Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM - Smecda

KOPERASI DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA: TINJAUAN
PROBABILITAS TINGKAT ANGGOTA KOPERASI DAN TINGKAT KEMISKINAN PROPINSI
(Johnny W. Situmorang dan Saudin Sijabat)
Nilai realisasi bantuan dana bergulir selama tahun 2000-2007 di
Kementerian KUKM mencapai Rp.1.4 miliar mencakup 12.273 koperasi.
Khusus dana bergulir Program Agribisnis, nilai alokasi mencapai Rp.321.7
miliar yang melibatkan 448 koperasi. Program ini ingin membangkitkan
koperasi sebagai lembaga keuangan mikro untuk pembiayaan UMKM. Salah
satu bantuan dana bergulir yang menarik adalah Program Perkassa 5 yang
diperuntukkan bagi pemberdayaan perempuan melalui koperasi. Nilai alokasi
PERKASSA nasional sebesar Rp.24.7 miliar dan Koperasi Wanita (Kopwan)
penerima sebanyak 247 unit. Dana bergulir Perkassa telah mampu membiayai
sebanyak 6.175 orang anggota Kopwan sebagai pengusaha mikro (Anonim,
2009). Menurut Situmorang (2010a; 2010b), Program Perkassa mampu
memberdayakan perempuan ibu rumah tangga sebagai pengusaha mikro.
Dengan bantuan dana Rp100 juta per koperasi atau Rp.4.0 juta per anggota
�op���s�, ��o���� �����ss� ��l�h ������������ ��������s ��o�o�� ��lu����
yang pada umumnya keluarga miskin di perdesaan dan memosisikan koperasi
semakin kuat.
Bantuan dana perbankan untuk penguatan usaha adalah melalui
program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak tahun 2007. Peluncuran Program
KUR oleh Presiden SBY adalah sebagai tindak lanjut dari Tahun Keuangan
Mikro. Skema KUR adalah kredit umum perbankan dengan pola penjaminan
pemerintah sebesar 70-80% dari nilai pinjaman yang pelaksanaannya oleh PT.
Askrindo dan PT. Jamkrindo dengan dukungan Lembaga Penjaminan. Sasaran
program ini adalah KUMKM yang layak tapi tidak memiliki kolateral. Bank
pelaksana adalah Bank BRI, Bank Mandiri, BNI, Bank BTN, Bukopin, dan
Bank Syariah Mandiri. Pada tahun 2008 penyaluran KUR sebesar Rp.6.88
triliun mencakup 672.284 debitur atau rata-rata Rp.10.23 juta per debitur.
Pada tahun 2010, bank pelaksana bertambah menjadi 13 dengan ikutnya
bank daerah. Nilai penyaluran KUR hanya Rp.17.23 triliun mencakup 1.44
juta debitur atau rata-rata Rp.11.98 juta per debitur dengan non-performance
loan 6.2%. Pada tahun 2010, KUR diperluas untuk tenaga kerja Indonesia
(TKI) dengan nilai Rp.5-10 juta (Kemenko Ekonomi, 2011). Secara nasional,
p�l��s����� �UR ��lu� s��������� �����h�s�l���y� ������ ��l�� ���l�s�s� d�
bawah Rp.20 triliun. Dalam praktek, persyaratan administratif, seperti tuntutan
atas legalitas usaha dan langkanya surat-surat ijin pengusaha KUMK sering
menjadi penghambat akses KUR. Padahal, pada umumnya, skala usaha mikro
hampir tidak memiliki legalitas bisnis dan perijinan.
Skema BLS, LPDB, dan KUR sesungguhnya adalah untuk
menanggulangi kemiskinan melalui pengembangan bisnis KUKM. Ketika
5 Program Perkassa adalah program perempuan dan keluarga sehat dan sejahtera
51