan/teknologi pengrajin gerabah dapat dikelompokkan 

pada tiga jenis yaitu teknologi untuk pengolahan 

bahan baku, pembentukan, pencetakan dan pemasaran. 

Untuk mengoptimalkan peralatan/teknologi yang 

diperlukan UKM dan pengrajin adalah pendidikan dan 

modal. Ada keinginan pengrajin/UKM untuk memiliki 

peralatan/teknologi modern namun para UKM dan 

pengrajin belum mampu untuk membeli. Pada umumnya 

pengrajin tidak memiliki kemampuan modal. Oleh sebab 

itu diperlukan bantuan modal untuk membeli dan 

mengoperasionalkan jenis teknologi yang sesuai 

permintaan. 

Selain pendidikan mengoperasionalkan peralatan/ 

teknologi diperlukan juga pendidikan bahasa Inggris bagi 

UKM dan pengrajin agar mampu melayani pembeli dari 

luar negeri. 

Kata kunci: kebutuhan peralatan/teknologi, UKM, 

pendidikan dan modal

CURRENT CONTENT 

JOURNAL COOPERATIVE ASSESSMENT AND SMALL MEDIUM ENTERPRISES 

ISSN 1978-2896 Issued: September 2011 

Johnny W. Situmorang (Deputy Minister For Research 

& Development of SME & Cooperative Resources) 

COOPERATIVE DIVERSIVITY BASED ON THE 

ACHIEVEMENT TEST EFFORT 

JRL. Coop. Sept. 2011 Vol. 6-Sept. h. 1 - 23 

Assessmt. 

and SME 

Based on Indonesia constitution and laws (UUD 

1945, UU 25 year 1992, UU 34/2002, and UU 

38/2009), cooperative development in Indonesia has 

been the government’s domain. The role of government, 

especially the Ministry of Cooperative and SME, in term 

of national development is to focus and sharpen the 

government tasks. In promoting cooperative, there are 

hundred thousands of cooperative which operates in few 

field of business. One of government effort is to 

valuation the achievement of cooperative. In term of 

valuation, the Ministry of CSME distinguishes on five 

types cooperative, which are saving-borrowing, 

production, consumption, marketing, and services 

cooperatives. In year of 2009, the government had got 

75 cooperatives with predicate of achievement. The 

problem is whether the distinction cooperative is 

significance. With analysis of variance, this study has 

revealed that there is no evidence the distinction of 

variance between cooperative based on business. So, 

policies and treatments of government to support 

cooperative could not necessary be different on 

cooperative. 

Key words: regulation, policy, cooperative, achievement, 

diversity, F-test 

Teuku Syarif (Deputy Minister For Research & 

Development of SME & Cooperative Resources) 

Scale Studies Of Priority Development Programs and 

Micro Cooperatives of MSME 


Assessmt. 

and SME 

From the preparation of the inventory problem 

conducted by the Ministry of Cooperatives and SME in 

2009, it is known that there are 186 cooperative 

problems that must find a solution. By using the Priority 

Scale Analysis is based on the consideration, the level of 

impact, intensity spread, and the availability of 

resources, to issue-186 can be grouped into the main 

issues as follows: (1) Cooperative Normative 

ideological, (2) National Economic Development 

Policy, Policy (3) Empowerment of Cooperatives and 

SMEs, (4) Coordination Empowering Cooperatives and 

SMEs, (5) Institutional Cooperation, (6) Cooperative 

Enterprises, (7) Condition / initial character of SMEs, 

(8) SME Business Conditions, (9) Production SMEs and 

Technology (10) Policy and Regional Autonomy (11) 

Empowerment Program for Cooperatives and SMEs. 

The above problems are estimated to be the cause of 

low productivity and competitiveness of cooperatives. 

