Tanya Jawab Koperasi - Smecda

3
4
Dalam hal contoh diatas, Dinas KUKM tidak perlu memberikan
rekomendasi, yang sifatnya semacam “approval”. Sebab,
ini deal bisnis biasa, menjadi urusan internal Koperasi. Tugas
Dinas KUKM untuk menjembatani, dan memfasilitasi agar Koperasi
mampu memenuhi persyaratan kerjasama tersebut.
Pertanyaan : hubungan antara Koperasi dan pengusaha tidak
sederajat. Contoh hubungan Plasma-Inti. Sering Koperasi dijadikan
objek oleh perusahaan sehingga kedudukan Koperasi
lemah. Usulan ada aturan dari Kementerian KUKM (seperti
perlindungan konsumen) di Kementerian Perdagangan yaitu
dibuat semacam perlindungan Koperasi?.
Penjelasan : persoalan semacam ini memang sering terjadi.
Koperasi sering dalam posisi lemah, seperti kerjasama atau
kemitraan inti plasma. Perjanjian jangan sekedar pemenuhan
administratif saja. Bantu Koperasi untuk mencermati hak
dan kewajiban, sehingga sejak awal Koperasi jelas posisi
dan kekuatannya. Dalam hal ini, pihak Dinas KUKM berperan
memberikan advokasi.
Mengenai lembaga perlindungan konsumen, disini perlu
diluruskan. Lembaga perlindungan konsumen yang ada, bukan
milik satu kantor pemerintah. Lembaga ini memiliki tugas
pokok dan fungsi memberikan perlindungan kepada konsumen
(perseorangan, perusahaan, Koperasi, dll), apabila
ada hal-hal yang memang merugikan konsumen. Keberadaan
lembaga ini dalam pembinaan administratif Kementerian Perdagangan,
itu hanya kedudukan administratif bukan batas
per untukannya dan sudah di atur dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jadi
tidak perlu ada lembaga perlindungan konsumen khusus Koperasi.
Manfaatkan lembaga perlindungan konsumen yang
ada, apabila memang diperlukan oleh Koperasi.
Pertanyaan : jika ada kesalahan pengelolaan oleh pengurus,
atau dana macet di anggota, apa sanksinya dan diatur oleh
- 62 -