Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM - Smecda

More documents

Recommendations

Info

JURNAL VOLUME 6 - SEPTEMBER 2011 : 1 - 23 is whether the distinction cooperative is significance. With analysis of variance, this study has revealed that there is no evidence the distinction of variance between cooperative based on business. So, policies and treatments of government to support cooperative could not necessary be different on cooperative. Key words: regulation, policy, cooperative, achievement, diversity, F-test I. PENDAHULUAN 1 Terdapat 3 klaster kementerian menurut UU 38 tahun 2009. 2 1.1 Latar Belakang Pembangunan perkoperasian adalah salah satu tugas pemerintah Indonesia berdasarkan pasal 33 UUD 1945. Kemudian, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian lahir sebagai tindaklanjut UUD 1945. Secara tegas tercantum bagaimana pengembangan koperasi Indonesia dan peran pemerintah. Selanjutnya, berdasarkan UU 34 tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya otonomi daerah, pembangunan perkoperasian merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Namun, dalam kerangka pembangunan nasional, pembangunan koperasi juga bagian tugas dari pemerintah pusat yang terlihat dari keberadaan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) sejak tahun 1983. Bahkan sebelum era reformasi, kementeriannya adalah Departemen Koperasi dan PPK yang kewenangannya mencakup teknis. Pada era reformasi, berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2009, Kementerian KUKM dibentuk oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berdasarkan klaster ketiga 1 , dalam rangka fokus dan penajaman tugas pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Kedua (KIB-2). Keberadaan koperasi sebenarnya sudah diakui secara internasional. Dari perspektif sejarah, keberadaan koperasi sudah masif dan semakin penting setelah perlawanan kaum buruh atas pemilik modal setelah revolusi hitam di Inggris dan Jerman dengan terbentuknya koperasi konsumsi dan koperasi produsen. Di Indonesia, koperasi sudah menjadi tonggak kehidupan di kalangan petani dan buruh untuk memperjuangkan hak ekonomi. Keberadaan koperasi dianggap sebagai pemberontakan terhadap ketidakadilan ekonomi yang dirasakan oleh sekelompok orang terhadap pemilik sumberdaya atau kapital dan juga wujud atas sistem perekonomian yang mengandalkan kekuatan rakyat (Situmorang, 2000).
UJI KERAGAMAN KOPERASI BERPRESTASI BERDASARKAN SKALA USAHA TAHUN 2009 (Johnny W. Situmorang) Sampai saat ini, secara resmi usia koperasi telah mencapai 63 tahun dengan jumlah entitas koperasi di Indonesia yang sangat banyak, lebih dari 177 ribu unit yang berbentuk koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Sesuai dengan UU 25/1992, koperasi adalah badan usaha sebagaimana badan usaha lainnya, tapi yang membedakannya dengan badan usaha non-koperasi adalah watak sosial koperasi. Sehingga, koperasi diharapkan menjadi format kelembagaan perjuangan anggotanya dan wadah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atas dasar gotong royong. Mubyarto (1998) menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan lebih mampu menghadapi globalisasi karena menjamin ketangguhan dan keandalan ekonomi nasional. Sampai saat ini belum ada koperasi di Indonesia yang termasuk kategori koperasi besar dengan kiprah internasional. Dewasa ini, menurut International Cooperative Alliance (ICA), terdapat sedikitnya 300 koperasi yang berkelas dunia dengan omzet Rp.6.5 – Rp.634 triliun. Tapi tak satupun koperasi Indonesia masuk dalam kelas global itu (Rahardjo, 2010). Sejalan dengan UU 25/1992, dalam kerangka pengembangan dan pengawasan, pemerintah menerapkan kebijakan sistem penilaian kinerja berdasarkan kualitas koperasi. Misalnya, penilaian koperasi terbaik tahun 2002, dan penilaian daerah koperasi tahun 2007, dan penilaian koperasi berprestasi tahun 2007 (Anonim, 2005, 2007a, 2007b). Landasan penilaian koperasi berkualitas adalah Permenneg KUKM 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award. Hasil penilaian kualitas menjadi bahan bagi pemerintah untuk semakin memajukan koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia. Sejauhmana perbedaan jenis koperasi dalam konteks penilaian kualitas sangat perlu diketahui agar track pengembangan koperasi menjadi tepat. 1.2 Permasalahan Sejak tahun 2002, pemerintah melalui Kementerian KUKM telah menerapkan pola penilaian terhadap koperasi agar kualitas koperasi dapat meningkat. Metode penilaian dilakukan berdasarkan beberapa variabel yang sesuai dengan prinsip perkoperasian, prinsip usaha, dan lingkungan. Setiap tahun, puluhan koperasi dari ratusan ribu d��u�� u�l��s�y�. �op��s� y�� d��l�� d��l�s��s�� s empat kelompok, yakni kelompok-kelompok koperasi simpan-pinjam, koperasi produksi, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Pada tahun 3
Page 1 and 2: ISSN : 1978 - 2896 J U R N A L PENG
Page 3 and 4: JURNAL VOLUME 6 - SEPTEMBER 2011 KA
Page 5: UJI KERAGAMAN KOPERASI BERPRESTASI
Page 9 and 10: UJI KERAGAMAN KOPERASI BERPRESTASI
Page 29 and 30: KAJIAN SKALA PRIORITAS PROGRAM PEMB
Page 47 and 48: KOPERASI DAN PENANGGULANGAN KEMISKI
Page 57 and 58:
KOPERASI DAN PENANGGULANGAN KEMISKI
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
STUDI KASUS PENYERTAAN MODAL PEMERI
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
MODEL PENINGKATAN PERAN KUMKM DALAM
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
PEMANFAATAN SERTIFIKAT HKI SEBAGAI
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
ANALISIS KEBUTUHAN PERALATAN DI SEN
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
INDEKS ISI JURNAL PENGKAJIAN KOPERA
Page 165 and 166:
INDEKS ISI JURNAL PENGKAJIAN KOPERA
Page 167 and 168:
CURRENT CONTENT JOURNAL COOPERATIVE
Page 169 and 170:
INDEKS PENULIS/AUTHOR INDEX A Achma
Page 171 and 172:
Suhendar Sulaeman, Prof. Dr. (Koper
Page 173 and 174:
c. Judul artikel. Judul ditulis sin
Page 175:
(2) Bila nama pengarang harus ditul
show all

Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM - Smecda

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?