Some indications show that this problem is directly 

related to the fundamental policies of the increasingly 

unfavorable to efforts to empower cooperatives and 

SMEs. To overcome this problem the priority scale 

analysis performed suggests that a more fundamental 

policy reorientation is directed more to the policies and 

programs that emphasize empowerment of Cooperatives 

and SMEs, especially for SMEs and improve the 

internal conducive business climate. Throughout the 

basic conception, the factors that need to be 

strengthened is position as a cooperative institution 

empowerment of SMEs. This work is done by increasing 

the intensity of cooperative development, the role of 

socialization and the position of cooperatives in 

national development, and implement outreach 

programs on the importance of the role of cooperatives 

in support of national development. One other thing that 

needs attention is the development program coordinated 

system of cooperatives and SMEs empowerment among 

sectoral agencies, and between central and local 

government 

Key words: scale of priority, empowerment of 

cooperative and SMEs 

Johnny W. Situmorang dan Saudin Sijabat (Deputy 

Minister For Research & Development of SME & 

Cooperative Resources) 

COOPERATIVES AND POVERTY ALLEVIATION IN 

INDONESIA : REVIEW PROBABILITY LEVEL OF 

COOPERATIVE MEMBERS AND THE PROVINCIAL 

POVERTY RATE 


Assessmt. 

and SME 

Poverty alleviation is a prime target of Indonesia 

development of economic. It is in line with global 

program in term of MDGs. All the government bodies




of Republic of Indonesia shall direct resource for 

tackling poverty in Indonesia. The government of RoI 

had declared the successful story for handling poverty 

with lowering number and rate of people poor in 

Indonesia, although, number and rate of poverty is still 

high in Indonesia. The ministry of Cooperative & SME 

as a one agency of government responsibles for poverty 

alleviation in term of Cluster-3, refering to Ministry 

Coordination of People Welfare cluster. Meanwhile, 

cooperative development had showed outcome where 

number of cooperative member is a million people and 

the other side the number of people poor is still high. It 

is interested to know the relationship between 

establishment cooperative and poverty alleviation. With 

probability theory and province scope, it’s revealed that 

the relationship cooperative and poverty alleviation is 

not so high. 

Key words: level of poverty, members of the 

cooperative, relation, probability 

Achmad H. Gopar (Deputy Minister For Research & 


REVIEW OF GOVERNMENT PARTICIPATION 

SOUTH BORNEO PRIVINCIAL TO COOPERATIVE 


Assessmt. 

and SME 

Cooperative as a business entity is a dynamic 

institution which should strengthen its business. In 

strengthening the business will need capital, capital 

owned as well as capital borrowed. When capital owned 

is shortened then cooperative will have to seek capital 

from outside, one of them is cooperative stock (modal 

penyertaan). 

As consequences of the cooperative stock used, there 

are three institutional formulas; cooperative stock 

directed to cooperative business, to autonomous 

business unit of cooperative, and to investor owned 

firms. South Kalimantan Government has invested its 

owned capital to cooperatives through the first formula. 

The investors do not have the right to vote because only 

the members have it. In order to minimize disputes, the 

parties have made a written agreement (SPMKOP), 

which set dividend share of 70% for cooperative and 

30% for South Kalimantan Government. 

The three formulas would change the institutional and 

the operational system of cooperative. The changes on 

certain level might need some revision on the regulation. 

It is recommended to revise the Government Regulation 

on cooperative stock and the related regulations. 

Keywords : cooperative stock, votting rights, profit 

rights, investment, non votting stock, devidend 

Indra Idris & Saudin Sijabat (Deputy Minister For 

Research & Development of SME & Cooperative 

Resources) 

MODEL INCREASING ROLE OF CSME IN THE 

DEVELOPMENT OF COMMODITIES IN REGGIONS 

LAGGING 


Assessmt. 

and SME 

This study aims to analyze the economic 

development of communities in the border region and 

the role of cooperatives and SMEs in order to alleviate 

poverty. Research conducted in the west Kalimantan 

border area and NTT. Potential border areas that can 

be developed based on analysis of Location Quotient 

(LQ), AHP and FGD results in Kupang and Pontianak, 

agreed on a potential commodity to be developed in the 

role of increases in the border region cooperatives and 

SMEs Belu (NTT) is cattle and corn, while for Sanggau 

District (West Kalimantan) is pepper and cocoa. 

