Tanya Jawab Koperasi - Smecda
Tanya Jawab Koperasi - Smecda
Tanya Jawab Koperasi - Smecda
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
RUMPUN 4: KEANGGOTAAN<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Pertanyaan : Bagaimana permasalahan tentang KTP sebagai<br />
syarat masuk anggota <strong>Koperasi</strong> berkaitan dengan kedomisilian.<br />
Domisili itu apakah tempat tinggal sesuai KTP atau tempat<br />
kerjanya ?<br />
Pertanyaan : Bagaimana masalah domisili anggota <strong>Koperasi</strong>.<br />
Karena hal ini berhubungan langsung dengan perkembangan<br />
<strong>Koperasi</strong> tersebut !<br />
Penjelasan : pertanyaan Nomor 1 dan Nomor 2 dijelaskan<br />
sekaligus. Bagi <strong>Koperasi</strong> baru maka berlaku Undang-Undang<br />
Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 7 ayat 2<br />
yaitu <strong>Koperasi</strong> mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah<br />
negara RI. (tempat kedudukan adalah alamat tetap kantor<br />
<strong>Koperasi</strong>). Dan dihubungkan dengan pendiri <strong>Koperasi</strong>, maka<br />
Peraturan Menteri Negara <strong>Koperasi</strong> dan UKM RI Nomor : 01/<br />
Per/M.KUKM/I/2006 pasal 7 ayat 2 huruf h yaitu melampirkan<br />
poto copy KTP dari para pendiri. Tentunya kedudukan disini<br />
adalah kedudukan wilayah kerja <strong>Koperasi</strong> dan biasanya diperkuat<br />
di anggaran dasar Bab keanggotaan.<br />
Jadi pengurus harus selektif dalam menentukan keanggotaan<br />
sesuai dengan AD/ART. Bagi <strong>Koperasi</strong> yang telah<br />
berdiri lama penerimaan keanggotaan sebaiknya disesuaikan<br />
dengan aturan yang ada. Wilayah Keanggotaan <strong>Koperasi</strong> didasarkan<br />
pada kedomisilian/tempat tinggal anggota <strong>Koperasi</strong><br />
yang bersangkutan, bukan tempat kerjanya.<br />
Pertanyaan : berapa lama batas waktu status calon anggota<br />
<strong>Koperasi</strong> dan bagaimana dasar hukum calon anggota <strong>Koperasi</strong><br />
?<br />
Penjelasan : Sesuai dengan Undang-Undang 25 Tahun 1992,<br />
- 33 -