Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM - Smecda

More documents

Recommendations

Info

INDEKS ISI JURNAL PENGKAJIAN KOPERASI DAN UKM ISSN 1978-2896 Terbit: September 2011 akan mengarahkan sumber daya untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menyatakan cerita sukses untuk mengatasi kemiskinan dengan menurunkan jumlah dan tingkat penduduk miskin di Indonesia, meskipun, jumlah dan tingkat kemiskinan masih tinggi di Indonesia. Kementerian Koperasi & UKM sebagai salah satu instansi pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dalam responsdvel panjang Cluster-3, mengacu pada Kementerian Koordinator untuk cluster Kesejahteraan Rakyat. Sementara itu, pengembangan koperasi telah menunjukkan hasil dimana jumlah anggota koperasi adalah satu juta orang dan sisi lain jumlah orang miskin masih tinggi. Hal ini tertarik untuk mengetahui hubungan antara pembentukan koperasi dan pengurangan kemiskinan. Dengan teori probabilitas dan ruang lingkup provinsi, yang mengungkapkan bahwa hubungan koperasi dan kemiskinan Kata kunci: tingkat kemiskinan, tingkat anggota koperasi, relasi, probabilitas Achmad H. Gopar (Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK) KAJIAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KE KOPERASI JRL. Sept. 2011 Vol. 6-Sept 2011 h. 70 - 88 PENGKAJIAN KUKM Koperasi sebagai badan usaha adalah sebuah lembaga yang dinamis yang perlu terus dikembangkan lembaganya dan diperbesar usahanya. Untuk memperbesar usahanya tersebut koperasi memerlukan modal, baik yang berasal dari internal koperasi maupun yang berasal dari eksternal koperasi. Ketika modal sendiri tidak mencukupi maka koperasi harus mencari modal dari luar koperasi. Salah satu bentuk modal dari luar tersebut adalah modal penyertaan. Setidaknya ada tiga bentuk kelembagaan sebagai konsekuensi pelaksanaan modal penyertaan, yaitu: modal penyertaan langsung pada kegiatan usaha koperasi, modal penyertaan pada unit usaha otonom koperasi, dan modal penyertaan pada perseroan milik koperasi. Modal penyertaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan langsung pada kegiatan usaha koperasi untuk menambah modal kegiatan usaha koperasi. Modal penyertaan pada model ini tidak mempunyai hak suara (nonvoting stock), karena hanya anggota yang mempunyai hak suara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut hal yang menjadi sumber wanpretasi dinegosiasikan sejak awal dan dituangkan dalam surat perjanjian modal penyertaan (SPMKOP), dengan tingkat pendapatan tetap berupa prosentase dari keuntungan sebesar 70% untuk koperasi dan 30% untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Ketiga bentuk kelembagaan tersebut akan mengubah sistem operasional dan prosedur yang harus dijalankan oleh koperasi. Perubahan bentuk kelembagaan maupun sistem operasional tersebut pada tingkatan tertentu mungkin tidak bisa lagi hanya diatur dengan aturan internal dan perjanjian, tapi memerlukan pengaturan pemerintah atau perundangan, baik dalam bentuk revisi Peraturan Pemerintah (PP) atau bahkan perubahan Undang Undang. Kata kunci : modal penyertaan, hak suara, hak keuntungan, investasi, saham tanpa hak suara, deviden Indra Idris dan Saudin Sijabat MODEL PENINGKATAN PERAN KUMKM DALAM PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN DI KAWASAN PERBATASAN JRL. Sept. 2011 Vol. 6-Sept 2011 h. 89 - 123 PENGKAJIAN KUKM Kajian ini bertujuan menganalisis pembangunan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan dan peran KUMKM dalam rangka pengentasan kemiskinan. Penelitian dilakukan di daerah perbatasan Kalimantan Barat dan NTT. Potensi daerah perbatasan yang bisa dikembangkan berdasarkan analisa Location Quotient (LQ), AHP dan hasil FGD di Kupang dan Pontianak disepakati komoditi potensial/unggulan yang perlu dikembangkan dalam peningkatan peran KUMKM di kawasan perbatasan Kabupaten Belu (NTT) adalah: komoditi sapi dan jagung, sedangkan untuk Kabupaten Sanggau (Kalbar) adalah komoditi lada dan kakao. Potensi KUMKM perbatasan Sanggau terhadap Kabupaten Sanggau untuk koperasi memberikan share sebesar 2%, usaha mikro sebesar 5% dan usaha kecil sebesar 2%. Pada kawasan perbatasan Kabupaten Belu dengan Timor Leste potensi koperasi memberikan share
