Tanya Jawab Koperasi - Smecda

MEMASYARAKATKAN
KOPERASI
T A N Y A J A W A B
PRAKTEK-PRAKTEK AKTUAL PEMBERDAYAAN KOPERASI
- 1 -
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Tim Redaksi
Pengarah : Freddy H. Tulung
Penanggung Jawab : Bambang Wiswalujo
Ketua : Rosmiati
Wakil Ketua : Suminto Yuliarso
Sekretaris : Nurlaili
Anggota : 1. Subroto Hadi Soegondo
2. Rully Nuryanto
3. Adler Bastiyeri
4. Ronny Hendrawan
5. Irianta Narun
6. Sonata Prayojaya
7. Retno Endang Prihartini
8. Mangatas Pasaribu
9. Basuki
10. Totok Sugiyono
11. Dimas Aditya Nugraha
12. Farida Dewi Maharani
13. Lucy Tri Amintasari
14. Budi Harto
15. Heryadi
Narasumber : 1. Deputi Bidang Kelembagaan, KUKM, Untung Tri Basuki
2. Dirjen IKP, Kementerian Kominfo, Freddy H Tulung
Pembuat Artikel : Prijambodo, Asdep Urusan Pengendalian dan Akuntabilitas KUKM,

Kata Pengantar
Koperasi merupakan “soko guru” perekonomian rakyat,
oleh karena itu jika koperasi maju dan kuat, perekonomian
rakyat dengan sendirinya akan terangkat. Sebagai lembaga
yang mengutamakan asas kebersamaan, kekeluargaan dan
gotong-royong, koperasi terbukti mampu mengupayakan distribusi
pendapatan secara adil dan merata. Tidak berlebihan
jika koperasi sering disebut sebagai motor penggerak kemakmuran
rakyat Indonesia, khususnya golongan ekonomi
lemah.
Secara kuantitatif, dalam tujuh dekade terakhir perkembangan
koperasi memang luar biasa. Jumlah, jenis, keanggotaan,
maupun kapasitas permodalannya tumbuh pesat. Akan tetapi
perkembangan tersebut belum mampu mencapai target yang
diharapkan pemerintah. Salah satu penyebabnya adalah karena
koperasi itu sendiri belum memasyarakat. Masih banyak
anggota masyarakat yang belum memahami secara komprehensif,
apa, mengapa dan bagaimana sesungguhnya ko perasi.
Rendahnya pemahaman masyarakat tersebut pada ak hirnya
berpengaruh negatif terhadap minat masyarakat untuk menjadi
anggota dan berpartisipasi aktif dalam pengembang an
koperasi.
Di sisi lain, pertumbuhan kuantitas juga belum diimbangi
dengan peningkatan kualitas. Masih banyak koperasi yang
mengalami stagnasi atau bahkan gulung tikar. Kurang maksimalnya
kinerja sebagian koperasi pada umumnya disebabkan
oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia pengelolanya.
Dan faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas sumberdaya
manusia tidak lain adalah karena rendahnya pengetahuan
pengelola terhadap koperasi.
Melihat fakta di atas, jelas bahwa dukungan pemerintah
untuk terus memasyarakatkan koperasi sangat diperlukan.
Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika
- i -

melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
berupaya memperkuat sosialisasi tentang koperasi kepada
masyarakat. Berbagai bentuk dan cara sosialisasi, baik melalui
media massa maupun komunikasi tatap muka, diharapkan
mampu meningkatkan pemahaman masyarakat, pengurus,
dan para pemangku kepentingan terhadap seluk-beluk
koperasi.
Oleh karena itu, saya menyambut baik penerbitan buku
”Memasyarakatkan Koperasi, Tanya Jawab Praktek-Praktek
Aktual Perkoperasian” ini. Buku ini diterbitkan untuk melengkapi
sosialisasi dalam bentuk dan format lainnya yang juga
telah dan akan dilakukan Kementerian Kominfo. Saya berpendapat,
buku yang dikemas dalam bentuk tanya-jawab ini
sangat memudahkan masyarakat memahami koperasi secara
utuh-menyeluruh.
Akhir kata, saya berharap semoga penerbitan buku ini berdampak
positif bagi para pelaku koperasi. Pada gilirannya,
buku ini mampu mendorong berbagai pihak untuk mewujudkan
koperasi yang kuat, berdaya, dan mampu berperan sebagai
mesin pendorong dinamika ekonomi rakyat.
Jakarta, November 2011
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Freddy H. Tulung
- ii -

SAMBUTAN
Sebagai khasanah memperkaya pengetahuan dan sumber
referensi perkoperasian, maka telah tersusun buku “ME-
MASYARAKATKAN KOPERASI, tanya jawab praktek-praktek
aktual perkoperasian”. Buku ini, memiliki isi dan lingkup yang
menggambarkan dinamika pemberdayaan perkoperasian di
masa kini.
Buku ini dihimpun dari pengalaman praktis di lapangan,
yang dijalankan dan dialami langsung oleh para peserta bimbingan
teknis (capacity building) perkoperasian yang dilaksanakan
di Tahun 2011. Mereka adalah para aparat Dinas
yang membidangi urusan Koperasi dan UKM dari 19 provinsi
pada 288 kabupaten/kota serta unsur gerakan koperasi.
Buku ini berisi tentang bahan pembelajaran perkoperasian
yang aktual, praktek implementasi regulasi perkoperasian,
penyelenggaraan bimbingan dan pemberdayaan koperasi,
dan memberikan solusi terhadap permasalahan di lapangan.
Penyebarluasan ide dan praktek-praktek perkoperasian
perlu dilakukan secara terus menerus dan meluas untuk
memperluas pengetahuan perkoperasian. Dalam kaitan itulah,
buku ini merupakan salah satu sarana pendukung untuk
memasyarakatkan ide berkoperasi dalam rangka Gerakan
Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) sebagai salah
satu program prioritas Kementerian Koperasi dan UKM.
Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima
kasih, kepada semua pihak khususnya tim fasilitator dan penyusun
buku ini, atas dedikasi dan kesungguhannya mampu
mensintesa praktek-praktek pemberdayaan Koperasi, menjadi
satu informasi yang lengkap. Ucapan terima kasih juga
disampaikan kepada Direktorat Jenderal Informasi dan Ko-
- iii -

munikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika,
atas kerjasamanya menerbitkan buku ini, sehingga mempercepat
penyebarluasan pengetahuan perkoperasian kepada
masyarakat.
Semoga buku ini menjadi sarana untuk memperluas pengetahuan
perkoperasian.
- iv -

Ringkasan
Eksekutif
“MEMASYARAKATKAN KOPERASI, tanya jawab praktekpraktek
aktual perkoperasian” merupakan himpunan pertanyaan
dan penjelasan, yang diolah dari pertanyaan, komentar
dan sharing pengalaman para peserta bimbingan teknis
perkoperasian yang diselenggarakan Kementerian Koperasi
dan UKM, cq Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM
bersama dengan Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM,
pada tahun 2011.
Bimbingan teknis perkoperasian merupakan kegiatan capacity
building, diikuti sebanyak 1.011 orang terdiri atas, aparat
Dinas yang membidangi urusan Koperasi dan UKM dari 19
provinsi pada 288 kabupaten/kota, serta peserta dari gerakan
koperasi. Capacity building dimaksudkan untuk membangun
kesamaan persepsi tentang, kebijakan dan teknis perkoperasian,
sehingga para aparat pembina di daerah memiliki
kemampuan, ketrampilan dan memahami instrumen untuk
pelaksanaan tugas pemberdayaan koperasi di masing-masing
daerah.
Segi menarik selama capacity building perkoperasian,
adalah antusias dan proaktif peserta, pada sesi diskusi dan
- v -

tanya jawab. Materi yang diangkat oleh para peserta, sungguh
bernilai menggambarkan kondisi dan pengalaman aktual
di lapangan, sehingga merupakan bahan pembelajaran yang
berharga bagi orang lain. Informasi ini perlu diorganisir dan
akhirnya disusun menjadi buku ini. Dengan demikian, bukan
hanya peserta yang ikut langsung capacity building, tetapi
para pihak yang tidak mengikuti langsung capacity building
dapat belajar melalui pengalaman yang tertuang dalam buku
ini. Para aparat Dinas yang membidangi urusan KUKM di
provinsi, kabupaten/kota, gerakan koperasi, penggiat koperasi
seperti lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, perguruan
tinggi, dan tidak kalah penting juga bagi masyarakat
luas. Dengan tanpa harus mengikuti secara fisik dan langsung
capacity building, buku ini setidaknya mewakili untuk memperluas
wawasan, pengetahuan, kebijakan dan informasi teknis
perkoperasian.
Isi buku tanya jawab ini, sungguh lengkap. Memuat materimateri
praktis yang menggambarkan dinamika pemberdayaan
koperasi di lapangan, saat ini. Dinamika yang menggambarkan
tingkat pemahaman, implementasi regulasi, pendekatan,
solusi dan kiat-kiat yang memperlihatkan kearifan lokal, dan
bermanfaat sebagai bahan pembelajaran (lesson learn) bagi
yang lain. Lingkup buku ini, membentang dari yang sederhana,
membutuhkan penjelasan dan analisis yang sederhana
pula, sampai hal yang komplek dan membutuhkan penjelasan
dan analisis penyelesaian multi-faktor. Secara tidak langsung,
materi tanya-jawab ini menunjukkan dinamika pemahaman
perkoperasian di tingkat masyarakat umum, di tingkat gerakan
koperasi itu sendiri, dan di tingkat aparat pembina pemerintah.
Proses penyusunan buku ini, dimulai dari pencatatan
- vi -

(mere kam) pertanyaan, komentar dan sharing pengalaman
para peserta capacity building, mengelompokkan ke dalam
rumpun subyek yang sama, memperjelas isi pesan dalam
pertanyaan, serta menyaring subyek-subyek pertanyaan
yang serupa. Dari semula ada sekitar 400 butir pertanyaan
kemudian tersaring menjadi 187 subyek pertanyaan yang sudah
fokus. Subyek-subyek pertanyaan ini kemudian dibahas,
didiskusikan dan disusun penjelasannya oleh tim kerja, yang
sekaligus juga fasilitator bimbingan teknis perkoperasian. Isi
penjelasan terhadap setiap rumpun pertanyaan merupakan
kontribusi bersama, tim penyusun terutama ; Rully Nuryanto,
Adler Bastiyeri, Ronny Hendrawan, Irianta Narun, Sanata
Prayojana, Retno Endang Prihartini, Mangatas Pasaribu, Basuki,
Totok Sugiyono, Subroto Hadisoegondo dan Prijambodo.
Sistematika buku tersusun ke dalam 14 (empat belas)
rumpun materi, menjelaskan 187 pertanyaan. Dalam menggunakan
buku ini, tidak harus berurutan mulai dari rumpun (1)
sampai dengan rumpun (14). Para pengguna dan pembaca,
dapat langsung fokus pada topik-topik tertentu. Namun demikian,
secara ideal untuk memperoleh pemahaman perkoperasian
secara lengkap, sebaiknya diikuti secara berurutan.
Selain itu, antara satu rumpun materi dengan rumpun materi
lain, ada korelasinya.
Belajar dari pengalaman di lapangan melalui himpunan
pertanyaan, komentar dan sharing pengalaman, memberikan
informasi tentang potret dan kelompok kebutuhan di masa depan.
Pertama, perlu menggalakkan penyebarluasan informasi
perkoperasian kepada masyarakat umum. Kedua, menggiatkan
penataan dan pengembangan organisasi dan manajemen
koperasi. Beberapa permasalahan koperasi di lapangan,
- vii -

sebagain (besar) merupakan urusan internal yang penyelesaiannya
harus merujuk kembali peraturan-perundangan yang
berlaku, maupun aturan internal koperasi. Ketiga, peningkatan
kemampuan dan skill pembinaan (pendampingan) perkoperasian
para pembina.
- viii -
Editor

Daftar isi
KATA PENGANTAR i
KATA SAMBUTAN iii
RINGKASAN EKSEKUTIF v
DAFTAR ISI ix
A. Rumpun 1. Umum 1
B. Rumpun 2. Prosedur dan Tata Cara
Pembentukan Koperasi 10
C. Rumpun 3. Perubahan Anggaran Dasar 30
D. Rumpun 4. Keanggotaan 34
E. Rumpun 5. Rapat Anggota 38
F. Rumpun 6. Kepengurusan 44
G. Rumpun 7. Pengawasan dan Akuntabilitas 51
H. Rumpun 8. Permodalan 59
I. Rumpun 9. Usaha Koperasi 62
J. Rumpun 10. Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi 72
K. Rumpun 11. Pembenahan Koperasi Tidak Aktif 82
L. Rumpun 12. Akuntansi dan Perpajakan 90
M. Rumpun 13. Pendidikan dan Pelatihan 95
N. Rumpun 14. Pembinaan oleh Pemerintah 96
- ix -

RUMPUN 1:UMUM
1
2
Pertanyaan : Koperasi saat mendaftarkan badan hukum sangat
semangat. Namun setelah itu kurang ”greget”. Bagaimana
cara meningkatkan semangat tersebut? Harap ada aturanaturan
yang jelas sehingga Kope rasi tidak terselewengkan
oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan.
Penjelasan : Mari kita lihat permasalahan ini secara utuh.
Pendirian Koperasi, bukan sekedar ada atau ikut-ikutan bahkan
tidak memiliki tujuan jelas. Sejak niat mendirikan Koperasi
sudah harus memiliki tujuan jelas. Ada 2 pertanya an
yang diajukan dan perlu dijawab oleh masyarakat yang akan
mendirikan Koperasi :
1. Tanyakan, apa alasan berkoperasi
2. Tanyakan sejauh mana mereka paham tentang Kope rasi
dan konsekuensi berkoperasi.
Kejelasan jawaban pertanyaan itu, menuntun masyarakat
untuk menjadi lebih sadar dan paham apa, bagaimana dan
kemana Koperasi yang mereka bentuk akan diarahkan.
Masyarakat yang tidak paham dan tidak jelas berkoperasi,
menjadi salah satu alasan sebagaimana pertanyaan ini, “semangat
saat membentuk, kurang greget setelah terbentuk”.
Berikan penyuluhan yang lengkap tentang hakekat, motif,
tujuan dan manfaat berkoperasi. Seandainya, mereka belum
siap, sarankan untuk menempuh proses transisi sebagai pra
Koperasi agar dapat dibina dan siap menjadi Koperasi.
Pertanyaan : Di daerah masih berkembang pandang an, Koperasi
itu milik masyarakat, dan disuruh bayar gaji guru. Bagaimana
ini ?
Penjelasan : pemahaman seperti itu keliru, dan perlu dibetulkan.
Koperasi didirikan oleh dan untuk digunakan bagi ke-
- 1 -

3
4
pentingan anggotanya. Tidak benar Koperasi harus melakukan
urusan di luar kepentingannya. Lakukan sosialisasi dan
penyuluhan kepada masyarakat bahwa Koperasi itu, sebagai
organisasi memiliki aturan dan ketentuan tertentu. Koperasi
dimiliki para anggotanya, dan bukan milik masyarakat umum.
Pertanyaan : dewasa ini sering muncul isu-isu yang mengganggu
citra Koperasi, seperti black market & debt collector
yang menggunakan nama Koperasi. Bagaimana kita menyikapinya
?
Penjelasan : Sikapi isu tersebut secara arif. Kejadian se perti
dicontohkan ini bertentangan dari nilai-nilai Ko perasi. Lakukan
upaya untuk menangkal, tindakan dan tuduhan yang menurunkan
citra Koperasi. Lakukan sosialisasi dan komunikasi aktif
kepada Koperasi-Koperasi, agar Koperasi secara internal
terbangun filter untuk menangkal kejadian dan tuduhan yang
berdampak pada penurunan citra Koperasi. Sebagai pejabat
perlu mene liti dan mengkaji peluang terjadinya kasus tersebut
untuk mencari jalan penyelesaiannya.
Pertanyaan : Diketahui bersama bahwa KUD sudah ada sejak
dulu. Namun KUD bukan di-setting sebagai orga nisasi yang
memiliki jiwa kewirausahaan, hanya melakukan program pemerintah.
Dalam beberapa hal kinerja KUD menjadi kurang
maju. Di sisi lain, untuk mengembalikan kepercayaan petani
terhadap KUD sangat susah.
Penjelasan : Pertanyaan ini mengandung 2 (dua) pesan. Pertama
tentang kewirausahaan dan kedua, tentang citra Koperasi.
Kedua pertanyaan tersebut benar, dan bukan berlaku
hanya pada KUD tetapi pada Koperasi secara umum.
a. Kewirausahaan, adalah satu wujud sikap mental, jiwa,
perilaku dan tindakan seseorang yang mampu menghasilkan
karya-karya produktif. Sikap mental seperti itu juga harus ada
dan tumbuh pada diri pengurus, peng awas, anggota Kopera-
- 2 -

5
6
si. Benar, bahwa Koperasi atau KUD yang pengurusnya tidak
memiliki jiwa kewirausahaan, sukar untuk maju dan terbentuk
ketergantungan. Padahal, program dari luar, antara lain dari
pemerintah, BUMN maupun perusahaan-perusahaan hanya
sebatas untuk menstimulir. Pimpinan dan orang-orang di internal
Koperasi harus bangkit dan berubah sehingga tercapai
produktivitas tinggi.
b. Kedua, mengenai citra. Ini benar, bukan hanya berlaku
untuk KUD saja. Badan usaha manapun jika memiliki
citra kurang baik maka berdampak kurang baik bagi badan
usaha bersangkutan. Penurunan citra Koperasi, harus diberantas
dengan cara antara lain : memberikan penyuluhan
yang benar, menunjukan bukti keberhasilan Koperasi.
Pertanyaan : Bagaimana sikap kita, kalau ada satu ke lompok
masyarakat belum menjadi Koperasi, tetapi menggunakan
kata dan atribut Koperasi ?
Penjelasan : Pertama pastikan, kalau kelompok ini ”belum
menjadi Koperasi”. Ingat pasal 9 Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi ”Koperasi
memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya
disahkan oleh pemerintah”. Sikap kita jelas, kelompok itu
bukan Koperasi. Jadi tidak dapat menggunakan atribut Koperasi.
Sarankan dan lakukan teguran untuk tidak menggunakan
atribut Koperasi. Kejadian-kejadian seperti ini ditertibkan
dan jangan ragu bertindak karena ada landasan hukum yang
jelas.
Pertanyaan : Lembaga keuangan mikro, misalnya lembaga
keuangan agrobisnis, apakah LKMA ini sebagai Koperasi?
Penjelasan : Lembaga keuangan mikro, seperti contoh di atas,
jelas bukan Koperasi (lihat status sebagai Ko perasi seperti
penjelasan pada Nomor 5 di atas). Kalau LKM bukan (belum)
menjadi Koperasi, maka tidak perlu menjadi hal yang meng-
- 3 -

7
8
9
ganggu, sepanjang tidak melanggar peraturan-perundangan
tentang perkoperasian. Apabila mereka ingin menjadi badan
hukum Koperasi, lakukan penyuluhan perkoperasian. Namun,
sekali lagi, ini bukan keharusan. Keputusan menjadi Koperasi
diserahkan pada LKM tersebut, dan taat dengan prosedur dan
tata cara pendirian Koperasi.
Pertanyaan : untuk membangun citra Koperasi, usul agar materi
Koperasi dimasukkan pada sekolah ?
Penjelasan : Secara praktis citra Koperasi ditentukan oleh
perbuatan, sikap dan hasil yang ditunjukkan Ko perasi kepada
anggota dan masyarakat. Sepanjang Koperasi secara individu,
maupun Koperasi sebagai gera kan mampu tampil maju,
dan memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat, pasti
terbangun citra bagus. Sebaliknya, seandainya ada satu atau
dua Koperasi, memberikan citra buruk, akan berdampak luas
terhadap citra Koperasi secara keseluruhan. Inilah yang sulit.
Di lingkungan Koperasi itu sendiri (internal) harus terbangun
komunikasi untuk membangun citra yang baik.
Pertanyaan : kekurangan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian adalah sanksi yang kurang jelas.
Mohon dalam Undang-Undang Koperasi nantinya dimasukkan
sanksi yang tegas agar dapat di terapkan di daerah, baru
menjadi Koperasi tingkat nasional.
Pertanyaan : Setelah Koperasi berdiri dan berjalan, tetapi kemudian
melakukan praktek-praktek bukan seperti Koperasi.
Bagaimana menanganinya ?
Penjelasan : Pertanyaan Nomor 8 dan 9 berkaitan, dan dijelaskan
sekaligus. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian merupakan Undang-Undang yang
bersifat ”Lex Specialist” dan hanya meng atur bagaimana
sebaiknya Koperasi dikelola dan dikembangkan. Kalau ada
- 4 -

10
masalah perdata dan/atau pidana, maka sanksi yang ada tunduk
dan digunakan ketentuan pada KUHP/Perdata.
Penyelenggaraan Koperasi di Indonesia, di atur dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,
dan dalam hal penyelenggaraan ke giatan usaha juga diatur
dalam peraturan perundang an terkait. Ada ketentuan peraturan
perundangan yang harus dipegang dan ditegakkan.
Koperasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam per aturan
perundang an perkoperasian, atau peraturan perundangan
lain, ataupun pelanggaran yang bersifat pidana maupun perdata,
maka ranah penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dalam peraturan perundangan perkoperasian,
peraturan perundangan terkait maupun KUHP/perdata.
Pertanyaan : kalau Koperasi tingkat kabupaten ingin menjadi
Koperasi tingkat nasional apakah perlu dibubarkan dulu ?
Penjelasan : Tidak perlu. Tetapi Koperasi tersebut harus
melakukan proses Perubahan Anggaran Dasar (PAD) yang
memungkinkan masyarakat dari luar wilayah kedudukan Koperasi
yang bersangkutan, untuk menjadi anggota Koperasi
tersebut.
• Apabila Koperasi di Kabupaten ingin ”mengembangkan”
wilayah keanggotaannya maka harus melakukan proses
PAD sebagaimana telah disebut diatas, untuk PAD ikuti ketentuan
dalam PP Nomor 4 Tahun 1994 dan Permen 01/2006
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan
Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
• Apabila ada Koperasi yang ”ngotot” ingin mendapatkan
”pengesahan badan hukum lagi untuk menjadi ” Koperasi
tingkat nasional ” maka badan hukum yang lama harus dicabut
dibubarkan karena satu Koperasi tidak bisa mempunyai
2 badan hukum. Sisi penting yang perlu dipahami oleh
masyarakat, bahwa status badan hukum Koperasi itu adalah
satu dan sama. Tidak ada arti bahwa status badan hukum
yang diterbitkan di kabupaten/kota, lebih rendah dibanding-
- 5 -

11
12
kan diterbitkan di provinsi ataupun di Kementerian KUKM. Kalau
masih ada pandangan seperti itu, merupakan pandang an
keliru dan harus diluruskan.
Pertanyaan : Kami ingin sharing tentang aplikasi jati diri Koperasi.
Ada Koperasi yang dalam proses Rapat Anggota
Tahun an (RAT) untuk pemilihan pengurus ternyata berjalan
cepat dan lancar, karena kharisma dari ketua umum. Apakah
kharisma tersebut sesuai dengan jati diri Koperasi?
Pertanyaan: Berkaitan dengan jati diri Koperasi. Pembagian
sisa hasil usaha dilakukan secara adil seban ding dengan
besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Dalam pembinaan
kami menekankan sebagai berikut. Kalau BUMN ada
laba kembali ke kas Negara, bila swasta ada keuntungan akan
masuk ke kantong peng usaha. Kalau Koperasi akan kembali
ke masing-masing anggota sesuai besarnya jasa usaha anggota.
Disini kami memberikan penerapan praktis tentang jati
diri Koperasi. Benarkah!
Penjelasan : Pertanyaan Nomor 11 dan 12 dijelaskan sekaligus.
Kharisma atau ketokohan, bukanlah cermin an jati diri
Koperasi. Salah satu prinsip Koperasi, yaitu “demokrasi” yang
mengedepankan kesamaan hak, kewajiban dan suara bagi
setiap anggota untuk aktif dan berpartisipasi, tanpa ditentukan
besarnya modal (simpanan pokok). Kejadian ini, harus
disikapi sebagai “kasus khusus atau kausalistis” dan tidak dapat
berlaku umum.
Mengenai kiat untuk menanamkan jati diri Koperasi de ngan
menggunakan contoh perbandingan antara Koperasi, BUMN
dan BUMS, seperti yang dilakukan tersebut, dapat diterima
dan dijalankan. Pembagian Sisa Hasil Usaha menurut Undang-Undang
Nomor 25 tahun 1992 tentang Perko perasian
menyebutkan, Koperasi itu ba ngun perusahaan, yang memiliki
nilai dan jati diri tidak berorientasi mencari untung, tetapi pelayanan.
Namun bukan berarti Koperasi tidak boleh untung.
- 6 -

