Tanya Jawab Koperasi - Smecda

More documents

Recommendations

Info

5 6 7 8 9 pasal 36, wajib dilaksanakan. Semua ini untuk menjaga transparansi pengelolaan sekaligus kredibilitas Koperasi itu sendiri, di mata anggota dan di mata mitra kerjanya. Dalam ketentuan ini sebagai indikator adalah jumlah omzet pinjaman per tahun, bukan waktu. Seandainya Koperasi yang bersangkutan maju pesat, dalam jangka waktu relatif pendek telah memiliki omzet pinjaman di atas Rp 1 milyar (satu milyar), maka wajib di audit akuntan publik. Mengenai ketidak beradaan akuntan publik di suatu provinsi, hendaknya dapat diatasi melalui mekanisme kerjasama yang memungkinkan untuk itu. Pertanyaan : pajak yang diberlakukan pada Koperasi, ternyata menjadi beban untuk Koperasi, terlebih lagi untuk Koperasi baru. Untuk SHU yang diterima oleh anggota juga dikenai pajak. Mohon tanggapan masalah ini. Pertanyaan : sebenarnya Koperasi dapat menerima pengenaan pajak bagi Koperasi. Namun, dalam praktek pajak tersebut dikenakan berkali-kali, dari anggota ke Koperasi kena pajak, dari Koperasinya sendiri kena pajak ? Pertanyaan : di harapkan Kementerian Koperasi dan UKM memberikan formulasi atau cara lain untuk menghitung Pajak PPh maupun PPN, mana yang memberikan pelayanan kepada anggota, dan mana usaha yang berbisnis dengan Non Anggota. Pertanyaan : ada Koperasi untuk simpanan pokok dan simpanan wajib menjadi beban/biaya Koperasi, sehingga memperkecil SHU, dengan maksud memperkecil perhitungan pembayaran pajak atas perhitungan SHU dimaksud. Mohon saran. Pertanyaan : bagaimana peran pemerintah dalam perkembangan Koperasi, yang saya tahu dalam hal pajak, Kopera- - 89 -
si dan BUMN atau PT disamakan. Padahal tujuan Koperasi beda dengan badan usaha lainnya? Penjelasan : pertanyaan no 5, 6, 7, 8 dan 9 dijelaskan sekaligus. Penjelasan pertanyaan ini kita dekati dalam 2 (dua) pendekatan, yaitu kepatuhan terhadap pajak, dan perlakuan pajak kepada koperasi. a. Kita dudukkan dulu, apa itu pajak. Mengutip Undang- Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi pasal 1 ayat 10 yang berbunyi “pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sebagai warga Negara, pengenaan pajak kepada Koperasi, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pengalaman selama penyelenggaraan bimbingan teknis perkoperasian, pada dasarnya Koperasi patuh dan tidak keberatan tentang ketentuan pajak. Persoalan yang muncul adalah terjadinya penghitungan pajak yang dobel (berganda) dan besaran pengenaannya. b. Segi kedua, berkaitan dengan pengenaan pajak terhadap Koperasi. Dalam hal ini, memang perlu peninjauan kembali terhadap besaran pengenaan pajak terhadap Koperasi, bukan pembebasan pajak sebagaimana penjelasan di atas. Masukan dari banyak Koperasi, sebenarnya Koperasi tidak ada masalah tentang pengenaan pajak. Pokok masalah yang timbul karena, dalam perhitungan menggunakan kaidah-kaidah yang tidak tepat, tidak mengakomodir hakekat organisasi Koperasi, dan sering terjadi pengenaan pajak yang dobel. c. Beberapa persoalan yang dinilai belum tepat, bahwa di dalam organisasi Koperasi itu, walaupun disebutkan sebagai badan usaha, namun ada sisi-sisi khusus yang tidak da- - 90 -
