Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM - Smecda

JURNAL VOLUME 6 - SEPTEMBER 2011 : 43 - 69
Program penanggulangan kemiskinan pada era kedua pemerintahan
Presiden SBY semakin dipercepat pencapaian targetnya untuk mengurangi
jumlah orang miskin. Presiden SBY selalu menekankan pentingnya
penanggulangan kemiskinan dalam era 2009-2011. Kementerian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) ditetapkan sebagai penanggungjawab
pelaksanaan program pemberantasan kemiskinan. Terdapat tiga jalur
strategi pembangunan Presiden SBY, yakni pro-growth, pro-job, dan propoor.
Strategi ini adalah untuk menurunkan tingkat penduduk di bawa garis
kemiskinan, membuka kesempatan kerja, dan berusaha. Berbagai bentuk
program yang dilaksanakan disesuaikan dengan klaster. Pada Klaster-1
melibatkan 7 kementerian dan lembaga dengan 8 program. Klaster-2 melibatkan
13 kementerian dan lembaga dengan 17 program. Klaster-3 melibatkan 16
kementerian dan lembaga dengan 25 program (Tabel 2).
Pada Tabel 2 terlihat, hampir semua kementerian melaksanakan
program pemberantasan kemiskinan. Dalam rangka koordinasi, Kementerian
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) sebagai
koordinator implementasi semua program penanggulangan kemiskinan telah
merumuskan rencana strateginya dengan sasaran utama adalah menurunkan
jumlah penduduk miskin laki-laki dan perempuan 2 . Menurut Kemenko Kesra
(2008), bahwa koordinasi dan harmonisasi penanggulangan kemiskinan yang
melibatkan berbagai lembaga membagi target kebijakan berdasarkan klaster.
Klaster-1 merupakan kelompok rumahtangga kategori sangat miskin, miskin,
dan hampir miskin yang merupakan kelompok masyarakat termiskin dari yang
miskin, tertinggal, dan tidak memiliki modal apapun. Pada tahun 2008, target
rumah tangga sasaran (RTS) mencapai 18,5 juta dan pada tahun 2014 tentunya
RTS akan berkurang. Mereka termasuk dalam kategori kemiskinan struktural
yang terparah yang sangat membutuhkan perlindungan sosial. Klaster-2,
kelompok masyarakat miskin yang berpotensi mandiri bila diberikan bantuan.
Sedangkan Klaster-3 adalah kelompok masyarakat miskin tapi sudah bisa
mandiri dan mengembangkan diri dalam bisnis dan penciptaan lapangan
kerja. Jenis bantuan sosial yang ditujukan pada Klaster-1 antara lain adalah
jaminan kesehatan dan pemberian beras murah bersubsidi. Bantuan yang
diberikan untuk Klaster-2 adalah dalam bentuk pemberdayaan masyarakat
yang termasuk dalam skema PNPMM (Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri) atau Program Mandiri, seperti program pengembangan
kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
(P2KP pada tahun 2007, awal PNPMM. Sampai tahun 2011, berkembang
menjadi beberapa program.
2 Kemenko Kesra membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
46