13
14
Pertanyaan : Untuk pembinaan Koperasi sekolah, pada waktu
dahulu berdasarkan Undang-Undang lama yaitu Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1967, Departemen Koperasi mengeluarkan
contoh format anggaran dasar tentang Koperasi
Sekolah. Bagaimana sekarang de ngan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 1992, khususnya untuk tujuan pembinaan Koperasi
sekolah kita apakah masih menggunakan contoh format
tersebut atau terdapat aturan yang baru ?
Penjelasan : Tidak ada aturan atau format khusus tentang
Koperasi sekolah pada saat sekarang ini. Silahkan masingmasing
mengembangkan kreativitas berkaitan dengan upaya
pembinaan Koperasi di kalangan siswa (sekolah). Namun,
harus tetap memegang esensi bahwa Koperasi di kalangan
siswa, yang umurnya masih di bawah umur sesuai ketentuan
persyaratan keanggotaan, dimaksudkan sebagai proses
pembelajaran. Karena itu, Koperasi di kalangan sekolah, belum
memiliki badan hukum.
Pengembangan Koperasi dikalangan siswa (Koperasi
sekolah) merupakan langkah yang justru harus digalakkan.
Koperasi di kalangan sekolah merupakan sarana untuk
mengembangkan jiwa kewirausahaan siswa dan generasi
muda.
Pertanyaan : Kami ingin urun rembug tentang pengelolaan
Koperasi yang baik. Salah satunya adalah pelaksanaan RAT
yang tepat waktu, dan memiliki pengurus yang dapat mengelola
usaha.
Penjelasan : Pendapat saudara benar. Rapat anggota (tahunan)
dan berfungsinya kepengurusan, hanya sebagian
indikator yang menunjukkan tingkat kemajuan Koperasi. Ketentuan
peraturan-perundangan Perkope rasian sebenarnya
telah memberikan rambu-rambu yang dapat menjadi indikator
kemajuan Koperasi, terutama berfungsinya rapat anggota,
kepengurusan, kepengawasan, keanggotaan dan terwujud-
- 7 -

15
16
nya prinsip dan jati diri Koperasi.
Pertanyaan : Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian
Koperasi dan UKM seharusnya ikut menangani Perkoperasian
dan membuatkan aturan-aturan rinci untuk membina
teknis Perkoperasian di daerah.
Penjelasan : Mengenai pertanyaan ini kita harus proporsio nal.
Berkaitan kewenangan, semua mengacu pada peraturan perundangan
khususnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah Kabupatan/ Kota. Satu hal yang harus sama
persepsinya, yaitu bahwa urusan Koperasi dan usaha kecil
adalah urusan wajib di daerah. Jadi, sebenarnya operasio nalisasi
pengembangan Koperasi, ada dan menjadi urusan wajib
provinsi, kabupaten/kota. Pemerintah pusat bersifat mendukung.
Memang ada kebijakan-kebijakan yang bersifat makro
dan nasional tetap menjadi tugas pemerintah, Kementerian
Koperasi dan UKM.
Pertanyaan : Di lapangan kita sering dihadapkan urus an kepailitan,
yang kita sendiri kurang tahu dan diluar kewenangan
kita. Kita juga dihadapkan dengan urusan bantuan pemerintah.
Dimana kewenangan daerah ?
Penjelasan : Seperti sudah dijelaskan pada pertanyaan Nomor
8 dan Nomor 9, ada berbagai peraturan perundangan
terkait yang harus dipahami dan dipedomani oleh pembina
Dinas KUKM dalam membina Koperasi di lapangan. Mengenai
kepailitan (yang dijadikan acu an pembubaran Koperasi)
tunduk dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun
- 8 -

2004 tentang Kepailit an dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
utang. Pernyataan dan keputusan kepalitan ini, ada
di ta ngan pengadilan, bukan Dinas KUKM. Jadi, kalau maksudnya
Dinas KUKM juga perlu memiliki kewenangan memutuskan
kepailitan, ini tidak dapat. Demikian juga berkaitan
kewenangan “program-program bantuan perkuatan”. Agar dilihat,
sumber pendanaannya, melalui APBN atau APBD! Ada
peraturan perundangan yang mengatur tentang itu, Undang-
Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, Undang-
Undang Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan ataupun
peraturan daerah. Jadi, Dinas KUKM agar mempedomani
ketentuan yang berlaku. Hal yang serupa juga berlaku pada
lingkup urus an lain, yang memerlukan rujukan peraturan perundangan
tertentu, di luar Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian.
- 9 -

RUMPUN 2:PROSEDUR DAN TATA CARA
PEMBENTUKAN KOPERASI.
1
Pertanyaan : Ada banyak masyarakat yang berbondongbondong
mendirikan Koperasi. Setelah dicek syaratnya tidak
memenuhi, dan kebanyakan hanya ikut-ikutan karena ada
bantuan. Bagaimana jika keinginan masyarakat tersebut didorong
untuk menjadi unit otonom saja, daripada Koperasi.
Bagaimana untuk meng atasi hal tersebut ?
Penjelasan : Ada 2 (dua) pesan yang perlu diselesaikan. Pertama
berkaitan dengan Koperasi, dan kedua berkaitan dengan
unit otonom.
a. Mengenai Koperasi, sikap yang perlu dipegang yaitu
ikuti prosedur dan tata-cara pendirian Koperasi yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendirian Koperasi, dan Perubahan
Anggaran Dasar Koperasi, serta Peraturan Menteri Koperasi
dan UKM khususnya Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan
Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
Setiap anggota masyarakat, sah-sah saja membentuk Koperasi
sepanjang sesuai dengan pengertian, hakekat, tata
cara pendirian Koperasi, dengan tujuan yang jelas. Koperasi
dibentuk tidak untuk ikut-ikutan, apalagi motif mencari bantuan.
Ini tidak benar dan tidak sesuai de ngan hakekat Koperasi.
Lakukan penyuluhan Perkoperasian kepada masyarakat.
b. Kedua, mengenai unit otonom, yang dalam hal ini barangkali
yang dimaksudkan adalah suatu kelompok Non-formal
yang dikelola secara otonom. Kalau yang dimaksudkan
sebagai suatu unit otonom, atau kelompok yang tidak berstatus
badan hukum Koperasi, maka diposisikan sebagai bukan
Koperasi, maka silakan saja. Tetapi jika ingin membentuk
- 10 -

2
3
Koperasi, kembalikan keinginan tersebut dengan tata aturan
Perkoperasian yang ada.
Pertanyaan : Apakah Koperasi yang belum mendapatkan status
badan hukum, boleh beroperasi sebagai Koperasi ?
Penjelasan : Dalam ketentuan yang berlaku (Peraturan Pemerintah,
dan Permen 01/Per/M.KUKM/I/2006) selama calon
Koperasi (pra-Koperasi) itu masih dalam pro ses pengesahan
untuk memperoleh status badan hukum Koperasi, dapat
melakukan kegiatan usaha. Seperti diketahui bahwa jangka
waktu dihitung sejak peng ajuan permohonan sampai dengan
penerbitan dan/atau penolakan menjadi badan hukum Koperasi,
menurut Per aturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendirian dan Perubahan
Anggaran Dasar Koperasi, adalah 3 (tiga) bulan. Namun, kegiatan
usaha tersebut nanti dilaporkan dan untuk mendapatkan
persetujuan dalam rapat anggota.
Sepanjang rapat anggota menerima dan menyetujui operasionalisasi
usaha yang dilakukan calon peng urus (pra-Koperasi),
sebelum pengesahan status badan hukum Koperasi,
maka operasionalisasi usaha tersebut menjadi tanggung
jawab lembaga Koperasi. Tetapi jika rapat anggota tidak menyetujui
operasionalisasi usaha yang dilakukan calon pengurus
sebelum pengesahan status badan hukum Koperasi,
maka hal itu menjadi tanggung jawab pribadi calon pengurus
tersebut.
Pertanyaan : Ketika Koperasi sudah mendapatkan akta Notaris
diartikan juga sudah mendapatkan status Badan Hukum.
Apakah ini betul ?
Penjelasan : hal ini tidak betul (lihat penjelasan butir 2 di
atas). Akta pendirian Koperasi tidak sama dengan pengesahan
status badan hukum Koperasi. Koperasi menyusun
akta pendirian, yang penyusunannya itu dibantu oleh Notaris.
- 11 -

4
5
Notaris hanya bertugas membantu membuatkan Akta Pendirian
menjadi Akta yang otentik sepanjang belum diterbitkan
status badan hukum Ko perasi oleh pemerintah, maka belum
sah berstatus badan hukum Koperasi, sebagaimana Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal
9. Bagi masyarakat yang masih memiliki pemahaman seperti
yang disampaikan ini, perlu diluruskan.
Pertanyaan : Kami mempunyai pengalaman barangkali sama
dengan daerah lain. Calon pengurus Koperasi tiba-tiba membawa
akta, minta disahkan badan hukumnya, Setelah dicek
di lapangan ternyata datanya tidak benar. Dengan kejadian
tersebut akhirnya kami membuat kesepakatan dengan Notaris,
agar Notaris melakukan konsultasi dengan Dinas KUKM
sebelum menandatangani akta. Pertanyaannya apakah cara
yang kami lakukan dibenarkan dan tidak melanggar aturan ?
Pertanyaan : Pengalaman di lapangan, dijumpai sebagian
anggota masyarakat yang ingin berkoperasi datang, membawa
akta pendirian yang penyusunannya dibantu Notaris,
dan kemudian segera minta di sahkan. Padahal setelah kami
cermati, isi akta pendirian tersebut belum tepat. Apakah ada
ketentuan dari Kementerian KUKM, bahwa Notaris perlu menanyakan
kepada Dinas Koperasi dan UKM terlebih dahulu.
Dengan demikian tidak terjadi akta pendirian yang sudah
dibuat, ternyata tidak tepat.
Penjelasan : pertanyaan Nomor 5 dan Nomor 6 dijawab sekaligus.
Langkah dan cara seperti itu, dapat dibenarkan. Verifikasi
dokumen dan verifikasi lapangan memang harus dilakukan.
Langkah proaktif dengan membuat kesepakatan dengan
Notaris setempat, seperti yang dilakukan di daerah Saudara
sangat baik dan tidak melanggar aturan. Pengalaman ini dapat
dijadikan model bagi daerah lain.
Berkaitan dengan masalah ini hendaknya dapat dilakukan
hubungan dengan pengurus ikatan Notaris di daerah, sehing-
- 12 -

6
7
ga sebelum tersusun akta pendirian diberikan saran sehingga
memenuhi ketentuan dan ”roh” perkoperasian. Ketentuan
berkaitan dengan peran Notaris sebagai pembuat akta Koperasi,
diatur dalam Kepmen Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004
tentang Notaris sebagai Pembuat akta Koperasi (NPAK).
Pertanyaan : mengusulkan pada pemerintah pusat untuk
meninjau kembali berjalannya Koperasi dan masih banyak
yang kurang pada pekerjaan Notaris, terutama muatan-muatan
perkoperasian.
Penjelasan : kemungkinan seperti itu ada saja. Penguasaan
substansi Perkoperasian belum sepenuhnya dipahami oleh
Notaris, khususnya hal-hal yang menjadi “roh perkoperasian”.
Agar Dinas KUKM pro aktif dan ambil inisiatif untuk menjembatani
persoalan seperti itu. Cara teknis yang baik, undang
dan lakukan pertemuan konsultasi untuk menyamakan
persepsi dan langkah teknis dalam proses pembuatan akta
pendirian Koperasi. Misal, perlunya para pendiri berkonsultasi
dengan Dinas KUKM untuk memperoleh saran, sebelum akta
pendirian ditanda tangani Notaris. Pengalaman seperti ini dilakukan
oleh beberapa kabupaten/kota, ternyata efektif.
Pertanyaan : Di satu Kabupaten ada sekelompok orang mau
mendirikan Koperasi. Dalam penyampaian keinginan itu,
tidak disebutkan Koperasi tingkat kabupaten, atau propinsi.
Tahu-tahu mereka ingin mendirikan Koperasi tingkat nasional.
Apakah kehadiran kami untuk memberikan penyuluhan
Perkoperasian saat pertemuan pendirian, harus dibatalkan
atau diteruskan?
Penjelasan : diteruskan. Penyuluhan Perkoperasian bagi
masyarakat yang ingin mendirikan Koperasi, dapat tetap
diteruskan. Penyuluhan Perkoperasian itu berlaku umum,
untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang
Koperasi secara utuh dan benar. Penyuluhan Perkoperasian
- 13 -

8
9
10
dapat dilakukan kepada siapa, dimana saja. Berikan pengertian
bahwa secara administratif pengesahan Badan Hukum,
ada yang dilakukan di kabupaten/kota, atau provinsi, atau nasional,
namun secara substansi Koperasi itu sama.
Pertanyaan : Dalam rangka pembentukan Koperasi primer,
kami menyarankan agar dalam rapat pembentukannya, selain
mengundang Dinas/Instansi terkait, juga mengundang
perangkat desa ( RT, Lurah ) setempat. Gunanya kalau terjadi
sesuatu hal, perangkat kelurahan dapat mengetahui, sesuai
dengan domisili wilayah kerjanya. Mohon Penjelasan!
Penjelasan : pada dasarnya boleh saja, mengundang pihak
lain yang dianggap relevan, seperti Lurah atau ketua RT,
sepan jang perannya tidak mencampuri masalah pembentukan
dan internal Koperasi.
Pertanyaan : Ada satu Koperasi, semula keberadannya di satu
Kabupaten A. Setelah pemekaran kabupaten, Koperasi tersebut
berada di wilayah Kabupaten B sebagai hasil pemekaran.
Apakah Koperasi tersebut harus membuat kembali badan hukum,
atau cukup melalui perubahan anggaran dasar?
Penjelasan : tidak perlu, bahwa badan hukum (BH) Koperasi
itu hanya satu. Badan hukum diperoleh saat pendirian, dan
lepas saat Koperasi dinyatakan bubar. Bagi Koperasi yang sudah
memiliki badan hukum, karena alasan pemekaran wilayah
maka tidak perlu membuat badan hukum baru. Badan hukum
lama tetap valid, walaupun Koperasinya sekarang ber ada di
Kabupaten B.
Pertanyaan : Bagaimana sikap, langkah atau saran serta
solusi yang harus kita berikan terhadap suatu Koperasi yang
dokumen badan hukum/anggaran dasarnya hilang ? Sementara
dokumen yang seharusnya ada pada kita pembina, baik
di Kantor Dinas kab/kota maupun propinsi juga tidak dapat
- 14 -

ditemukan pada arsip di kantor, karena beberapa faktor seperti
: kejadian gempa bumi, pindah kantor dll. Untuk sekarang
kita baru memberikan solusi :
a. buat berita acara kehilangan
b. buat laporan kehilangan kepada polisi
c. dan dibuat lagi badan hukum/akta Koperasi
Apakah langkah-langkah ini tepat?
Penjelasan : langkah yang dilakukan tepat. Pertanyaan ini
mengandung 2 pesan. Pertama tentang pentingnya dokumentasi,
dan kedua solusi mengatasi permasalahan tersebut,
dokumen-dokumen Koperasi seperti badan hukum, akta
pendirian, anggaran dasar Koperasi, seharusnya tersimpan
tertib di setiap Dinas yang membidangi urusan KUKM. Setiap
pengesahan badan hukum, harus dicatat dalam buku daftar
umum Koperasi. Ini menjadi perhatian bagi Dinas yang mengurusi
KUKM. Jika saat ini, pengadministrasian dokumen-dokumen
Koperasi, belum tertib, segera tertibkan.
a. Untuk alasan karena musibah, bencana alam, tsunami,
banjir dan lain-lain, langkah yang dilakukan tersebut sudah
tepat. Kehilangan dengan alasan bencana atau hal-hal yang
tidak memungkinkan diketemukan kembali, dapat menempuh
cara-cara di atas (membentuk badan hukum baru).
b. Namun untuk alasan, misal pindah kantor sebenarnya
tidak tepat dokumen penting seperti itu hilang. Langkah yang
perlu dilakukan, satu, temukan Nomor badan hukum. Kalaupun
dokumen-dokumen tulisnya hilang, barangkali ada pengurus
atau orang masih ingat Nomor, tanggal, tahun penerbitan
badan hukum Koperasi. Setelah, ketemu Nomor badan
hukum, lacak ke Dinas KUKM provinsi, lacak ke Kementerian
Koperasi dan UKM. Apakah copy akta pendirian, anggaran
dasar Koperasi tersebut masih ada. Jika tidak ketemu, maka
susun dokumen anggaran dasar baru, dengan keteranganketerangan
bukti kehilangan.
- 15 -

11
12
13
Pertanyaan : perlu pembatas jangka waktu umur Koperasi.
Usul, tentukan masa waktu Koperasi ?
Penjelasan : Jangka waktu badan hukum Koperasi, dalam peraturan
perundangan tidak ditentukan eksplisit. Jangka waktu
badan hukum Koperasi, dibuat tidak terbatas, dan/atau terbatas.
Pilihan ini dikembalikan pada Koperasi sendiri. Kebanyakan
Koperasi memilih tidak terbatas. Usulan ini bagus dan
menjadi pertimbangan dalam penetapan kebijakan berkaitan
umur badan hukum Koperasi.
Pertanyaan : ada orang bilang, perlu pra Koperasi, bagaimana
menurut Bapak/Ibu ?
Penjelasan : Pra-Koperasi adalah istilah yang digunakan sebagai
teknik dan metode pembinaan. Bagi masyarakat yang
ingin mendirikan Koperasi, sebaiknya melakukan persiapan
terlebih dulu. Persiapan ini, dalam bahasa program disebut pra-
Koperasi. Jadi, pra-Koperasi merupakan langkah yang baik,
digunakan sebagai sarana teknis operasional, pendekat an
pembinaan perkoperasian. Beberapa daerah telah menerapkan
teknik pra-Koperasi sehingga saat Koperasi tersebut telah
berdiri, sudah memiliki kesiapan yang baik. Pra-Koperasi
ini, belum memiliki status badan hukum Koperasi.
Pertanyaan : ada Koperasi sedang konsultasi, untuk menjadi
Koperasi nasional, dengan motif akan buka cabang di wilayah
lain. Bagaimana ini ?
Penjelasan : motif seperti itu sebenarnya tidak tepat. Dalam
konteks ini ada tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu oleh
Koperasi yang bersangkutan, seperti perubahan anggaran
dasar yang memungkinkan masyarakat di luar wilayah domisili
pendiri Koperasi menjadi anggota Koperasi tersebut. Selanjutnya
apabila jumlah anggota di wilayah Kab/Kota lokasi kantor
cabang akan didirikan sudah mencapai jumlah minimal 20
- 16 -

14
15
orang, barulah Koperasi yang bersangkutan bisa membuka
kantor cabang. Tetapi harus dipegang teguh bahwa pembukaan
kantor cabang itu dengan maksud untuk mendekatkan
pelayanan anggota Koperasi dimaksud.
Pembukaan kantor cabang juga harus memenuhi persyaratan
sesuai ketentuan yang berlaku seperti : usaha simpan
pinjam sudah berjalan minimal 2 tahun dan sudah dinilai
tingkat kesehatannya dengan hasil minimal ”cukup sehat”.
Sebelum mencapai tahap itu, perlu diverifikasi terlebih dahulu
apakah memang Koperasi yang bersangkutan sudah layak
untuk mengembangkan wilayah domisili keanggotannya (dilihat
omset/skala usaha Koperasi).
Pertanyaan : untuk mencapai Koperasi menjadi Koperasi
berkualitas, maka pada pendirian perlu ada kelayakan usaha.
Mohon kejelasan bagaimana kelayakan usaha ini !
Pertanyaan : sebelum mendapatkan pengesahan badan hukum
Koperasi agar ada study kelayakan, bagaimana maksud
ini ?
Penjelasan : pertanyaan Nomor 14 dan Nomor 15 dijelaskan
sekaligus. Sebenarnya pertanyaan ini berlaku bagi masyarakat
yang akan mendirikan Koperasi. Untuk apa dan untuk siapa
mereka mendirikan Koperasi ?
Hakekat Koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian, sudah sangat jelas. Koperasi
dibentuk untuk dapat memperjuangkan kepentingan
anggota, dengan melakukan usaha yang berkaitan dengan
kegiatan usaha anggotanya atau untuk melayani kebutuhan
anggotanya. Kelayakan usaha merupakan hal pokok dan
penting. Patokan-patokan untuk memahami dan menilai suatu
kelayakan usaha, dapat menggunakan patokan-patokan yang
lazim digunakan untuk menilai suatu kelayakan usaha. Tentu,
tidak harus seberat analisis proyek raksasa.
Masalah yang ada, berapa jauh pengetahuan calon pengu-
- 17 -

16
17
rus tentang kelayakan usaha ini, dan juga belum sepenuhnya
dikuasai oleh petugas yang memproses pendirian Koperasi.
Memang kelayakan usaha paling sering diabaikan saat pendirian
Koperasi, dan lebih terpaku pada pemenuhan syarat administrasi
belaka.
` Dalam menyusun studi kelayakan usaha selama ini, silakan
menggunakan buku-buku referensi, contoh-contoh kelayakan
usaha yang ada di daerah saudara. Pada prinsipnya
kelayakan usaha itu menganalisa, menghitung aspek organisasi
dan manajemen, produksi, pemasaran, lingkungan, legal
serta permodalan dan investasi dan mengambil keputusan
bahwa usaha yang dilakukan secara finansial dan ekonomi
dinilai layak.
Pertanyaan : Apakah Koperasi dapat diberikan/diterbitkan
pengesahan badan hukumnya dengan memperhatikan : (1)
tempat tersebut sudah ada Koperasi lain ? (2) Apakah ada
tumpang tindih tentang keanggotaan Koperasi?
Penjelasan : Dapat. Dalam satu wilayah tertentu dapat
berkembang lebih dari satu Koperasi, sesuai dengan tuntutan
dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Apabila, Koperasi-Koperasi
tersebut sejenis, dengan kebutuhan pelayanan kepada
anggota yang juga sama, jelas menurunkan efisiensi dan keekonomian
usaha, disarankan tidak perlu mendirikan Koperasi
sejenis. Idealnya Koperasi-Koperasi yang ada dalam suatu
kawasan tertentu, merupakan jenis Koperasi yang beda untuk
memberikan pelayanan kebutuhan ekonomi yang berlainan.
Sarankan, masyarakat yang ingin mendirikan Koperasi yang
sama, lebih efisien menjadi anggota Koperasi yang ada. Jadi,
tumpang tindih keanggotaan menjadi tidak ada, karena mereka
memiliki kebutuhan yang berbeda.
Pertanyaan : mohon petunjuk mengenai pendelegasian wewenang
dalam rangka pengesahan Badan Hukum Koperasi
Primer tingkat Provinsi oleh Gubernur sebagai wakil Kemen-
- 18 -

