Tanya Jawab Koperasi - Smecda

More documents

Recommendations

Info

10 masalah perdata dan/atau pidana, maka sanksi yang ada tunduk dan digunakan ketentuan pada KUHP/Perdata. Penyelenggaraan Koperasi di Indonesia, di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan dalam hal penyelenggaraan ke giatan usaha juga diatur dalam peraturan perundang an terkait. Ada ketentuan peraturan perundangan yang harus dipegang dan ditegakkan. Koperasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam per aturan perundang an perkoperasian, atau peraturan perundangan lain, ataupun pelanggaran yang bersifat pidana maupun perdata, maka ranah penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundangan perkoperasian, peraturan perundangan terkait maupun KUHP/perdata. Pertanyaan : kalau Koperasi tingkat kabupaten ingin menjadi Koperasi tingkat nasional apakah perlu dibubarkan dulu ? Penjelasan : Tidak perlu. Tetapi Koperasi tersebut harus melakukan proses Perubahan Anggaran Dasar (PAD) yang memungkinkan masyarakat dari luar wilayah kedudukan Koperasi yang bersangkutan, untuk menjadi anggota Koperasi tersebut. • Apabila Koperasi di Kabupaten ingin ”mengembangkan” wilayah keanggotaannya maka harus melakukan proses PAD sebagaimana telah disebut diatas, untuk PAD ikuti ketentuan dalam PP Nomor 4 Tahun 1994 dan Permen 01/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi • Apabila ada Koperasi yang ”ngotot” ingin mendapatkan ”pengesahan badan hukum lagi untuk menjadi ” Koperasi tingkat nasional ” maka badan hukum yang lama harus dicabut dibubarkan karena satu Koperasi tidak bisa mempunyai 2 badan hukum. Sisi penting yang perlu dipahami oleh masyarakat, bahwa status badan hukum Koperasi itu adalah satu dan sama. Tidak ada arti bahwa status badan hukum yang diterbitkan di kabupaten/kota, lebih rendah dibanding- - 5 -
11 12 kan diterbitkan di provinsi ataupun di Kementerian KUKM. Kalau masih ada pandangan seperti itu, merupakan pandang an keliru dan harus diluruskan. Pertanyaan : Kami ingin sharing tentang aplikasi jati diri Koperasi. Ada Koperasi yang dalam proses Rapat Anggota Tahun an (RAT) untuk pemilihan pengurus ternyata berjalan cepat dan lancar, karena kharisma dari ketua umum. Apakah kharisma tersebut sesuai dengan jati diri Koperasi? Pertanyaan: Berkaitan dengan jati diri Koperasi. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil seban ding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Dalam pembinaan kami menekankan sebagai berikut. Kalau BUMN ada laba kembali ke kas Negara, bila swasta ada keuntungan akan masuk ke kantong peng usaha. Kalau Koperasi akan kembali ke masing-masing anggota sesuai besarnya jasa usaha anggota. Disini kami memberikan penerapan praktis tentang jati diri Koperasi. Benarkah! Penjelasan : Pertanyaan Nomor 11 dan 12 dijelaskan sekaligus. Kharisma atau ketokohan, bukanlah cermin an jati diri Koperasi. Salah satu prinsip Koperasi, yaitu “demokrasi” yang mengedepankan kesamaan hak, kewajiban dan suara bagi setiap anggota untuk aktif dan berpartisipasi, tanpa ditentukan besarnya modal (simpanan pokok). Kejadian ini, harus disikapi sebagai “kasus khusus atau kausalistis” dan tidak dapat berlaku umum. Mengenai kiat untuk menanamkan jati diri Koperasi de ngan menggunakan contoh perbandingan antara Koperasi, BUMN dan BUMS, seperti yang dilakukan tersebut, dapat diterima dan dijalankan. Pembagian Sisa Hasil Usaha menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perko perasian menyebutkan, Koperasi itu ba ngun perusahaan, yang memiliki nilai dan jati diri tidak berorientasi mencari untung, tetapi pelayanan. Namun bukan berarti Koperasi tidak boleh untung. - 6 -