Potential cooperatives and SMEs in Sanggau border 

area against Sanggau district for cooperatives 

contribute to 2% shares, micro business contributes to 

5% and small business contributes to 2%. In border 

areas between Belu district and Timor Leste, 

cooperatives that are potential contributes to1.7% 

shares, micro business 3.2% shares, small business 

2.3% shares, and middle business to 3% shares. The 

role of cooperatives and SMEs, especially Cooperative 

in empowering border areas is still small and has not 

been functioning properly for the empowerment of 

border communities. 

To increase the role of KUMKM, a role model has 

been designed to increase KUMKM shares in border 

areas within next 5 years for border areas between 

Sanggau district and Malaysia, from 5% to 15% of




shares contribution. Meanwhile shares contribution for 

border areas between Belu district and Timor Leste 

increase from 3% to 10%. This model is designed in 

accordance with the trend scenario for people who only 

sell raw materials without processing by creating a 

semi-finished goods or final products. 

Key words: SMEs model, disadvantage areas and 

border region 

Akhmad Junaidi (Deputy Minister For Research & 

Development of SME & Cooperative Resources) and 

Muhammad Joni (Deputy Minister of Development and 

Business Restructuring) 

UTILIZATION OF INTELECTUAL PROPERTY 

RIGHTS CERTIFICATES AS COLLATERAL LOAN 


Assessmt. 

and SME 

Intellectual Property Rights (IPRs) in developed 

countries have increased their use as collateral to 

obtain loans or financing from financial institutions. 

The economic value of IPR can be determined by 

calculating the market value for example, the cost of 

making/reproduction, depreciation replacement cost, 

liquidation value, and value of insurance. The problem 

faced in Indonesia is the unavailability of the provisions 

on the use of IPR as collateral in loans, the banking 

system. The purpose utilizes IPR as collateral loan is to 

assist SMEs and Cooperatives in completing the credit 

requirements. Although the IPR can be used as loan 

collateral, but the position in the underwriting 

agreement to an additional agreement complements the 

primary credit agreement. This research uses 

descriptive analysis to conduct focused literature review 

to explore an important role, IPR rules and regulations 

guarantee bank lending in Indonesia. IPR has the 

prospect to be used as collateral for loans, because the 

IPR has an economic value can be calculated based on 

market prices, can be executed, can be transferred 

either wholly or partly by inheritance, grants, wills, 

written agreement or other causes that are justified by 

the law of rules. In addition, the loan guarantee 

agreement, including the use of IPRs as collateral is 

generally associated with the raw action and 

executorial. 

Key words: Intelectual Property Right (IPR), collateral 

Riana Panggabean (Deputy Minister For Research & 


ANALYSIS OF EQUIPMENT NEEDS AT THE CENTER 

POTTERY 


Assessmt. 

and SME 

The purpose of this research is to find out the needs 

assessment of equipment/technology for SMEs in the 

center of ceramics and learn optimization of 

equipment/technology pottery. The benefits of this 

research as an input for policy makers in order to 

develop the role of SMEs in the center of earthenware 

pottery and quality improvement in accordance with 

market demand. 

Conclusions and recommendations of this research 

are SMEs and most of the pottery craftsmen still using 

simple technology. This type of equipment needs/Potter's 

technology can be grouped into three types of technology 

for the processing of raw materials, forming, printing 

and marketing. 

To optimize equipment/technology, SMEs and 

craftsmen/artisans need education and capital. There is a 

desire that SMEs want to have the modern 

equipment/technology but do not have the ability to buy. 

In general, the craftsmen do not have the capability of 

capital. It is therefore necessary to have capital to buy 

and operate this type of technology based on demand. 

In addition to operationalize equipment/technology, 

English language education is also needed for SMEs and 

craftsmen in order to cater buyers from abroad. 

