Tanya Jawab Koperasi - Smecda

7
8
9
ganggu, sepanjang tidak melanggar peraturan-perundangan
tentang perkoperasian. Apabila mereka ingin menjadi badan
hukum Koperasi, lakukan penyuluhan perkoperasian. Namun,
sekali lagi, ini bukan keharusan. Keputusan menjadi Koperasi
diserahkan pada LKM tersebut, dan taat dengan prosedur dan
tata cara pendirian Koperasi.
Pertanyaan : untuk membangun citra Koperasi, usul agar materi
Koperasi dimasukkan pada sekolah ?
Penjelasan : Secara praktis citra Koperasi ditentukan oleh
perbuatan, sikap dan hasil yang ditunjukkan Ko perasi kepada
anggota dan masyarakat. Sepanjang Koperasi secara individu,
maupun Koperasi sebagai gera kan mampu tampil maju,
dan memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat, pasti
terbangun citra bagus. Sebaliknya, seandainya ada satu atau
dua Koperasi, memberikan citra buruk, akan berdampak luas
terhadap citra Koperasi secara keseluruhan. Inilah yang sulit.
Di lingkungan Koperasi itu sendiri (internal) harus terbangun
komunikasi untuk membangun citra yang baik.
Pertanyaan : kekurangan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian adalah sanksi yang kurang jelas.
Mohon dalam Undang-Undang Koperasi nantinya dimasukkan
sanksi yang tegas agar dapat di terapkan di daerah, baru
menjadi Koperasi tingkat nasional.
Pertanyaan : Setelah Koperasi berdiri dan berjalan, tetapi kemudian
melakukan praktek-praktek bukan seperti Koperasi.
Bagaimana menanganinya ?
Penjelasan : Pertanyaan Nomor 8 dan 9 berkaitan, dan dijelaskan
sekaligus. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian merupakan Undang-Undang yang
bersifat ”Lex Specialist” dan hanya meng atur bagaimana
sebaiknya Koperasi dikelola dan dikembangkan. Kalau ada
- 4 -