Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM - Smecda

PEMANFAATAN SERTIFIKAT HKI SEBAGAI COLLATERAL KREDIT
(Akhmad Junaidi & Muhammad Joni)
II. PENGATURAN HAK KEBENDAAN DI INDONESIA
Dalam pembicaraan hukum, masalah benda atau kebendaan merupakan tema
yang penting bagi perbuatan hukum. Istilah “benda” dalam KUHPerdata diartikan
dalam berbagai arti, yang pada umumnya diartikan sebagai semua apa saja yang dapat
menjadi sasaran hukum. 3 Benda adalah objek hukum, yang oleh Vollmar ditegaskan
bahwa benda sebagai objek hukum ialah “bagian dari suatu harta kekayaan”. 4
Dengan benda seseorang/badan hukum dapat melakukan hubungan hukum
tertentu, misalnya perjanjian jual beli, mengalihkan, menjaminkan, dan perbuatan
hukum lainnya. 5 Hak kebendaan dirumuskan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan
(1981) sebagai “hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan
langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga”. 6
Hak kebendaan sebagai hak mutlak atau hak absolut, dapat dibedakan
dengan hak relatif atau dikenal juga hak perorangan. Hak perorangan hanya dapat
dipertahankan terhadap orang tertentu, atau tidak terhadap semua orang seperti hak
kebendaan. 7 Beberapa ciri pokok yang membedakan hak kebendaan dengan hak
relatif atau hak perorangan (Sofwan,1981) adalah:
(1) Merupakan hak kebendaan yang mutlak, dapat dipertahankan terhadap
siapapun juga.
(2) Mempunyai zaakgevolg atau droit de suite (hak yang mengikat). Artinya hak
itu terus mengikuti bendanya dimanapun juga (dalam tangan siapapun juga)
benda itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya.
(3) Sistem yang dianut dalam hak kebendaan dimana terhadap yang lebih dahulu
terjadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi daripada yang
terjadi kemudian.
(4) Mempunyai sifat (hak yang didahulukan).
(5) Adanya apa yang dinamakan hak gugat kebendaan.
(6) Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan itu dapat secara
sepenuhnya dilakukan. 8
3 H.F.A. Vollmar, “Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I”, Rajagrafindo Persada,1996,
hal. 187.
4 H.F.A. Vollmar, “Ibid”,.
5 H. Tan Kamelo, “Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan”, Alumni,
Bandung, 2006, hal. 137.
6 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, “Hukum Perdata: Hukum Benda”, Liberty, Yogjakarta,
1981, hal. 24.
7 H. OK. Saidin, S.H., M.Hum “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual
Property Rights)”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 49
8 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, “Op.Cit”., hal 49.
127