18
19
20
terian Koperasi dan UKM untuk menandatangani Pengesahan
BH. Tugas tersebut kemudian didelegasikan kepada Kepala
Dinas Koperasi dan UKM setempat. Apakah ada peraturan
yang mengatur pendelegasian tersebut sebagai pedoman
bagi kami di daerah.
Pertanyaan : apa kira-kira ada masalah bila Kepala Dinas
KUKM yang menandatangani pengesahan badan hukum Koperasi
?, karena masih tidak jelas.
Pertanyaan : kewenangan pejabat yang mengesahkan akta
pendirian disetiap Kabupaten/kota masih berbeda-beda, ada
yang oleh Bupati/Walikota dan ada yang oleh Kepala Dinas
KUKM. Pendelegasian dari Bupati/Walikota ke kepala Dinas
KUKM apakah ada dasar hukumnya?
Pertanyaan : apakah bisa penandatanganan pengesahan
akta pendirian Koperasi oleh kepala Dinas KUKM, atas pelimpahan
wewenang secara tertulis oleh Bupati ?
Penjelasan : pertanyaan Nomor 17, 18, 19 dan 20 memiliki
maksud sama dan dijelaskan sekaligus. Sebagaimana amanah
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian, yang berwenang mengesahkan pendirian Koperasi
adalah Menteri yang membidangi Koperasi. Menteri
dapat mendelegasikan wewenang tersebut kepada Kepala
Daerah dalam kerangka tugas pembantuan. Dalam era otonomi
daerah, Menteri tidak dapat langsung menugaskan
Kepala Dinas Koperasi dan UKM, karena daerah Provinsi,
Kab/Kota saat ini mempunyai kewenangan tersendiri, Menteri
hanya dapat mendelegasikan wewenangnya kepada kepala
daerah.
Pendelegasian wewenang dalam rangka pengesahan
badan hukum Koperasi primer Provinsi oleh Gubernur sebagai
wakil Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan
pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor
- 19 -

21
22
: 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian,
Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada
Provinsi, Kab/Kota.
Sedangkan pengesahan untuk Koperasi primer, sekunder
skala Nasional berdasarkan pada Keputusan Menteri Negara
Koperasi dan UKM Nomor : 124/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang
Penugasan Pejabat yang berwenang untuk memberikan
pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan
pembubaran Koperasi pada Kementerian Koperasi dan UKM
untuk Koperasi tingkat nasional.
Penandatanganan pengesahan akta pendirian Koperasi
oleh kepala Dinas Koperasi UKM bisa dilakukan apabila ada
perintah tertulis dari Gubernur dan Bupati/Walikota selaku
Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM untuk
menandatangani pengesahan tersebut.
Pertanyaan : Apakah pendirian Koperasi primer (seperti di
atas), menjadi kewenangan prov untuk mengesahkannya ?
Penjelasan : Lihat dahulu Koperasi primer di wilayah mana?,
provinsi atau kabupaten/kota. Ketentuan kewenangan pengesahan
badan hukum Koperasi, diatur menurut Keputusan
Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 123/Kep/M.
KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran
Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi, Kab/
Kota. Jika Koperasi primer tersebut, ada dalam wilayah kabupaten/kota,
maka pengesahannya dilakukan oleh Bupati/
Walikota. Jika Koperasi primer tersebut, ada dalam wilayah
provinsi, maka pengesahannya dilakukan oleh Gubernur.
Pertanyaan : Kementerian KUKM jika menunjuk Notaris di
suatu daerah, agar selektif. Karena beberapa pengalaman,
terdapat Notaris yang tidak mengetahui peraturan dan teknis
Koperasi, sehingga sering terjadi kekeliruan.
- 20 -

Penjelasan : Penetapan Notaris sebagai pejabat pembuat akta
pendirian koperasi, bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia
(INI) yaitu setelah Notaris yang bersangkutan mengikuti
program pembekalan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
Kemudian telah dilakukan proses seleksi secara profesional
dan telah diadakan penyuluhan serta pelatihan bagi para notaris,
agar mereka paham tentang koperasi.
Adapun persyaratan dan tata cara untuk menjadi Notaris
diatur berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
UKM Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai
Pembuat Akta Koperasi, BAB III Persyaratan dan tata
cara penetapan Notaris Pembuat Akta Koperasi pasal 4 dan 5
yaitu;
a. Untuk dapat ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta
Koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai
peraturan Jabatan Notaris dan memiliki sertifikat
tanda bukti telah meng ikuti pembekalan dibidang perkoperasian
yang ditandatangani oleh Menteri.
b. Notaris yang telah memenuhi persyaratan pada butir a,
mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri untuk
ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi
melalui Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi
tingkat Kab/Kota pada tempat kedudukan Notaris
yang bersangkut an.
c. Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat
Kabupaten/Kota memberikan tanda terima permohonan
dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Menteri
dengan tembusan kepada Kepala Dinas/Instansi yang
membidangi Koperasi tingkat propinsi (Dinas/Instansi
paling lama dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal
diterimanya permohonan secara resmi).
d. Kemudian Menteri menetapkan Notaris sebagai Pembuat
Akta Koperasi dengan Surat Keputusan Menteri dan
di sampaikan langsung kepada Notaris yang bersangku-
- 21 -

23
24
tan, dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman dan
HAM, Gubernur dan Kepala Dinas/Instansi yang membidangi
koperasi tingkat Propinsi/Dinas Instansi serta
kepada Bupati/Walikota dan Kepala Dinas/Instansi yang
membidangi Kab/Kota pada tempat kedudukan Notaris.
Kalaupun di lapangan masih ada kekurangan, disarankan
agar melakukan pertemuan konsulatif antara Dinas KUKM
setempat dengan ikatan notaries daerah (pengurus wilayah,
pengurus daerah INI) untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Pertanyaan : di kabupaten A baru ada satu Notaris pembuat
akta Koperasi, biayanya mahal. Di kabupaten tetangga ada
Notaris pembuat akta pendirian Koperasi dengan biaya lebih
murah. Apakah akta pendirian boleh diterbitkan oleh Notaris di
kabupaten tetangga ?
Penjelasan : secara ketentuan tidak boleh. Karena wilayah
kerja Notaris itu telah ditentukan menurut ketentuan di luar
kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM, yang mengatur
wilayah kerja Notaris. Notaris di kabupaten A memiliki
wilayah kerja di kabupaten A. Mengenai, biaya tentunya dapat
dibicarakan.
Pertanyaan : Di Kabupaten A terdapat Notaris sedangkan di
Kabupaten B tidak ada Notaris, bolehkah masyarakat di Kab.
B menggunakan Notaris di Kab A?
Penjelasan : yang menjadi patokan boleh atau tidak boleh,
adalah ketentuan internal kenotarisan itu sendiri. Wilayah
kerja Notaris telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan
HAM, dibagi menurut daerah administratif. Notaris di Kab A
dengan wilayah kerja di Kabupaten A, demikian juga Notaris
di Kabupaten lain. Peran Notaris, pada intinya membantu
membuat dokumen akta pendirian dan anggaran dasar Koperasi
sehingga menjadi dokumen otentik. Dengan pegangan
seperti itu, masyarakat dapat menggunakan jasa Notaris un-
- 22 -

25
26
tuk penyusunan akta pendirian Koperasi. Kalau di wilayah itu,
tidak ada Notaris pembuat akta pendirian Koperasi, maka dapat
dibuat para pendiri dengan bantuan pejabat.
Menurut Kepmen No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 dalam
pasal 19 ayat 3 menyebutkan bahwa terhadap daerah tertentu
yang belum ada Notaris serta berdasarkan kondisi wilayah
dan masyarakatnya dipandang belum mampu melaksanakan
keputusan ini dapat diatur dan ditetapkan seperti Surat Deputi
No. 117/Dep.1/XI/2006 perihal penjelasan pasal 6 ayat 1 permen
01/2006 apabila disuatu daerah belum ada Notaris yang
telah ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM
sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi, maka penyusunan
Akta Pendirian Koperasi dilakukan oleh para pendiri Koperasi
yang bersangkutan, dibimbing oleh Pejabat yang membidangi
pembinaan Koperasi.
Pertanyaan : Notaris minta jumlah pengurus genap, yaitu 6.
Sedangkan kita mengatakan jumlah pengurus, ganjil, misal 3
atau 5, akhirnya terjadilah tarik urat antara pembina-Notaris.
Bagaimana solusi ini ?
Penjelasan : ketentuan peraturan perundangan, tidak mengatur
tentang jumlah pengurus. Berapa jumlah orang pengurus
sesuai kebutuhan dan ditentukan dalam rapat pembentukan
pertama kali, yang dapat disesuaikan melalui rapat anggota
selanjutnya. Namun disarankan, ganjil, dengan maksud apabila
dalam pengambilan keputusan yang harus ditempuh dengan
voting, maka ada kepastian keputusannya. Pertimbangan
ini penting, sebagai langkah antisipatif ke depan. Jadi,
disarankan, ganjil.
Pertanyaan : setiap keputusan yang dibuat oleh Koperasi harus
disahkan Notaris. Namun ada juga yang tanpa disahkan
Notaris. Apakah kita perlu atau boleh memberikan pengesahan
Badan Hukum ?
Penjelasan : Akta pendirian Koperasi disusun oleh pendiri
- 23 -

27
Koperasi (bagi daerah yang belum ada Notaris pembuat akta
pendirian dan/atau disusun atas bantuan Notaris (NPAK).
Perlu didudukkan secara benar, mengenai peran Notaris,
pembuatan akta pendirian, anggaran dasar dan pengesahan
badan hukum Koperasi.
a. Dalam pembentukan Koperasi para pendiri menyusun
akta pendirian dan anggaran dasar. Penyusunan akta pendirian
dan anggaran dasar ini, dibantu oleh Notaris, agar dokumen
itu menjadi dokumen otentik. Posisi dan peran Notaris
adalah membantu para pendiri dalam menyusun akta pendirian
dan Anggaran Dasar Koperasi.
b. Jadi, sepanjang isi dan kebenaran akta pendirian
dan anggaran dasar Koperasi tersebut dinilai benar, silahkan
diproses dan diterbitkan status badan hukum Koperasi oleh
pemerintah. Dengan demikian menjadi jelas, pengesahan badan
hukum Koperasi tetap menjadi wewenang pemerintah,
baik jika akta pendirian tersebut disusun atas bantuan Notaris,
atau disusun sendiri oleh pendiri pada kabupaten/kota yang
belum ada Notaris pembuat akta pendirian Koperasi (NPAK).
Karena itu, pemberian pengesahan badan hukum, terhadap
akta pendirian yang penyusunannya dibantu Notaris dan/atau
disusun sendiri oleh pendiri, tetap memiliki bobot sama.
Pertanyaan : penyusunan anggaran dasar oleh Notaris telah
dilakukan, tapi banyak yang tidak sesuai dengan aturan yang
berlaku. Contohnya tidak ada periode jabatan pengurus, simpanan
pokok tidak ada, simpanan disebut dengan deposito.
Bagaimana ini !
Penjelasan : minta untuk diperbaiki. Isi anggaran dasar Koperasi,
harus sesuai dengan peraturan perundangan yang
ada, prosedur dan tata cara pendirian Koperasi, serta “kebutuhan”
Koperasi itu sendiri. Apabila menurut saudara, isi anggaran
dasar tersebut kurang, maka minta untuk disempurnakan
kembali, dan tidak harus disahkan badan hukumnya.
- 24 -

28
29
30
Pertanyaan : Untuk pengurusan dari Notaris dikenakan biaya.
Sementara pengesahan dari pemerintahan seharusnya juga
ada biaya. Bagaimana solusinya?
Penjelasan : bantuan penyusunan akta oleh Notaris pakai
biaya, karena memang mereka diperbolehkan menarik biaya,
sebagai jasa keahlian (profesionalisme). Sedangkan pengesahan
badan hukum merupakan kewajiban pemerintah sebagai
bentuk pembinaan pemberdayaan. Selama ini tidak (belum)
ada ketentuan pengenaan biaya pada penerbitan badan
hukum Koperasi. Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan
tugas penerbitan badan hukum Koperasi, dapat diusulkan
dan ditampung dalam APBN atau APBD.
Pertanyaan : Bagaimana bentuk anggaran dasar pembentukan
Koperasi ?
Penjelasan : sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, isi anggaran
dasar (AD) sekurang-kurangnya memuat :
1. Daftar nama pendiri,
2. Nama dan tempat kedudukan
3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha
4. Ketentuan mengenai keanggotaan
5. Ketentuan mengenai rapat anggota
6. Ketentuan mengenai pengelolaan
7. Ketentuan mengenai permodalan
8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
9. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha.
10. Ketentuan mengenai sanksi
Pertanyaan : masih ada celah dalam Undang-Undang Nomor
25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang lemah. Pendirian
Koperasi dapat dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang. Perlu
wacana jika pembentukan Koperasi, minimal 100 atau 150
orang.
- 25 -

31
Pertanyaan : Kepmen Nomor : 123/Kep/M.KUKM/X/2004
tentang penyelenggaraan tugas pembantuan dalam rangka
pengesahan akta pendirian, perubahan AD pada prov, kab/
kota, diharapkan ada ketegasan terhadap jumlah anggota 20
orang tersebut. Mengingat Kepmen ini hanya menyatakan
tentang domisili keanggotaan lebih dari satu kab/kota, maka
pengesahan Badan Hukum menjadi kewenangan Provinsi.
Penjelasan : pertanyaan Nomor 30 dan Nomor 31 dijelaskan
sekaligus. Ketika proses pendirian Koperasi, hendaknya pejabat
tidak semata-mata melihat dari sisi administratif belaka.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
setidaknya mengisyaratkan hal-hal pokok untuk mendirikan
Koperasi.
Satu, Koperasi dibentuk untuk mencapai peningkatan
kesejahteraan anggota. Dua, usaha Koperasi merupakan
usaha yang memiliki keterkaitan dengan upaya untuk meningkatkan
kepentingan usaha anggota. Tiga, saat pendirian
Koperasi perlu membuat rencana usaha yang layak. Jadi,
jelas ada kepentingan dari anggota yang perlu dilayani oleh
Koperasi.
a. Lakukan pengecekan siapa anggota, untuk apa berkoperasi,
manfaat apa diharapkan diperoleh melalui Koperasi.
“Roh” Koperasi sudah jelas termuat dan diatur dalam peraturan
yang ada. Kalaupun sekarang, masih ada yang hanya
melihat sisi administratif saja, tentunya ke depan perlu dirubah
dengan melihat sisi-sisi lain yang memang diamanatkan.
b. Mengenai ada pendapat, syarat jumlah orang untuk
mendirikan Koperasi 20 orang, sangat sedikit sehingga
sangat mudah mendirikan Koperasi. Sekali lagi, keinginan
mendirikan Koperasi yang berdasarkan kebutuhan, tidaklah
terganggu dengan jumlah 20 orang. Lebih penting, adalah
tujuan berkoperasi. Sebagai pembanding, Undang-Undang
Perkoperasian di Thailand, cooperative act tahun 1999, menetapkan
jumlah orang pendiri Koperasi 10 orang. jika pendirian
Koperasi tersebut benar-benar sesuai kaidah Koperasi,
maka jumlah tersebut bukan menjadi soal.
- 26 -

32
33
Pertanyaan : ada Koperasi yang isi dalam akta pendirian dan
anggaran dasarnya mencantumkan banyak sekali kegiatan
usaha. Saya menyarankan, coba pilih dan fokus pada kegiatan
usaha yang penting. Apa langkah saya ini benar ?.
Penjelasan : langkah Saudara benar. Pencantuman seluruh
kegiatan usaha dalam anggaran dasar, secara tidak langsung
mencerminkan para pendiri koperasi itu, tidak paham dan
mengkaburkan hakekat Koperasi. Undang-Undang Nomor
25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 43 yang berbunyi
“usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung
dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan
kesejahteraan anggota”. Dengan mengacu pada ketentuan
ini, maka jelas usaha Koperasi sudah fokus. Mencakup kegiatan
usaha yang berkaitan dengan kepentingan usaha anggota,
atau kegiatan yang terkait dengan kegiatan usaha. Penempatan
kegiatan usaha Koperasi, yang terkesan asal taruh,
jelas tidak betul.
Pertanyaan : ada Koperasi anggotanya di bawah 20 orang,
disarankan untuk menambah atau untuk merger, tetapi pengurus
ngotot tidak mau. Tanggung jawab siapa ini, pengurus?
langkah apa yang perlu dilakukan ?
Penjelasan : Sudah jelas bahwa koperasi tersebut tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
No. 25 tahun 1992, pasal 6 bahwa untuk koperasi primer jumlah
anggota sekurang-kurangnya 20 orang.
Langkah yang perlu dilakukan adalah :
1. Pejabat dinas KUKM melakukan pembinaan terhadap koperasi
dengan memberikan penjelasan kepada pengurus
koperasi untuk memenuhi aturan yang tercantum dalam
pasal 6 Undang-Undang No. 25 tahun 1992.
2. Apabila dengan penjelasan yang diberikan pengurus koperasi
tersebut tidak mengindahkannya, maka pejabat
dinas KUKM dapat memberikan peringatan secara lisan
- 27 -

34
sebanyak 3 kali.
3. Jika peringatan lisan juga tidak digubris sebagaimana
angka 1 dan 2, maka langkah selanjutnya adalah memberikan
surat peringatan rencana pembubaran dengan
alasan yang jelas dan sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan
Pemerintah No. 17 tahun 1994. Surat peringatan tersebut
ditembuskan ke pihak-pihak terkait. Ikuti prosedur dan tata
cara pembubaran koperasi oleh Pemerintah (lihat Bab K
rumpun (11) Pembenahan Koperasi Tidak Aktif No. 11)
Pertanyaan : mohon ketegasan bahwa di daerah kami,
ditempuh cara bagi orang yang akan mendirikan Koperasi,
di arahkan untuk mendayagunakan BH Koperasi yang “collapse”,
dengan catatan Koperasi tersebut tidak bermasalah
dan ada niat pengurus lama untuk menyerahkannya.
Penjelasan : cara seperti ini masuk kategori pengaktifan kembali
koperasi, dan boleh saja dilakukan. Pengaktifan kembali
Koperasi yang sudah ada, dengan mengaktifkan kembali badan
hukum, dapat dilakukan. Langkah yang sudah ditempuh,
telah benar. Lakukan pendekatan dan pertemuan antara Koperasi
yang ada dan tidak aktif, dengan masyarakat yang akan
mendirikan Koperasi. Ada kesepakatan di pihak Koperasi,
oleh anggota untuk menerima pengaktifan kembali Koperasi.
Langkah selanjutnya, silahkan ditempuh misal, pemilihan
peng urus, pengawas, program kerja dan lain-lain, sebagaimana
ditempuh Koperasi pada umumnya.
- 28 -

RUMPUN 3: PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
1
2
Pertanyaan : meliputi apa saja yang berkaitan dengan perubahan
anggaran dasar Koperasi, apa hanya usaha saja ?
Penjelasan : agar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor
4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan
Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar, serta
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 01/
Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan,
Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran
Dasar Koperasi.
a. Dalam pasal 12 disebutkan dalam hal perubahan anggaran
dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang
usaha, penggabungan atau pembagian Koperasi, pengurus
wajib mengajukan permintaan pengesahan atas perubahan
anggaran dasar secara tertulis kepada Menteri.
b. Dalam pasal 18 disebutkan perubahan anggaran dasar
Koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha,
penggabungan atau pembagian Koperasi tidak perlu pengesahan
oleh Pejabat. Tetapi wajib dilaporkan kepada pejabat
paling lambat satu bulan sejak perubahan dilakukan, dan Koperasi
wajib mengumumkan ke media dalam kurun waktu 45
hari.
Jadi jelas PAD pada koperasi tidak hanya masalah usaha
saja.
Pertanyaan : perubahan AD Koperasi untuk perubahan nama
Koperasi, misal semula Koperasi ”Harapan Maju” berubah
menjadi Koperasi ”Maju Harapan” apakah perlu pengesahan
oleh pejabat ?
Penjelasan : tidak perlu. Perubahan kategori ini, tidak termasuk
perubahan usaha, penggabungan dan pembagian
yang ketentuannya perlu disahkan pejabat. Silahkan Koperasi
melakukan perubahan sendiri, dan cukup melaporkan ke pe-
- 29 -

3
4
jabat setempat (lihat penjelasan Nomor 1 di atas).
Pertanyaan : mohon petunjuk perubahan anggaran dasar
Koperasi untuk 3 kasus berikut. (1) Perubahan Anggaran
Dasar tempat kedudukan Koperasi dari provinsi misal Sumatera
Barat ke Kota Jambi, semua anggota pindah ke kota
Jambi kare na Koperasi ini adalah Koperasi karyawan yang
perusaha an induknya pindah (2) Perubahan nama Koperasi
apakah dibuatkan AKTA Notarisnya dan SK Koperasinya. (3)
Perubah an syarat keanggotaan, contoh : KPN, anggotanya
PNS di daerah ditambah PNS + Pensiunan
Penjelasan : untuk pertanyaan pertama, maka perlu dilakukan
perubahan anggaran dasar, karena perubahan tempat tinggal.
Untuk pertanyaan kedua dan ketiga, juga perlu perubahan
anggaran dasar. Namun karena, tidak menyangkut perubahan
usaha, penggabungan dan pembagian yang ketentuannya
perlu disahkan pejabat. Silahkan Koperasi melakukan perubahan,
maka tidak perlu disahkan oleh pejabat. Perubahan
tersebut cukup dilaporkan dan Koperasi mengumumkannya
di media (lihat penjelasan Nomor 1 di atas).
Pertanyaan : Bagaimana dengan akta pendirian Koperasi
yang membuka cabang, apakah perlu perubahan anggaran
dasar atau tidak? Kalau ya, siapa yang berwenang?
Penjelasan : Ya perlu PAD. Di dalam akta pendirian, anggaran
dasar Koperasi harus jelas tercantum tentang urusan pembukaan
cabang. Kalau ini belum ada, wajib melakukan perubahan
anggaran dasar. Mengenai pengesahan perubahan
anggaran dasar, sepanjang hal tersebut menyangkut pada
per ubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian
Koperasi wajib disahkan oleh pejabat. Perubahan di luar
tersebut, cukup dilaporkan Koperasi kepada pejabat (lihat
penjelasan Nomor 1 di atas).
- 30 -

5
6
Pertanyaan : Untuk mengantisipasi kepentingan pribadi maupun
golongan tertentu, dalam SOP Pendirian Koperasi di
minta ada syarat tambahan, yaitu surat keterangan atau rekomendasi
dari Kelurahan maupun Kecamatan sebagai salah
satu syarat pendirian Koperasi.
Penjelasan : tidak perlu. Syarat pendirian Koperasi yang
diatur dalam peraturan perundangan sudah cukup. Bagi
masyarakat yang akan mendirikan Koperasi, dan bagi pejabat
yang membimbing pendirian Koperasi, agar perpegang pada
peraturan perundangan tersebut. Koperasi didirikan untuk
tujuan melayani kebutuhan anggota dalam menjalankan aktivitas
usaha nya. Jadi, sebenarnya apabila latar belakang dan
tujuan pendirian Koperasi jelas, tidak perlu ada rekomendasi
tambahan yang tidak diperlukan.
Pertanyaan : bagaimana dengan penomoran Badan Hukum
Koperasi yang melakukan Perubahan anggaran dasar. Apakah
perlu dibuat badan hukum baru dengan Nomor baru ?
Penjelasan : Nomor badan hukum tetap. Badan hukum ha nya
satu, sekali diterbitkan dan jika ada pencabutan, akan dicabut.
Perubahan anggaran dasar, tidak mengganti Nomor badan hukum,
atau menerbitkan badan hukum baru. Pada pengalam an
perubahan anggaran dasar, maka Nomor badan hukum lama
tetap hidup, cukup dengan mencantumkan Nomor surat keputusan
pengesahan perubahan anggaran dasar saja.
Contoh, Koperasi dengan Nomor badan hukum : 234/BH/
KWK.1/1987. Jika dilakukan perubahan usaha, dan dilaku -
kan perubahan anggaran dasar pada tahun 2007, pemerintah
melalui pejabat yang berwenang akan mengeluarkan surat
keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar, misal,
Nomor 100/Kep/PAD/XI/2007. Untuk pengalaman Koperasi
ini, maka badan hukumnya tetap Nomor 234/BH/KWK.1/1987
dengan mencantumkan tambahan surat keputusan perubahan
anggaran dasar. Nomor 100/Kep/PAD/XI/2007.
- 31 -

