Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM - Smecda

STUDI KASUS PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KE KOPERASI (Achmad H. Gopar)
11. Tim fasilitasi melalui Dinas yang membidangi urusan koperasi akan
menyiapkan proses pencairan dana kepada rekening Bank masingmasing
koperasi melalui Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan
Selatan.
12. Tugas dan kewajiban koperasi penerima modal penyertaan Pemprov
tertuang dalam Surat Perjanjian Modal Penyertaan (SPMP) Koperasi.
13. Koperasi berkewajiban menyampaikan Laporan Perkembangan setiap
bulan ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan dan
ditembuskan pula ke Dinas yang membidangi urusan Koperasi Kab/
Kota.
14. Dinas Koperasi merekap laporan dari Koperasi per 3 bulan (triwulan)
untuk dievaluasi dan disampaikan ke Gubernur Kalimantan Selatan dan
ditembuskan ke DPRD.
Melihat prospek penyertaan modal dari Pemprov Kalsel tersebut cukup
berhasil, program tersebut dilanjutkan pada tahun 2008, 2009 dan 2010. Pada
tahun 2008 Pememerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelontorkan
dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp.4,750
milyar dan sebanyak Rp. 10 milyar untuk tahun 2009. Dana tersebut tentunya
sudah atas persetujuan DPRD, karena dituangkan melalui Peraturan Daerah.
Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini dapat dilihat
pada tabel 1.
Tabel 1
Data Penyertaan Modal
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Koperasi
(30 Juni 2010)
79