Tanya Jawab Koperasi - Smecda

5
6
Pertanyaan : Untuk mengantisipasi kepentingan pribadi maupun
golongan tertentu, dalam SOP Pendirian Koperasi di
minta ada syarat tambahan, yaitu surat keterangan atau rekomendasi
dari Kelurahan maupun Kecamatan sebagai salah
satu syarat pendirian Koperasi.
Penjelasan : tidak perlu. Syarat pendirian Koperasi yang
diatur dalam peraturan perundangan sudah cukup. Bagi
masyarakat yang akan mendirikan Koperasi, dan bagi pejabat
yang membimbing pendirian Koperasi, agar perpegang pada
peraturan perundangan tersebut. Koperasi didirikan untuk
tujuan melayani kebutuhan anggota dalam menjalankan aktivitas
usaha nya. Jadi, sebenarnya apabila latar belakang dan
tujuan pendirian Koperasi jelas, tidak perlu ada rekomendasi
tambahan yang tidak diperlukan.
Pertanyaan : bagaimana dengan penomoran Badan Hukum
Koperasi yang melakukan Perubahan anggaran dasar. Apakah
perlu dibuat badan hukum baru dengan Nomor baru ?
Penjelasan : Nomor badan hukum tetap. Badan hukum ha nya
satu, sekali diterbitkan dan jika ada pencabutan, akan dicabut.
Perubahan anggaran dasar, tidak mengganti Nomor badan hukum,
atau menerbitkan badan hukum baru. Pada pengalam an
perubahan anggaran dasar, maka Nomor badan hukum lama
tetap hidup, cukup dengan mencantumkan Nomor surat keputusan
pengesahan perubahan anggaran dasar saja.
Contoh, Koperasi dengan Nomor badan hukum : 234/BH/
KWK.1/1987. Jika dilakukan perubahan usaha, dan dilaku -
kan perubahan anggaran dasar pada tahun 2007, pemerintah
melalui pejabat yang berwenang akan mengeluarkan surat
keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar, misal,
Nomor 100/Kep/PAD/XI/2007. Untuk pengalaman Koperasi
ini, maka badan hukumnya tetap Nomor 234/BH/KWK.1/1987
dengan mencantumkan tambahan surat keputusan perubahan
anggaran dasar. Nomor 100/Kep/PAD/XI/2007.
- 31 -