Ada 2 (dua) alasan penting tentang ini. Satu, badan hukum
Koperasi itu hanya satu kali, saat dibentuk dan disahkan akta
pendirian Koperasi, dan akan lepas saat pembubaran. Keduanya
(dibentuk dan dibubarkan) diumumkan dalam lembaran
negara. Jadi, satu Koperasi tidak memiliki lebih dari satu
badan hukum. Dua, tahun pendirian badan hukum Koperasi
(dalam contoh di atas tahun 1987, dan mengalamui perubahan
sepuluh tahun kemudian tahun 2007) maka jika dihapus
keterangan tahun 1987, diubah menjadi 2007, akan menghilangkan
track-record Koperasi. Koperasi seolah-olah baru
lahir di tahun 2007.
- 32 -

RUMPUN 4: KEANGGOTAAN
1
2
3
Pertanyaan : Bagaimana permasalahan tentang KTP sebagai
syarat masuk anggota Koperasi berkaitan dengan kedomisilian.
Domisili itu apakah tempat tinggal sesuai KTP atau tempat
kerjanya ?
Pertanyaan : Bagaimana masalah domisili anggota Koperasi.
Karena hal ini berhubungan langsung dengan perkembangan
Koperasi tersebut !
Penjelasan : pertanyaan Nomor 1 dan Nomor 2 dijelaskan
sekaligus. Bagi Koperasi baru maka berlaku Undang-Undang
Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 7 ayat 2
yaitu Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah
negara RI. (tempat kedudukan adalah alamat tetap kantor
Koperasi). Dan dihubungkan dengan pendiri Koperasi, maka
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor : 01/
Per/M.KUKM/I/2006 pasal 7 ayat 2 huruf h yaitu melampirkan
poto copy KTP dari para pendiri. Tentunya kedudukan disini
adalah kedudukan wilayah kerja Koperasi dan biasanya diperkuat
di anggaran dasar Bab keanggotaan.
Jadi pengurus harus selektif dalam menentukan keanggotaan
sesuai dengan AD/ART. Bagi Koperasi yang telah
berdiri lama penerimaan keanggotaan sebaiknya disesuaikan
dengan aturan yang ada. Wilayah Keanggotaan Koperasi didasarkan
pada kedomisilian/tempat tinggal anggota Koperasi
yang bersangkutan, bukan tempat kerjanya.
Pertanyaan : berapa lama batas waktu status calon anggota
Koperasi dan bagaimana dasar hukum calon anggota Koperasi
?
Penjelasan : Sesuai dengan Undang-Undang 25 Tahun 1992,
- 33 -

4
5
keanggotaan Koperasi terdiri dari anggota dan anggota luar
biasa. Untuk KSP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
9/1995 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam
oleh Koperasi, KSP yang dimaksud keanggotaan, maka
selain anggota (penuh), anggota luar biasa juga ada calon
anggota. KSP/USP koperasi melayani :
a. Anggota;
b. Calon anggota (calon anggota disini adalah bagi mereka
yang telah menyetor simpanan pokok, tetapi secara admistrasi
belum menandatangani buku anggota dan paling
lama 3 bulan setelah melunasi simpanan pokok harus sudah
menjadi anggota);
c. Koperasi lain dan anggotanya.
Pertanyaan : ada Koperasi yang keanggotaannya hanya
sedikit tercatat 20 orang anggota. Namun yang dilayani ribuan
dan diakui sebagai anggota luar biasa. Anggota luar biasa itu
seperti apa?
Pertanyaan : Keanggotaan dalam Koperasi perlu diadakan
penegasan, karena terdapat keanggotaan sementara. Padahal
dalam aturan, setelah 3 bulan calon anggota harus menjadi
anggota tetap, terutama simpan pinjam
Penjelasan : pertanyaan nomor 4 dan 5 dijelaskan sekaligus.
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
pasal 4, mengatur tentang keanggotaan. Disini hanya
dikenal sebutan anggota dan anggota luar biasa. Anggota
adalah orang yang memenuhi ketentuan Undang-Undang
dan juga ketentuan dalam AD dan ART Koperasi. Anggota
luar biasa adalah orang yang ingin menjadi anggota Koperasi,
namun tidak sepenuhnya memenuhi syarat yang ditetapkan
dalam AD. Orang seperti ini dapat diterima sebagai anggota
luar biasa.
b. Sedangkan yang dimaksudkan dengan anggota luar
biasa adalah mereka yang berstatus sebagai WNA atau WNI
- 34 -

6
yang bermaksud menjadi anggota dan memiliki kepentingan
kebutuhan dan kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh Koperasi,
namun tidak dapat memenuhi semua syarat sebagai
anggota. Misalkan yang bersangkutan tidak mempunyai
KTP yang sesuai AD/ART Koperasi yang bersangkutan, tidak
membayar simpanan wajib.
c. Lebih jauh, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan
Pinjam oleh Koperasi pasal 18 selain menyebut “anggota”
ada sebutan calon anggota. Dengan demikian ada 3 sebutan
keanggotaan : anggota, anggota luar biasa dan calon anggota.
Di Koperasi tidak dikenal sebutan anggota sementara.
d. Berkaitan dengan pertanyaan ini, kembalikan pada
peraturan perundangan yang berlaku, yaitu anggota, calon
anggota dengan ketentuan batas waktu maksimal 3 bulan
segera menjadi anggota (tidak ada calon anggota abadi) dan
anggota luar biasa.
Pertanyaan : jika anggota dirasionalisasi bagaimana ketentuannya
?
Penjelasan : rasionalisasi tidak ada payung hukumnya. aturan
tentang siapa, persyaratan diterima dan keluar sebagai anggota
Koperasi, termasuk rasionalisasi anggota, semestinya
menjadi urusan internal Koperasi, dan diatur dalam AD dan
ART. Namun demikian dapat diberikan, saran rasionalisasi
keanggotaan mengacu pada AD dan ART. Koperasi dapat
mengirimkan edaran atau pemberitahuan untuk mengkonfirmasi
keseriusan tetap menjadi anggota, pemenuhan kewajiban,
berikan pilihan, dan dengan batas waktu yang tegas.
Dari sini terinventarisasi anggota-anggota yang dikategorikan
memenuhi persyaratan dan kewajiban. Hasil inventarisasi
akan menemukan jumlah dan sebaran anggota, untuk bahan
rasionalisasi.
- 35 -

7
8
Pertanyaan : mohon dapat diberi pengertian tentang jumlah
anggota minimal ?, apakah betul, setahu saya kalau Koperasi
tingkat nasional harus dihadiri oleh 85 orang ?
Penjelasan : perlu dipahami secara utuh bahwa Koperasi itu
hanya satu. Secara kelembagaan tidak ada pemahaman bahwa
Koperasi tingkat nasional itu lebih tinggi daripada provinsi,
dan kabupaten/kota. Tidak ada peningkatan skala seperti itu,
misal kabupaten, naik ke provinsi, naik ke nasional.
a. Jumlah keanggotaan Koperasi, diatur dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal
6, yaitu minimal 20 orang untuk Koperasi primer, dan 3 badan
hukum Koperasi untuk Koperasi sekunder.
b. Mengenai jumlah lebih dari 20 orang, itu saran pejabat
atas dasar kewajaran. Apakah wajar kalau Koperasi yang
jangkauan dan skope kerjanya secara nasional, maka sewajarnya
jumlah anggota lebih dari 20 orang !
Pertanyaan : ada anggota umur 15 tahun, diberi status calon
anggota, bagaimana kedudukannya ?
Penjelasan : Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992 Pasal 18 ayat (1) yang dapat menjadi anggota Koperasi
adalah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang mampu
melakukan tindak hukum. Tindakan hukum adalah yang telah
mempunyai KTP yaitu minimal 16 tahun. Jadi anggota yang
belum mampu melakukan tindakan hukum (umur 15 tahun)
belum resmi menjadi anggota penuh.
- 36 -

RUMPUN 5: RAPAT ANGGOTA
1
2
Pertanyaan : apa tindakan kita sebagai aparat/petugas pembina
terhadap pengurus yang tidak mau melaksanakan RAT
meskipun sudah didesak oleh anggota. Pengurus tetap tidak
mau melaksanakan RAT dengan alasan, misalnya : terkait
dengan manajemen perusahaan induk, hal ini terjadi pada
kop kar.
Penjelasan : alasan seperti itu, tidak tepat. Pisahkan antara
kepengurusan Kopkar dengan manajemen perusahaan dimana
kopkar berada. Kepengurusan Kopkar bersifat independen,
tunduk pada rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi
dalam Koperasi, bukan pada perusahaan induk.
Sebagaimana kita ketahui bersama, pengurus berkewajiban
melaksanakan Rapat Anggota, minimal 1 (satu) kali
dalam setahun, sebagai pelaksanaan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pengurus selama setahun. Oleh sebab itu
bila hal ini terjadi (tidak melaksanakan RAT) pengurus dapat
diberikan sanksi berupa peringatan teguran, baik oleh anggota
maupun pembina. Anggota dapat saja mendesak, untuk
dilakukan rapat anggota luar biasa, dan seberat-beratnya dapat
dilakukan pembubaran oleh pemerintah bila tidak melaksanakan
RAT dalam 2 (dua) tahun berturut-turut.
Pertanyaan : Usaha apa yang ditempuh bila anggota ingin
melakukan rapat anggota untuk pertanggungjawaban pengelolaan
Koperasi. Sedangkan pengurus tidak mau mempertanggungjawabkan
kegiatannya pada rapat anggota tersebut?
Penjelasan : Perlu diberi peringatan tentang kewajiban bahwa
rapat anggota secara organisasi merupakan aplikasi pemegang
kekuasaan tertinggi di Koperasi. Salah satu tugas pengurus
adalah menyelenggarakan rapat anggota/rapat ang-
- 37 -

3
4
gota tahunan. Pengurus yang tidak mau menyelenggarakan
RAT padahal tidak ada alasan prinsip yang dapat diterima,
menunjukkan ketidakmampuan pengurus dan penyimpangan
organi sasi. Anggota dapat saja mendesak, untuk dilakukan
rapat anggota luar biasa.
Pertanyaan : Koperasi melaksanakan rapat anggota hanya
setiap 1 tahun sekali ?
Penjelasan : pendapat seperti itu tidak sepenuhnya benar,
dan perlu diluruskan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian tidak membatasi jumlah rapat anggota.
Rapat anggota dapat dilakukan lebih dari satu kali. Rapat
anggota minimal satu kali dalam satu tahun (pasal 26) itu
yang disebut RAT. Pengertian yang ada dan berkembang, seolah-olah
hanya ada satu kali rapat anggota, yang kebetul an
pelaksanaannya dilakukan di akhir tahun buku, dan di sebut
rapat anggota tahunan (RAT). Perlu penyuluhan tentang halhal
apa saja yang perlu dilakukan rapat anggota, dan ini seharusnya
diatur dalam AD dan ART.
Pertanyaan : suatu Koperasi bergerak dibidang kelapa sawit
dengan jumlah anggota semula 250 orang. Kemudian keanggotaan
ini bertambah menjadi 1000 orang Pada awalnya setiap
orang anggota memiliki 2 ha kebun. Dengan bertambah
menjadi 750 orang anggota baru, maka jatah tanah yang semula
2 ha/anggota berkurang menjadi ¼ ha saja, dan perubahan
jumlah kebun dari 2 ha menjadi ¼ ha sudah dibahas
dalam rapat anggota dan setuju, Dalam perkembangan
pelaksanaan ada 34 anggota merasa dirugikan dan mempermasalahkan
keputusan yang telah disetujui dalam rapat
anggota, dibawa ke pihak berwajib. Apakah dengan kejadian
seperti ini Koperasi masih dapat melakukan rapat anggota?
Penjelasan : rapat anggota dapat dijalankan. Pisahkan antara
urusan rapat anggota yang telah memiliki ketentuan, dalam
- 38 -

5
6
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
maupun dalam AD/ART Koperasi, harus dijalankan sesuai
ketentuan yang berlaku. Masalah yang muncul tersebut,
adalah sisi lain, yang perlu diselesaikan tersendiri. Masalah ini
tidak harus menghentikan Koperasi untuk menyelenggarakan
rapat anggota.
Pertanyaan : di dalam forum rapat anggota tahunan, semenjak
tahun 2000 belum ada aturan tentang forum rapat anggota.
Saran agar forum rapat anggota itu diatur dalam Per aturan
Pemerintah atau Peraturan Menteri Koperasi dan UKM.
Penjelasan : urusan rapat anggota atau khususnya rapat anggota
tahunan, sebenarnya merupakan urusan internal Koperasi
sehingga diatur dalam AD dan ART Koperasi. Rapat
anggota dapat saja dilakukan secara langsung, jika jumlah
anggota Koperasi masih sedikit. Rapat anggota dapat dilakukan
dengan cara perwakilan kelompok. Cara-cara rapat
anggota kelompok atau perwakilan sudah banyak dilakukan
oleh Koperasi yang jumlah anggotanya banyak, dan hasilnya
tetap sah. Dalam hal itu, pemerintah dapat bertindak sebatas
memberikan rambu-rambu umum sesuai ketentuan peraturan
perundangan.
Pertanyaan : pengawas tidak hadir dan tidak membuat laporan
pengawasan dalam rapat anggota, rapat ini syah atau tidak
?
Penjelasan : rapat anggota tersebut tetap sah. Sah tidaknya
Rapat Anggota ditentukan oleh kuorum rapat. Bila tahapan untuk
mencapai kuorum telah dilaksanakan seperti point Nomor
3 dan 4. RAT itu hanya mengesahkan pertanggungjawaban
pengurus. Sedangkan pertanggungjawaban pengawas belum
dapat disahkan.
- 39 -

7
8
9
Pertanyaan : mengenai kehadiran aparat dinas, karena ada
Koperasi yang mengundang, dan ada yang tidak mengundang.
Sebaiknya diharuskan kepada Koperasi setiap RAT
mengundang pejabat. Apa peran kita sebagai pembina dalam
acara tersebut?
Penjelasan : ketentuan yang mengharuskan aparat/pembina
diundang dalam RAT, tidak ada. Memang pada Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok
Perkoperasi an (Undang-Undang lama) RAT wajib dihadiri
aparat/pembina. Namun, pada Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tidak ada keharusan
menghadirkan aparat/pembina. Kehadiran aparat/pembina,
merupakan undangan.
Bagi aparat/pembina yang hadir dalam undangan RAT,
merupakan kesempatan bagus untuk melakukan pembinaan.
Banyak hal yang dapat dilakukan, antara lain, memberikan motivasi
dan dorongan, memberikan saran perbaikan-perbaik an,
menanamkan dan menegaskan lagi penegakan aturan main
perkoperasian, pendidikan perkoperasian kepada anggota,
menampung aspirasi Koperasi, dan hal-hal positif lain.
Pertanyaan : jika ada Koperasi yang tidak mengundang pembina
dalam RAT, maka bagaimana keabsahan RAT tersebut?
Penjelasan : RAT tetap sah. Kehadiran aparat/pembina bukan
keharusan. RAT merupakan urusan internal Koperasi. Koperasi
dapat mengundang atau tidak mengundang pembina.
Namun selaku pembina tetap pro-aktif memonitor Koperasi
yang menyelenggarakan RAT, tapi tidak mengundang aparat.
Hasil penyelenggaraan RAT agar dilaporkan ke Dinas yang
membidangi urusan Koperasi dan UKM.
Pertanyaan : calon anggota jumlahnya banyak, sedangkan
anggota hanya 20 orang. Calon anggota adalah pekerja tambang,
dengan alasan mereka sukar untuk menghadiri RAT dan
untuk tidak mengganggu keabsahan RAT, karena itu mereka
- 40 -

10
11
tetap diposisikan calon anggota saja. Mohon penjelasan?
Penjelasan : pemikiran seperti ini keliru. Alasan bahwa ada
orang yang nantinya diduga tidak dapat datang di RAT, merupakan
pandangan keliru, dan harus diluruskan. Peraturan-perundangan
tentang Koperasi, tidak mengenal dan memberikan
penafsiran seperti itu.
Kekhawatiran mereka yang disebut calon anggota sukar
datang di RAT, tidak tepat. Ada cara dan teknik penyelenggaraan
RAT bagi Koperasi yang anggotanya sudah banyak. Misal
melalui pra rapat anggota dengan cara kelompok. Dalam
paripurna, setiap kelompok cukup mengirim wakil kelompok
dengan membawa suara anggota, sehingga tidak harus semua
orang hadir sekaligus saat RAT. Beri pengertian kepada
pengurus Koperasi seperti itu, bahwa cara pikir ini keliru dan
tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Ingat kan, yang namanya calon anggota itu, sementara, dalam
jangka waktu 3 bulan harus menjadi anggota. Bukan, digantung
dengan alasan yang tidak tepat.
Pertanyaan : apakah boleh dalam suatu forum rapat anggota
diwakilkan kepada yang tidak memiliki kompetensi dalam
perkoperasian?
Penjelasan : kalau yang dimaksudkan sepanjang tidak memiliki
kompeten disini, seperti seorang Bapak, mewakilkan kepada
anaknya untuk hadir dalam rapat Rukun Tangga (RT),
tidak boleh. Hak suara keanggotaan tidak dapat dipindahkan
ke orang lain. Tetapi, jika yang dimaksud ”diwakilkan” adalah
perwakilan anggota, dia hadir dalam rapat angota membawa
mandat atau suara anggota (dalam rapat anggota kelompok),
maka ini sah.
Pertanyaan : dalam pertanggungjawaban rapat anggota, dan
telah disahkan. Dikemudian hari terbukti ada penyelewengan.
Bagaimana keabsahan rapat anggota itu ?
- 41 -

Penjelasan : rapat anggota tersebut tetap sah. Mengenai
munculnya permasalahan penyelewengan, maka ini harus
diselesaikan dalam lingkup tersendiri. Bagaimana hasil penyelesaian
itu ? nanti menjadi pertimbangan untuk langkah
lebih lanjut.
Berkaitan dengan ini, terjadi karena lemahnya sistem
peng awasan di Koperasi, terutama pengawasan internal. Seharusnya,
apabila Koperasi telah siap dengan sistim pengawasan,
maka langkah-langkah preventif (pencegahan) dapat
mendeteksi adanya penyelewengan. Apabila langkah preventif
tidak maksimal, baru dilakukan langkah represif.
- 42 -

RUMPUN 6: KEPENGURUSAN
1
2
Pertanyaan : pengurus Koperasi itu sebaiknya tidak sering
berganti. Bagaimana kalau ada Koperasi pengurusnya tetap
orang yang sama (tidak ganti) dan kharismatik ?
Pertanyaan : bagaimanakah cara pengoptimalan pengelolaan
Koperasi yang pengelolanya bersifat ketokohan, dan
cara proses pengkaderan anggota Koperasi ?
Penjelasan : pertanyaan Nomor 1 dan Nomor 2 dijelaskan
sekaligus.
a. Praktek-praktek tidak adanya pergantian kepengurusan,
merupakan implikasi kondisi sosial-budaya masyarakat
daripada urusan organisasi Koperasi. Praktek-praktek
semacam itu, tidak dapat diberlakukan secara umum, hanya
bersifat spesifik dan lokalistik, karena itu penyelesaiannya
juga secara spesifik pula. Kita maklum, tidak mudah memperoleh
SDM Koperasi yang memiliki kemampuan memimpin,
menjadi pengurus. Tetapi justru menjadi tanggung jawab moral
seorang pengurus, melakukan pengkaderan sebagai bentuk
pelaksanaan salah satu prinsip Koperasi “pendidikan anggota”
sekaligus menjadi ukuran keberhasilan kepemimpinan
pengurus yang ada.
b. Mengenai pengalaman ini mari kita letakkan dalam
porsi yang lebih luas. Kondisi ideal yang diharapkan adalah
Koperasi dipimpin oleh pengurus yang mempunyai kemampuan
kepemimpinan dan pengelolaan yang handal. Untuk
mewujudkan harapan tersebut, dapat ditempuh melalui kaderisasi
dan pergantian kepengurusan yang professional.
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian,
memberikan ketentuan tentang jabatan kepengurusan.
Jabatan pengurus 5 tahun. Pengaturan rinci di Koperasi,
- 43 -

3
4
5
diatur dalam AD dan ART. Sisi yang lebih penting adalah
melakukan kaderisasi, sehingga Koperasi siap dengan caloncalon
pengurus yang memenuhi kualifikasi.
Pertanyaan : Koperasi punya AD, tapi pengurus belum pernah
membaca AD dikarenakan sering berganti-ganti.
Penjelasan : alasan ini kurang tepat. Suatu hal “kurang bagus”
kalau ada seorang pengurus, belum pernah membaca
AD, ART, peraturan lain dan juga Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Kalau jabatan pengurus
3 tahun, masa dalam waktu 3 tahun tidak ada waktu untuk
membaca AD !. Justru di dalam AD itulah pengurus diberikan
rambu-rambu untuk menjalankan tugasnya. Bagaimana seorang
pengurus mampu mengelola Koperasi, kalau dia tidak
paham tugas pokok, ketentuan yang dikandung Koperasi!
Informasi semacam ini, penting, mengindikasikan perlunya
perhatian khusus pendidikan pengurus atau calon-calon pengurus.
Pertanyaan : pengurus sekunder syaratnya dari pengurus
primer. Masa jabatan, pengurus maksimal 5 tahun. Bagaimana
jika dipilih kembali ?
Penjelasan : ketentuan kepengurusan, siapa menjadi pengurus,
berapa lama, tugas, wewenang pengurus seharusnya
jelas diatur di AD/ART. Dengan demikian jikalau ada ketentuan
internal di suatu Koperasi, misal tentang pengangkatan
kembali pengurus, silahkan diatur rinci di AD asal tidak bertentangan
dengan Undang-Undang maupun peraturan lain.
Pertanyaan : jabatan kepengurusan ada periode waktu. Jika
pengurus dibatasi periodenya, Koperasi akan gulung tikar.
Karena di banyak Koperasi, tidak semua orang mampu dan
mau menjadi pengurus ?
- 44 -

6
7
8
Penjelasan : mensikapi materi ini, agar tidak ditarik kesimpulan
lurus seperti itu. Memang disadari tidak mudah mencari
pengurus yang kompeten. Tetapi bukan berarti, harus menggugurkan
ketentuan dan hakekat kepengurusan. Justru, hal
ini menjadi bahan untuk melakukan pembinaan dan kaderisasi.
Koperasi melakukan pendidikan anggota untuk menyiapkan
kader.
Pertanyaan : apabila terjadi perubahan pengurus Koperasi,
atau terjadi berakhirnya pengurus Koperasi, apakah Dinas
yang membidangi Koperasi mengeluarkan Surat Keputusan
perubahan pengurus Koperasi ?
Penjelasan : tidak perlu. Koperasi itu merupakan organisasi
independen, yang mengurus dan menentukan dirinya sendiri.
Pemilihan, perubahan dan penetapan pengurus, menjadi ranah
kewenangan Koperasi. Jadi, tidak perlu ada surat keputusan
(SK) dari Dinas KUKM.
Pertanyaan : banyak pengurus Koperasi yang mendobel jadi
pengurus di Koperasi lain. Dimohon ada kebijakan untuk
membuat peraturan tentang kepengurusan tersebut ?
Pertanyaan : pengurus Koperasi tidak boleh merangkap di
Koperasi lain (antar KSP primer). Apakah boleh pengurus Koperasi
primer merangkap jabatan di Koperasi primer lain ?
Penjelasan : pertanyaan Nomor 6 dan 7 dijelaskan sekaligus.
Semua, dikembalikan pada ketentuan yang berlaku. Untuk
Koperasi sekunder, pengurusnya berasal dari pengurus Koperasi
primer anggotanya. Untuk Koperasi sekunder dibenarkan
ada pengurus yang duduk sebagai pengurus Koperasi
sekunder, sekaligus Koperasi primer anggotanya (dobel).
Untuk pengurus Koperasi bukan Koperasi simpan pinjam
(primer), tidak ada ketentuan khusus. Namun ditilik dari sisi
dan kewajaran, tidak tepat seorang pengurus merangkap ja-
- 45 -

