Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM - Smecda

JURNAL VOLUME 6 - SEPTEMBER 2011 : 43 - 69
Berdasarkan relasi probabilitas tersebut, performa pembangunan
koperasi terlihat dari 33 provinsi di Indonesia, dengan tingkat anggota koperasi
yang rendah mendorong rendahnya kemiskinan adalah sebanyak 9 provinsi.
Bila digabungkan dengan kategori rendah TAKP dan rendah pula TKP maka
probabilitas mencapai 33.33%. Artinya, kemungkinan provinsi yang rendah
tingkat anggota koperasi akan mendukung penanggulangan kemiskinan
adalah mencapai 11 provinsi. Dengan mengambil sampel provinsi di P. Jawa
dengan enam provinsi, maka kemungkinan relasi koperasi yang mampu
mendukung penanggulangan kemiskinan adalah sebanyak satu provinsi. Di
Pulau Sumatera, misalnya, kemungkinannya hanya sebanyak dua provinsi
dari sepuluh provinsi. Sedangkan di bagian Timur, juga hanya sebanyak dua
provinsi dari 12 provinsi. Fakta ini sejalan dengan pendapat beberapa penggiat
perkoperasian dalam mengamati perkembangan koperasi di era reformasi.
Dalam realitas global, menurut Rahardjo (2010), dari 300 koperasi terbesar
di dunia versi ICA 8 , tidak termasuk koperasi Indonesia. Bahkan, koperasi
besar tersebut terdapat di negara-negara kapitalis-liberal yang tidak memiliki
UU perkoperasian dan kementerian yang membidangi koperasi. Sementara
itu, koperasi jarang bergerak di sektor produksi, pengolahan, pemasaran, dan
distribusi (Sularso, 2010).
Dari hasil analisis di atas dapat dinyatakan bahwa dukungan koperasi atas
penanggulangan kemiskinan masih rendah. Padahal target grup pembangunan
KUKM adalah kelompok usaha skala mikro yang dianggap sebagai kelompok
usaha yang sangat tertinggal di antara kelompok usaha. Mereka pada umumnya
adalah anggota koperasi dimana seluruh upaya pemerintah, khususnya
bantuan pembiayaan dilakukan melalui koperasi. Upaya pemerintah yang
meluncurkan berbagai program penanggulangan kemiskinan memang perlu
tapi tidak cukup menjadikan koperasi sebagai instrumen penanggulangan
kemiskinan. Partisipasi lembaga lain, khususnya Dewan Koperasi yang
terbentuk berdasarkan amanah UU perkoperasian, sangat dibutuhkan sebagai
mitra pemerintah. Selama ini, peran Dewan Koperasi tidak terlalu mendukung
keberadaan koperasi karena Dewan Koperasi belum berperan sebagai wadah
menampung aspirasi gerakan koperasi. Menurut Situmorang (2009), Dewan
Koperasi Indonesia menjadi semacam koperasi juga yang menyelenggarakan
Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan usaha sebagaimana layaknya koperasi.
Fungsi pengawasan atas implementasi prinsip koperasi yang membedakannya
dengan badan usaha lainnya yang mestinya menjadi kewenangan Dewan
Koperasi, tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Dewan Koperasi harus
8 ICA adalah International Cooperative Alliance yang menjadi rujukan koperasi Indonesia
dan Indonesia menjadi anggotanya.
64