Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM - Smecda

STUDI KASUS PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KE KOPERASI (Achmad H. Gopar)
peraturan dan undang-undang perseroan terbatas. Pada model ini, kepemilikan,
pengelolaan dan pengawasan dilakukan bersama antara koperasi dan pemodal secara
proporsional sesuai dengan besarnya modal yang disertakan. Oleh karena itu, agar
badan usaha tersebut tetap menjadi milik koperasi, proporsi kepemilikan saham
perseroan harus dijaga agar tetap dominan sehingga tetap penjadi pemilik saham
pengendali.
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENELITIAN
5.1. Kesimpulan
Modal penyertaan pada koperasi merupakan salah satu opsi yang
dapat dilakukan oleh koperasi untuk mengatasi permasalahan permodalannya
yang terbatas. Untuk mengembangkan usahanya koperasi seharusnya tidak
hanya bertumpu pada modal sendiri yang umumnya terbatas. Sebagaimana
kita ketahui, modal sendiri koperasi umumnya hanya berasal dari simpanan
anggota dan keuntungan usaha, biasanya sangat terbatas untuk digunakan
mengembangkan usaha secara cepat.
Kegiatan usaha yang menguntungkan biasanya akan menarik, namun
hal tersebut tidaklah cukup bagi pemodal untuk menanamkan uangnya dan
barang modalnya pada usaha tersebut. Beberapa hal menjadi sangat penting
bagi pemodal untuk menjadi bahan pertimbangan sebelum menanamkan
modalnya pada suatu usaha koperasi, misalnya kepastian usaha, transparansi
pelaporan, pembagian keuntungan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu
koperasi harus selalu berinovasi untuk lebih menarik modal luar, terutama
modal penyertaan. Inovasi tersebut dilakukan agar usaha koperasi menjadi
lebih menarik bagi pemodal dengan tanpa meninggalkan jati diri yang harus
selalu dipegang teguh koperasi. Jangan sampai upaya pragmatis menyebabkan
koperasi tidak lagi memegang teguh prinsip-prinsip dasar yang menjadi
pedoman bagi koperasi dalam melaksanakan kegiatannya.
Penyertaan modal kepada koperasi memberikan konsekuensi
kelembagaan pada koperasi, baik pada bentuk kelembagaannya maupun pada
sistem operasional dan prosedurnya. Setidaknya ada tiga bentuk kelembagaan
sebagai konsekuensi pelaksanaan modal penyertaan, yaitu: modal penyertaan
langsung pada kegiatan usaha koperasi, modal penyertaan pada unit usaha
otonom koperasi, dan modal penyertaan pada perseroan milik koperasi.
Modal penyertaan langsung pada kegiatan usaha koperasi biasanya
dilakukan untuk menambah modal pada satu kegiatan usaha koperasi yang
sedang berkembang. Model kelembagaan pada pelaksanaan modal penyertaan
85