Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM - Smecda

JURNAL VOLUME 6 - SEPTEMBER 2011 : 1 - 23
is whether the distinction cooperative is significance. With analysis of variance,
this study has revealed that there is no evidence the distinction of variance between
cooperative based on business. So, policies and treatments of government to support
cooperative could not necessary be different on cooperative.
Key words: regulation, policy, cooperative, achievement, diversity, F-test
I. PENDAHULUAN
1 Terdapat 3 klaster kementerian menurut UU 38 tahun 2009.
2
1.1 Latar Belakang
Pembangunan perkoperasian adalah salah satu tugas pemerintah
Indonesia berdasarkan pasal 33 UUD 1945. Kemudian, UU Nomor
25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian lahir sebagai tindaklanjut UUD
1945. Secara tegas tercantum bagaimana pengembangan koperasi
Indonesia dan peran pemerintah. Selanjutnya, berdasarkan UU 34
tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya otonomi daerah,
pembangunan perkoperasian merupakan urusan yang diserahkan oleh
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Namun, dalam kerangka
pembangunan nasional, pembangunan koperasi juga bagian tugas dari
pemerintah pusat yang terlihat dari keberadaan Kementerian Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) sejak tahun 1983. Bahkan
sebelum era reformasi, kementeriannya adalah Departemen Koperasi
dan PPK yang kewenangannya mencakup teknis. Pada era reformasi,
berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2009, Kementerian KUKM dibentuk
oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berdasarkan
klaster ketiga 1 , dalam rangka fokus dan penajaman tugas pemerintahan
Kabinet Indonesia Bersatu Kedua (KIB-2).
Keberadaan koperasi sebenarnya sudah diakui secara internasional.
Dari perspektif sejarah, keberadaan koperasi sudah masif dan semakin
penting setelah perlawanan kaum buruh atas pemilik modal setelah
revolusi hitam di Inggris dan Jerman dengan terbentuknya koperasi
konsumsi dan koperasi produsen. Di Indonesia, koperasi sudah menjadi
tonggak kehidupan di kalangan petani dan buruh untuk memperjuangkan
hak ekonomi. Keberadaan koperasi dianggap sebagai pemberontakan
terhadap ketidakadilan ekonomi yang dirasakan oleh sekelompok orang
terhadap pemilik sumberdaya atau kapital dan juga wujud atas sistem
perekonomian yang mengandalkan kekuatan rakyat (Situmorang, 2000).