Key words: need of equipments/technology, SMEs, 

education and capital

INDEKS PENULIS/AUTHOR INDEX 

A 

Achmad H. Gopar, “Kajian Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimatan 

Selatan ke Koperasi”. Vol.06-Sept 2011 H. 70 - 88 

A�h��d Ju��d� d�� Muh��d Jo��, “�� 

Collateral Kredit”. Vol. 6-Sept 2011 H. 124 - 141. 

I 

Indra Idris & Saudin Sijabat, ”Model Peningkatan Peran KUMKM dalam 

Pengembangan Komoditas Unggulan di Kawasan Perbatasan”. Vol. 06-Sept 2011 

H. 89 - 123 

J 

Johnny W. Situmorang, “Uji Keragaman Koperasi Berprestasi Berdasarkan Skala 

Usaha Tahun 2009”. Vol. 06-Sept 2011 H. 1 - 23 

Johnny W. Situmorang dan Saudin Sijabat, ”Koperasi dan Penanggulangan 

Kemiskinan di Indonesia : Tinjauan Probabilitas Tingkat Anggota Koperasi dan 

Tingkat Kemiskinan Provinsi.” Vol. 06-Sept 2011 H. 43 - 69 

R 

Riana Panggabean, “Analisis Kebutuhan Peralatan di Sentra Gerabah.” Vol. 06-Sept 

2011 H. 142 - 158 

T 

Teuku Syarif, “Kajian Skala Prioritas Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM”. 

Vol. 06-Sept 2011 H. 24 - 42

Eko Agus Nugroho, Dr. (Ekonomi) 

INDEKS PENULIS/AUTHOR INDEX 

• Uji Keragaman Koperasi Berprestasi Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2009 

(Vol. 06-Sept 2011) 

• Kajian Skala Prioritas Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (Vol. 06- 

Sept 2011) 

• Koperasi dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia : Tinjauan Probabilitas 

Tingkat Anggota Koperasi dan Tingkat Kemiskinan Provinsi (Vol. 06-Sept 

2011) 

• Kajian Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimatan Selatan ke Koperasi 

(Vol. 06-Sept 2011) 

• Model Peningkatan Peran KUMKM dalam Pengembangan Komoditas Unggulan 

di Kawasan Perbatasan (Vol. 06-Sept 2011) 

• �� Collateral Kredit (Vol. 06-Sept 2011) 

• Analisis Kebutuhan Peralatan di Sentra Gerabah (Vol. 06-Sept 2011) 

Lukmanul Hakim Almamalik, ST, MM (Ekonomi) 


(Vol. 06-Sept 2011) 


Sept 2011) 



2011) 


(Vol. 06-Sept 2011) 




• Analisis Kebutuhan Peralatan di Sentra Gerabah (Vol. 06-Sept 2011)

Suhendar Sulaeman, Prof. Dr. (Koperasi dan UMKM) 


(Vol. 06-Sept 2011) 


Sept 2011) 



2011) 


(Vol. 06-Sept 2011) 




• Analisis Kebutuhan Peralatan di Sentra Gerabah (Vol. 06-Sept 2011)

Pedoman Penulisan Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM 

Tahun 2011 

1. Pengertian Jurnal 

Jurnal Pengkajian adalah media ilmiah mengenai kajian/tinjauan hasil penelitian 

yang terkait dengan pengembangan koperasi dan UKM baik berasal dari 

penelitian lapangan atau dest riset. 

