Tanya Jawab Koperasi - Smecda

8
9
10
11
Pertanyaan : beberapa Koperasi di Kabupaten A yang tidak
sesuai aturan, akan dibubarkan. Apakah dalam pembubaran
itu harus membentuk team penyelesaian? Jika tidak membentuk
team apa yang kita lakukan? Jika Koperasinya sudah tidak
punya aset?
Pertanyaan : ada Koperasi sudah tidak aktif, ingin membubarkan
diri. Namun Koperasi tersebut masih memiliki sangkutan
dana dari pemerintah. Bagaimana tindak lanjutnya?
Pertanyaan : jika harta Koperasi nol atau minus, beban biaya
tim penyelesaian ditanggung siapa ?
Pertanyaan : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994
tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah kurang pas.
Jika yang membubarkan pemerintah tidak nyambung, karena
pemerintah juga tidak ikut membuat Koperasi. Sedangkan
ada aturan kebebasan berserikat dan berkumpul. Artinya jika
diambil alih oleh pemerintah, maka semua aset Koperasi menjadi
urusan pemerintah. Sebaiknya istilah pembubaran diganti
dengan pencabutan badan hukum.
Penjelasan : pertanyaan Nomor 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 dijelaskan
sekaligus. Pertanyaan ini berkaitan dengan (a) payung hukum
pembubaran, (b) tata cara dan konsekuensi pembubar an.
a. Kita mulai dari pesan pertanyaan pertama, payung
hukum pembubaran Koperasi sudah ada dan jelas, yaitu Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
pasal 46 sampai dengan pasal 56. Khusus pembubaran oleh
pemerintah, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
Ketentuan pembubaran Koperasi ini, secara lengkap memuat
alasan, prosedur dan tata cara pembubaran Koperasi.
b. ada (empat) alasan Koperasi harus bubar (dibubarkan),
yaitu : (a) Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan/atau tidak melaksanakan
- 81 -