Tanya Jawab Koperasi - Smecda

4
5
Notaris hanya bertugas membantu membuatkan Akta Pendirian
menjadi Akta yang otentik sepanjang belum diterbitkan
status badan hukum Ko perasi oleh pemerintah, maka belum
sah berstatus badan hukum Koperasi, sebagaimana Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal
9. Bagi masyarakat yang masih memiliki pemahaman seperti
yang disampaikan ini, perlu diluruskan.
Pertanyaan : Kami mempunyai pengalaman barangkali sama
dengan daerah lain. Calon pengurus Koperasi tiba-tiba membawa
akta, minta disahkan badan hukumnya, Setelah dicek
di lapangan ternyata datanya tidak benar. Dengan kejadian
tersebut akhirnya kami membuat kesepakatan dengan Notaris,
agar Notaris melakukan konsultasi dengan Dinas KUKM
sebelum menandatangani akta. Pertanyaannya apakah cara
yang kami lakukan dibenarkan dan tidak melanggar aturan ?
Pertanyaan : Pengalaman di lapangan, dijumpai sebagian
anggota masyarakat yang ingin berkoperasi datang, membawa
akta pendirian yang penyusunannya dibantu Notaris,
dan kemudian segera minta di sahkan. Padahal setelah kami
cermati, isi akta pendirian tersebut belum tepat. Apakah ada
ketentuan dari Kementerian KUKM, bahwa Notaris perlu menanyakan
kepada Dinas Koperasi dan UKM terlebih dahulu.
Dengan demikian tidak terjadi akta pendirian yang sudah
dibuat, ternyata tidak tepat.
Penjelasan : pertanyaan Nomor 5 dan Nomor 6 dijawab sekaligus.
Langkah dan cara seperti itu, dapat dibenarkan. Verifikasi
dokumen dan verifikasi lapangan memang harus dilakukan.
Langkah proaktif dengan membuat kesepakatan dengan
Notaris setempat, seperti yang dilakukan di daerah Saudara
sangat baik dan tidak melanggar aturan. Pengalaman ini dapat
dijadikan model bagi daerah lain.
Berkaitan dengan masalah ini hendaknya dapat dilakukan
hubungan dengan pengurus ikatan Notaris di daerah, sehing-
- 12 -