2. Ketentuan penulisan 

a. Artikel terbuka untuk umum. 

b. Artikel disertai abstrak dan kata kunci. Abstrak ditulis dalam Bahasa 

Inggris sedangkan kata kunci dalam Bahasa Indonesia. Artikel dengan 

panjang 12-27 halaman ditulis dalam kertas A4, jarak ketikan 1.0 spasi, jenis 

huruf Times New Roman (font size 12) dengan garis tepi 3.5 Cm. Naskah 

diketik dalam MS Word dalam bentuk siap cetak ke printer laser. 

c. ��y��h�� l s��y�� 2 (du�) ��p d�� d�s�� fl�sh d�s� 

dikirim langsung ke alamat Tata Usaha Infokop dan Jurnal Asdep Urusan 

Pengembangan Perkaderan UKM, Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya 

UKMK Kementerian Negara Koperasi dan UKM Jl. MT. Haryono Kav. 52- 

53 Jakarta Selatan atau melalui email: publik_perkaderan@yahoo.com. 

d. Artikel hendaknya disertai dengan biodata lengkap dan foto copy NPWP 

penulis. Penulis merupakan pakar, peneliti maupun khalayak umum yang 

kompeten dalam bidang pemberdayaan koperasi dan UKM. 

e. Sesuai dengan sistematika penulisan dan komponen artikel yang standar. 

f. Tulisan artikel yang diterima adalah yang sesuai dengan Pedoman Penulisan 

Infokop Tahun 2010. 

g. Isi artikel merupakan tanggung jawab penulis yang bersangkutan. 

3. Sistematika dan Komponen Artikel 

a. Sistematika 

Sistematika artikel yaitu: Judul; Nama Penulis; Abstrak; Kata Kunci; 

��d�hulu��; ��h�s�� d�p�� d�l��p� d�� l��l, ��; ��s��pul�� 

dan Daftar Pustaka. 

b. Artikel 

Isi artikel pada jurnal adalah salah satu karya ilmiah seperti yang disebut 

pada point 1 diatas

c. Judul artikel. 

Judul ditulis singkat, jelas, dan informatif, serta mencerminkan inti tulisan 

maksimun 11 kata. Ditulis dengan huruf kapital tebal (bold) pada halaman 

pertama. 

d. Nama penulis. 

Nama penulis artikel ditulis dibawah judul tanpa gelar, diawali dengan huruf 

kapital, huruf simetris, dan tidak diawali dengan kata “oleh”, semua nama 

dicantumkan secara lengkap. Diakhir nama penulis diberi tanda asteriks *) 

mengenai alamat/asal penulis, yang penjelasannya dicantumkan pada catatan 

kaki, 

e. Abstrak. 

Setiap artikel didahului dengan abstrak. Abstrak menerangkan secara ringkas 

isi artikel yang menjelaskan semua inti permasalahan, cara pemecahannya, 

dari hasil yang diperoleh dan memuat tidak lebih dari 100 kata (tidak 

��l��h� 3/4% h�l�� u�u ��o�op), d�� (��l�c) d�� j�� 1 

spasi dengan garis tepi 3,5 Cm dan font size 12) maksimal 150 kata. Abstrak 

ditulis dalam bahasa Inggris. 

f. Kata kunci. 

Kata kunci terdiri dari dua hingga lima perkataan, yang diletakan setelah 

abstrak dengan posisi ditengah (center align). Kata kunci diketik miring 

(italic) dan font size 12. 

Kata kunci dibuat dengan tujuan memudahkan pencarian makna artikel. 

�. T��l, G�� d�� G�� 

T��l, �� d�� d�� o�o� u�u� �� d�s�� judul d�� 

sumber data. 

h. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka yang ditulis penamaannya harus sesuai dengan rujukan 

penulisan isi artikel. Penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan nomor 

urut pustaka yang dikutip, yaitu: 

(1). Bila pustaka yang dirujuk terdapat dalam jurnal seperti contoh: 

Roch��, Nu�ul T�u��q. 2005. R��y�s� �u�� T�h�� u��u� 

peralatan Pensupply air. Widyariset 8(1): 1-9. 

(2). Bila pustaka yang dirujuk berupa buku, seperti contoh: 

Sukmadinata, Syaodih. 2004. Pengembangan Kurikulum Teori dan 

Praktek. Remaja Rasdakarya, Bandung.

