Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM - Smecda

JURNAL VOLUME 6 - SEPTEMBER 2011 : 124 - 141
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), membedakan
benda dalam beberapa jenis yakni benda bergerak dan tidak bergerak, benda
berwujud dan tidak berwujud, benda yang diperdagangkan dan benda yang tidak
diperdagangkan, benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi, benda
yang sudah ada dan benda yang masih akan ada. 9
Menurut pendapat Vollmar, ahli hukum perdata mengatakan bahwa pembedaan
benda yang terpenting adalah pembedaan atas benda bergerak dan benda tidak
bergerak. 10 Pembedaan benda antara benda bergerak dan benda tidak bergerak sesuai
sifat alamiah benda 11 , sehingga hampir seluruh sistem hukum mengenal pembedaan
benda bergerak dan benda tidak bergerak. 12
Selanjutnya menurut Tan Kamelo 13 , dalam hal pembedaan benda bergerak dan
benda tidak bergerak berguna serta mempunyai akibat hukum terhadap kedudukan
berkuasa, penyerahan, kadaluwarsa, pembebanan dan penyitaan. Maksudnya,
perbuatan hukum mengenai benda bergerak dalam hal tertentu misalnya penyerahan
y��� d�l��u��� s�c��� ��s�� ���u l���su��, ���u� �����d� d����� ���d� ��d��
bergerak yang penyerahannya dilakukan secara juridis.
Batasan mengenai benda yang dirujuk dari pasal 499 KUHPerdata yang
berbunyi: menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiaptiap
barang atau tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh milik. Kemudian Mahadi
mengemukakan bahwa yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda
itu sendiri dari barang dan hak. 14
III. HKI SEBAGAI HAK KEBENDAAN
Mengutip pendapat Mahadi, perihal barang yang dimaksudkan dalam pasal
49 KUHPerdata adalah benda materil, sedangkan hak adalah benda immaterial.
Uraian ini konsisten dengan pembedaan benda berwujud dan benda tidak berwujud
yang dikandung dalam pasal 503 KUHPerdata. 15 D�l�� �u�l�����s� ��u, ���� ����
termasuk benda immaterial atau benda tidak berwujud. 16
9 H. Tan Kamelo, “Ibid”, hal. 140.
10 H.F.A. Vollmar, “Hukum Benda”, disadur Chidir Ali, Tarsito, Bandung, 1980, hal. 55
11 R. Subekti, “Suatu Tinjauan tentang Sistem Hukum Jaminan Nasional”, makalah seminar
hukum jaminan tahun 1978, BPHN, Jakarta, Binacipta, 1981, hal. 22.
12 H. Tan Kamelo, “Op.Cit”., hal. 141.
13 H. Tan Kamelo, “Ibid”, hal. 141.
14 H. OK. Saidin, “Op.Cit”., hal. 11-12.
15 Ibid., hal. 12.
16 Ibid., hal. 12
128