9
10
11
batan di beberapa Koperasi primer lain. Untuk permasalahan
ketentuan jabatan ini, agar diatur dalam AD dan ART. Sedangkan
khusus untuk pengurus Koperasi simpan pinjam (primer)
tidak diperbolehkan merangkap jabatan di pengurus Koperasi
primer simpan pinjam (primer) lain. Jadi untuk Koperasi simpan
pinjam, dilarang jabatan dobel.
Pertanyaan : pengurus dan pengawas merupakan pilihan dari
anggota, lalu bagaiman jika pengurus dan pengawasnya satu
saja ? karena peran pengawas kurang diperlukan.
Penjelasan : pendapat seperti itu keliru, selama ini karena
masih banyak Koperasi melihat atau menonjolkan sosok
”orang” pengurus dan ”orang” pengawas, bukan fungsi
kepeng urusan dan fungsi kepengawasan. Organisasi, atau
perusahaan yang besar dan skala raksasa (multi nasional)
sekalipun, tetap mengedepankan fungsi pengawasan atau
kontrol dalam sistem manajemen.
Pertanyaan : dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian, terdapat prinsip demokrasi. Implementasi
prinsip ini belum terwujud. Perbandingan ada pengurus
Koperasi yang seumur hidup seperti PNS saja!
Penjelasan : wujud konkrit demokrasi dalam Koperasi, yaitu
prinsip satu orang satu suara (one man one vote). Hak suara
pada organisasi Koperasi, ditentukan orang anggota, bukan
besarnya modal. Implementasi lain wujud demokrasi,
adalah hak setiap anggota untuk dipilih dan memilih menjadi
pengurus atau pengawas, dan sekali lagi bukan didasarkan
besarnya modal. Segi penting wujud demokrasi, yaitu rapat
anggota sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi di Koperasi.
Rapat anggota memutuskan kebijakan, program kerja dan
hal-hal pokok dan penting di Koperasi.
Pertanyaan : Koperasi akan berjalan baik jika pengurus memiliki
kejujuran. Karena jika tidak ada kejujuran, akan merugikan
anggota dan merusak citra Koperasi itu sendiri. Jadi kita
- 46 -

12
tanam kan kepada pengurus prinsip kejujuran !.
Penjelasan : sangat tepat. Kejujuran bukan hanya monopoli
dan berlaku bagi pengurus. Kejujuran berlaku untuk peng urus,
pengawas, pengelola dan anggota. Kalau kita menyimak kembali
pemikiran Bung Hatta tentang Koperasi, beliau menggariskan
bahwa kemajuan Koperasi itu sangat tergantung pada
kesadaran dan keinsyafan anggota untuk berusaha dalam
perkumpulan Koperasi dan kejujuran pengurusnya. Khusus
untuk pengurus, yang memang dipercaya anggota memimpin
dan mengelola Koperasi, tentu memiliki amanah besar untuk
dijalankan dengan jujur.
Mengenai kejujuran ini, sebaiknya menjadi kriteria dalam
pemilihan pengurus, pengawas dan pengelola di Koperasi.
Salah satu alat uji untuk itu, antara lain, melalui rekam jejak
(track record) calon pengurus.
Pertanyaan : pengelola diangkat oleh pengurus dan bertanggung
jawab kepada pengurus. Jika pertanggungjawaban
peng urus tidak diterima RAT dan pengawas harus lengser
dari jabatan, apakah pengelola akan otomatis ikut lengser dari
jabatan ?
Penjelasan : tidak otomatis lengser. Pisahkan antara hubung an
pengurus-pengelola, dengan pertanggungjawaban peng urus
di depan anggota (dalam rapat anggota). Keberadaan pengelola
di Koperasi didasarkan pada perjanjian tertulis, antara
Koperasi (pengurus) dengan pengelola. Pengangkat an pengelola
oleh pengurus telah dilaporkan dan disetujui anggota
dalam rapat anggota. Jadi, keberadaan pengelola merupakan
ikatan institusional Koperasi, bukan ikatan perseorangan dengan
pengurus. Kelangsungan dan atau ketidak langsungan
keberadaan pengelola, dikembalikan pada perjanjian yang
terikat diantara pengelola dengan institusi Ko perasi itu.
- 47 -

13
14
15
Pertanyaan : apakah hasil pengawasan yang dilakukan oleh
pengawas, perlu disosialisasikan/diberitahukan terlebih dahulu
ke pengurus, sebelum dibawa ke rapat anggota?
Penjelasan : ya benar harus dikomunikasikan ke pengurus.
Dudukan kembali fungsi, pengawas sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 maupun hakekat
pengawasan dalam arti umum. Tentang pertanyaan ini, jelas
dan justru perlu komunikasi yang harmonis antara pengawas
dengan pengurus. Pengawas sebaiknya membantu pengurus
dalam menjalankan kegiatan operasional. Hasil pengawasan
harus dikomunikasikan ke pengurus untuk perbaikan.
Pertanyaan : usaha apakah yang dapat dilakukan apabila terjadi
perselisihan dalam kepengurusan Koperasi?
Penjelasan : perlu disepakati dulu, bahwa persoalan ini adalah
urusan internal Koperasi. Cermati dulu, apa penyebab dan
posisi perselisihan, masalah pribadi atau masalah organisasi.
Apabila masalahnya ada hubungan dengan urusan organisasi
maka kembalikan ke aturan yang berlaku yaitu AD/ ART
atau keputusan-keputusan Koperasi. Posisi pembina adalah
mediasi dan advokasi, bukan intervensi.
Pertanyaan : pengurus wajib membuat laporan pertanggungjawaban
pengurus yang berisi laporan keuangan, laporan
organisasi dan lain-lain pada setiap akhir tahun. Saran:
sebaiknya laporan dinamakan laporan pertanggungjawaban
pengurus jika sudah disetujui pada RAT ! (agar ada persamaan
persepsi)
Penjelasan : aturan ini sudah jelas dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 35,
peng urus menyusun laporan tahunan satu bulan setelah tahun
buku ditutup. Persetujuan atas laporan tahunan tersebut,
merupakan penerimaan pertanggungjawaban pengurus oleh
- 48 -

apat anggota. Jadi, gunakan acuan peraturan perundangan
ini, sehingga memiliki persepsi sama.
- 49 -

RUMPUN 7: PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS
1
2
Pertanyaan : seyogyanya pengurus dan pengawas harus
sama persepsi. Namun pengawas perlu memiliki kepekaan
untuk curiga lebih dahulu. Karena tanpa ada rasa curiga tidak
akan menemukan masalah!.
Pertanyaan : Banyak Koperasi jatuh karena pengawasan
kurang efektif?
Penjelasan : pertanyaan Nomor 1 dan Nomor 2 dijelaskan
sekaligus. Untuk materi pertama, “pengawas dan pengurus
harus punya persepsi sama”, sangat benar. Pengurus dan
pengawas berbeda karena jabatan, dan ruang. Pengurus
dan pengawas harus memiliki orientasi sama yaitu kemajuan
Koperasi dan kesejahteraan anggota. Kondisi yang ada saat
ini, pengurus dan pengawas belum memiliki persepsi sama.
Dalam beberapa kejadian, mereka bahkan berhadapan dan
bukan menjadi mitra satu dengan yang lain.
Untuk materi kedua, pengawas perlu bekal kecurigaan
untuk menemukan masalah, tentu tidak tepat. Tugas pengawasan
untuk memonitor pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan
Koperasi, yang telah diputuskan dalam rapat anggota
untuk mencapai tujuan. Jadi tidak benar, pengawasan itu untuk
mencari salah pihak lain. Tetapi untuk memberikan input
perbaikan.
Pertanyaan ini merupakan gambaran nyata di lapangan.
Sejauh ini sudah dikenali sebab-sebabnya. Satu anggapan
bahwa fungsi pengawasan itu tidak penting, dan dianggap
prioritas kedua. Padahal kenyataannya banyak Koperasi “jebol”?
karena lemahnya fungsi pengawasan. Sistem manajemen
dan penghargaan di Koperasi terhadap pengawas, masih
rendah. Sering kebanyakan Koperasi hanya ditentukan oleh
pengurus.
- 50 -

3
4
5
Pertanyaan : dalam kenyataan ada tugas pengawas belum
maksimal. Bahkan ada laporan pengawas yang justru dibuat/
dibuatkan oleh pengurus dan menjadi laporan pengawas
pada saat RAT.
Penjelasan : Ini kondisi yang keliru. Intisari pertanyaan ini adalah
gambaran salah, walaupun terjadi riil di lapangan. Pengawas
yang tidak melakukan fungsi atau tugas pengawasan,
apalagi laporannya dibuatkan pengurus, merupakan bentuk
“pengingkaran tugas, tanggung jawab dan kepercayaan anggota”.
Di kemudian hari tidak boleh dan harus dibina.
Pertanyaan : dalam AD dan ART pengurus dan pengawas
dipilih dan diberhentikan oleh anggota. Namun dalam pelaksanaan
pemilihan, kurang selektif, kurang mendasarkan kemampuan.
Pertanyaan : apakah pengawas itu harus lebih tahu (mempunyai
pengetahuan lebih) dibandingkan pengurus? Karena
mereka yang nantinya bertugas mengawasi jalannya program
kerja Koperasi.
Penjelasan : pertanyaan Nomor 4 dan 5 dijelaskan sekaligus.
Setiap jabatan memiliki bidang kompetensi sendiri. Ada
kompetensi pengawasan, ada kompetensi pengurus. Sebagai
pembanding, ada orang ahli mesin (kompetensi permesinan),
dan ada orang ahli menjahit (kompetensi menjahit). Jabatan
kepengawasan memang memerlukan keahlian kepengawasan,
berbeda dengan kepengurusan. Jadi tidak perlu
harus lebih unggul dibanding pengurus.
Mengenai pemilihan yang kurang didasarkan kemampuan,
ini persoalan umum di Koperasi. Kriteria, persyaratan pengurus
dan pengawas relatif belum tegas. Di Koperasi, memang
sampai sekarang ini dihadapkan pada kualitas SDM. Namun
pemilihan pengurus dan pengawas yang lebih menonjol kare-
- 51 -

6
7
na aspek sosial, ketokohan daripada kemampuan, secara
bertahap harus dihilangkan.
Pertanyaan : Jika pengurus mengawasi pengelola, lalu tugas
pengawas itu apa?
Penjelasan : pertanyaan ini tentunya berkaitan dengan pasal
32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berbunyi
”pengurus Koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi
wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha”. Penjelasan
pasal 38, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berbunyi,
“dalam hal Koperasi mengangkat pengelola, pengawas
dapat diadakan secara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan
sesuai dengan keputusan rapat anggota. Hal ini tidak
mengurangi arti pengawas sebagai perangkat organisasi, dan
memberi kesempatan kepada Koperasi untuk memilih pengawas
secara tetap atau pada waktu diperlukan.
Pertanyaan seperti ini banyak diajukan di semua acara
bimbingan teknis perkoperasian. Anggapan, jika pengurus
mengangkat pengelola, maka pengawas hapus tidak sesuai
dengan ketentuan pasal 38 tersebut.
Fungsi pengawasan tetap harus ada. Hanya saja ketika
ada pengelola, pelaku pengawas tersebut dapat tetap, atau
dibuat pada waktu diperlukan, bukan hapus. Agar diingat
fungsi pengawasan itu bagian dari sistem manajemen. Jangankan
Koperasi, perusahaan multinasional yang besar
pun, pasti memiliki fungsi pengawasan yang canggih.
Pertanyaan : Agar dipertimbangkan masak-masak. Jika pemerintah
memberikan ketentuan syarat sertifikasi SDM
pengawas, namun dalam AD dan ART Koperasi, tidak mencantumkan
persyaratan itu, maka potensial menimbulkan
ketidakharmonisan! Jika sertifikasi dijadikan filter dalam pemilihan
pengurus atau pengawas, apakah nantinya tidak menimbulkan
kerancuan?
- 52 -

8
9
10
11
Pertanyaan : Agar Kementerian Koperasi dan UKM, juga menetapkan
syarat kompetensi SDM, seperti penetapan syarat
kompetensi dokter seperti akreditasi rumah sakit, sehingga
mutu SDM di Koperasi terstandarisasi?
Pertanyaan : sebagai saran terkait masalah kompetensi pengawas,
diperlukan pelatihan (sertifikasi) pengawas.
Penjelasan pertanyaan Nomor 7, 8 dan 9 dijelaskan sekaligus.
Latar belakang pertanyaan ini muncul dipicu oleh keprihatinan
banyak Koperasi terhadap kinerja pengawasan dan
SDM pengawas yang lemah, sehingga hasil pengawasan di
Koperasi menjadi lemah pula. Ada banyak usulan, seharusnya
SDM pengawas itu punya kompetensi, dan kalau perlu
ada sertifikasi pengawas.
Kekhawatiran dalam pertanyaan ini dapat diterima. Tentunya
semua pihak harus menghormati ketentuan yang diatur
pada AD/ART. Apabila ada upaya untuk meningkatkan
kemampuan pengawas dengan sertifikasi, tentunya bukan
paksaan. Semuanya dikembalikan pada keputusan Koperasi.
Dalam arti, ada keselarasan ketentuan dalam AD/ART yang
mempersyaratkan kualifikasi kompetensi dan sertifikasi jabatan
pengawas.
Pertanyaan : untuk KUD, kenyataan sekarang ini AD dan ART
belum disempurnakan sehingga tidak menampung hal-hal
yang berkembang sekarang ini. Saran!
Pertanyaan : apa diperbolehkan jika di AD ART, juga mencantumkan
hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan manajerial,
misal mencantumkan persyaratan memiliki sertifikasi kemampuan
tertentu?
Penjelasan pertanyaan Nomor 10 dan 11 dijelaskan sekaligus.
Koperasi boleh dan justru harus mengubah atau
menyempurna kan isi AD dan ART sesuai kebutuhan saat ini,
- 53 -

12
13
14
15
termasuk persyaratan manajer. Kewenangan untuk menentukan
isi AD dan ART, sepenuhnya ada pada Koperasi sendiri.
Janganlah berpikir kalau perubahan harus dilakukan atau
ditentukan pemerintah. (ikuti ketentuan tentang perubahan
anggaran dasar).
Pertanyaan : Jika status Koperasi harus berbadan hukum lalu
bagaimana cara menyikapi Koperasi yang tidak berbadan
hukum? apakah harus dibubarkan? bagaimana cara membubarkannya!
Penjelasan : tidak ada Koperasi yang tidak berbadan hukum.
Suatu organisasi sah menyandang status badan hukum, setelah
sah diterbitkan badan hukum Koperasi (lihat pasal 9 Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
yang berbunyi : ”Koperasi memperoleh status badan hukum
setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah”. Kalau
ada organisasi kelompok mengaku sebagai Koperasi, padahal
tidak memenuhi pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992, maka itu bukan Koperasi sehingga tidak perlu menjadi
fokus pekerjaan pembubaran.
Pertanyaan : Akuntabilitas kita sudah kuat sesuai peraturan
(rule). Untuk mengukur akuntabilitas Koperasi, indikator apa
yang kita gunakan?
Pertanyaan : Akuntabilitas diciptakan agar semua dapat diukur
dengan baik. Tapi kenyataan di lapangan susah untuk
diaplikasikan. Yang terjadi di lapangan, tingkat kepatuhan Koperasi
dengan peraturan-peraturan yang disyaratkan sangat
jauh. Seorang pengawaslah yang akan ditakuti?
Pertanyaan : akuntabilitas di Koperasi sangat lemah. Pengurus
dan pengawas tidak cukup berperan maksimal. Dinas
KUKM sebagai regulator tidak maksimal menjangkau pembina
Koperasi.
- 54 -

16
Pertanyaan : akuntabilitas diciptakan agar semua dapat diukur
dengan baik. Kenyataannya di lapangan, susah untuk
diaplikasikan, karena tingkat kepatuhan Koperasi dengan peraturan-peraturan
yang disarankan sangat jauh.
Penjelasan : pertanyaan Nomor 13, 14, 15 dan 16 dijelaskan
sekaligus. Akuntabilitas merupakan satu kondisi organisasi,
yang telah menunjukkan kesiapan aturan main (peraturan
dan ketentuan) dari masing-masing komponen atau organ
organisasi Koperasi, berfungsinya aturan main tersebut dan
menghasilkan laporan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
a. Penerapan akuntabilitas pada Koperasi, berarti membuat
pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Koperasi
itu sendiri. Satu, sudahkah Koperasi siap dengan aturanaturan
dari setiap komponen organisasi Koperasi ? aturan
tentang rapat anggota, kepengurusan, kepengawasan,
keanggotaan ! Jawabannya, barangkali sudah ada dan sempurna,
ada kurang sempurna, dan belum ada. Mencermati
pengalaman yang ada, nampaknya di Koperasi kondisi saat
ini, aturan-aturan yang mengatur setiap komponen atau organ
organisasi Koperasi, masih belum sempurna.
b. Pertanyaan kedua, sudahkan masing-masing jabatan
setiap komponen atau organ organisasi Koperasi, melakukan
fungsinya secara optimal ? Sama dengan jawaban di atas,
ada tetapi belum sempurna. Lihat kembali, pengalaman pengurus
tidak menyelenggarakan RAT, pengawas tidak membuat
laporan kepengawasan, anggota tidak melakukan partisipasi
kepada Koperasinya, dll.
c. Pertanyaan ketiga, sudahkan dibuat laporan pelaksanaan
fungsi masing-masing komponen organisasi, yang dapat
dipertanggung jawabkan. Sekali lagi, jawabannya mungkin,
ada tetapi tidak sempurna. Pengurus, pengawas barangkali
membuat laporan pelaksanaan, hanya satu tahun sekali, saat
RAT. Kalau keadaan ini yang terjadi, jelas menunjukkan kelemahan
dalam sistem organisasi Koperasi.
- 55 -

17
18
19
Akuntabilitas ini penting. Penyelenggaraan akuntabilitas
pada Koperasi, menjaga dan menjamin organisasi dapat
dikelola dengan tertib, sesuai aturan-ketentuan, dan menunjukkan
laporan prestasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Akuntabilitas meredam kerancuan pelaksanaan, beda pandangan
dan persepsi serta penyimpangan.
Pertanyaan : dalam menghitung anggaran di dalam suatu organisasi
Koperasi menggunakan jasa akuntan publik, apakah
masih dibutuhkan pengawasan dalam menghitung/pemeriksaaan
keuangan?
Penjelasan : sekali lagi, fungsi pengawasan tetap ada. Pelaku
pengawasan boleh dilakukan oleh pengawas, atau dibantu
auditor internal atau meminta bantuan dari auditor eksternal
atau akuntan publik.
Pertanyaan : apa batasan yang digunakan apabila ditemui indikasi
mencurigakan dalam penggunaan uang Koperasi yang
modalnya berasal dari uang negara?
Penjelasan : hal ini berkaitan dengan pengawasan eksternal,
terutama pengawasan terhadap pemanfaatan bantuan-bantuan
permodalan dari pemerintah. Pertama, pelajari dan ikuti
petunjuk teknis yang mengatur program bantuan pemerintah.
Kedua, ikuti dan laksanakan tugas-tugas yang menjadi bagian
Dinas KUKM menurut Juknis tersebut. Mengacu pada Juknis
tersebut, maka terlihat peran, tugas yang harus dilakukan dalam
monitoring termasuk pengawasan penggunaan bantuan
dana.
Pertanyaan : dapatkah seorang pengawas menjadi pengelola
Koperasi ?
Penjelasan : tidak dapat. Jabatan tugas pengawas berbeda
dengan jabatan tugas pengelola yang dilakukan pengurus.
- 56 -

20
Pengawas pada saat masih menjabat pengawas tidak boleh
menjadi pengelola. Organisasi Koperasi sudah mengatur masing-masing
jabatan dengan tugas, kewajiban dan tanggung
jawab sebagai pengurus atau pengawas atau pengelola.
Pertanyaan : Dalam pemeringkatan Koperasi, apakah hanya
dilakukan oleh PT. Surveyor saja. Apa tidak bisa dilakukan
oleh institusi lainnya? Misalnya perguruan tinggi.
Penjelasan : pada dasarnya pemeringkatan tidak harus dilakukan
oleh PT. Surveyor Indonesia, sebagai satu-satunya pelaksana
pemeringkatan Koperasi. Pelaksana pemeringkatan
Koperasi dapat dilakukan oleh institusi lain, yang memenuhi
syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan
Menteri tentang pemeringkatan Koperasi.
- 57 -

RUMPUN 8: PERMODALAN
1
2
Pertanyaan : apa bedanya simpanan jasa Koperasi (Sijakop)
dengan modal penyertaan ? Apakah ada ketentuan tentang
modal penyertaan ?
Penjelasan : ada persamaan antara sijakop dengan modal
penyertaan. Tapi juga ada perbedaan diantara keduanya.
a. Sijakop (simpanan jasa Koperasi) adalah simpanan
yaitu pemupukan modal Koperasi dari luar dalam bentuk
simpanan (anggota). Perlakuan administrasi dan keuangan
dibukukan sebagai simpanan. Sedangkan modal penyertaan,
juga sumber permodalan Koperasi diperoleh dari luar. Dari
segi penggunaan maka sifat sijakop dan sifat modal penyertaan
berbeda.
b. Modal penyertaan merupakan suatu bentuk investasi
terhadap kegiatan usaha tertentu (proyek usaha tertentu).
Apabila Koperasi memiliki proyek usaha maka dapat mencari
investasi dari luar, berupa modal penyertaan. Investor
dapat memilih pola penyertaan aktif, yaitu ikut aktif dalam
manajemen dan menanggung resiko, atau pola penyertaan
pasif, yaitu tidak ikut aktif dalam manajemen dan tidak menanggung
resiko. Modal penyertaan pada proyek usaha ini,
didasarkan kesepakatan dan perjanjian tertulis. Contoh pola
penyertaan modal, dilakukan oleh perusahaan modal ventura
yang melakukan kerjasama investasi ke pengusaha pasangan
usaha.
c. Ketentuan tentang modal penyertaan kepada Koperasi,
yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian pasal 42, dan Peraturan pemerintah Nomor
33/1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.
Pertanyaan : ada Koperasi yang memperoleh penyertaan
modal dari anggaran Pemda. Boleh atau tidak ? alasannya
apa !
- 58 -

3
4
Penjelasan : Koperasi dapat memperoleh modal penyertaan
(Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
pasal 42, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 33/1998
tentang Modal Penyertaan pada Koperasi). Jadi penyertaan
modal oleh pihak luar, apakah dari pemerintah atau investor
lain, dapat dilakukan dan sah.
Pertanyaan : apakah dana cadangan dapat dibagi sebesar
50%, dari jumlah cadangan yang ada ?
Penjelasan : secara prinsip dana cadangan tidak dapat dibagi.
Dudukkan dengan benar pengertian dana cadangan. Dana
cadangan adalah sejumlah dana dari bagian SHU, yang posisinya
menjadi ”equitas” Koperasi, digunakan untuk mengembangkan
Koperasi dan menutup kerugian Koperasi (Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal
41 ayat 2, yang berbunyi “modal sendiri dapat berasal dari
simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan dan hibah”. Jadi,
ketentuan peraturan-perundangan, tidak dapat dibagi.
Pertanyaan : terdapat aset Koperasi yang dijual tanpa cara
yang benar. Bagaimana cara penanggulangannya?
Penjelasan : lakukan pengecekan terlebih dahulu, tentang
kategori asset. Apakah asset yang murni milik Koperasi, atau
asset yang berasal dari dukungan atau bantuan program pemerintah
?.
a. Pada asset yang murni milik Koperasi, ini adalah hak
milik dan urusan internal Koperasi. Pihak luar tidak dapat
mencampuri urusan internal. Tindakan yang apat dilakukan
yaitu memberikan saran dan advokasi, agar segalanya diselesaikan
sesuai AD dan ART.
b. Apabila yang dimaksud asset tersebut, adalah asset
berasal dari program pemerintah, maka lakukan pengecekan
ketentuan peruntukannya. Apakah status asset ini, sudah dihibahkan
dan ada bukti keputusan hibah, apakah asset ini
- 59 -

masih dalam status bagian harta program pemerintah. Jika,
masih dalam status harta program pemerintah, misal bantuan
peralatan, tanah yang merupakan Inventaris Kekayaan Milik
Negara (IKMN) tentu diselesaikan sesuai petunjuk teknis dan
ketentuan yang berlaku.
- 60 -

