Tanya Jawab Koperasi - Smecda

6
7
Pertanyaan : agar diadakan kembali sosialisasi implementasi
Permenkop dan UKM, dan/atau Kepmenkop dan UKM yang
lebih teknis
Penjelasan : setuju. Sosialisasi berbagai Permen maupun
Kepmen dan juga Perda tentang perkoperasian, harus
terus dilakukan dan disebarluaskan ke seluruh daerah dan
kepada para pembina, antara lain melalui acara bimbingan
teknis Perkoperasian ini. Hal ini penting untuk meningkatkan
pengetahuan dan pemahaman para aparat/pembina Koperasi
di daerah. Acara bimbingan teknis Perkoperasian sekarang
ini merupakan langkah konkrit yang disosialisasikan oleh
Kementerian Koperasi dan UKM. Tentu setiap Perda, dapat
mengembangkan sendiri program-program sosialisasi atas
biaya daerah (APBD).
Dengan terus melakukan sosialisasi, dan terjadi perubahan
dalam hal pemahaman, pengetahuan tentang kebijakan
dan regulasi perkoperasian, memberikan bekal memadai kepada
para pembina, dalam menyelenggarakan pembinaan
dan pencarian solusi berbagai permasalahan Perkoperasian
di lapangan.
Pertanyaan : terdapat 2 payung hukum yaitu Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Perdasus
Gubernur, Jadi mana yang lebih mengikat atau lebih utama
diikuti ?
Penjelasan : kedua peraturan perundangan tersebut, tetap
harus menjadi acuan pemberdayaan Koperasi. Peraturan
per undangan tentang Koperasi, diatur dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Berdasarkan
hierarki peraturan perundangan sesuai Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
maka posisi tertinggi adalah Undang-
Undang Dasar 1945, diikuti Undang-Undang atau Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan
Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah. Jadi,
- 97 -