Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM - Smecda

INDEKS ISI
JURNAL PENGKAJIAN KOPERASI DAN UKM
ISSN 1978-2896 Terbit: September 2011
akan mengarahkan sumber daya untuk mengatasi
kemiskinan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah
menyatakan cerita sukses untuk mengatasi kemiskinan
dengan menurunkan jumlah dan tingkat penduduk
miskin di Indonesia, meskipun, jumlah dan tingkat
kemiskinan masih tinggi di Indonesia. Kementerian
Koperasi & UKM sebagai salah satu instansi
pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dalam
responsdvel panjang Cluster-3, mengacu pada
Kementerian Koordinator untuk cluster Kesejahteraan
Rakyat. Sementara itu, pengembangan koperasi telah
menunjukkan hasil dimana jumlah anggota koperasi
adalah satu juta orang dan sisi lain jumlah orang miskin
masih tinggi. Hal ini tertarik untuk mengetahui
hubungan antara pembentukan koperasi dan
pengurangan kemiskinan. Dengan teori probabilitas dan
ruang lingkup provinsi, yang mengungkapkan bahwa
hubungan koperasi dan kemiskinan
Kata kunci: tingkat kemiskinan, tingkat anggota
koperasi, relasi, probabilitas
Achmad H. Gopar (Deputi Bidang Pengkajian
Sumberdaya UKMK)
KAJIAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KE
KOPERASI
JRL. Sept. 2011 Vol. 6-Sept 2011 h. 70 - 88
PENGKAJIAN
KUKM
Koperasi sebagai badan usaha adalah sebuah
lembaga yang dinamis yang perlu terus dikembangkan
lembaganya dan diperbesar usahanya. Untuk
memperbesar usahanya tersebut koperasi memerlukan
modal, baik yang berasal dari internal koperasi maupun
yang berasal dari eksternal koperasi. Ketika modal
sendiri tidak mencukupi maka koperasi harus mencari
modal dari luar koperasi. Salah satu bentuk modal dari
luar tersebut adalah modal penyertaan.
Setidaknya ada tiga bentuk kelembagaan sebagai
konsekuensi pelaksanaan modal penyertaan, yaitu:
modal penyertaan langsung pada kegiatan usaha
koperasi, modal penyertaan pada unit usaha otonom
koperasi, dan modal penyertaan pada perseroan milik
koperasi. Modal penyertaan dari Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan dilakukan langsung pada kegiatan
usaha koperasi untuk menambah modal kegiatan usaha
koperasi. Modal penyertaan pada model ini tidak
mempunyai hak suara (nonvoting stock), karena hanya
anggota yang mempunyai hak suara. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut hal yang menjadi sumber
wanpretasi dinegosiasikan sejak awal dan dituangkan
dalam surat perjanjian modal penyertaan (SPMKOP),
dengan tingkat pendapatan tetap berupa prosentase dari
keuntungan sebesar 70% untuk koperasi dan 30% untuk
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Ketiga bentuk kelembagaan tersebut akan
mengubah sistem operasional dan prosedur yang harus
dijalankan oleh koperasi. Perubahan bentuk
kelembagaan maupun sistem operasional tersebut pada
tingkatan tertentu mungkin tidak bisa lagi hanya diatur
dengan aturan internal dan perjanjian, tapi memerlukan
pengaturan pemerintah atau perundangan, baik dalam
bentuk revisi Peraturan Pemerintah (PP) atau bahkan
perubahan Undang Undang.
Kata kunci : modal penyertaan, hak suara, hak
keuntungan, investasi, saham tanpa hak suara, deviden
Indra Idris dan Saudin Sijabat
MODEL PENINGKATAN PERAN KUMKM DALAM
PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN DI
KAWASAN PERBATASAN
JRL. Sept. 2011 Vol. 6-Sept 2011 h. 89 - 123
PENGKAJIAN
KUKM
Kajian ini bertujuan menganalisis pembangunan
ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan dan peran
KUMKM dalam rangka pengentasan kemiskinan.
Penelitian dilakukan di daerah perbatasan Kalimantan
Barat dan NTT. Potensi daerah perbatasan yang bisa
dikembangkan berdasarkan analisa Location Quotient
(LQ), AHP dan hasil FGD di Kupang dan Pontianak
disepakati komoditi potensial/unggulan yang perlu
dikembangkan dalam peningkatan peran KUMKM di
kawasan perbatasan Kabupaten Belu (NTT) adalah:
komoditi sapi dan jagung, sedangkan untuk Kabupaten
Sanggau (Kalbar) adalah komoditi lada dan kakao.
Potensi KUMKM perbatasan Sanggau terhadap
Kabupaten Sanggau untuk koperasi memberikan share
sebesar 2%, usaha mikro sebesar 5% dan usaha kecil
sebesar 2%. Pada kawasan perbatasan Kabupaten Belu
dengan Timor Leste potensi koperasi memberikan share