RUMPUN 9: USAHA KOPERASI
1
2
Pertanyaan : untuk pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
dipersyaratkan modal disetor sebesar Rp 15 juta untuk Koperasi
primer, dan Rp 50 juta untuk Koperasi simpan pinjam
sekunder. Untuk Koperasi bukan usaha simpan pinjam, berapa
ketentuan modal ?
Penjelasan : tidak ada ketentuan batas modal untuk Koperasi
yang bergerak di sektor produktif (Non simpan pinjam). Untuk
Koperasi yang melakukan usaha Non simpan pinjam (misal
produksi, pertokoan, angkutan), tidak ada ketentuan modal.
Kebutuhan modal Koperasi sesuai kebutuhan dalam kelayakan
usaha atau rencana usaha.
Pertanyaan : Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian menyediakan kesempatan Koperasi
memperoleh permodalan melalui sistem keuangan: salah satunya
melalui Bank/Lembaga Keuangan. Ada salah satu Koperasi
kami mengadakan pendekatan ke Lembaga Keuang an
(LPEI = Lembaga Pembiayaan Export Indonesia) yang Kantor
Pusatnya di Medan, sedang kami di Rokan Hilir Riau. Apa
yang harus kami buat ? dan apakah aparat kami bisa memberikan
rekomendasi kepada Koperasi tersebut ?
Penjelasan : hubungan atau kerjasama usaha seperti memperoleh
dukungan permodalan dengan lembaga keuangan seperti
pertanyaan ini, tidak terkunci oleh batas wilayah administratif.
Koperasi dapat saja memperoleh sumber permodalan
yang berada di kawasan lain (luar daerah) sepanjang kedua
belah pihak sepakat dengan ketentuan atau perjanjian yang
disepakati. Pengalaman ini sama saja dengan ada Koperasi
di provinsi, misal Nusa Tenggara Barat (NTB) memperoleh
bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM, atau dari Kementerian
lain, yang berada di Jakarta. Tidak ada masalah.
- 61 -

3
4
Dalam hal contoh diatas, Dinas KUKM tidak perlu memberikan
rekomendasi, yang sifatnya semacam “approval”. Sebab,
ini deal bisnis biasa, menjadi urusan internal Koperasi. Tugas
Dinas KUKM untuk menjembatani, dan memfasilitasi agar Koperasi
mampu memenuhi persyaratan kerjasama tersebut.
Pertanyaan : hubungan antara Koperasi dan pengusaha tidak
sederajat. Contoh hubungan Plasma-Inti. Sering Koperasi dijadikan
objek oleh perusahaan sehingga kedudukan Koperasi
lemah. Usulan ada aturan dari Kementerian KUKM (seperti
perlindungan konsumen) di Kementerian Perdagangan yaitu
dibuat semacam perlindungan Koperasi?.
Penjelasan : persoalan semacam ini memang sering terjadi.
Koperasi sering dalam posisi lemah, seperti kerjasama atau
kemitraan inti plasma. Perjanjian jangan sekedar pemenuhan
administratif saja. Bantu Koperasi untuk mencermati hak
dan kewajiban, sehingga sejak awal Koperasi jelas posisi
dan kekuatannya. Dalam hal ini, pihak Dinas KUKM berperan
memberikan advokasi.
Mengenai lembaga perlindungan konsumen, disini perlu
diluruskan. Lembaga perlindungan konsumen yang ada, bukan
milik satu kantor pemerintah. Lembaga ini memiliki tugas
pokok dan fungsi memberikan perlindungan kepada konsumen
(perseorangan, perusahaan, Koperasi, dll), apabila
ada hal-hal yang memang merugikan konsumen. Keberadaan
lembaga ini dalam pembinaan administratif Kementerian Perdagangan,
itu hanya kedudukan administratif bukan batas
per untukannya dan sudah di atur dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jadi
tidak perlu ada lembaga perlindungan konsumen khusus Koperasi.
Manfaatkan lembaga perlindungan konsumen yang
ada, apabila memang diperlukan oleh Koperasi.
Pertanyaan : jika ada kesalahan pengelolaan oleh pengurus,
atau dana macet di anggota, apa sanksinya dan diatur oleh
- 62 -

5
6
Undang-Undang Nomor berapa ?
Penjelasan : kita lihat dulu, dana apa dan darimana!. Kalau
kesalahan pengelolaan dana macet atau urusan-urusan internal
Koperasi, sepenuhnya memang menjadi urusan internal
Koperasi. Kalau Koperasi ada kerjasama dengan pihak lain,
mitra, misal perjanjian modal dari lembaga keuangan, kerjasama
dengan investor, dll, tentu penyelesaiannya merujuk
pada perjanjian kerjasama yang mereka buat. Kalaupun Koperasi
tersebut memperoleh dukungan dana dari program pemerintah,
juga mengacu pada pedoman atau petunjuk teknis
yang mengaturnya. Rujukan ketentuan untuk menyelesaikan
persoalan ini, kembali pada perjanjian, pedoman atau petunjuk
teknis yang berlaku.
Pertanyaan : Koperasi yang bergerak di bidang usaha unit jasa
perkebunan, apakah boleh memiliki anggota yang mencakup
3 wilayah kecamatan, karena hamparan wilayah atau lahan
perkebunannya di 3 kecamatan. Apakah boleh sesuai dengan
Permen Nomor 01 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pembentukan, Pengesahan Akta pendirian dan Perubahan
Anggaran Dasar ?
Penjelasan : boleh. Koperasi itu dibentuk atas dasar kebutuhan
anggota. Setiap anggota yang melakukan aktivitas usaha
dan untuk memperjuangkan kepentingannya, mereka bergabung
dalam perkumpulan Koperasi. Jadi boleh saja anggota
tersebar dalam beberapa wilayah, disini 3 kecamatan
membentuk Koperasi. Aturan dalam Permen Nomor 01 Tahun
2006 tersebut, tidak mempersulit pembentukan Koperasi yang
anggotanya di 3 kecamatan.
Pertanyaan : Koperasi yang bergerak di bidang usaha perkebunan,
apakah boleh membuat cabang unit di luar/kecamatan
lain, legalitas kedudukan wilayah Koperasi induk?
- 63 -

7
8
9
Penjelasan : pertanyaan ini ada kaitannya dengan pertanyaan
Nomor 5. Pada dasarnya tidak ada masalah, ada cabang atau
unit-unit pelayanan untuk mendekatkan pelayanan kepada
anggota. Pembukaan tempat-tempat pelayanan tersebut,
tentu saja tetap berada dan menjadi bagian organik organisasi
Koperasi.
Pertanyaan : ada Koperasi yang akan melakukan usaha di
bidang jasa travel. Tapi, terdapat kabar bahwa ada larangan
bagi Koperasi melakukan usaha di bidang jasa travel. Apakah
benar ? adakah peraturan atau hukum yang mengaturnya ?
Pertanyaan : ada Koperasi usaha pegadaian, kemudian memasang
plang, dan oleh kantor pegadaian disuruh untuk
menurunkan plang. Bagaimana kami menyikapinya? apakah
boleh Koperasi bergerak di usaha pegadaian?
Penjelasan : pertanyaan Nomor 7 dan 8 dijelaskan sekaligus.
Koperasi dapat melakukan berbagai kegiatan usaha,
termasuk jasa traveling dalam memberikan pelayanan kepada
anggota, atau sebagai wujud “kelebihan kemampuan
pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat yang bukan anggota Koperasi” (Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal
43 ayat 2). Sejauh ini belum diketemukan ada peraturan yang
membatasi Koperasi melakukan usaha jasa travel.
Demikian juga Koperasi yang bergerak di bidang usaha
jasa pegadaian. Kenapa Koperasi yang memasang papan
nama (plang) usaha pegadaian kemudian diturunkan, karena
usaha jasa pegadaian ini ada ketentuannya. Pelanggaran terhadap
ketentuan tersebut, tentu saja akan ditindak, dalam hal
ini papan nama diturunkan.
Pertanyaan : Koperasi melakukan franchise dengan salah
satu perusahaan pasar modern. Tetapi toko modern seperti
swalayan oleh pemda dilarang beroperasi di daerah setempat,
karena dapat mematikan UKM dan warung-warung tra-
- 64 -

10
disional. Upaya apa yg dapat kita lakukan?
Penjelasan : penjelasan atas pertanyaan ini sama dengan
pertanyaan Nomor 8 dan kejadian lain, taati peraturan perundangan
yang berlaku. Intisarinya, ketika Koperasi melakukan
kegiatan usaha pada bidang atau sektor usaha tertentu, wajib
taat pada peraturan-perundangan yang berlaku pada bidang
usaha tertentu.
Dalam kejadian ini, maka pokok persoalannya adalah kerjasama
usaha dalam pola francise adalah potensial. Namun,
di daerah tertentu pasar modern tidak diijinkan berdiri karena
ada peraturan perundangan yang mengatur tentang pasar.
Dalam hal ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 112
tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER./12/2008 tentang
Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisonal,
Pusat Perbenjaan dan pasar Modern. Sepanjang ketentuan
berkaitan dengan penataan pasar tidak mengijinkan berdirinya
pasar modern di suatu wilayah tertentu, maka kita harus
mengikuti ketentuan itu dan tidak dapat diterabas. Dengan
demikian tidak dapat dipaksakan, karena ada peraturan lain
yang mengaturnya.
Pertanyaan : ada Koperasi yang sudah berjalan cukup lama,
bergerak dibidang usaha pengolahan sagu untuk di eksport
dan usaha bidang pengolahan arang (pembakaran kayu bakar
menjadi arang untuk di ekspor). Koperasi tersebut hanya
mengurus administrasi untuk ekspor, bukan mengekpor langsung.
Kesimpulanya : Koperasi menerima jasa dari pengusaha-pengusaha
kecil, sementara itu Koperasi tidak ada keanggotaannya,
tidak ada RAT. Bagaimana cara mengatasinya ?
Penjelasan : mengenai kegiatan usaha, yang diperkirakan
hanya sebagai pengumpul atau penampung produk dari anggota
(pengusaha kecil), perlu di cek. Kalau sementara ini
- 65 -

11
12
Koperasi baru mampu sebatas sebagai pengumpul produk,
maka tidak masalah. Asal semua kegiatan untuk kemanfaatan
ekonomi anggota dan Koperasi.
a. Mengenai aktivitas usaha yang sekarang ini masih sebatas,
mengumpulkan produk dari pengusaha kecil (anggota),
melakukan urusan administrasi ekspor dan belum mengekpor
langsung, tidak masalah. Saat ini masih sebatas pemasok barang
untuk ekspor. Di masa depan didorong menjadi pelaku
ekspor langsung.
b. Berkaitan dengan Koperasi itu tidak RAT, cek dan pastikan
apakah betul Koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Jika, jawabnya “ya”, maka pembinaan yang dilakukan untuk
Koperasi melakukan tertib organisasi, manajemen Koperasi,
seperti : melakukan rapat anggota, melakukan pelayanan
kepada anggota, dan hal-hal sesuai AD dan ART Koperasi.
Koperasi yang dianggap tidak ada anggota, tidak rapat anggota
(tahunan) dan lain-lain, jelas tidak betul. Kembalikan dan
luruskan tentang ketegakan kelembagaan Koperasi.
c. Tetapi, kalau ini bukan Koperasi, atau organisasi yang
tidak memiliki status badan hukum Koperasi, maka tidak ada
keharusan untuk RAT dan melakukan berbagai hal yang diatur
dalam peraturan perundangan tentang perkoperasian.
Pertanyaan : apakah manajer Koperasi boleh mempunyai staf
manajemen atau karyawan? Berapa orang?
Penjelasan : boleh, Manajer adalah orang yang diangkat oleh
pengurus, atas persetujuan rapat anggota, untuk menangani
pekerjaan usaha. Manajer dapat mengangkat tenaga atau
karyawan untuk membantu pekerjaannya. Mengenai jumlah,
tentu tergantung dari kebutuhan, kualifikasi dan kemampuan
pendanaan Koperasi itu sendiri.
Pertanyaan : kendala di lapangan ada pengelola Koperasi
yang mundur dari Koperasi, setelah merasakan keuntungan
yg diperoleh dari Koperasi. Orang itu membuat usaha sendiri
- 66 -

13
untuk kepentingan pribadi?
Penjelasan : agar didudukkan dan dipisahkan pokok persoalannya.
Seseorang yang kemudian minta mundur dari jabatan
di Koperasi. Jika kemudian membuat usaha sendiri, adalah
hal wajar dan tidak dilarang. Lain kalau orang tersebut, mundur
masih ada sangkutan persoalan dengan Koperasi, maka
lingkup persoalannya seputar sengketa persoalan tersebut,
perlu diselesaikan. Jadi pengalaman ini bukan kendala, ba -
nyak terjadi di semua sektor usaha. Sepanjang tidak merugikan
Koperasi, tidak dapat disalahkan.
Pertanyaan : materi yang kami utarakan berkaitan dengan penyusunan
rencana kerja (program kerja) yang menjadi bagian
tugas pokok pengurus. Selama ini, kami menyusun program
kerja Koperasi, mendasarkan pada kebiasaan yang sudah-sudah.
Misal, kalau rencana tahun lalu SHU naik 10%, ya untuk
tahun depan kita susun rencana kenaikan SHU sekitar 10%
saja. Selain itu, isi rencana kerja juga kita buat seperti yang
sudah-sudah. Berkaitan dengan kemampuan manajemen seorang
pengurus, terutama keahlian dalam menyusun rencana
kerja (program kerja) apa cara yang dilakukan Ko perasi itu
sudah tepat? Mohon saran!
Penjelasan : pengurus mempunyai tugas dan tanggung jawab
menyusun rencana kerja (program kerja) yang nantinya disampaikan
dan untuk mendapat pengesahan dalam rapat
anggota. Pokok persoalan yang ada di lapangan, apakah
proses, teknologi dan hasil berupa rencana kerja (program
kerja) Koperasi itu, merupakan hasil yang memiliki kualitas
sebagai rencana kerja yang rasional ?
Kalau proses dan teknologi penyusunan rencana kerja
seperti itu, yaitu hanya mendasarkan kebiasaan, turun menurun
dan kurang atau tidak mendasarkan data kemampuan,
perkembangan situasi serta perhitungan yang rasional, tentu
bukan rencana kerja (program kerja) yang bagus. Ada beberapa
cara dan teknik untuk menyusun suatu rencana kerja
- 67 -

14
(program kerja) yang bagus, antara lain dengan menerapkan
teknik Balanced Scorcard (BSC). Untuk itu, Dinas yang membidangi
KUKM di daerah, terutama melalui Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) dapat memprogramkan pelatihan
teknik-teknik penyusunan rencana kerja (program kerja) ini.
Pertanyaan : program kerja yang disusun pengurus dan nantinya
menjadi pedoman pengurus dalam mengelola Koperasi.
Praktek di lapangan, RAT tidak selalu dilaksanakan di bulan
Januari, kadang-kadang Maret, April atau bahkan lebih dari
itu, maka pengesahan program kerja baru terealisir pada bulan
penyelenggaraan RAT. Jadi ada ketidak sinkronan, antara
perhitungan waktu dimulainya program kerja per Januari awal
tahun, dengan waktu pengesahan program kerja, tidak selalu
per Januari ! Jadi ini merupakan satu persolan manajemen
yang perlu dicari jalan keluarnya.
Penjelasan : materi yang diangkat ini, sangat betul, ada
ketidak sinkronan antara rencana ideal, dengan kenyataan.
Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi. Dalam praktek, masih
terjadi.
Input ini justru menjadi satu koreksi teknis operasional
pelaksanaan manajemen organisasi di Koperasi. Koperasi
harus mampu mensinkronkan antara ketentuan organisasi,
dengan rationalitas manajemen. Koreksi pertama, tentu karena
RAT menjadi faktor penentu (determinant factor) dan bukan
faktor pelengkap, maka seharusnya penyelenggaraan RAT
diselenggarakan pada bulan Januari di awal tahun, sehingga
terjadi sinkronisasi rasionalitas organisasi dan manajemen.
Jika berdasarkan pengalaman, RAT sulit diselenggarakan
pada bulan Januari, maka perhitungan dasar rencana kerja
tidak dibuat mulai Januari, tetapi bulan saat RAT direncanakan
akan dilaksanakan. Tapi, ini saran yang kurang baik.
Koreksi kedua, dengan pengalaman ini maka menjadi
pengingat keharusan Koperasi menyusun rencana kerja (program
kerja) jangka menengah, misal 5 tahun dalam masa
- 68 -

15
jabatan pengurus. Dengan adanya program kerja jangka menengah,
maka rencana kerja tahunan, merupakan rencana tahunan
saja dengan tetap mengacu pada program induk yang
sudah disusun dalam jangka waktu 5 tahun. Disini, kelemahan
Koperasi, belum terencana menyiapkan program kerja
jangka menengah. Apabila ini ada, maka problem-problem
teknis-administratif yang dipertanyakan ini, menjadi tidak begitu
serius.
Pertanyaan : bolehkan Koperasi membentuk perseroan terbatas
(PT) dan bagaimana konsekuensinya ?
Penjelasan : boleh. Untuk kepentingan tertentu yang memang
dibutuhkan anggota, Koperasi boleh membentuk perseroan
terbatas (PT) dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.
Posisi Koperasi adalah sebagai pemilik saham
(kepemilikan saham) perusahaan tersebut. Besarnya jumlah
saham yang dimiliki Koperasi, tergantung kemampuannya.
Saat ini, ada Koperasi yang memiliki saham perusahaan. Ada
Koperasi yang memiliki saham di perusahaan perbankan,
memiliki saham di perusahaan-perusahaan lain. Kita masih
ingat, pada tahun 1995 an, beberapa Induk Koperasi memiliki
saham di perusahaan retail besar (PT Goro Batara Sakti).
Pada tahun 1985-an, juga ada kebijakan kepemilikan saham
perusahaan (swasta) oleh Koperasi.
Tentu kebijakan kepemilikan saham dalam perusahaan ini,
menjadi keputusan anggota dan disetujui dalam rapat anggota.
Dalam hal perluasan usaha ini, tentunya dapat mengacu
pada ketentuan pasal 43 ayat 2 Undang-undang Nomor
25/1992 tentang Perkoperasian, “kelebihan kemampuan pelayanan
Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat yang bukan anggota Koperasi”.
- 69 -

RUMPUN 10: USAHA SIMPAN PINJAM OLEH
KOPERASI
1
2
Pertanyaan : Terkait dengan pembukaan cabang yang diperuntukkan
pada pencarian anggota baru. Bagaimana seharusnya?
Penjelasan : kalau yang dimaksudkan, ada koperasi kemudian
membuka kantor cabang, dengan maksud untuk mencari anggota
baru, maka ini terbalik, dan keliru. Berarti pemaham an
maksud pembukaan kantor cabang, tidak dijalankan secara
tepat. Untuk dicermati kembali isi pasal 6 ayat (1) Per aturan
Pemerintah Nomor 9/1994 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan
Pinjam oleh Koperasi, yang berbunyi “untuk meningkatkan
pelayanan kepada anggota, Koperasi Simpan Pinjam dan
Unit Simpan Pinjam dapat membuka jaringan pelayanan simpan
pinjam”. Lebih jelas lagi pasal 6 ayat (2)” jaringan simpan
pinjam tersebut berupa, kantor cabang, kantor cabang pembantu
dan kantor kas”.
Pembukaan kantor cabang itu, maksud utama untuk
mening katkan pelayanan. Keberadaan anggota ada di suatu
wilayah tertentu dan jauh dari pusat pelayanan simpan pinjam.
Karena jarak yang jauh, maka anggota kurang memperoleh
pelayan memadai. Bagaimana cara anggota memperoleh
layanan memadai? dengan membuka kantor cabang
atau kantor cabang pembantu atau kantor kas, yang secara
fisik dekat dengan anggota.
Dalam praktek, banyak kekeliruan seperti pertanyaan ini.
Untuk cari anggota baru, maka dibuka kantor cabang. Seharusnya
sudah ada anggota, karena jauh, pelayanannya tidak
optimal, perlu dibuka kantor cabang.
Pertanyaan : tiba-tiba muncul beberapa cabang Koperasi, kemudian
mengundang pembina. Bagaimana sebenarnya mekanisme
mendirikan cabang?
- 70 -

3
4
5
Pertanyaan : ada pembukaan cabang oleh suatu Koperasi
yang membuka cabang di suatu kota. Setelah ditelusuri pada
Anggaran Dasarnya ternyata isinya tidak menurut untuk pembukaan
cabang. Mohon saran!
Pertanyaan : mohon dijelaskan tentang tata cara pembukaan
cabang Koperasi di suatu daerah (antar kab/kota dan antar
prov.) yaitu cabang usaha simpan pinjam. Mohon ada contoh
blanko izin cabang!
Pertanyaan : mohon penjelasan SK pembubaran cabang
dikeluarkan di mana ? Ada Perda, yang Surat Keputusan (SK)
pembukaan kantor cabang diganti penamaannya, menjadi
Surat Rekomendasi Menyetujui Pembukaan Kantor Cabang.
Penjelasan : pertanyaan No. 2, 3, 3 dan 4 dijelaskan sekaligus.
Tata cara pendirian kantor cabang, kantor cabang pembantu
dan kantor kas, diatur jelas dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Peraturan Menteri Negara
Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.
KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Negara Koperasi dan UKM, Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
Oleh Koperasi. Dalam pasal 18 ayat (2), ada ketentuan
yang meng atur tentang pembukaan kantor cabang, yang intisarinya
sebagai berikut :
a. Pembukaan kantor cabang, dimaksudkan untuk
mendekatkan jarak pelayanan (lihat penjelasan pertanyaan no
1). Syarat dapat dibuka kantor cabang apabila pada wilayah
itu, sudah ada anggota minimal 20 (dua puluh) orang. Jadi bukan
sekedar membuka kantor cabang, yang tidak jelas siapa
anggota yang dilayani.
b. KSP atau USP Koperasi yang membuka kantor cabang,
dipersyaratkan sudah melakukan kegiatan usaha simpan
pinjam minimal 2 (dua) tahun.
- 71 -

6
c. Ada persetujuan dan ijin pembukaan kantor cabang,
mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang di domisili
kantor cabang. Ada ijin yang diterbitkan pejabat yang mengesahkan
akta pendirian Koperasi. Dalam hal ini, pejabat yang
berwenang wajib menutup kantor cabang yang belum memperoleh
ijin usaha simpan pinjam.
d. Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu
dan Kantor Kas KSP dan USP Koperasi paling sedikit
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) menyediakan modal sendiri/modal tetap untuk investasi
dan modal kerja awal;
2) pernyataan dari Pengurus Koperasi yang berisi bahwa
dana yang dihimpun di kantor cabang harus disalurkan
dikantor cabang yang bersangkutan paling sedikit 80 %
(delapan puluh persen);
3) layak berusaha secara ekonomi, dibuktikan dengan kelayakan
pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang
Pembantu dan Kantor Kas;
4) mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang
dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
5) memasang papan nama pada Kantor di mana Kantor
Cabang tersebut didirikan yang paling sedikit memuat
informasi mengenai; nama Koperasi, Nomor dan tanggal
badan hukum, alamat, Nomor dan tanggal keputusan
pendaftaran, serta Nomor dan tanggal surat persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
6) memasang papan nama pada Kantor di mana Kantor Cabang
Pembantu dan Kantor Kas tersebut didirikan, paling
sedikit memuat informasi mengenai; nama Koperasi,
Nomor dan tanggal badan hukum, alamat, dan Nomor
dan tanggal pelaporan, serta Nomor dan tanggal surat
persetujuan.
Pertanyaan : terkait dengan persyaratan tentang Sertifikat
yang diperlukan oleh pengurus jika ingin membentuk KSP
(Unit Simpan Pinjam), bagaimana sikap kita, kalau sekarang
- 72 -

