Tanya Jawab Koperasi - Smecda
Tanya Jawab Koperasi - Smecda
Tanya Jawab Koperasi - Smecda
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
2<br />
3<br />
4<br />
Pertanyaan : <strong>Koperasi</strong> mau dibawa kemana? Karena kelemahan<br />
<strong>Koperasi</strong> pada regulasi, kemampuan SDM <strong>Koperasi</strong><br />
dan SDM pembina. Selain itu pemahaman antara pemerintah<br />
pusat dan pemerintah daerah tidak nyambung, seperti Nomenklatur<br />
kedinasan yang berbeda-beda.<br />
Pertanyaan : di daerah sering terjadi penggantian pejabat/<br />
pembina, sehingga orang-orang yang ahli di Bidang <strong>Koperasi</strong><br />
boleh dikatakan tidak ada lagi. Bagaimana kalau ada penegasan<br />
dari pihak Kementerian <strong>Koperasi</strong> dan UKM kepada<br />
Kepala Daerah bahwa orang-orang yang trampil di bidang<br />
<strong>Koperasi</strong> dikembalikan kepada Dinas <strong>Koperasi</strong> dan UKM.<br />
Penjelasan : pertanyaan Nomor 2 dan 3 dijawab sekaligus.<br />
Ada 2 (dua) pesan terkandung dalam pertanyaan ini, (a)<br />
masalah kualitas SDM <strong>Koperasi</strong> dan SDM pembina (b) struktur<br />
organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).<br />
Untuk masalah pertama, kualitas SDM <strong>Koperasi</strong> berdasarkan<br />
fakta inventarisasi di lapangan, memang persoalan kualitas<br />
SDM <strong>Koperasi</strong> menjadi hal prioritas. Anggota <strong>Koperasi</strong><br />
seharusnya menjadi motor penggerak, belum mampu memahami<br />
hak dan kewajiban dan melakukan partisipasi aktif kepada<br />
<strong>Koperasi</strong>nya. Padahal, kemajuan <strong>Koperasi</strong> secara ideal,<br />
ditentukan dan digerakkan oleh anggota. Ini fakta, dengan demikian<br />
menjadi prioritas program pendidikan perkopersian.<br />
Untuk masalah struktur organisasi kedinasan di daerah,<br />
tentu Kementerian <strong>Koperasi</strong> dan UKM tidak dapat memaksakan.<br />
Kementerian <strong>Koperasi</strong> dan UKM terus menghimbau<br />
kepala daerah, untuk memberikan perhatian terhadap urusan<br />
<strong>Koperasi</strong> dan UKM, dapat dibentuk dalam satu kedinasan<br />
tersendiri.<br />
Pertanyaaan : batas kewenangan suatu provinsi, kabupaten/<br />
kota untuk membina cabang <strong>Koperasi</strong>, yang badan hukumnya<br />
diterbitkan di wilayah lain. Belum ada payung hukum yang<br />
jelas, terutama berkaitan apabila ada penyimpangan. Sebaik-<br />
- 95 -