(3). Bila pustaka yang dirujuk berupa bunga rampai, seperti contoh: 

��o�, B�sho��. 2005. �ol� �o�u��s� ��p��p�� T�u�� 

Abdullah. Dalam Muhammad Hisyam dkk. (Ed.). Sejarah dan Dialog 

Peradaban. LIPI Press, Jakarta.: 191-200. 

(4). Bila pustaka yang dirujuk terdapat dalam presiding, seperti contoh: 

Adisoemarto, S. 1989. Merentang gagasan mengenai serangga sebagai 

pakan walet. Prosiding Seminar Nasional Burung Walet, Semarang, 7 

Januari. Assosiasi Penangkar Burung Indonesia.: ...-.... 

(5). Bila pustaka yang dirujuk berupa media massa, seperti contoh: 

Fattah, Eep Saifullah. 2004. Pesona Figur Besar. Koran Tempo 26 April: 5. 

(6). Bila pustaka yang dirujuk berupa website, seperti contoh: 

Coll��, �. d�� A. �o��fl��. 2002. A�d, �ol�cy ��d G�ow�h �� os� co�fl�c� 

Societies, www.worldbank.org., diakses tanggal........ 

(7). Bila pustaka yang dirujuk berupa lembaga, seperti contoh: 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2005. Petunjuh Teknis Jabatan 

Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya. LIPI, Jakarta. 

(8). Bila pustaka yang dirujuk berupa makalah dalam pertemuan ilmiah, 

dalam kongres, symposium atau seminar yang belum diterbitkan, seperti 

contoh: Adisoemarto, S. 1994. Biosafety in Indonesia and its Possible 

Development: an Extended Thought on Biosafety Measures. ISAAA 

Asia Biosafety Workshop. Bogor 22 - 24 April. 

(9). Bila pustaka yang dirujuk berupa skripsi/tesis/disertasi, seperti contoh: 

Zahroh, Iroh Siti. 2000. Turnover Purnakaryasiswa di Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia: Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas 

Indonesia, Depok. 

(10). Bila pustaka yang dirujuk berupa dokumen paten, seperti contoh: 

Sukawati, T.R. 1995. Landasan putar bebas hambatan. Paten Indonesia 

No. ID/0000114. 

(11). Bila pustaka yang dirujuk berupa laporan penelitian, seperti contoh: 

Pandanwangi, A.S. Hadijah dan H. Artuti. 1995. Studi Pengaruh 

Trichoderma viride Pada Berbagai Limbah Organik untuk Bahan 

starter dan Kompos Media Persemaian: Laporan penelitian. Fakultas 

Pertanian, Univ. Tanjungpura, Pontianak. 

i. Pengutipan dalam naskah: 

(1) Dalam naskah diberikan tanda superscript pustaka yang digunakan, 

contoh:..... 1. Nomor yang ditulis sesuai dengan urutan dalam daftar 

pustaka,

(2) Bila nama pengarang harus ditulis maka menulisnya sebagai berikut: 

Menurut Adisoemarto 1 ........ Nomor yang ditulis sesuai dengan urutan 

dalam daftar pustaka. 

4. Kriteria kelayakan artikel. 

a. Kesesuaian dengan topik. 

b. Orisinalitas. 

c. Kedalaman teori. 

d. Ketajaman analisis. 

e. Ketepatan metodologi. 

f. Inovasi. 

5. Metode penilaian artikel. 

a. Blind Reader 

b. Peer Review 

Setiap artikel akan ditelaah oleh paling sedikit 2 (dua) orang dari Deputi Bidang 

Pengkajian Sumberdaya UKMK serta oleh 2 (dua) orang penyunting ahli/tamu/ 

mitra bestari. Artikel yang diterima dapat disunting atau dipersingkat dan penulis 

akan dihubungi untuk dibuat pembetulannya. Artikel yang tidak memenuhi 

ketentuan dan tidak dapat diperbaiki oleh redaksi akan dikembalikan kepada 

penulis.

Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM - Smecda

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?