Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM - Smecda

More documents

Recommendations

Info

JURNAL VOLUME 6 - SEPTEMBER 2011 : 124 - 141 kemampuan nasabah serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. Jaminan kredit yang dimaksud UU Perbankan No 8 Tahun 1998 bukanlah jaminan kredit yang selama ini dikenal dengan sebutan collateral yang merupakan bagian dari Prinsip 5 C. Istilah collateral oleh UU Perbankan No 10 Tahun 1998 diartikan dengan “agunan” 24 . Prinsip 5 C adalah prinsip/pedoman dasar yang harus dipegang oleh setiap pejabat perkreditan pada saat memberikan kredit kepada nasabah debitur. Prinsip 5 C merupakan bagian tak terpisahkan dari keharusan bank untuk menerapkan prinsipprinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit kepada nasabah debitur. Prinsip 5 C meliputi : a. character (sifat/kepribadian) b. capital (permodalan) c. capacity (kemampuan) d. collateral (agunan), dan e. condition of economy (kondisi perekonomian) V. PENGATURAN HUKUM JAMINAN DAN AGUNAN DI INDONESIA Pemberian kredit dari bank kepada nasabah debitur, disamping harus didasarkan adanya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, juga harus diikuti perbuatan perjanjian jaminan sebagai perjanjian accessoir (tambahan). Pemberlakuan perjanjian jaminan mengikuti perjanjian pokok yang mendasarinya. Perjanjian jaminan berkaitan dengan pengikatan jaminan kredit atas agunan kredit yang pada umumnya diikat dengan akta notaris yang bersifat baku dan bersifat eksekutoral. Sifat eksekutoral dari perjanjian jaminan mengandung konsekuensi jika debitur ingkar janji (wanprestasi) maka bank langsung dapat mengajukan permohonan eksekusi agunan via Pengadilan Negeri, tanpa harus melalui proses peradilan biasa. Perjanjian jaminan dibuat pihak bank sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit sehingga kelak ada jaminan pengembalian kredit secara utuh. Pengertian collateral menurut SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/ KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, Pasal 2 ayat (1) adalah “kekayaan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan”. Sedangkan guna memperoleh keyakinan tersebut maka 24 Rachmadi Usman, 2001, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Cetakan 1, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 282 132
PEMANFAATAN SERTIFIKAT HKI SEBAGAI COLLATERAL KREDIT (Akhmad Junaidi & Muhammad Joni) bank sebelum memberikan kredit harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, model, agunan, dan prospek usaha dari debitor. 25 Dalam praktek perbankan di Indonesia, pengaturan tentang agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia No 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum, dimana pada pasal 46 menyebutkan : a. Surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai; b. tanah, rumah tinggal dan gedung yang diikat dengan hak tanggungan; c. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek; dan atau d. ��d�� o�o� d�� p��s�d�� y�� d�� s�c�� dus��. Perkembangan hukum mengenai agunan ini kemudian berkembang setelah dikeluarkannya Undang-undang No 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang, yang memasukkan Resi Gudang sebagai bagian dari konstruksi hukum agunan di Indonesia. Apabila dilihat dari ketentuan tersebut, sangat jelas bahwa hingga saat ini, s�� lu� ��c��u� s�� s�l�h s��u ��u� ��u�� d�� y�� d��u� di Indonesia, walaupun secara eksplisit seluruh HKI yang diatur dalam undangundang memuat syarat yang sangat memungkinkan HKI dapat dijadikan agunan kredit. Oleh karenanya, menjadikan HKI sebagai bagian dari agunan di Indonesia akan sangat mungkin dilakukan, sebagaimana Resi Gundang yang pada akhirnya dapat dijadikan agunan (collateral). VI. NILAI EKONOMI HKI SEBAGAI JAMINAN KREDIT Dalam kaitan dengan HKI sebagai collateral (jaminan), dalam Hukum Jaminan secara sederhana dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang jaminan utang, baik yang berbentuk jaminan kebendaan maupun perorangan Menurut R. Subekti jaminan dapat dibedakan dalam jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang kreditor dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Perjanjian jaminan perorangan bahkan dapat diadakan tanpa sepengetahuan debitur tersebut. Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditor dengan debitur, 25 Muhamad Djumhana, 2000, Hukum Perbnkan di Indonesia, cetak ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 393-394. 133
Page 1 and 2:
ISSN : 1978 - 2896 J U R N A L PENG
Page 3 and 4:
JURNAL VOLUME 6 - SEPTEMBER 2011 KA
Page 5 and 6:
UJI KERAGAMAN KOPERASI BERPRESTASI
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
KAJIAN SKALA PRIORITAS PROGRAM PEMB
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
KOPERASI DAN PENANGGULANGAN KEMISKI
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
STUDI KASUS PENYERTAAN MODAL PEMERI
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86: STUDI KASUS PENYERTAAN MODAL PEMERI
Page 93 and 94: MODEL PENINGKATAN PERAN KUMKM DALAM
Page 129 and 130: PEMANFAATAN SERTIFIKAT HKI SEBAGAI
Page 135: PEMANFAATAN SERTIFIKAT HKI SEBAGAI
Page 147 and 148: ANALISIS KEBUTUHAN PERALATAN DI SEN
Page 163 and 164: INDEKS ISI JURNAL PENGKAJIAN KOPERA
Page 165 and 166: INDEKS ISI JURNAL PENGKAJIAN KOPERA
Page 167 and 168: CURRENT CONTENT JOURNAL COOPERATIVE
Page 169 and 170: INDEKS PENULIS/AUTHOR INDEX A Achma
Page 171 and 172: Suhendar Sulaeman, Prof. Dr. (Koper
Page 173 and 174: c. Judul artikel. Judul ditulis sin
Page 175: (2) Bila nama pengarang harus ditul
show all

Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM - Smecda

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?