09.12.2012 Views

Tanya Jawab Koperasi - Smecda

Tanya Jawab Koperasi - Smecda

Tanya Jawab Koperasi - Smecda

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2<br />

3<br />

4<br />

Pertanyaan : <strong>Koperasi</strong> mau dibawa kemana? Karena kelemahan<br />

<strong>Koperasi</strong> pada regulasi, kemampuan SDM <strong>Koperasi</strong><br />

dan SDM pembina. Selain itu pemahaman antara pemerintah<br />

pusat dan pemerintah daerah tidak nyambung, seperti Nomenklatur<br />

kedinasan yang berbeda-beda.<br />

Pertanyaan : di daerah sering terjadi penggantian pejabat/<br />

pembina, sehingga orang-orang yang ahli di Bidang <strong>Koperasi</strong><br />

boleh dikatakan tidak ada lagi. Bagaimana kalau ada penegasan<br />

dari pihak Kementerian <strong>Koperasi</strong> dan UKM kepada<br />

Kepala Daerah bahwa orang-orang yang trampil di bidang<br />

<strong>Koperasi</strong> dikembalikan kepada Dinas <strong>Koperasi</strong> dan UKM.<br />

Penjelasan : pertanyaan Nomor 2 dan 3 dijawab sekaligus.<br />

Ada 2 (dua) pesan terkandung dalam pertanyaan ini, (a)<br />

masalah kualitas SDM <strong>Koperasi</strong> dan SDM pembina (b) struktur<br />

organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).<br />

Untuk masalah pertama, kualitas SDM <strong>Koperasi</strong> berdasarkan<br />

fakta inventarisasi di lapangan, memang persoalan kualitas<br />

SDM <strong>Koperasi</strong> menjadi hal prioritas. Anggota <strong>Koperasi</strong><br />

seharusnya menjadi motor penggerak, belum mampu memahami<br />

hak dan kewajiban dan melakukan partisipasi aktif kepada<br />

<strong>Koperasi</strong>nya. Padahal, kemajuan <strong>Koperasi</strong> secara ideal,<br />

ditentukan dan digerakkan oleh anggota. Ini fakta, dengan demikian<br />

menjadi prioritas program pendidikan perkopersian.<br />

Untuk masalah struktur organisasi kedinasan di daerah,<br />

tentu Kementerian <strong>Koperasi</strong> dan UKM tidak dapat memaksakan.<br />

Kementerian <strong>Koperasi</strong> dan UKM terus menghimbau<br />

kepala daerah, untuk memberikan perhatian terhadap urusan<br />

<strong>Koperasi</strong> dan UKM, dapat dibentuk dalam satu kedinasan<br />

tersendiri.<br />

Pertanyaaan : batas kewenangan suatu provinsi, kabupaten/<br />

kota untuk membina cabang <strong>Koperasi</strong>, yang badan hukumnya<br />

diterbitkan di wilayah lain. Belum ada payung hukum yang<br />

jelas, terutama berkaitan apabila ada penyimpangan. Sebaik-<br />

- 95 -

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!