Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM - Smecda

More documents

Recommendations

Info

JURNAL VOLUME 6 - SEPTEMBER 2011 : 43 - 69 ditentukan. Selanjutnya, dengan metode perhitungan probabilitas dan analisis pohon, maka probabilitas relasi koperasi dengan penanggulangan kemiskinan dapat terungkap. V. PROBABILITAS KOPERASI DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN: STUDI KASUS TAHUN 2009 56 Gambaran tingkat anggota koperasi setiap provinsi (TAKP) dan tingkat kemiskinan provinsi pada tahun 2009 tertera pada Gambar 3. Tingkat anggota koperasi provinsi (TAKP) adalah rasio jumlah anggota koperasi dengan jumlah penduduk. Semakin tinggi TAKP semakin baik, sebaliknya. Semakin rendah TAPK semakin baik, dan sebaliknya. Provinsi yang TAKP-nya tinggi semestinya akan menunjukkan tingkat kemiskinan provinsi yang rendah pula. Sedangkan provinsi yang TAPK-nya rendah akan menghasilkan tingkat kemiskinan yang tinggi. Terlihat pada Gambar 4, TAKP rata-rata Indonesia adalah 0.1145 atau jumlah anggota koperasi adalah 11.45% dari jumlah penduduk provinsi. Provinsi yang performa keanggotaan koperasinya baik, dengan TAKP di atas rata-rata, adalah sebanyak 12 provinsi. Secara berurutan dari tertinggi Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Utara, DI Yogyakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Sumatera Barat karena TAKP-nya di atas rata-rata nasional, sebesar 0.1145. Selebihnya, propinsi di bawah nilai rata-rata, atau cenderung rendah. Kalau tertinggi adalah Kalimantan Timur dan terrendah adalah Papua. Ternyata juga, beberapa provinsi di P. Jawa kalah posisi dengan provinsi di luar P. Jawa. Padahal aksesibilitas P. Jawa jauh lebih baik daripada luar Jawa. Dari TAPK tersebut, provinsi-provinsi Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Utara, DI Yogyakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Sumatera Barat adalah daerah yang semestinya tingkat kemiskinannya rendah. Sedangkan propinsi lainnya dengan TAKP yang rendah akan menghasilkan tingkat kemiskinan yang ��. Y�� d�� G�� 2 �d�l�h pos�s� ��p� p�ov��s� d� �ul�u Jawa seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dimana performa TAKPnya yang rendah. Sementara Jawa Timur, meskipun TAKP-nya tinggi, masih di bawah beberapa provinsi di luar P. Jawa. Propinsi-propinsi tersebut selama ini dinyatakan sebagai propinsi yang termaju koperasinya akibat dukungan infrastruktur dan akses yang jauh lebih baik daripada propinsi di luar P. Jawa. Faktanya, dengan jumlah anggota koperasi yang terbanyak belum sepenuhnya menunjukkan perfoma kependudukannya. Hanya sebagian kecil saja dari jumlah penduduk yang banyak di propinsi tersebut yang menjadi anggota
KOPERASI DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA: TINJAUAN PROBABILITAS TINGKAT ANGGOTA KOPERASI DAN TINGKAT KEMISKINAN PROPINSI (Johnny W. Situmorang dan Saudin Sijabat) koperasi. Dari sisi pembinaan, pemerintah (daerah) tersebut belum mampu memobilisasi penduduk menjadi anggota koperasi. Mobilisasi penduduk menjadi anggota adalah sangat perlu mengingat status koperasi sebagaimana UU 25/1992 adalah badan usaha yang merupakan kumpulan orang, bukan saham. Ini yang membedakannya dengan badan hukum perseroan terbatas (PT). Artinya, semakin banyak anggota semakin baik performa koperasi. Tingkat kemiskinan propinsi (TKP), sebagai ukuran kemiskinan daerah, adalah rasio jumlah orang miskin dan jumlah penduduk provinsi. Bagaimanakah dengan tingkat kemiskinan yang terjadi di setiap provinsi? G�� 3 ��u�ju�� s�� d� ��p p�ov��s� ��s��u�. R��-�� TKP adalah 0.1419 atau jumlah orang miskin secara nasional adalah 14.19% dari jumlah penduduk pada tahun 2009. Bila TKP di bawah 0.1419 maka performa provinsi tersebut baik. Sebaliknya, bila TKP tinggi maka performa propinsi buruk. Sebagian besar provinsi performanya adalah baik ditinjau 57
Page 1 and 2:
ISSN : 1978 - 2896 J U R N A L PENG
Page 3 and 4:
JURNAL VOLUME 6 - SEPTEMBER 2011 KA
Page 5 and 6:
UJI KERAGAMAN KOPERASI BERPRESTASI
Page 7 and 8:
UJI KERAGAMAN KOPERASI BERPRESTASI
Page 9 and 10: UJI KERAGAMAN KOPERASI BERPRESTASI
Page 29 and 30: KAJIAN SKALA PRIORITAS PROGRAM PEMB
Page 47 and 48: KOPERASI DAN PENANGGULANGAN KEMISKI
Page 59: KOPERASI DAN PENANGGULANGAN KEMISKI
Page 75 and 76: STUDI KASUS PENYERTAAN MODAL PEMERI
Page 93 and 94: MODEL PENINGKATAN PERAN KUMKM DALAM
Page 111 and 112:
MODEL PENINGKATAN PERAN KUMKM DALAM
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
PEMANFAATAN SERTIFIKAT HKI SEBAGAI
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
ANALISIS KEBUTUHAN PERALATAN DI SEN
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
INDEKS ISI JURNAL PENGKAJIAN KOPERA
Page 165 and 166:
INDEKS ISI JURNAL PENGKAJIAN KOPERA
Page 167 and 168:
CURRENT CONTENT JOURNAL COOPERATIVE
Page 169 and 170:
INDEKS PENULIS/AUTHOR INDEX A Achma
Page 171 and 172:
Suhendar Sulaeman, Prof. Dr. (Koper
Page 173 and 174:
c. Judul artikel. Judul ditulis sin
Page 175:
(2) Bila nama pengarang harus ditul
show all

Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM - Smecda

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?