Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM - Smecda

More documents

Recommendations

Info

JURNAL VOLUME 6 - SEPTEMBER 2011 : 124 - 141 tentang rancang bangun rotan di Amerika Serikat jumlah patennya mencapai 193 buah, sedangkan Indonesia hanya 7 paten (Pandy, J, 2010). Rendahnya pemahaman akan pentingnya HKI ini bisa dilihat dari data bahwa hanya 3% kontribusi peneliti Indonesia terhadap jumlah paten yang didaftarkan. Itu lebih rendah bila dibandingkan dengan peneliti Thailand yang menyumbangkan 7% jumlah paten yang didaftarkan di badan peten lokal dan Malaysia yang bahkan lebih dari 10%. 1 Pada perkembangan selanjutnya di berbagai negara industri dan bisnis internasional, HKI telah dikembangkan sebagai alat agunan (collateral) diantara benda-benda lainnya yang dapat dijadikan jaminan kredit. Cina telah meluncurkan proyek percontohan nasional untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak kekayaan intelektual (HKI) seperti paten sebagai jaminan. Pada upacara Jumat peluncuran di Guangzhou, ibukota provinsi Guangdong Selatan, enam lembaga pinjaman Cina, termasuk Industri dan Commercial Bank of China dan China Construction Bank, menandatangani perjanjian HKI senilai 1.308.000.000 yuan ($ 186.860.000) dalam bentuk pinjaman kepada 18 perusahaan. The State Intellectual Property Office (SIPO) memutuskan untuk memulai proyek serupa di kota-kota termasuk Beijing dan Shanghai. Menurut data, bank maupun perusahaan-perusahaan memiliki permintaan yang kuat untuk pinjaman dengan jaminan HKI. Hal ini sangat baik karena tujuan strategi HKI Cina adalah untuk meningkatkan penerapan paten. Padahal sebelumnya, perbankan di Cina menawarkan pinjaman dengan jaminan hipotek terutama pada aset berwujud seperti pabrik dan peralatan. Pola pemberian pinjaman dengan jaminan asset berwujud di atas, menyebabkan perusahaan yang berorientasi pada inovasi teknologi sulit untuk mendapatkan dukungan keuangan dari bank. ��l�� p�� u��s� s�� s ��y�� l��u�l (��) sebagai agunan pinjaman belum berjalan di Indonesia. Andy N Sommeng, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, mengemukakan bahwa fungsi-fungsi lain dari sistem HKI di dalam negeri sudah berjalan, misalnya fungsi p��l��du��,”��y� �u��s� s�� s�� u�� lu� ��j�l��. ��d�h�l h�l �� s�� d��u�� d�� u �� d� ��, sehingga bisa dipindah tangankan, dan HKI adalah merupakan “asset tidak nyata (intangible asset)”. D� lu�� s� s�� s�� u��. D� luar negeri value dari HKI, misalnya merek terkenal, biasa dinilai. 2 1 Adiningsih, N. U , 2010 dalam Bunga rampai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 2 www.bisnis.com 126
PEMANFAATAN SERTIFIKAT HKI SEBAGAI COLLATERAL KREDIT (Akhmad Junaidi & Muhammad Joni) II. PENGATURAN HAK KEBENDAAN DI INDONESIA Dalam pembicaraan hukum, masalah benda atau kebendaan merupakan tema yang penting bagi perbuatan hukum. Istilah “benda” dalam KUHPerdata diartikan dalam berbagai arti, yang pada umumnya diartikan sebagai semua apa saja yang dapat menjadi sasaran hukum. 3 Benda adalah objek hukum, yang oleh Vollmar ditegaskan bahwa benda sebagai objek hukum ialah “bagian dari suatu harta kekayaan”. 4 Dengan benda seseorang/badan hukum dapat melakukan hubungan hukum tertentu, misalnya perjanjian jual beli, mengalihkan, menjaminkan, dan perbuatan hukum lainnya. 5 Hak kebendaan dirumuskan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (1981) sebagai “hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga”. 6 Hak kebendaan sebagai hak mutlak atau hak absolut, dapat dibedakan dengan hak relatif atau dikenal juga hak perorangan. Hak perorangan hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu, atau tidak terhadap semua orang seperti hak kebendaan. 7 Beberapa ciri pokok yang membedakan hak kebendaan dengan hak relatif atau hak perorangan (Sofwan,1981) adalah: (1) Merupakan hak kebendaan yang mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. (2) Mempunyai zaakgevolg atau droit de suite (hak yang mengikat). Artinya hak itu terus mengikuti bendanya dimanapun juga (dalam tangan siapapun juga) benda itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya. (3) Sistem yang dianut dalam hak kebendaan dimana terhadap yang lebih dahulu terjadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian. (4) Mempunyai sifat (hak yang didahulukan). (5) Adanya apa yang dinamakan hak gugat kebendaan. (6) Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan itu dapat secara sepenuhnya dilakukan. 8 3 H.F.A. Vollmar, “Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I”, Rajagrafindo Persada,1996, hal. 187. 4 H.F.A. Vollmar, “Ibid”,. 5 H. Tan Kamelo, “Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan”, Alumni, Bandung, 2006, hal. 137. 6 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, “Hukum Perdata: Hukum Benda”, Liberty, Yogjakarta, 1981, hal. 24. 7 H. OK. Saidin, S.H., M.Hum “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 49 8 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, “Op.Cit”., hal 49. 127
Page 1 and 2:
ISSN : 1978 - 2896 J U R N A L PENG
Page 3 and 4:
JURNAL VOLUME 6 - SEPTEMBER 2011 KA
Page 5 and 6:
UJI KERAGAMAN KOPERASI BERPRESTASI
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
KAJIAN SKALA PRIORITAS PROGRAM PEMB
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
KOPERASI DAN PENANGGULANGAN KEMISKI
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
STUDI KASUS PENYERTAAN MODAL PEMERI
Page 77 and 78:
STUDI KASUS PENYERTAAN MODAL PEMERI
Page 79 and 80: STUDI KASUS PENYERTAAN MODAL PEMERI
Page 93 and 94: MODEL PENINGKATAN PERAN KUMKM DALAM
Page 129: PEMANFAATAN SERTIFIKAT HKI SEBAGAI
Page 133 and 134: PEMANFAATAN SERTIFIKAT HKI SEBAGAI
Page 147 and 148: ANALISIS KEBUTUHAN PERALATAN DI SEN
Page 163 and 164: INDEKS ISI JURNAL PENGKAJIAN KOPERA
Page 165 and 166: INDEKS ISI JURNAL PENGKAJIAN KOPERA
Page 167 and 168: CURRENT CONTENT JOURNAL COOPERATIVE
Page 169 and 170: INDEKS PENULIS/AUTHOR INDEX A Achma
Page 171 and 172: Suhendar Sulaeman, Prof. Dr. (Koper
Page 173 and 174: c. Judul artikel. Judul ditulis sin
Page 175: (2) Bila nama pengarang harus ditul
show all

Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM - Smecda

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?