Page 1 and 2: MEMASYARAKATKAN KOPERASI T A N Y A
Page 3 and 4: Kata Pengantar Koperasi merupakan
Page 5 and 6: SAMBUTAN Sebagai khasanah memperkay
Page 7 and 8: Ringkasan Eksekutif “MEMASYARAKAT
Page 9 and 10: (mere kam) pertanyaan, komentar dan
Page 11 and 12: Daftar isi KATA PENGANTAR i KATA SA
Page 13 and 14: 3 4 pentingan anggotanya. Tidak ben
Page 15: 7 8 9 ganggu, sepanjang tidak melan
Page 19 and 20: 15 16 nya prinsip dan jati diri Kop
Page 21 and 22: RUMPUN 2:PROSEDUR DAN TATA CARA PEM
Page 23 and 24: 4 5 Notaris hanya bertugas membantu
Page 25 and 26: 8 9 10 dapat dilakukan kepada siapa
Page 27 and 28: 11 12 13 Pertanyaan : perlu pembata
Page 29 and 30: 16 17 rus tentang kelayakan usaha i
Page 31 and 32: 21 22 : 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tenta
Page 33 and 34: 23 24 tan, dengan tembusan kepada M
Page 35 and 36: 27 Koperasi (bagi daerah yang belum
Page 37 and 38: 31 Pertanyaan : Kepmen Nomor : 123/
Page 39 and 40: 34 sebanyak 3 kali. 3. Jika peringa
Page 41 and 42: 3 4 jabat setempat (lihat penjelasa
Page 43 and 44: Ada 2 (dua) alasan penting tentang
Page 45 and 46: 4 5 keanggotaan Koperasi terdiri da
Page 47 and 48: 7 8 Pertanyaan : mohon dapat diberi
Page 49 and 50: 3 4 gota tahunan. Pengurus yang tid
Page 51 and 52: 7 8 9 Pertanyaan : mengenai kehadir
Page 53 and 54: Penjelasan : rapat anggota tersebut
Page 55 and 56: 3 4 5 diatur dalam AD dan ART. Sisi
Page 57 and 58: 9 10 11 batan di beberapa Koperasi
Page 59 and 60: 13 14 15 Pertanyaan : apakah hasil
Page 61 and 62: RUMPUN 7: PENGAWASAN DAN AKUNTABILI
Page 63 and 64: 6 7 na aspek sosial, ketokohan dari
Page 65 and 66: 12 13 14 15 termasuk persyaratan ma
Page 67 and 68:
17 18 19 Akuntabilitas ini penting.
Page 69 and 70:
RUMPUN 8: PERMODALAN 1 2 Pertanyaan
Page 71 and 72:
masih dalam status bagian harta pro
Page 73 and 74:
3 4 Dalam hal contoh diatas, Dinas
Page 75 and 76:
7 8 9 Penjelasan : pertanyaan ini a
Page 77 and 78:
11 12 Koperasi baru mampu sebatas s
Page 79 and 80:
14 (program kerja) yang bagus, anta
Page 81 and 82:
RUMPUN 10: USAHA SIMPAN PINJAM OLEH
Page 83 and 84:
6 c. Ada persetujuan dan ijin pembu
Page 85 and 86:
9 Penjelasan : ya, wajib dinilai, K
Page 87 and 88:
10 11 Pertanyaan : apakah Peraturan
Page 89 and 90:
dijumlah terkumpul Rp 12,5 juta (du
Page 91 and 92:
5 6 7 c. Ketiga, jika dari hasil id
Page 93 and 94:
12 AD Koperasi (b) kegiatan Koperas
Page 95 and 96:
17 Perkoperasian khususnya pasal 14
Page 97 and 98:
Dari gambaran tersebut, terlihat Ko
Page 99 and 100:
3 4 (terutama perlakuan akuntansi)
Page 101 and 102:
si dan BUMN atau PT disamakan. Pada
Page 103 and 104:
RUMPUN 13: PENDIDIKAN DAN LATIHAN 1
Page 105 and 106:
RUMPUN 14: PEMBINAAN OLEH PEMERINTA
Page 107 and 108:
5 nya Kementerian KUKM memberikan b
Page 109 and 110:
8 9 tidak dan tidak boleh ada perbe
Page 111:
diterbitkan tahun 2011 oleh; Direkt
show all

Tanya Jawab Koperasi - Smecda

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?