Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM - Smecda

JURNAL VOLUME 6 - SEPTEMBER 2011 : 43 - 69
koperasi semestinya bersama Dewan Koperasi yang terbentuk karena perintah
UU tentang perkoperasian 4 .
Tabel 3
Beberapa Program Penanggulangan Kemiskinan Kementerian KUKM pada
Klaster-3
Kementerian KUKM sejak tahun 2003 telah mengembangkan program
dalam rangka penanggulangan kemiskinan pada Klaster-3 ini. Bentuk kegiatan
yang diluncurkan adalah Bantuan Langsung Sosial (BLS) untuk pembiayaan
KUKM, Bantuan Pinjaman Dana Bergulir yang dilaksanakan oleh Badan
Layanan Umum (BLU) dengan nama Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir
(LPDB), dan Bantuan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola KUMKM.
Skim BLS sepenuhnya bersumber dari Anggaran Belanja Pemerintah (APB
Negara dan Daerah) yang tidak dikembalikan oleh penerima bantuan.
Sedangkan pembiayaan melalui LPDB bersumber dari APBN/D dan hasil
pengembalian perguliran dana sebelumnya. Sasaran BLS adalah UMKM dan
Koperasi yang secara nyata belum mampu berkompetisi, sementara sasaran
LPDB adalah UMKM yang tergabung dalam koperasi yang sudah mampu
mengembangkan usaha tapi kategori non-bankable. Alokasi anggaran BLS
telah mencapai triliunan rupiah sementara dana LPDB mencapai miliaran
rupiah meskipun dana pembiayaan yang tersedia mencapai setidaknya satu
triliunan rupiah. Secara teknis, pada tahun 2011, akses pembiayaan BLS
semakin dipermudah oleh pemerintah dengan alasan bahwa koperasi sasaran
adalah koperasi yang sangat membutuhkan dukungan dan perlindungan
pemerintah. Demikian juga akses pembiayaan LPDB, namun untuk kasus
pinjaman skala besar lebih menuntut administrasi dan jaminan keikutsertaan
koperasi yang lebih jelas. Semua bantuan pembiayaan KUMKM disalurkan
melalui lembaga koperasi sebagai badan hukum.
4 Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menurut UU 25/1992 berfungsi sebagai
wadah aspirasi gerakan koperasi. Tapi dalam realitanya, Dekopin belum berfungsi
sepenuhnya.
50