Tanya Jawab Koperasi - Smecda
Tanya Jawab Koperasi - Smecda
Tanya Jawab Koperasi - Smecda
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
18<br />
19<br />
20<br />
terian <strong>Koperasi</strong> dan UKM untuk menandatangani Pengesahan<br />
BH. Tugas tersebut kemudian didelegasikan kepada Kepala<br />
Dinas <strong>Koperasi</strong> dan UKM setempat. Apakah ada peraturan<br />
yang mengatur pendelegasian tersebut sebagai pedoman<br />
bagi kami di daerah.<br />
Pertanyaan : apa kira-kira ada masalah bila Kepala Dinas<br />
KUKM yang menandatangani pengesahan badan hukum <strong>Koperasi</strong><br />
?, karena masih tidak jelas.<br />
Pertanyaan : kewenangan pejabat yang mengesahkan akta<br />
pendirian disetiap Kabupaten/kota masih berbeda-beda, ada<br />
yang oleh Bupati/Walikota dan ada yang oleh Kepala Dinas<br />
KUKM. Pendelegasian dari Bupati/Walikota ke kepala Dinas<br />
KUKM apakah ada dasar hukumnya?<br />
Pertanyaan : apakah bisa penandatanganan pengesahan<br />
akta pendirian <strong>Koperasi</strong> oleh kepala Dinas KUKM, atas pelimpahan<br />
wewenang secara tertulis oleh Bupati ?<br />
Penjelasan : pertanyaan Nomor 17, 18, 19 dan 20 memiliki<br />
maksud sama dan dijelaskan sekaligus. Sebagaimana amanah<br />
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang<br />
Perkoperasian, yang berwenang mengesahkan pendirian <strong>Koperasi</strong><br />
adalah Menteri yang membidangi <strong>Koperasi</strong>. Menteri<br />
dapat mendelegasikan wewenang tersebut kepada Kepala<br />
Daerah dalam kerangka tugas pembantuan. Dalam era otonomi<br />
daerah, Menteri tidak dapat langsung menugaskan<br />
Kepala Dinas <strong>Koperasi</strong> dan UKM, karena daerah Provinsi,<br />
Kab/Kota saat ini mempunyai kewenangan tersendiri, Menteri<br />
hanya dapat mendelegasikan wewenangnya kepada kepala<br />
daerah.<br />
Pendelegasian wewenang dalam rangka pengesahan<br />
badan hukum <strong>Koperasi</strong> primer Provinsi oleh Gubernur sebagai<br />
wakil Kementerian <strong>Koperasi</strong> dan UKM berdasarkan<br />
pada Keputusan Menteri Negara <strong>Koperasi</strong> dan UKM Nomor<br />
- 19 -
Change language