09.12.2012 Views

Tanya Jawab Koperasi - Smecda

Tanya Jawab Koperasi - Smecda

Tanya Jawab Koperasi - Smecda

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

3<br />

4<br />

jabat setempat (lihat penjelasan Nomor 1 di atas).<br />

Pertanyaan : mohon petunjuk perubahan anggaran dasar<br />

<strong>Koperasi</strong> untuk 3 kasus berikut. (1) Perubahan Anggaran<br />

Dasar tempat kedudukan <strong>Koperasi</strong> dari provinsi misal Sumatera<br />

Barat ke Kota Jambi, semua anggota pindah ke kota<br />

Jambi kare na <strong>Koperasi</strong> ini adalah <strong>Koperasi</strong> karyawan yang<br />

perusaha an induknya pindah (2) Perubahan nama <strong>Koperasi</strong><br />

apakah dibuatkan AKTA Notarisnya dan SK <strong>Koperasi</strong>nya. (3)<br />

Perubah an syarat keanggotaan, contoh : KPN, anggotanya<br />

PNS di daerah ditambah PNS + Pensiunan<br />

Penjelasan : untuk pertanyaan pertama, maka perlu dilakukan<br />

perubahan anggaran dasar, karena perubahan tempat tinggal.<br />

Untuk pertanyaan kedua dan ketiga, juga perlu perubahan<br />

anggaran dasar. Namun karena, tidak menyangkut perubahan<br />

usaha, penggabungan dan pembagian yang ketentuannya<br />

perlu disahkan pejabat. Silahkan <strong>Koperasi</strong> melakukan perubahan,<br />

maka tidak perlu disahkan oleh pejabat. Perubahan<br />

tersebut cukup dilaporkan dan <strong>Koperasi</strong> mengumumkannya<br />

di media (lihat penjelasan Nomor 1 di atas).<br />

Pertanyaan : Bagaimana dengan akta pendirian <strong>Koperasi</strong><br />

yang membuka cabang, apakah perlu perubahan anggaran<br />

dasar atau tidak? Kalau ya, siapa yang berwenang?<br />

Penjelasan : Ya perlu PAD. Di dalam akta pendirian, anggaran<br />

dasar <strong>Koperasi</strong> harus jelas tercantum tentang urusan pembukaan<br />

cabang. Kalau ini belum ada, wajib melakukan perubahan<br />

anggaran dasar. Mengenai pengesahan perubahan<br />

anggaran dasar, sepanjang hal tersebut menyangkut pada<br />

per ubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian<br />

<strong>Koperasi</strong> wajib disahkan oleh pejabat. Perubahan di luar<br />

tersebut, cukup dilaporkan <strong>Koperasi</strong> kepada pejabat (lihat<br />

penjelasan Nomor 1 di atas).<br />

- 30 -

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!