7
8
ini pengelola Koperasi yang baru saja dibentuk, tetapi pengelolanya
belum memiliki sertifikat tersebut ? Salahkah, dan
harus bagaimana ?
Penjelasan : menurut ketentuan maka persyaratan kepemilikan
sertifikat sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan
Menteri Negara Koperasi dan UKM, Nomor 19/Per/M.KUKM/
XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan
Pinjam Oleh Koperasi, wajib dipenuhi. Bagi Koperasi yang
dibentuk baru, sebenarnya masih cukup waktu agar mereka
para pengelola segera dilatih atau mengikuti pelatihan tentang
usaha simpan pinjam, dari lembaga-lembaga pelatihan
yang kompeten. Sambil proses pengesahan akta pendirian
menjadi Badan Hukum kKoperasi (sesuai peraturan maksimal
3 bulan), maka ini, waktu yang cukup untuk mengadakan
pelatihan.
Pertanyaan : banyak orang berkeinginan mendirikan Koperasi
Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Simpan Pinjam oleh Koperasi, kita arahkan ke KSP tidak
setuju karena takut usahanya terbatas. Kita arahkan ke Koperasi
biasa (bukan KSP) juga tidak mau karena minta KJKS,
mohon saran!
Penjelasan : Pendirian KJKS berdasarkan pada Keputusan
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan
Syariah. Sesuaikan dan lakukan pembinaan pendirian
KJKS mengacu pada Kepmen ini.
Pertanyaan : apakah ada aturan yang mengatur bahwa KSP/
USP wajib dinilai setiap tahunnya?
- 73 -

9
Penjelasan : ya, wajib dinilai, Ketentuan tentang pelaksanaan
penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi diatur dalam Peraturan
Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia
Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19/
Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi pasal 30 ayat
(1) huruf (b) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan penilaian
kesehatan KSP/USP Koperasi dilaksanakan pada setiap
akhir tahun buku. Dan tata cara Penilaian kesehatan KSP/
USP diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan
UKM Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 20/
Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan
Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
Pertanyaan : Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian, kegiatan usaha simpan pinjam merupakan,
suatu usaha untuk membantu menyalurkan dana kepada
anggotanya ? dan untuk melakukan atau menyalurkan
dana bagi kegiatan keuangan yang lain-lain !.
Penjelasan : kita pertegas dahulu maksud pertanyaan ini. Jika
yang dimaksudkan, bahwa koperasi itu didirikan dengan maksud,
untuk menjadi lembaga penyalur (misal seperti pe nyalur
bantuan), tentu ini salah. KSP dan USP koperasi adalah koperasi
yang usaha utama (core business) di bidang keuangan,
bukan produksi, pemasaran, konsumsi atau jasa lain. Dalam
penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian pasal 16, ada 5 (lima) jenis Koperasi, yaitu:
Koperasi produsen, Koperasi konsumen, Koperasi pemasaran,
Koperasi jasa dan Koperasi simpan pinjam.
Untuk memperoleh pemahaman yang benar, agar tidak
terjadi kekeliruan pemahaman seolah-olah KSP dan USP Koperasi
itu, sebatas penyalur dana, dapat diikuti dari kronologis
perkembangan usaha simpan pinjam Koperasi.
a. Ketika R. Aria Wiraatmaja, patih Purwokerto, mengga-
- 74 -

gas berdirinya perkumpulan yang bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan keuangan bagi para pegawai, dan di kemudian
hari meluas ke para petani, dipicu oleh keadaan bahwa para
petani membutuhkan dana, untuk memenuhi kebutuhan pertaniannya.
Mereka, para petani dididik untuk menabung dan
untuk melakukan kegiatan yang berlandaskan kebersamaan
dan tolong menolong. Di kemudian hari gagasan pendirian
perkumpulan ini, menjadi tanda kebangkitan Koperasi di Indonesia.
b. Uraian Bung Hatta, dalam bukunya “pengantar ke
jalan ekonomi yang disusun pada tahun 1954, juga menjelaskan
tentang Koperasi perkreditan. Pada dasarnya Koperasi
perkreditan dibentuk untuk melayani kebutuhan keuangan
para anggotanya. Mereka, para anggota dididik untuk menabung,
menyimpan dan hasil simpanan ini menjadi modal bagi
pemberian kredit.
c. Kedua ilustrasi tersebut, menjadi jelas bagaimana
hubungan Koperasi dengan anggotanya. KSP dan USP Koperasi,
harus menjadi lembaga yang memenuhi kebutuhan
keuangan anggota, menggali modal dari anggota dalam
bentuk simpanan, dan bentuk lain, dan juga dapat digali dari
sumber lain sesuai ketentuan. KSP dan USP Koperasi bukan
sebagai lembaga penyalur dana.
d. Benar, secara fisik menyalurkan dana tetapi berbeda
dengan semacam penyaluran dana bantuan. Koperasi simpan
pinjam merupakan lembaga keuangan yang melakukan
fungsi intermediasi. Menghimpun dan meminjamkan dana
sebagai bentuk pelayanan kebutuhan keuangan para anggota.
Walaupun Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
Koperasi, core business di sektor keuangan, juga tidak tepat
melakukan aktivitas usaha di luar ketentuan simpan pinjam,
seperti misal praktek perbankan, asuransi, pegadaian, dll
yang diatur dalam peraturan-perundangan tersendiri. Lebih
jauh, KSP/USP Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha
pada sektor riil secara langsung.
- 75 -

10
11
Pertanyaan : apakah Peraturan Pemerintah Nomor 9/1994
tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh
Koperasi, masih layak dipertahankan? Apakah selain Koperasi
simpan pinjam, Koperasi lain perlu menyediakan modal
Rp 15 juta?
Penjelasan : Peraturan Pemerintah tersebut masih valid sebagai
acuan pembinaan usaha simpan pinjam oleh Koperasi,
sampai sekarang ini (sepanjang belum dicabut atau dirubah).
Mengenai ketentuan tentang penyediaan modal Rp. 15 juta,
sekali lagi ketentuan ini hanya berlaku untuk usaha simpan
pinjam (KSP /USP Koperasi). Sedangkan Koperasi yang bergerak
diluar usaha simpan pinjam, (sektor produktif) maka tidak
ada ketentuan modal. Berapa besaran modal yang diperlukan,
tergantung pada besaran modal yang diperlukan sesuai
dengan rencana usahanya.
Pertanyaan : Koperasi (simpan pinjam) kegiatannya meng urus
uang maka sebaiknya di tarik menjadi urusan pusat. Kare na
ada kaitannya dengan urusan moneter.
Penjelasan : agar dipisahkan urusan kepemerintahan dengan
urusan private yang dilakukan oleh masyarakat. Penyelenggaraan
usaha simpan pinjam (ingat usaha simpan pinjam itu
berlaku umum) ada yang dilakukan oleh Koperasi, disebut
usaha simpan pinjam oleh Koperasi, ada yang dilakukan oleh
kelompok, seperti pola arisan, mempraktekkan cara simpanpinjam.
Arisan yang banyak berkembang di masyarakat, juga
sah mempraktekkan pola simpan-pinjam. Usaha simpan pinjam
oleh Koperasi, merupakan usaha private, dilakukan oleh
organisasi yang namanya “Koperasi” Tetapi arisan bukan Koperasi.
Urusan semacam ini, menjadi urusan di daerah sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan khususnya
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- 76 -

12
13
14
15
Pertanyaan : apakah pengertian dan maksud modal dasar disetor
pada USP dan Koperasi?
Penjelasan : mengacu pada Peraturan Menteri Negara Koperasi
dan UKM Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi,
yang dimaksud modal awal disetor adalah sejumlah
modal (besarnya Rp 15 juta untuk KSP primer, dan USP primer
dan Rp 50 juta untuk KSP sekunder dan USP sekunder)
berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah, yang disetor
ke Bank pemerintah atas nama Menteri.
Pertanyaan : dalam Permen Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
Oleh Koperasi dikatakan bahwa Koperasi yang mempunyai
unit usaha simpan pinjam wajib melampirkan surat
bukti penyetoran modal tetap USP paling kurang Rp. 15 juta
(primer) yang disetor atas nama Menteri Koperasi dan UKM.
Sementara di kabupaten banyak kami temui Koperasi yang
mempunyai unit usaha simpan pinjam namun tidak melaksanakan
seperti diatas, dengan alasan keterbatasan modal.
Upaya apa yang bisa kami lakukan terhadap Koperasi tersebut
sehubungan dengan hal tadi?
Pertanyaan : Dalam pembentukan Koperasi simpan pinjam
ketentuan menyatakan modal minimal disetor sebesar Rp.
15 juta untuk Koperasi primer pada Bank atas nama Menteri.
Atas nama Menteri inilah yang sulit. Karena banyak Bank
yang tidak mau. Sarannya bagaimana jika, atas nama Menteri
dirubah atas nama Ketua Pengurus Koperasi?
Pertanyaan : untuk modal awal pendirian Koperasi simpan
pinjam (primer) ditetapkan modal awal yang disetor sebagai
modal tetap sebesar Rp 15 juta (lima besas juta rupiah).
Ternyata anggota hanya berkisar 25 orang, simpanan pokok
dan wajib hanya Rp 5 juta (lima juta rupiah) sehingga kalau
- 77 -

dijumlah terkumpul Rp 12,5 juta (dua belas juta lima ratus ribu
rupiah). Bolehkah kita teruskan pengesahan BH-nya ?
Penjelasan : pertanyaan Nomor 12, 13, 14 dan 15 dijelaskan
sekaligus. Modal awal disetor adalah sejumlah modal yang
besarnya ditetapkan yaitu Rp. 15 juta untuk pendirian KSP
primer, atau USP Koperasi primer, dan Rp. 50 juta untuk
pendirian KSP sekunder, atau USP Koperasi sekunder, yang
akan menjalankan usaha simpan pinjam. Modal awal ini disetor
ke Bank Pemerintah atas nama Menteri.
Sesuai pasal 5 ayat 2 huruf f butir (5) yang berbunyi “KSP
dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, setelah
mendapat pengesahan akta pendirian Koperasi dan memperoleh
ijin menyelenggarakan usaha simpan pinjam yang dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang”. Demikian juga pasal
24 ayat 5 Peraturan Menteri tersebut, Koperasi yang belum
memenuhi ketentuan permodalan tersebut, tidak dapat dapat
diberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran
dasar. Dengan demikian menurut peraturan yang berlaku,
bagi pendirian KSP yang belum memenuhi persyarat an modal,
maka belum dapat disahkan akta pendiriannya, demikian
juga bagi USP koperasi belum dapat disahkan perubahan
anggaran dasarnya.
- 78 -

RUMPUN 11: PEMBENAHAN KOPERASI
TIDAK AKTIF
1
2
3
4
Pertanyaan : Apa tindakan yang harus kita lakukan terhadap
Koperasi yang sudah tidak aktif, tinggal papan nama, kepengurusan
dan keanggotaan sudah tidak jelas keberadaannya.
Pertanyaan : Apakah tindakan yang harus dilakukan untuk
mengatasi kondisi Koperasi yang mati suri? Bagaimana cara
menghidupkan atau membubarkan Koperasi tersebut?
Pertanyaan : jika kita mengaktifkan Koperasi yang tidak aktif,
itu sama saja menghabiskan tenaga.
Pertanyaan : ada Koperasi yang tidak aktif. Kebanyakan Koperasi-Koperasi
tersebut hanya papan nama saja, dan mempunyai
hutang. Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan?
Penjelasan : pertanyaan Nomor 1, 2, 3 dan 4 karena memiliki
isi yang sama, dijelaskan sekaligus. Dalam kacamata pemberdayaan
oleh pemerintah, keberadaan koperasi yang kurang
aktif seperti itu, dicari alasan penyebab untuk diberdayakan
kembali.
a. Pertama, lakukan identifikasi kondisi riil dan penyebab
ketidak-aktifan Koperasi. Dari langkah identifikasi ini, ada
2 (dua) kemungkinan. Koperasi yang masih memiliki atau
menunjukkan potensi, didorong untuk diaktifkan kembali.
Pengaktifan Koperasi, dimulai dari penataan kepengurusan,
organisasi, asset dan potensi ekonomi (usaha) yang masih
dimiliki Koperasi. Inventarisasi ulang anggota, lakukan rapat
anggota untuk menyusun program kerja. Disini dapat ditempuh
jalur, mengaktifkan kembali Koperasi.
b. Aletrnatif kedua, bagi Koperasi yang masih memiliki
potensi, juga dapat didorong dilakukan penggabungan.
- 79 -

5
6
7
c. Ketiga, jika dari hasil identifikasi ternyata Koperasi sudah
tidak memiliki potensi untuk diaktifkan, dapat ditempuh
jalur pembubaran. Apabila pembubaran oleh Koperasi sudah
tidak mungkin, dapat dilakukan pembubaran oleh pemerintah
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994
tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah,
d. Mengenai pendapat bahwa pengaktifan Koperasi itu
menghabiskan tenaga, tentu tidak seperti itu. Sepanjang tugas
ini menjadi tugas pemerintah, maka laksanakan sesuai
penugasannya. Apabila pembubaran Koperasi, dilakukan
oleh pemerintah maka kebutuhan pendanaan untuk proses
pembubaran, dibebankan pada anggaran pemerintah (APBN/
APBD), seperti telah dilakukan oleh beberapa Kabupaten/
Kota.
Pertanyaan : banyak Koperasi khususnya KUD sekarang ini
kurang aktif, namun masih memiliki fasilitas memadai (dari
pemerintah). Apa yang harus dilakukan?
Penjelasan : pilih dan lakukan langkah pengaktifan kembali
Koperasi, seperti penjelasan di atas. Artinya, bina kembali
dengan menata ulang (restruktrurisasi) kelembagaan dan
usaha Koperasi. Asset dan potensi usaha yang ada ditata untuk
dimanfaatkan Koperasi. Kumpulkan pengurus dan anggota
yang ada, diajak berembuk untuk mengaktifkan kembali
Koperasi.
Pertanyaan : Agar dibuatkan payung hukum yang jelas tentang
pembubaran Koperasi yang dilakukan oleh Pemerintah.
Sementara ini banyak Koperasi yang mati tetapi masih tercatat
?
Pertanyaan : kami minta acuan untuk pembubaran Koperasi?
- 80 -

8
9
10
11
Pertanyaan : beberapa Koperasi di Kabupaten A yang tidak
sesuai aturan, akan dibubarkan. Apakah dalam pembubaran
itu harus membentuk team penyelesaian? Jika tidak membentuk
team apa yang kita lakukan? Jika Koperasinya sudah tidak
punya aset?
Pertanyaan : ada Koperasi sudah tidak aktif, ingin membubarkan
diri. Namun Koperasi tersebut masih memiliki sangkutan
dana dari pemerintah. Bagaimana tindak lanjutnya?
Pertanyaan : jika harta Koperasi nol atau minus, beban biaya
tim penyelesaian ditanggung siapa ?
Pertanyaan : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994
tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah kurang pas.
Jika yang membubarkan pemerintah tidak nyambung, karena
pemerintah juga tidak ikut membuat Koperasi. Sedangkan
ada aturan kebebasan berserikat dan berkumpul. Artinya jika
diambil alih oleh pemerintah, maka semua aset Koperasi menjadi
urusan pemerintah. Sebaiknya istilah pembubaran diganti
dengan pencabutan badan hukum.
Penjelasan : pertanyaan Nomor 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 dijelaskan
sekaligus. Pertanyaan ini berkaitan dengan (a) payung hukum
pembubaran, (b) tata cara dan konsekuensi pembubar an.
a. Kita mulai dari pesan pertanyaan pertama, payung
hukum pembubaran Koperasi sudah ada dan jelas, yaitu Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
pasal 46 sampai dengan pasal 56. Khusus pembubaran oleh
pemerintah, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
Ketentuan pembubaran Koperasi ini, secara lengkap memuat
alasan, prosedur dan tata cara pembubaran Koperasi.
b. ada (empat) alasan Koperasi harus bubar (dibubarkan),
yaitu : (a) Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan/atau tidak melaksanakan
- 81 -

12
AD Koperasi (b) kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban
umum dan/atau kesusilaan (c) Koperasi dinyatakan
pailit berdasarkan keputusan pengadilan (d) Kope rasi tidak
melakukan kegiatan usaha selama 2 tahun berturut-turut sejak
didirikan.
c. Pelaku pembubaran Koperasi, ada 2 (dua) cara. Pembubaran
dilakukan oleh Koperasi itu sendiri. Kedua, pembubaran
Koperasi dilakukan oleh pemerintah.
d. Prosedur dan tata cara pembubaran tersebut telah
lengkap dan jelas. Langkah pembubaran dimulai sejak persiapan
pembubaran sampai dengan pencabutan badan hukum
Koperasi, dan pengumumannya di lembaran negara.
e. Dalam proses pembubaran ini, maka dapat dibentuk
tim penyelesai pembubaran. Jadi berkaitan dengan pertanyaan,
apakah perlu ada tim penyelesai, karena merupakan
ketentuan pembubaran dalam peraturan perundangan yang
ada, maka ikuti ketentuan itu.
f. Mengenai pertanyaan, apakah pembubaran tidak bertentangan
dengan kebebasan berserikat masyarakat? jawabannya
tidak bertentangan dengan kebebasan berserikat. Seperti
sudah disebutkan di atas, pembubaran hanya dikenakan
pada Koperasi yang melanggar kriteria-kriteria tertentu. Prosedur
dan tata caranya terbuka, dengan memberi kesempatan
kepada Koperasi untuk keberatan, dilakukan pengumum an,
proses pembubaran, dll. Silahkan ikuti urutan pekerjaan yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994
tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
Pertanyaan : jika dalam membubarkan Koperasi, namun
anggotanya yang dicari sudah tidak ada, bagaimana proses
pembubarannya?
Penjelasan : beberapa pengalaman praktis pembubaran Koperasi,
yang dilakukan oleh beberapa Kabupaten/kota, dapat
dijadikan referensi. Secara garis besar, cari alamat para pengurus
yang tersisa. Selalu ada sisa-sisa laporan alamat pengurus,
anggota Koperasi tersebut kerjasama dengan kecama-
- 82 -

13
14
15
16
tan atau kelurahan setempat. Dari hasil kerjasama ini, dapat
diambil sikap lanjutan. Mengenai prosedur dan tata cara pembubaran,
untuk mengacu pada peraturan perundangan sebagaimana
uraian pada penjelasan no 1 sampai dengan 4.
Pertanyaan : berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor
25 Tahun 1992 dan Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun
1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh pemerintah, bahwa
Koperasi dapat dibubarkan oleh pemerintah apabila memenuhi
syarat antara lain dinyatakan pailit oleh pengadilan.
Apakah putusan pengadilan tingkat pertama ataupun Iurah?
Penjelasan : sesuai dengan ketentuan keputusan pengadilan
tentang pailit Koperasi adalah keputusan yang telah memiliki
kekuatan hukum yang pasti.
Pertanyaan : tentang penggabungan dan peleburan Koperasi
mohon arahan, agar kedepan yang dilakukan Dinas KUKM
tidak melenceng.
Pertanyaan : apabila bergabung, apakah yang tergabung harus
melebur? Yang melebur harus dibubarkan? Bagaimanakah
dasar hukumnya?
Pertanyaan : bagaimana dasar hukum peleburan, penggabung
an, pembubaran dan pembagian Koperasi ?
Pertanyaan : ketika terjadi penggabungan 2 Koperasi, setelah
dibuat neraca, itu aset bersama atau aset masing-masing?
Penjelasan : pertanyaan Nomor 14, 15, 16 dan 17 memiliki
pesan sama, maka dijawab sekaligus. Kalau pertanyaan Nomor
6 sampai 12 berkaitan dengan pembubaran. Pertanyaan
Nomor 14 sampai dengan 16, berkaitan dengan penggabungan
dan peleburan.
a. Penggabungan dan peleburan memiliki payung hukum
jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
- 83 -

17
Perkoperasian khususnya pasal 14, dan Kepmen Koperasi
dan PPK Nomor 36/KEP/M/II/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penggabungan dan Peleburan Koperasi.
b. Kalau pada pembubaran, didasarkan pada alasan
karena ketidakmampuan atau adanya pelanggaran terhadap
peraturan-perundangan, dan berujung pada pencabutan badan
hukum Koperasi. Alasan penggabungan dan peleburan
adalah untuk pengembangan dan efisiensi penggabungan
atau peleburan mungkin sekali melibatkan koperasi yang
masih hidup, aktif dan bahkan maju.
c. Penggabungan, adalah proses bergabungnya satu
atau lebih Koperasi, kepada Koperasi lain. Ada Koperasi
yang menggabungkan diri, dan ada Koperasi yang menerima
penggabungan. Untuk itu ada syarat, prosedur dan tata cara
penggabungan, sampai benar-benar terealisasi penggabungan
Koperasi (Kepmen Koperasi dan PPK Nomor 36/KEP/M/
II/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan
Peleburan Koperasi).
d. Peleburan, adalah proses meleburnya satu atau beberapa
Koperasi, sehingga dihasilkan Koperasi baru. Jadi ada
beberapa Koperasi yang melebur, dan dari hasil peleburan ini
lahir Koperasi baru. Untuk itu ada syarat, prosedur dan tata
cara peleburan, sampai benar-benar terealisasi lahir Koperasi
baru. Pada proses peleburan ini, koperasi-koperasi yang melebur
bubar dulu, dan membentuk koperasi baru.
e. Mengenai asset Koperasi dalam penggabungan, tentu
sudah dihitung dan menjadi asset Koperasi hasil penggabungan.
Pertanyaan : di daerah saya, seperti diketahui dalam era
otonomi maka terjadi penataan satuan kerja (kantor kerja) di
daerah. Dahulu ada Koperasi A ada di Dinas A. Ada Koperasi
B ada di Dinas B. Dengan perubahan Satuan Kerja Perangkat
daerah (SKPD) terjadi mutasi pegawai, tempat kedudukan,
dll termasuk Koperasinya. Kami anjurkan Koperasi-Koperasi
tersebut (Koperasi A dan Koperasi B) untuk bergabung saja
- 84 -

18
atau dilebur. Tetapi mereka (Koperasi) tidak setuju, karena
merasa sama-sama masih jalan, walaupun SKPD sudah
berubah. Saran !
Penjelasan : tidak harus digabung atau dilebur. Penggabungan
atau peleburan bukan keharusan, bukan paksaan. Apabila
Koperasi-Koperasi tersebut, aktif dan maju, biar tetap
berkembang seperti yang ada. Sarankan lakukan perubahan
anggar an dasar, untuk mengakomodir perubahan domisili,
keanggotaan, dll.
Pertanyaan : beberapa bulan yang lalu datang pengurus Koperasi
karyawan di kawasan industri datang ke Dinas Koperasi
dan UKM melaporkan bahwa Koperasi mereka akan tutup.
Karena perusahaan tempat mereka bekerja menutup
usaha nya. Pada waktu itu kita anjurkan pengurus melaksanakan
rapat anggota dalam rangka rencana pembubaran.
Namun menurut pengurus hal tersebut tidak mungkin sebab
sebagian besar anggota Koperasi sudah pulang ke daerahnya
masing-masing, dan tidak mungkin bisa hadir pada acara
rapat anggota tersebut.
a. Apa yang perlu kami lakukan sehubungan dengan
permohonan pembubaran Koperasi tersebut?
b. Seandainya pengurus Koperasi melaksanakan rapat
anggota sehubungan dengan pembubaran, apakah sah
menurut peraturan yang berlaku?
Penjelasan : apakah benar-benar Koperasi ini memenuhi
alasan dan kriteria pembubaran (Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian) seperti dijelaskan dalam
penjelasan butir 6 sampai dengan 11 di atas ? Ada pelanggaran
terhadap Undang-Undang Perkoperasian? mungkin ya
mungkin tidak. Pelanggaran terhadap ketertiban umum dan
kesusilaan, jelas tidak. Pelanggaran karena tidak melakukan
kegiatan usaha, mungkin juga tidak. Koperasi mengalami
kerugian dan dinyatakan pailit, belum tentu.
- 85 -