Page 1 and 2:
MEMASYARAKATKAN KOPERASI T A N Y A
Page 3 and 4:
Kata Pengantar Koperasi merupakan
Page 5 and 6:
SAMBUTAN Sebagai khasanah memperkay
Page 7 and 8:
Ringkasan Eksekutif “MEMASYARAKAT
Page 9 and 10:
(mere kam) pertanyaan, komentar dan
Page 11 and 12:
Daftar isi KATA PENGANTAR i KATA SA
Page 13 and 14:
3 4 pentingan anggotanya. Tidak ben
Page 15 and 16:
7 8 9 ganggu, sepanjang tidak melan
Page 17 and 18:
11 12 kan diterbitkan di provinsi a
Page 19 and 20:
15 16 nya prinsip dan jati diri Kop
Page 21 and 22:
RUMPUN 2:PROSEDUR DAN TATA CARA PEM
Page 23 and 24:
4 5 Notaris hanya bertugas membantu
Page 25 and 26:
8 9 10 dapat dilakukan kepada siapa
Page 27 and 28:
11 12 13 Pertanyaan : perlu pembata
Page 29 and 30:
16 17 rus tentang kelayakan usaha i
Page 31 and 32:
21 22 : 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tenta
Page 33 and 34:
23 24 tan, dengan tembusan kepada M
Page 35 and 36:
27 Koperasi (bagi daerah yang belum
Page 37 and 38:
31 Pertanyaan : Kepmen Nomor : 123/
Page 39 and 40:
34 sebanyak 3 kali. 3. Jika peringa
Page 41 and 42:
3 4 jabat setempat (lihat penjelasa
Page 43 and 44:
Ada 2 (dua) alasan penting tentang
Page 45 and 46:
4 5 keanggotaan Koperasi terdiri da
Page 47 and 48:
7 8 Pertanyaan : mohon dapat diberi
Page 49 and 50: 3 4 gota tahunan. Pengurus yang tid
Page 51 and 52: 7 8 9 Pertanyaan : mengenai kehadir
Page 53 and 54: Penjelasan : rapat anggota tersebut
Page 55 and 56: 3 4 5 diatur dalam AD dan ART. Sisi
Page 57 and 58: 9 10 11 batan di beberapa Koperasi
Page 59 and 60: 13 14 15 Pertanyaan : apakah hasil
Page 61 and 62: RUMPUN 7: PENGAWASAN DAN AKUNTABILI
Page 63 and 64: 6 7 na aspek sosial, ketokohan dari
Page 65 and 66: 12 13 14 15 termasuk persyaratan ma
Page 67 and 68: 17 18 19 Akuntabilitas ini penting.
Page 69 and 70: RUMPUN 8: PERMODALAN 1 2 Pertanyaan
Page 71 and 72: masih dalam status bagian harta pro
Page 73 and 74: 3 4 Dalam hal contoh diatas, Dinas
Page 75 and 76: 7 8 9 Penjelasan : pertanyaan ini a
Page 77 and 78: 11 12 Koperasi baru mampu sebatas s
Page 79 and 80: 14 (program kerja) yang bagus, anta
Page 81 and 82: RUMPUN 10: USAHA SIMPAN PINJAM OLEH
Page 83 and 84: 6 c. Ada persetujuan dan ijin pembu
Page 85 and 86: 9 Penjelasan : ya, wajib dinilai, K
Page 87 and 88: 10 11 Pertanyaan : apakah Peraturan
Page 89 and 90: dijumlah terkumpul Rp 12,5 juta (du
Page 91 and 92: 5 6 7 c. Ketiga, jika dari hasil id
Page 93 and 94: 12 AD Koperasi (b) kegiatan Koperas
Page 95 and 96: 17 Perkoperasian khususnya pasal 14
Page 97 and 98: Dari gambaran tersebut, terlihat Ko
Page 99: 3 4 (terutama perlakuan akuntansi)
Page 103 and 104: RUMPUN 13: PENDIDIKAN DAN LATIHAN 1
Page 105 and 106: RUMPUN 14: PEMBINAAN OLEH PEMERINTA
Page 107 and 108: 5 nya Kementerian KUKM memberikan b
Page 109 and 110: 8 9 tidak dan tidak boleh ada perbe
Page 111: diterbitkan tahun 2011 oleh; Direkt
show all

Tanya Jawab Koperasi - Smecda

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?