Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM - Smecda

KOPERASI DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA: TINJAUAN
PROBABILITAS TINGKAT ANGGOTA KOPERASI DAN TINGKAT KEMISKINAN PROPINSI
(Johnny W. Situmorang dan Saudin Sijabat)
mampu melakukan transformasi struktural perkoperasian menuju lembaga
yang tangguh.
Relasi yang rendah tersebut juga didukung oleh keberadaan koperasi yang
ambivalen. Pada satu sisi koperasi dinyatakan sebagai lembaga meningkatkan
kesejahteraan rakyat yang semestinya menjadi wilayah pemerintahan. Pada
sisi lain koperasi dinyatakan badan usaha yang berwatak sosial. Sebagai badan
usaha yang berbadan hukum, koperasi adalah sebagai perusahaan sebagaimana
layaknya dunia usaha, seperti perseroan terbatas. Ketika koperasi sebagai
lembaga mengatasi kemiskinan maka koperasi selayaknya adalah instrumen
pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Keberadaan koperasi
merupakan rekayasa pemerintah dengan melibatkan masyarakat miskin,
mengingat rakyat miskin sangat tidak mungkin mampu mengorganisasikan
diri sendiri dalam organisasi formal. Manakala koperasi sebagai badan hukum
maka keberadaaannya murni atas pembentukan anggota yang mempunyai
kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan bisnis. Koperasi seperti ini
lepas dari persoalan kemiskinan karena anggotanya pasti adalah kelompok
masyarakat bukan miskin.
VI. PENUTUP
Sejalan dengan kerangka pembangunan nasional, koperasi diharapkan
mampu menjadi instrumen meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kaitan antara
jumlah anggota koperasi dengan upaya penanggulangan kemiskinan di
Indonesia masih rendah. Dengan kata lain jumlah koperasi dan anggota koperasi
yang banyak belum memiliki relasi yang kuat dalam hal penanggulangan
kemiskinan. Kualitas anggota dalam kerangka peningkatan kesejahteraan
masih belum terungkap secara jelas. Hal itu terlihat, misalnya penyuluhan
perkoperasian yang sebenarnya faktor penting menggalang keanggotaan
koperasi, tidak berjalan dan tidak ada dalam struktur pemerintahan. Keberadaan
Dekopin belum mampu menjadi wadah pembawa aspirasi anggota dan
lembaga koperasi. Barangkali, jumlah koperasi dan anggota koperasi yang
terus meningkat lebih pada pencatatan dalam rangka memenuhi elemen utama
pembentukan koperasi. Oleh karena itu, perlu meninjau kembali apakah
keberadaan koperasi dan anggota koperasi benar-benar mencerminkan upaya
kerjasama untuk memenuhi kepentingan dan mengatasi masalah bersama
dalam bisnis dan ekonomi. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah
pembedaan koperasi yang jelas apakah sebagai instrumen pemerintah dalam
rangka penanggulangan kemiskinan atau badan usaha berbadan hukum yang
sepadan dengan perseroan terbatas. Disamping itu, tampaknya, keterlibatan
semua pemangku kepentingan, khususnya keberadaan Dekopin, perlu ditinjau
kembali agar sesuai dengan UU perkoperasian.
65