Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM - Smecda

JURNAL VOLUME 6 - SEPTEMBER 2011 : 24 - 42
Keterpurukan koperasi bukan hanya sebatas isu, tetapi banyak hasil-hasil
kajian serta data dan informasi dari berbagai pihak yang menunjukkan semakin
kecilnya rata-rata skala usaha koperasi dan UMKM serta memburuknya kualitas
hidup kelompok pengusaha ini. Rata-rata skala usaha para pengusaha mikro pada
harga berlaku memang meningkat dari Rp. 4,79 juta di tahun 2004 menjadi Rp. 5,75
juta di tahun 2008. Tetapi pada harga tetap menurun dari Rp. 4,79 juta menjadi
Rp. 4,56 juta. Demikian juga indeks kesejahteraan kalangan ini menurun dari 1,7
pada tahun 1999 menjadi 1,42 di tahun 2008. Sumbangan Koperasi dan UMKM
terhadap PDRB juga menurun dari 54,89% pada tahun 1999 menjadi 51,76% di
tahun 2008.
Sejalan dengan keterpurukan UMKM, kondisi dan eksistensi koperasi dalam
perekonomian nasional ternyata lebih buruk lagi. Hal ini diindikasi dari menurunnya
peran koperasi di beberapa sektor perekonomian, antara lain disektor tanaman
pangan. Pada sektor ini, peran koperasi dalam penyediaan sarana produksi menurun
dari 73,94% tahun 1998 menjadi 4,61% tahun 2008. Demikian juga disektor
perkebunan, perikanan dan peternakan, peran koperasi dalam penyediaan sarana
produksi menurun dari 7,84% menjadi 3,12%.
Untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut, pemerintah telah
mengeluarkan berbagai kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi
dan UMKM. Namun kebijakan dan program-program tersebut setelah lebih dari
enam puluh tahun belum mampu mengangkat ekstensi dan kesejahteraan koperasi
dan UMKM. Bahkan, beberapa waktu belakangan ini kondisi Koperasi dan UMKM
semakin terpuruk. Ironisnya, hal ini belum menjadi peringatan dini bagi pengambil
kebijakan untuk secepatnya memperbaiki keadaan melalui kebijakan yang lebih
efektif. Sebaliknya program-program yang dilaksanakan semakin mengarah pada
pencitraan melalui berbagai kegiatan bersifat seremonial. Kondisi nyata di lapangan
menunjukkan Koperasi dan UMKM dihadapkan pada berbagai masalah baik yang
bersumber dari kondisi internal, maupun dari lingkungannya. Ada indikasi bahwa
masalah lingkungan yang dihadapi oleh Koperasi dan UKM sebagian besar berkaitan
dengan kebijakan-kebijakan pembangunan. Dalam hal ini beberapa indikasi
menunjukkan bahwa Koperasi dan UMKM yang sebagai bagian terbesar dari dunia
usaha belum ditempatkan pada posisi yang memungkinkan kelompok ini untuk dapat
memanfaatkan sumberdaya pembangunan yang proporsional dan perannya dalam
sistem perekonomian nasional.
Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa orientasi kebijakan dan programprogram
yang dilaksanakan belum diarahkan pada permasalahan aktual di lapangan.
Keberhasilan dari pelaksanaan program itu sendiri tidak pernah bisa terukur,
akibatnya Koperasi dan UMKM masih terus harus berjuang sendiri tanpa mendapat
bantuan yang layak dari pemerintah.
26