INDEKS ISI JURNAL PENGKAJIAN KOPERASI DAN UKM ISSN 1978-2896 Terbit: September 2011 sebesar 1,7%, usaha mikro sebesar 3,2%, usaha kecil sebesar 2,3% dan usaha menengah sebesar 3%. Peran KUMKM, terutama Koperasi masih kecil dalam pemberdayaan kawasan perbatasan, dan belum berfungsi dengan baik untuk pemberdayaan masyarakat perbatasan. Untuk peningkatan peran KUMKM telah dirancang model yang diharapkan dapat meningkatkan share KUMKM kawasan perbatasan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan untuk Kabupaten Sanggau dengan Malaysia dari 5% menjadi 15%, sedangkan untuk kawasan perbatasan Kabupaten Belu dengan Timor Timur dari 3% menjadi 10%. Model yang dirancang sesuai dengan skenario kecenderungan masyarakat yang hanya menjual bahan baku tanpa pengolahan dengan menciptakan barang setengah jadi atau produk akhir. Untuk penerapan model ini sebaiknya terlebih dahulu dibuat pilot proyek oleh pihak-pihak terkait. Kata kunci: model KUMKM, potensi daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan Akhmad Junaidi (Deputi Pengkajian Sumberdaya UKMK) dan Muhammad Joni ((Peneliti Madya Koperasi pada Kementerian Koperasi dan UKM dan Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office Joni & Tanamas) PEMANFAATAN SERTIFIKAT HKI SEBAGAI COLLATERAL KREDIT JRL. Sept. 2011 Vol. 6-Sept 2011 h. 124 - 141 PENGKAJIAN KUKM Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di negara-negara maju telah diperluas pemanfaatannya sebagai collateral untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan. Nilai ekonomi HKI dapat ditentukan dengan menghitung misalnya nilai pasar, biaya pembuatan/reproduksi, biaya penggantian penyusutan, nilai likuidasi, dan nilai asuransi. Permasalahan yang dihadapi di Indonesia adalah belum tersedianya suatu ketentuan tentang penggunaan HKI sebagai collateral dalam sistem penyaluran kredit perbankan. Tujuan memanfaatkan HKI sebagai collateral kredit adalah untuk membantu UMKM dan Koperasi dalam melengkapi persyaratan perkreditan. Meskipun HKI dapat dimanfaatkan sebagai collateral kredit, namun demikian kedudukannya dalam perjanjian penjaminan adalah bersifat perjanjian tambahan melengkapi suatu perjanjian pokok kredit. Kajian ini menggunakan analisis diskriptif dengan melakukan tinjauan studi pustaka difokuskan untuk menggali peran penting, regulasi HKI serta regulasi penjaminan kredit perbankan di Indonesia. HKI memiliki prospek untuk dijadikan collateral kredit, karena HKI memiliki nilai ekonomi yang dapat dihitung berdasarkan harga pasar, dapat dieksekusi, dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebabsebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan. Selain itu, perjanjian penjaminan kredit, termasuk menggunakan HKI sebagai collateral pada umumnya diikat dengan akta notaris yang bersifat baku dan bersifat eksekutoral. Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual (HKI), collateral Riana Panggabean (Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK) ANALISIS KEBUTUHAN PERALATAN DI SENTRA GERABAH JRL. Sept. 2011 Vol. 6-Sept 2011 h. 142 - 158 PENGKAJIAN KUKM Tujuan kajian adalah mengetahui kebutuhan peralatan/teknologi untuk UKM di sentra gerabah dan mengetahui optimalisasi peralatan/ teknologi gerabah. Manfaat penelitian ini sebagai bahan masukan untuk pengambil kebijakan dalam rangka pengembangan peran UKM di sentra gerabah dan perbaikan kualitas gerabah sesuai dengan permintaan pasar. Kesimpulan dan saran hasil kajian ini adalah UKM dan pengrajin gerabah sebagian besar masih menggunakan teknologi sederhana. Jenis kebutuhan peralatan/teknologi pengrajin gerabah dapat dikelompokkan pada tiga jenis yaitu teknologi untuk pengolahan bahan baku, pembentukan, pencetakan dan pemasaran. Untuk mengoptimalkan peralatan/teknologi yang diperlukan UKM dan pengrajin adalah pendidikan dan modal. Ada keinginan pengrajin/UKM untuk memiliki peralatan/teknologi modern namun para UKM dan pengrajin belum mampu untuk membeli. Pada umumnya pengrajin tidak memiliki kemampuan modal. Oleh sebab itu diperlukan bantuan modal untuk membeli dan mengoperasionalkan jenis teknologi yang sesuai permintaan. Selain pendidikan mengoperasionalkan peralatan/ teknologi diperlukan juga pendidikan bahasa Inggris bagi UKM dan pengrajin agar mampu melayani pembeli dari luar negeri. Kata kunci: kebutuhan peralatan/teknologi, UKM, pendidikan dan modal
Page 1 and 2:
ISSN : 1978 - 2896 J U R N A L PENG
Page 3 and 4:
JURNAL VOLUME 6 - SEPTEMBER 2011 KA
Page 5 and 6:
UJI KERAGAMAN KOPERASI BERPRESTASI
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
KAJIAN SKALA PRIORITAS PROGRAM PEMB
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
KOPERASI DAN PENANGGULANGAN KEMISKI
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
STUDI KASUS PENYERTAAN MODAL PEMERI
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
MODEL PENINGKATAN PERAN KUMKM DALAM
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114: MODEL PENINGKATAN PERAN KUMKM DALAM
Page 129 and 130: PEMANFAATAN SERTIFIKAT HKI SEBAGAI
Page 147 and 148: ANALISIS KEBUTUHAN PERALATAN DI SEN
Page 163: INDEKS ISI JURNAL PENGKAJIAN KOPERA
Page 167 and 168: CURRENT CONTENT JOURNAL COOPERATIVE
Page 169 and 170: INDEKS PENULIS/AUTHOR INDEX A Achma
Page 171 and 172: Suhendar Sulaeman, Prof. Dr. (Koper
Page 173 and 174: c. Judul artikel. Judul ditulis sin
Page 175: (2) Bila nama pengarang harus ditul
show all

Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM - Smecda

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?