Tanya Jawab Koperasi - Smecda

10
11
Pertanyaan : apakah Peraturan Pemerintah Nomor 9/1994
tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh
Koperasi, masih layak dipertahankan? Apakah selain Koperasi
simpan pinjam, Koperasi lain perlu menyediakan modal
Rp 15 juta?
Penjelasan : Peraturan Pemerintah tersebut masih valid sebagai
acuan pembinaan usaha simpan pinjam oleh Koperasi,
sampai sekarang ini (sepanjang belum dicabut atau dirubah).
Mengenai ketentuan tentang penyediaan modal Rp. 15 juta,
sekali lagi ketentuan ini hanya berlaku untuk usaha simpan
pinjam (KSP /USP Koperasi). Sedangkan Koperasi yang bergerak
diluar usaha simpan pinjam, (sektor produktif) maka tidak
ada ketentuan modal. Berapa besaran modal yang diperlukan,
tergantung pada besaran modal yang diperlukan sesuai
dengan rencana usahanya.
Pertanyaan : Koperasi (simpan pinjam) kegiatannya meng urus
uang maka sebaiknya di tarik menjadi urusan pusat. Kare na
ada kaitannya dengan urusan moneter.
Penjelasan : agar dipisahkan urusan kepemerintahan dengan
urusan private yang dilakukan oleh masyarakat. Penyelenggaraan
usaha simpan pinjam (ingat usaha simpan pinjam itu
berlaku umum) ada yang dilakukan oleh Koperasi, disebut
usaha simpan pinjam oleh Koperasi, ada yang dilakukan oleh
kelompok, seperti pola arisan, mempraktekkan cara simpanpinjam.
Arisan yang banyak berkembang di masyarakat, juga
sah mempraktekkan pola simpan-pinjam. Usaha simpan pinjam
oleh Koperasi, merupakan usaha private, dilakukan oleh
organisasi yang namanya “Koperasi” Tetapi arisan bukan Koperasi.
Urusan semacam ini, menjadi urusan di daerah sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan khususnya
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- 76 -