Tanya Jawab Koperasi - Smecda

31
Pertanyaan : Kepmen Nomor : 123/Kep/M.KUKM/X/2004
tentang penyelenggaraan tugas pembantuan dalam rangka
pengesahan akta pendirian, perubahan AD pada prov, kab/
kota, diharapkan ada ketegasan terhadap jumlah anggota 20
orang tersebut. Mengingat Kepmen ini hanya menyatakan
tentang domisili keanggotaan lebih dari satu kab/kota, maka
pengesahan Badan Hukum menjadi kewenangan Provinsi.
Penjelasan : pertanyaan Nomor 30 dan Nomor 31 dijelaskan
sekaligus. Ketika proses pendirian Koperasi, hendaknya pejabat
tidak semata-mata melihat dari sisi administratif belaka.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
setidaknya mengisyaratkan hal-hal pokok untuk mendirikan
Koperasi.
Satu, Koperasi dibentuk untuk mencapai peningkatan
kesejahteraan anggota. Dua, usaha Koperasi merupakan
usaha yang memiliki keterkaitan dengan upaya untuk meningkatkan
kepentingan usaha anggota. Tiga, saat pendirian
Koperasi perlu membuat rencana usaha yang layak. Jadi,
jelas ada kepentingan dari anggota yang perlu dilayani oleh
Koperasi.
a. Lakukan pengecekan siapa anggota, untuk apa berkoperasi,
manfaat apa diharapkan diperoleh melalui Koperasi.
“Roh” Koperasi sudah jelas termuat dan diatur dalam peraturan
yang ada. Kalaupun sekarang, masih ada yang hanya
melihat sisi administratif saja, tentunya ke depan perlu dirubah
dengan melihat sisi-sisi lain yang memang diamanatkan.
b. Mengenai ada pendapat, syarat jumlah orang untuk
mendirikan Koperasi 20 orang, sangat sedikit sehingga
sangat mudah mendirikan Koperasi. Sekali lagi, keinginan
mendirikan Koperasi yang berdasarkan kebutuhan, tidaklah
terganggu dengan jumlah 20 orang. Lebih penting, adalah
tujuan berkoperasi. Sebagai pembanding, Undang-Undang
Perkoperasian di Thailand, cooperative act tahun 1999, menetapkan
jumlah orang pendiri Koperasi 10 orang. jika pendirian
Koperasi tersebut benar-benar sesuai kaidah Koperasi,
maka jumlah tersebut bukan menjadi soal.
- 26 -