Dari gambaran tersebut, terlihat Koperasi masih punya
potensi untuk berkembang. Dari sisi kelembagaan, nampaknya
lembaga koperasi ini masih potensial. Pokok masalahnya
ada pada keanggotaan, walaupun ada jalan keluarnya.
Jadi, sebenarnya alasan pembubaran tersebut kurang kuat.
Coba, lakukan konsolidasi, perpindahan kantor perusahaan
tempat kerja, tidak mutlak berimbas kepada Koperasi. Ada
meka nisme perubahan anggaran dasar, tidak selalu harus
ber ujung pada pembubaran.
Seandainya terpaksa dipilih jalur pembubaran, maka ikuti
prosedur dan tatacara pembubaran yang sudah dijelaskan
pada penjelasan Nomor 6 sampai dengan 11 di atas.
- 86 -

RUMPUN 12: AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN
1
2
Pertanyaan : banyak Koperasi kurang atau tidak melakukan
catatan keuangan. Tolong dijelaskan apa saja yang harus dimasukkan
dalam catatan keuangan, termasuk penyajian barang
yang dipakai !
Penjelasan : perlu sepakat bahwa peyelenggaraan pembukuan
atau akuntansi bagi Koperasi, adalah hal pokok dan
pen ting bagi kemajuan Koperasi itu sendiri. Hal ini berarti, Koperasi
wajib menyelenggarakan pembukuan atas akuntansi
di Kope rasinya. Bagi Koperasi yang sekarang belum menyelenggarakan
pembukuan atau akuntansi secara tertib dan
lengkap, tentu harus melakukan perbaikan diri. Mengenai apa
saja catatan keuanga, pembukuan atau akuntansi yang harus
dikerjakan, tentu sesuai dengan perkembangan Koperasi itu
sendiri.
Secara ideal, ketentuan tentang akuntansi Koperasi sudah
tersusun dalam PSAK 27 yaitu akuntansi untuk Koperasi.
Walaupun PSAK 27 ini sedang dalam proses penyempurnaan
menyesuaian standar akuntansi yang dberlakukan baru. Paling
sederhana adalah catatan pengeluaran, pemasukan,
buku kas, buku barang.
Pertanyaan : ada Koperasi satu anggaran dasar dengan dua
pola yaitu syariah dan konvensional. Masalah selanjutnya
adalah masalah audit, Koperasinya syariah tapi yang muncul
adalah konvensional. Permasalahan ini harus kita selesaikan
bersama.
Penjelasan : kalau dalam satu anggaran dasar memuat pola
konvensional dan pola syariah, itu tidak jadi masalah. Sedalam
dan seluas apa isi anggaran dasar, disesuaikan dengan
keperluan. Tetapi kalau yang dimaksud adalah perlakuan
- 87 -

3
4
(terutama perlakuan akuntansi) antara pola konvensional
de ngan pola syariah, jawabannya, betul harus jelas dan berbeda.
Sekali lagi bukan persoalan anggaran dasarnya, tetapi
perlakuan polanya.
Pertanyaan : sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 bahwa Koperasi dapat
meminta jasa audit kepada akuntan publik terhadap laporan
keuangan yang dikelola oleh pengurus Koperasi. Apakah ada
batasan terhadap lama beroperasinya Koperasi untuk dimintakan
jasa audit dari akuntan publik.
Penjelasan : lingkup pertanyaan ini agar dikembalikan ke
pokok kepentingannya, yaitu berkaitan dengan penyelenggaraan
fungsi pengawasan. Pelaksana fungsi pengawasan itu,
dilakukan oleh pengawas, dan apabila perlu dapat meminta
bantuan jasa audit ke akuntan publik. Sepanjang penyelenggaraan
dan hasil fungsi pengawasan tersebut, valid dan dapat
dipertanggung jawabkan, kemungkinan pengawasan dilakukan
sendiri secara internal. Sepanjang koperasi menganggap
perlu minta bantuan dari akuntan publik, silahkan di audit oleh
akuntan publik. Mengenai batasan waktu atau umur Koperasi,
tidak ada ketentuan yang mengatur batasan waktu.
Pertanyaan : ada ketentuan tentang audit independen bagi Koperasi
yang omzetnya di atas Rp 1 milyar. Padahal di provinsi
tertentu, belum ada akuntan publik dan harus ke provinsi lain,
tentu biaya menjadi tinggi, bagaimana solusinya ? Apakah
ada sanksi terhadap Koperasi yang telah lama beroperasi
dan omzetnya di atas Rp 1 milyar tapi belum pernah di audit
oleh akuntan publik ?.
Penjelasan : agar dipahami terlebih dahulu ketentuan audit
bagi Koperasi yang omzet pinjaman telah di atas Rp 1 milyar
(satu milyar) per tahun wajib diaudit oleh akuntan publik, sebagaimana
termuat dalam Permen No 19/Per/M.KUKM/XI/2008
- 88 -

5
6
7
8
9
pasal 36, wajib dilaksanakan. Semua ini untuk menjaga transparansi
pengelolaan sekaligus kredibilitas Koperasi itu sendiri,
di mata anggota dan di mata mitra kerjanya. Dalam ketentuan
ini sebagai indikator adalah jumlah omzet pinjaman per tahun,
bukan waktu. Seandainya Koperasi yang bersangkutan maju
pesat, dalam jangka waktu relatif pendek telah memiliki omzet
pinjaman di atas Rp 1 milyar (satu milyar), maka wajib di audit
akuntan publik.
Mengenai ketidak beradaan akuntan publik di suatu
provinsi, hendaknya dapat diatasi melalui mekanisme kerjasama
yang memungkinkan untuk itu.
Pertanyaan : pajak yang diberlakukan pada Koperasi, ternyata
menjadi beban untuk Koperasi, terlebih lagi untuk Koperasi
baru. Untuk SHU yang diterima oleh anggota juga dikenai pajak.
Mohon tanggapan masalah ini.
Pertanyaan : sebenarnya Koperasi dapat menerima pengenaan
pajak bagi Koperasi. Namun, dalam praktek pajak tersebut
dikenakan berkali-kali, dari anggota ke Koperasi kena pajak,
dari Koperasinya sendiri kena pajak ?
Pertanyaan : di harapkan Kementerian Koperasi dan UKM
memberikan formulasi atau cara lain untuk menghitung Pajak
PPh maupun PPN, mana yang memberikan pelayanan kepada
anggota, dan mana usaha yang berbisnis dengan Non
Anggota.
Pertanyaan : ada Koperasi untuk simpanan pokok dan simpanan
wajib menjadi beban/biaya Koperasi, sehingga memperkecil
SHU, dengan maksud memperkecil perhitungan
pembayaran pajak atas perhitungan SHU dimaksud. Mohon
saran.
Pertanyaan : bagaimana peran pemerintah dalam perkembangan
Koperasi, yang saya tahu dalam hal pajak, Kopera-
- 89 -

si dan BUMN atau PT disamakan. Padahal tujuan Koperasi
beda dengan badan usaha lainnya?
Penjelasan : pertanyaan no 5, 6, 7, 8 dan 9 dijelaskan sekaligus.
Penjelasan pertanyaan ini kita dekati dalam 2 (dua)
pendekatan, yaitu kepatuhan terhadap pajak, dan perlakuan
pajak kepada koperasi.
a. Kita dudukkan dulu, apa itu pajak. Mengutip Undang-
Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi
pasal 1 ayat 10 yang berbunyi “pajak daerah yang selanjutnya
disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sebagai
warga Negara, pengenaan pajak kepada Koperasi, sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pengalaman
selama penyelenggaraan bimbingan teknis perkoperasian,
pada dasarnya Koperasi patuh dan tidak keberatan tentang
ketentuan pajak. Persoalan yang muncul adalah terjadinya
penghitungan pajak yang dobel (berganda) dan besaran pengenaannya.
b. Segi kedua, berkaitan dengan pengenaan pajak terhadap
Koperasi. Dalam hal ini, memang perlu peninjauan
kembali terhadap besaran pengenaan pajak terhadap Koperasi,
bukan pembebasan pajak sebagaimana penjelasan di
atas. Masukan dari banyak Koperasi, sebenarnya Koperasi
tidak ada masalah tentang pengenaan pajak. Pokok masalah
yang timbul karena, dalam perhitungan menggunakan kaidah-kaidah
yang tidak tepat, tidak mengakomodir hakekat organisasi
Koperasi, dan sering terjadi pengenaan pajak yang
dobel.
c. Beberapa persoalan yang dinilai belum tepat, bahwa
di dalam organisasi Koperasi itu, walaupun disebutkan sebagai
badan usaha, namun ada sisi-sisi khusus yang tidak da-
- 90 -

pat disamakan dengan badan usaha lain, seperti perseroan
terbatas. Apa yang dimaksud transaksi dan mengakibatkan
perpindahan kepemilikan, di Koperasi tidak mutlak seperti
itu. Sebagai contoh, pada Koperasi peternakan sapi perah.
Petani anggota yang menghasilkan produk susu, yang kemudian
di serahkan ke Koperasi, ini bukan transaksi dan tidak
ada pemindahan kepemilikan. Hal ini berbeda, kalau Koperasi
menjual pakan ternak ke anggota, ini transaksi dan terjadi
pemindahan kepemilikan. Kejadian-kejadian seperti ini yang
masih meleset dari pertimbangan pengenaan perpajakan.
d. Kementerian Koperasi dan UKM terus melakukan komunikasi
dan advokasi, berkaitan perlakuan perpajakan kepada
Koperasi.
- 91 -

RUMPUN 13: PENDIDIKAN DAN LATIHAN
1
2
Pertanyaan : pendidikan dan pelatihan bagi pengurus Koperasi
merupakan kebutuhan dalam memajukan Koperasi. Tapi
banyak Koperasi enggan melakukan pelatihan. Koperasi hanya
mau mengikuti pelatihan yang biayanya ditanggung oleh
Dinas KUKM.
Penjelasan : Mengenai pendidikan dan pelatihan perkoperasian,
justru harus diingatkan bahwa itu merupakan salah satu
butir prinsip Koperasi “pendidikan perkoperasian”. Dalam arti,
lembaga Koperasi secara kelembagaan merupakan lembaga
yang memiliki nilai dan jiwa untuk mencerdaskan dan mendidik
anggotanya. Koperasi bukan semata-mata melakukan
usaha. Tetapi juga penting melakukan fungsi pendidikan.
Mendidik dan melatih anggota, agar memiliki ketrampilan
dalam berusaha, pengetahuan dalam menjalankan hak dan
kewajiban, pengetahuan dan kemauan untuk berkontribusi
kepada Koperasi, dan lain-lain. Prinsip pendidikan perkoperasian
ini dalam praktek masih sering kurang diperhatikan atau
diabaikan oleh Koperasi.
Seharusnya dalam program kerja dari bagian SHU untuk
porsi pendidikan perkoperasian. Kalaupun saat ini, masih
kurang, menjadi tugas pembina untuk menggerakkan Koperasi
agar menjalankan prinsip pendidikan perkoperasian.
Pertanyaan : perlu tenaga/petugas lapangan Koperasi di Kabupaten/Kota.
Karena sumber daya manusia di Dinas KUKM
sangat terbatas. Supaya mereka menjadi ujung tombak dalam
pembinaan Koperasi di Kab/kota.
Penjelasan : sangat setuju. Pengaktifan tenaga-tenaga teknis
lapangan berdasarkan pengalaman, memang efektif membantu
pembinaan perkoperasian di lapangan. Pada tahun 1980-
- 92 -

1990-an, waktu itu Departemen Koperasi dan PPK, memiliki
program Petugas Konsultasi Koperasi Lapangan (PKKL) dan
terbukti efektif.
Dalam era otonomi seharusnya pengaktifan tenaga-tenaga
penyuluh Koperasi lapangan, atau dengan penamaan lain
harus menjadi urusan daerah. Sudah banyak pemerintah
daerah cq Dinas yang membidangi urusan koperasi dan UKM,
provinsi maupun kabupaten/kota memiliki dan menjalankan
program tenaga-tenaga penyuluh lapangan, tenaga pendamping
lapangan atau penamaan lain, sebagai program daerah
dengan pembiayaan dari masing-masing APBD. Kementerian
Koperasi dan UKM, menginisiasi kembali pengaktif an tenagatenaga
penyuluh Koperasi lapangan.
- 93 -

RUMPUN 14: PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH
1
Pertanyaan : bagaimana batas kewenangan pembina (pemerintah)
dalam hal ada kasus-kasus seperti penggelapan di
Koperasi. Kita ditanya tanggung jawabnya selaku pihak yang
menerbitkan badan hukum?
Penjelasan : pisahkan antara kewenangan pemerintah dalam
pengesahan badan hukum Koperasi, dengan operasionalisasi
Koperasi sebagai badan usaha. Perlu ditegaskan kembali,
Koperasi itu adalah lembaga private dimiliki oleh para anggotanya.
Sebagai lembaga private, Koperasi itu independen,
seperti badan usaha perseroan terbatas (PT) atau CV. Koperasi
bukan milik pemerintah. Dari sini menjadi jelas, seluruh
persoalan yang muncul ketika Koperasi menjalankan aktivitasnya,
merupakan urusan internal dan tangung jawab Koperasi
sebagai lembaga independen.
Untuk pertanyaan ini, gunakan beberapa rujukan sebagai
acuan tentang kewenangan pemerintah daerah terhadap
pemberdayaan Koperasi. Pertama tentu mengacu pada Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,
khususnya pasal 60 sampai dengan 64. Secara garis
besar, tugas pemerintah terhadap pemberdayaan Koperasi,
dilakukan melalui 3 (tiga) subyek yaitu : (a) menciptakan dan
mengembangkan iklim kondusif, (b) memberikan bimbingan
dan kemudahan (c) memberikan perlindungan. Namun juga
harus dipahami sebagaimana penjelasan pasal-pasal itu,
bahwa pemerintah dalam memberdayakan Koperasi, tidak
boleh mengganggu upaya kemandirian Koperasi.
Peran pemerintah bersifat fasilitasi dan advokasi, tidak intervensi.
Pengesahan akta pendirian Koperasi menjadi badan
hukum koperasi oleh pemerintah, tidak dapat dikaitkan dengan
kasus-kasus yang ada di Koperasi. Pengesahan badan
hukum Koperasi diterbitkan sesuai dan sepanjang memenuhi
ketentuan pendirian Koperasi.
- 94 -

2
3
4
Pertanyaan : Koperasi mau dibawa kemana? Karena kelemahan
Koperasi pada regulasi, kemampuan SDM Koperasi
dan SDM pembina. Selain itu pemahaman antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah tidak nyambung, seperti Nomenklatur
kedinasan yang berbeda-beda.
Pertanyaan : di daerah sering terjadi penggantian pejabat/
pembina, sehingga orang-orang yang ahli di Bidang Koperasi
boleh dikatakan tidak ada lagi. Bagaimana kalau ada penegasan
dari pihak Kementerian Koperasi dan UKM kepada
Kepala Daerah bahwa orang-orang yang trampil di bidang
Koperasi dikembalikan kepada Dinas Koperasi dan UKM.
Penjelasan : pertanyaan Nomor 2 dan 3 dijawab sekaligus.
Ada 2 (dua) pesan terkandung dalam pertanyaan ini, (a)
masalah kualitas SDM Koperasi dan SDM pembina (b) struktur
organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Untuk masalah pertama, kualitas SDM Koperasi berdasarkan
fakta inventarisasi di lapangan, memang persoalan kualitas
SDM Koperasi menjadi hal prioritas. Anggota Koperasi
seharusnya menjadi motor penggerak, belum mampu memahami
hak dan kewajiban dan melakukan partisipasi aktif kepada
Koperasinya. Padahal, kemajuan Koperasi secara ideal,
ditentukan dan digerakkan oleh anggota. Ini fakta, dengan demikian
menjadi prioritas program pendidikan perkopersian.
Untuk masalah struktur organisasi kedinasan di daerah,
tentu Kementerian Koperasi dan UKM tidak dapat memaksakan.
Kementerian Koperasi dan UKM terus menghimbau
kepala daerah, untuk memberikan perhatian terhadap urusan
Koperasi dan UKM, dapat dibentuk dalam satu kedinasan
tersendiri.
Pertanyaaan : batas kewenangan suatu provinsi, kabupaten/
kota untuk membina cabang Koperasi, yang badan hukumnya
diterbitkan di wilayah lain. Belum ada payung hukum yang
jelas, terutama berkaitan apabila ada penyimpangan. Sebaik-
- 95 -

5
nya Kementerian KUKM memberikan batasan kewenangan
tersebut.
Penjelasan : untuk kantor cabang, kita dapat merujuk pada
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19/
Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, pasal 18 ayat 4
yang berbunyi pembukaan kantor cabang KSP/USP koperasi
tersebut wajib mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang
yang telah mengesahkan akta pendirian KSP/USP Koperasi,
setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang
di Kab/Kota di tempat kedudukan kantor cabang Koperasi
tersebut akan dibuka. Sehingga untuk pembinaan kantor cabang
Koperasi adalah pejabat yang berwenang di Kab/Kota
tempat kedudukan kantor cabang Koperasi tersebut dibuka.
Pertanyaan : bagaimana pola pembinaan dan pertanggungjawaban
Koperasi, dimana Koperasi tersebut merupakan cabang
di daerah ?
Penjelasan : kita klarifikasi dahulu, apa yang dimaksudkan
pertanggung jawaban kantor cabang Koperasi? Jika yang
dimaksud pertanggung jawaban kantor cabang Koperasi sebagai
organisasi Koperasi itu sendiri, maka ketentuan dan
mekanisme pertanggungjawabannya mengikuti ketentuan internal
Koperasi itu sendiri. Kantor cabang Koperasi menyampaikan
laporan pertanggungjawaban kepada Koperasinya.
Koperasi yang bersangkutan menyampaikan laporan, seperti
hasil ra pat anggota tahunan ke Dinas yang membidangi urusan
KUKM di lokasi keberadaan domisili Koperasi.
Namun untuk KSP, disamping laporan hasil RAT, juga Koperasi
memiliki kewajiban menyampaikan laporan keuangan
secara periodik bulanan, triwulan, semester dan tahunan
kepada Dinas yang membidangi urusan KUKM di lokasi keberadaan
domisili Koperasi.
- 96 -

6
7
Pertanyaan : agar diadakan kembali sosialisasi implementasi
Permenkop dan UKM, dan/atau Kepmenkop dan UKM yang
lebih teknis
Penjelasan : setuju. Sosialisasi berbagai Permen maupun
Kepmen dan juga Perda tentang perkoperasian, harus
terus dilakukan dan disebarluaskan ke seluruh daerah dan
kepada para pembina, antara lain melalui acara bimbingan
teknis Perkoperasian ini. Hal ini penting untuk meningkatkan
pengetahuan dan pemahaman para aparat/pembina Koperasi
di daerah. Acara bimbingan teknis Perkoperasian sekarang
ini merupakan langkah konkrit yang disosialisasikan oleh
Kementerian Koperasi dan UKM. Tentu setiap Perda, dapat
mengembangkan sendiri program-program sosialisasi atas
biaya daerah (APBD).
Dengan terus melakukan sosialisasi, dan terjadi perubahan
dalam hal pemahaman, pengetahuan tentang kebijakan
dan regulasi perkoperasian, memberikan bekal memadai kepada
para pembina, dalam menyelenggarakan pembinaan
dan pencarian solusi berbagai permasalahan Perkoperasian
di lapangan.
Pertanyaan : terdapat 2 payung hukum yaitu Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Perdasus
Gubernur, Jadi mana yang lebih mengikat atau lebih utama
diikuti ?
Penjelasan : kedua peraturan perundangan tersebut, tetap
harus menjadi acuan pemberdayaan Koperasi. Peraturan
per undangan tentang Koperasi, diatur dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Berdasarkan
hierarki peraturan perundangan sesuai Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
maka posisi tertinggi adalah Undang-
Undang Dasar 1945, diikuti Undang-Undang atau Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan
Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah. Jadi,
- 97 -

8
9
tidak dan tidak boleh ada perbedaan antara perdasus tentang
Koperasi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
perkoperasian.
Pertanyaan : berkaitan dengan kebijakan kantor pelayanan
perijinan satu atap. Bagi unit simpan-pinjam yg menerbitkan
izin simpan-pinjam, apakah izin ini dapat dikeluarkan oleh
kantor pelayanan satu atap, karena di daerah kami masingmasing
Dinas diminta menginventarisir perijinan untuk masuk
dalam pelayanan perijinan satu atap. atau tetap di Dinas
KUKM ?
Penjelasan : agar menyesuaikan perkembangan yang berlaku
sekarang ini, kebijakan mengenai pelayanan perijinan
satu atap, memiliki maksud bagus, yaitu efisiensi, kemudahan
dan transparansi proses perijinan usaha. Perbedaanya adalah
cara penerbitannya. Selama ini, ijin-ijin usaha dilakukan
dan diterbitkan di setiap kantor yang berkepentingan. De ngan
pelayanan satu atap, teknis penerbitan lokasinya disatukan
sehingga tidak boros waktu, energi. Teknis administratif perijinan
itu sendiri, masih tetap, hanya tempatnya saja yang
disatukan.
Pertanyaan : kita telah membina dan melakukan sentuhan
yang sangat intensif seperti merawat bayi kepada Koperasi.
Namun hasilnya belum maksimal. Apa kiat kita untuk membangkitkan
semangat mereka ?
Penjelasan : ini adalah pembinaan Koperasi seperti biasa.
Kemajuan Koperasi sangat tergantung dari kemampuan SDM
pengurus, pengawas, pengelola untuk mampu menjalankan
fungsinya, serta aktivitas anggota dalam berkontribusi dan
berpartisipasi kepada Koperasinya. Antara satu Koperasi dengan
Koperasi lain, tentu tingkat kemajuannya berbeda. Kita
yakin, di daerah Saudara ada Koperasi yang relatif maju, kenapa
Koperasi ini dapat maju !
- 98 -

10
11
Kiat pengembangan Koperasi, tentu dorong setiap unsur
dan organ di dalam Koperasi berfungsi optimal. Peran pembina,
Dinas KUKM memberikan dukungan, pemberdayaan
melalui antara lain, pelatihan, bantuan manajemen, bantuan
permodalan dan kebutuhan-kebutuhan lain, asal tidak mematikan
kemandirian Koperasi. Belajar dari pengalaman atau
benchmaking dari koperasi maju, yang ada di daerah yang
sama, atau di daerah lain, dapat membangkitkan spirit sekaligus
sebagai inspirasi.
Pertanyaan : Agar disusun kembali bunga rampai peraturan
perundangan tentang perKoperasian. Karena sekarang ini
mencari “file” peraturan perundangan perkopersian, terutama
yang lama namun masih valid, sangat sulit!
Penjelasan : usulan untuk menyusun bunga rampai, kami perhatikan.
Pertanyaan : ada Koperasi yang berkembang ingin memanfaatkan
aset Koperasi yang mati suri. Dimana kewenangan
kita?
Penjelasan : cermati terlebih dahulu, kalau kejadian yang
dipertanyakan ini mengarah ke semacam penguasaan sepihak,
tentu tidak benar. Koperasi yang kuat tidak dapat melakukan
penguasaan sepihak kepada Koperasi yang lemah. Dalam
kejadian ini, ada mekanisme yang cocok untuk penyelesaian
yaitu penggabungan atau peleburan. Arahkan ke proses
penggabungan atau peleburan (lihat penjelasan rumpun pembenahan
Koperasi tidak aktif, butir 13 sampai dengan 17).
- 99 -

diterbitkan tahun 2011 oleh;
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi
Direktorat Jenderal Komunikasi dan Informasi Publik
Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 100 -