Tanya Jawab Koperasi - Smecda
Tanya Jawab Koperasi - Smecda
Tanya Jawab Koperasi - Smecda
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
3<br />
4<br />
jabat setempat (lihat penjelasan Nomor 1 di atas).<br />
Pertanyaan : mohon petunjuk perubahan anggaran dasar<br />
<strong>Koperasi</strong> untuk 3 kasus berikut. (1) Perubahan Anggaran<br />
Dasar tempat kedudukan <strong>Koperasi</strong> dari provinsi misal Sumatera<br />
Barat ke Kota Jambi, semua anggota pindah ke kota<br />
Jambi kare na <strong>Koperasi</strong> ini adalah <strong>Koperasi</strong> karyawan yang<br />
perusaha an induknya pindah (2) Perubahan nama <strong>Koperasi</strong><br />
apakah dibuatkan AKTA Notarisnya dan SK <strong>Koperasi</strong>nya. (3)<br />
Perubah an syarat keanggotaan, contoh : KPN, anggotanya<br />
PNS di daerah ditambah PNS + Pensiunan<br />
Penjelasan : untuk pertanyaan pertama, maka perlu dilakukan<br />
perubahan anggaran dasar, karena perubahan tempat tinggal.<br />
Untuk pertanyaan kedua dan ketiga, juga perlu perubahan<br />
anggaran dasar. Namun karena, tidak menyangkut perubahan<br />
usaha, penggabungan dan pembagian yang ketentuannya<br />
perlu disahkan pejabat. Silahkan <strong>Koperasi</strong> melakukan perubahan,<br />
maka tidak perlu disahkan oleh pejabat. Perubahan<br />
tersebut cukup dilaporkan dan <strong>Koperasi</strong> mengumumkannya<br />
di media (lihat penjelasan Nomor 1 di atas).<br />
Pertanyaan : Bagaimana dengan akta pendirian <strong>Koperasi</strong><br />
yang membuka cabang, apakah perlu perubahan anggaran<br />
dasar atau tidak? Kalau ya, siapa yang berwenang?<br />
Penjelasan : Ya perlu PAD. Di dalam akta pendirian, anggaran<br />
dasar <strong>Koperasi</strong> harus jelas tercantum tentang urusan pembukaan<br />
cabang. Kalau ini belum ada, wajib melakukan perubahan<br />
anggaran dasar. Mengenai pengesahan perubahan<br />
anggaran dasar, sepanjang hal tersebut menyangkut pada<br />
per ubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian<br />
<strong>Koperasi</strong> wajib disahkan oleh pejabat. Perubahan di luar<br />
tersebut, cukup dilaporkan <strong>Koperasi</strong> kepada pejabat (lihat<br />
penjelasan Nomor 1 di atas).<br />
- 30 -