Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM - Smecda

JURNAL VOLUME 6 - SEPTEMBER 2011 : 24 - 42
32
Dari gambar 1 terlihat bahwa:
1) Pada prinsipnya kebijakan pemerintah bertujuan untuk membangun
kondisi ideal yang sesuai dengan visi Pemerintah dalam pemberdayaan
UMKM.
2) Kebijakan Pemerintah dilaksanakan melalui program-program yang
bertujuan untuk memperbaiki kondisi UKM dan lingkungannya.
3) Bisa terjadi deviasi dalam pelaksanaan program yang menimbulkan
permasalahan karena program-program tidak selalu dirancang berdasarkan
permasalahan dasar yang dihadapi Koperasi dan UMKM.
4) Proses inventarisasi bertujuan untuk dapat mengetahui permasalahan
yang dihadapi UMKM agar dapat dianalisis guna mendapatkan solusi
atas permasalahan yang dihadapi.
5) Solusi pemecahan masalah yang disusun berdasarkan analisis dari DIM
akan dapat digunakan untuk menyusun program-program yang lebih
berdayaguna dan berhasil guna
Sesuai dengan kerangka pikir di atas, maka ditetapkan 5 (lima) tolok
ukur kepentingan penyelesaian suatu masalah sebagai berikut:
1) Masalah Siapa.
Sesuai dengan amanat konstitusional (UUD 1945) pemberdayaan
Koperasi dan UMKM merupakan tugas dari semua komponen bangsa
termasuk pemerintah dan kalangan stakeholder lainnya. Masalah
Koperasi dan UMKM tidak melulu merupakan masalah yang harus
diselesaikan oleh Koperasi dan UMKM, tetapi bisa merupakan masalah
bagi kalangan stakeholdernya, yang dapat dibedakan menjadi:
(1) Gerakan Koperasi dan UMKM (a) Koperasi dan UMKM tanpa
fasilitas/bantuan dari pemerintah atau pihak lain, (b) Koperasi
dan UMKM yang bergerak dan menikmati fasilitas Pemerintah,
c) Dekopin.
(2) Pemerintah d) Kemenkop dan UKM, e) Departemen teknis/
kementerian terkait, f) Kabinet, g) Pemda Propinsi, dan h)
h) Pemda Kabupaten/Kota.
(3) Masyarakat luas/Negara (i).