Tanya Jawab Koperasi - Smecda

12
13
14
15
termasuk persyaratan manajer. Kewenangan untuk menentukan
isi AD dan ART, sepenuhnya ada pada Koperasi sendiri.
Janganlah berpikir kalau perubahan harus dilakukan atau
ditentukan pemerintah. (ikuti ketentuan tentang perubahan
anggaran dasar).
Pertanyaan : Jika status Koperasi harus berbadan hukum lalu
bagaimana cara menyikapi Koperasi yang tidak berbadan
hukum? apakah harus dibubarkan? bagaimana cara membubarkannya!
Penjelasan : tidak ada Koperasi yang tidak berbadan hukum.
Suatu organisasi sah menyandang status badan hukum, setelah
sah diterbitkan badan hukum Koperasi (lihat pasal 9 Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
yang berbunyi : ”Koperasi memperoleh status badan hukum
setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah”. Kalau
ada organisasi kelompok mengaku sebagai Koperasi, padahal
tidak memenuhi pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992, maka itu bukan Koperasi sehingga tidak perlu menjadi
fokus pekerjaan pembubaran.
Pertanyaan : Akuntabilitas kita sudah kuat sesuai peraturan
(rule). Untuk mengukur akuntabilitas Koperasi, indikator apa
yang kita gunakan?
Pertanyaan : Akuntabilitas diciptakan agar semua dapat diukur
dengan baik. Tapi kenyataan di lapangan susah untuk
diaplikasikan. Yang terjadi di lapangan, tingkat kepatuhan Koperasi
dengan peraturan-peraturan yang disyaratkan sangat
jauh. Seorang pengawaslah yang akan ditakuti?
Pertanyaan : akuntabilitas di Koperasi sangat lemah. Pengurus
dan pengawas tidak cukup berperan maksimal. Dinas
KUKM sebagai regulator tidak maksimal menjangkau pembina
Koperasi.
- 54 -